cover
Contact Name
Faisal Fadilla Noorikhsan A. H.
Contact Email
faisal.fadilla@unsil.ac.id
Phone
+6285315357751
Journal Mail Official
jipp@unsil.ac.id
Editorial Address
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi Jalan Siliwangi No 24 Tasikmalaya
Location
Kota tasikmalaya,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan
Published by Universitas Siliwangi
ISSN : 23018453     EISSN : 27766284     DOI : 10.37058/jipp.v8i1.3085
Core Subject : Social,
Artikel yang ditulis pada Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan berupa hasil penelitian (empirical/original article) baik empirik maupun kajian teoritik yang mengangkat isu-isu politik dan pemerintahan. Publikasi yang ditampilkan pada Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan diharapkan dapat memperkaya kajian Politik Lokal dan Otonomi Daerah; Gender dan Politik Identitas; Sistem Pemilu dan Kepartaian; Civil Society; Komunikasi Politik; Media, Demokrasi dan HAM; Kajian Masyarakat Adat; Kajian Strategis; Demokrasi dan HAM; Politik Keamanan; Kebijakan Publik; Politik dan Pesantren; Politik Lingkungan; Perbandingan Politik; E-Governance; Global Politik; dan Tata Kelola Pemerintahan.
Articles 135 Documents
AKULTURASI BUDAYA ISLAM LOKAL (Studi Perbandingan Islam di India, Afrika, Indonesia, dan Balkan) Akhmad Satori
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 2, No 1 (2010): (Januari) a : Aliansi
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (254.38 KB) | DOI: 10.37058/jipp.v2i1.2650

Abstract

This paper seeks to provide a picture of how the acculturation process that takes place between Islam and other cultures and how far the Islamic culture influenced the local culture The focus of this paper is a cultural comparative study between India, Africa, Indonesia and the culture of the Balkans.
Peran Bawaslu dalam Pengawasan Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 Wizdanul Ma’arif Ma'arif; Sakir Sakir; Fairuz Arta Abhipraya
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 8, No 1 (2022): (Mei) Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (734.067 KB) | DOI: 10.37058/jipp.v8i1.3088

Abstract

Artikel menjelaskan tentang peran Bawaslu dalam pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020 dalam menyelesaikan dan melakukan pencegahan setiap sengketa dan kecurangan yang terjadi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif melalui wawancara dan observasi terhadap objek penelitian yang dijadikan sebagai data primer. Sementara data sekunder diperoleh melalui jurnal internasional, nasional, laporan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 3 peran utama antara lain, pertama peran Bawaslu didalam pengawasan pilkada Kabupaten Tasikmalaya 2020 sebagai lembaga yang memiliki wewenang dalam melakukan pencegahan terhadap pelanggaran-pelanggaran ketika berlangsungnya pilkada. Kedua, kejanggalan Bawaslu ketika menjalankan wewenangnya pada pemilhan umum kepala daerah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020. Ketiga, tugas dan wewenang dari bawaslu dan kewajibannya yaitu untuk menciptakan pemilihan umum yang berintegritas dan harus meningkatkan partisipatif masyarakat dalam pemilu agar dapat mensukseskan pelaksanaan pemilihan umum.
Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Purwasari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang Periode 2020-2026 Siti Qulsum; Hanny Purnamasari; Ani Nurdiani Azizah
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 6, No 2 (2020): Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (253.164 KB) | DOI: 10.37058/jipp.v6i2.2195

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa serta mengetahui bagaimana partisipasi politik masyarakat Desa Purwasari dalam Pemilihan Kepala Desa, permasalahanya berasal dari Sumber Daya Manusia yang kurang maksimal. Jenis penelitian kualitatif, dimana dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Purwasari masih sangat rendah, dilihat dari indikator yang dikemukakan oleh Ramlan Surbakti yaitu Kesadaran Politik, Sikap Kepercayaan Kepada Pemerintah, dan Sosial Ekonomi Status. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab rendahnya partisipasi politik masyarakat, 1) pemilih yang telah diberi hak memilih justru tidak menggunakan hak pilihnya, 2) masih terdapat masyarakat yang memilih untuk bekerja daripada datang untuk memilih.
Pergeseran Prilaku Politik Elit dalam proses dan pasca pemilukada kota tasikmalaya 2012 Subhan Agung
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 1, No 3 (2013): (Juli) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (346.035 KB) | DOI: 10.37058/jipp.v1i3.2278

Abstract

Fenomena terjadinya pergeseran perilaku politik dalam proses dan pasca kontestasi elektoral selalu menarik untuk dikaji secara ilmiah. Faktor apa yang menyebabkan, kepentingan yang saling berbenturan sangat pekat mewarnai dan paling menarik untuk diketahui dengan pasti dan jelas. Hal itulah yang mengilhami penelitian pergeseran perilaku politik dalam proses dan Pasca Pemilukada. Jika proses Pemilukada lebihcenderung merekam dinamika kontestasi tersebut, maka pasca pemilukada lebih cenderung melihat bagaimana kekuatan politik mengalami dinamisasi sesuai dengan kepentingan elit-elit tersebut
DAMPAK KEBIJAKAN PEMEKARAN WILAYAH KABUPATEN CIAMIS TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD). Fitriyani Yuliawati
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 1, No 2 (2009): (Juli) : Aliansi
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (174.356 KB) | DOI: 10.37058/jipp.v1i2.2640

Abstract

Ciamis Regency region regulation extended policy, is according to government regulation Number 27 year 2002. this regulation is  about  Banjar City Establishment In West Java Province. As the implementation of extended region Ciamis Regency, there is some questions about the condition of region income (PAD) at Ciamis Regency. The result of this research that obtained, the condition of region income of Ciamis Regency had been increase above 61,46 %, this revenue was increase from other region legally income for about 293 % and then this income following by region retribution for about 43,13 %, region tax for about 36,85 %, and local company profit 3,25 %. The increasing of region income Ciamis Regency was happened because Ciamis Regency made a great effort to increasing the revenue of Ciamis Regency after the implementation of extended region policy.in the procedure of increasing this region income the Ciamis Regency taking a few important steps which is : increase taxes tariff and adding the tax object, and then raising the retribution object, to made a good management fiscal from local company, and use the balancing of financial power between Central Government and Local Government as good as they can in the other legal region income. 
Menakar Politik Kekerabatan dalam Kontestasi Pemilihan Kepala Daerah 2020 Bambang Arianto
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 7, No 1 (2021): (Mei) Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (202.933 KB) | DOI: 10.37058/jipp.v7i1.2844

Abstract

Artikel ini bertujuan mengelaborasi fenomena menguatnya politik kekerabatan dan hubungannya dengan partai politik di Indonesia. Dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 masih banyak bermunculan kandidat politik yang berasal dari jejaring politik kekerabatan. Hal itu dapat dilacak dari sulitnya para kandidat diluar jejaring politik kekerabatan untuk bisa bersaing dalam setiap kontestasi. Eksesnya politik kekerabatan telah menghambat sirkulasi elit dan membuat sistem meritokrasi internal kepartaian menjadi stagnan. Meski demikian, politik kekerabatan ternyata juga memberikan dampak positif sebagai upaya meningkatkan elektabilitasnya. Artikel ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan dengan berbagai literatur pendukung sesuai topik penelitian. Artikel ini berpendapat bahwa politik kekerabatan dalam Pilkada serentak 2020 telah merusak kualitas demokrasi lokal di Indonesia. Artikel ini juga berpendapat bahwa politik kekerabatan telah memberikan dampak buruk bagi pelembagaan internal kepartaian di Indonesia.
Implementasi Kebijakan Tentang Penyandang Disabilitas di Yayasan Wisma Cheshier dan Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti Jakarta Irsan Akhmad Abdulazis
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 5, No 2 (2019): (November) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (504.031 KB) | DOI: 10.37058/jipp.v5i2.1516

Abstract

This research aims to analyze the implementation of Permensos No. 7 of 2017 Concerning the Habilitation and Social Rehabilitation Standards for Persons with Disabilities at the PSBD Budi Bhakti and the Wisma Cheshier Jakarta. Qualitative approach with descriptive methods used in this research, as many as 15 informants with used purposive. Data collection techniques with interviews, observation and documentation. This Research used Miles and Huberman’s data analysis. The results of the study explained that, the implementation of Permensos No. 7 of 2017 in the PSBD is running quite well that is the communication indicators in terms of transmission, clarity and consistency has been going well, while the quality of human resources has met the standards set by the Ministry of Social Affairs but in terms of facilities there are still found some facilities that do not meet the standards, related to the disposition of employees already have a commitment, discipline and seriousness in implementing the policy. The bureaucratic structure is related to SOP that have met the standards set by the Ministry of Social Affairs and in terms of fragmentation aspects, the policy is socialized, starting from the level of the Ministry of Social Affairs down to the Social Service and then to the Social Institution. The results of the study explained that, the implementation of Permensos No. 7 of 2017 in the PSBD is running quite well that is the communication indicators in terms of transmission, clarity and consistency has been going well, while the quality of human resources has met the standards set by the Ministry of Social Affairs but in terms of facilities there are still found some facilities that do not meet the standards, related to the disposition of employees already have a commitment, discipline and seriousness in implementing the policy. The bureaucratic structure is related to SOPs that have met the standards set by the Ministry of Social Affairs and in terms of fragmentation aspects, the policy is socialized, starting from the level of the Ministry of Social Affairs down to the Social Service and then to the Social Institution.
Dialektika Nilai Hak Asasi Manusia pada kondisi etnis Rohingya di Myanmar Sri Wijayanti
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 1, No 4 (2014): (Januari) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (219.121 KB) | DOI: 10.37058/jipp.v1i4.2267

Abstract

Paper ini membahas mengenai nilai-nilai hak asasi manusia dari etnis minoritas Rohingya di Myanmar. Kekerasan sektarian pada tahun 2013 antara Rohingya dan Arakan membuat hidup Rohingya semakin memburuk. Mereka harus mengungsi dan tinggal di sebuah kamp yang buruk. Negara sebagai pelindung dan penjaga hak asasi manusia tidak melindungi dengan baik, bahkan cenderung membiarkan Rohingya hidup dalam kondisi menyedihkan. Hal ini dapat dilihat dari keengganan pemerintah Myanmar tidak memberikan pengakuan sebagai warga negara untuk Rohingya. Ada tidak diakui sebagai warga negara membuat mereka stateless yang tidak bisa mendapatkan acces untuk makanan, pakaian, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya. Stateless membuat mereka juga hidup dalam kemiskinan. Makalah ini menunjukkan bahwa nilai untuk mengakses kebutuhan dasar mendapatkan nilai ancaman dari negara, struktur  dan kemiskinan. Metode yang digunakan studi pustaka.
Strategi Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra Provinsi DKI Jakarta pada Pemenangan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama pada PILKADA DKI Jakarta tahun 2012 Restu Rahmawati
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 2, No 2 (2016): (Juli) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (411.654 KB) | DOI: 10.37058/jipp.v2i2.2295

Abstract

Tulisan ini akan mengkaji tentang strategi Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra Provinsi DKI Jakarta pada pemenangan Joko Widodo Basuki Tjahaja Purnama pada Pilkada DKI Jakarta Tahun 2012. Alasan penulis meneliti tentang strategi Partai Gerindra karena Partai Gerindra merupakan partaipengusung Joko Widodo Basuki Tjahaja Purnama pada Pilkada DKI Jakarta Tahun 2012. Kemenangan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama juga merupakan indikator keberhasilan DPD Partai Gerindra dalam merekrut massa pendukungnya, karena DPD Partai Gerindra Provinsi DKI Jakartamelakukan berbagai terobosan dan langkah-langkah kongkrit dengan memberdayakan para fungsionaris partai untuk dapat bekerja secara lebih efektif. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihatprogram dan strategi DPD Partai Gerindra Provinsi DKI Jakarta pada pemenangan pemilu JokoWidodo dan Basuki Tjahaja Purnama dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah tahun 2012. Metode yangdigunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan deskriptif analisis.Hasil Penelitian menunjukkan bahwa strategi pemenangan pemilu kepala daerah Provinsi DKI Jakarta pada pasangan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama dilakukan dengan menggunakantiga pendekatan pemenangan yaitu popularitas, liketabilitas dan elektabilitas. Dengan demikian, kemenangan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama tidak hanya karena mereka berdua sosokyang ideal sebagai pemimpin masyarakat, tetapi juga karena kerja keras DPD Partai Gerindra Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan DPD PDI Perjuangan Provinsi DKI Jakarta sebagai partai yangmengusung pasangan calon tersebut untuk mengantarkan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama sebagai gubernur DKI Jakarta.
DEMOKRASI ALA ‘INCUMBENT’ Oktafiani Catur Pratiwi
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 3, No 2 (2011): (Juli) : Aliansi
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37058/jipp.v3i2.2682

Abstract

Direct elections to a new arena for the elite fighting old and new elites to be of power in the region. The strategy of the regional head candidate to survive and win the fight done in several ways including the popularity of capital owned by the incumbent candidate. Election as one of the requirements in procedural democracy hijacked by the incumbent candidate for creating the image of a region said to be 'democratic'.

Page 1 of 14 | Total Record : 135