cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dody Dharma Hutabarat
Contact Email
jurnal.djpb@kemenkeu.go.id
Phone
+6285693483367
Journal Mail Official
jurnal.djpb@kemenkeu.go.id
Editorial Address
Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai IV, Jalan Budi Utomo No. 6 Jakarta 10710
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Manajemen Perbendaharaan
Published by Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan
ISSN : 27767256     EISSN : 27755010     DOI : https://doi.org/10.33105/jmp.xxxx.xxx
Core Subject : Economy, Science, Social,
Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Social Sciences
Jurnal Manajemen Perbendaharaan bertujuan untuk meningkatkan dan memajukan bidang keilmuan dan praktik perbendaharaan dengan mempublikasikan makalah teoritis/analitis, empiris, dan review yang berkualitas di bidangnya. Cakupan Jurnal Manajemen Perbendaharaan antara lain terkait organisasi, administratif, manajerial, dan kebijakan yang memperbaiki pemahaman di bidang perbendaharaan, seperti pelaksanaan anggaran, manajemen kas, manajemen utang, manajemen aset, manajemen investasi, pengelolaan keuangan badan layanan umum, akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah, dan teknologi informasi perbendaharaan.
Arjuna Subject : Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (semua kategori) - Keuangan
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 1 No 1 (2020): Jurnal Manajemen Perbendaharaan" : 5 Documents clear
Dampak Covid-19 Terhadap Kinerja Keuangan dan Kinerja Layanan Badan Layanan Umum di Indonesia Donny Maha Putra
Jurnal Manajemen Perbendaharaan Vol 1 No 1 (2020): Jurnal Manajemen Perbendaharaan
Publisher : Direktorat Sistem Perbendaharaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (724.739 KB) | DOI: 10.33105/jmp.v1i1.344

Abstract

Pandemi COVID-19 berdampak turunnya kinerja layanan dan keuangan mayoritas satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) di Indonesia. Indikator kinerja keuangan diukur menggunakan rasio pendapatan operasional belanja operasional yang dikenal dengan istilah rasio POBO. Sedangkan indikator kinerja layanan diukur menggunakan Key Performance Indikator (KPI) BLU. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pandemi COVID-19 terhadap kinerja layanan dan keuangan BLU melalui analisis PLOT rasio POBO dan KPI. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif deskriptif dengan pendekatan analisis data sekunder diperdalam melalui wawancara. Sampel penelitian adalah data rasio POBO dan KPI dari 201 BLU atau 82.72 persen total BLU di Indonesia. Hasil penelitian menunjukan bahwa diprediksi 78 persen BLU Kesehatan, 46 persen BLU Pendidikan, dan 47 persen BLU Rumpun Lainnya mengalami penurunan signifikan pada kinerja keuangan dan kinerja layanan. Namun di beberapa BLU, justru mengalami peningkatan seperti pada BLU pengelola dana. Implikasi penelitian mengungkapkan bahwa mayoritas terjadi penurunan baik kinerja keuangan dan kinerja layanan sebagai akibat dampak COVID-19. Temuan penelitian ini memberikan masukan terhadap pengelolaan BLU di Indonesia dalam menyusun strategi kebijakan operasional dalam menghadapi pandemi ini.
Kajian Pengenaan Biaya dalam Penggunaan Barang Milik Negara Rizky Dian Bareta; Yogi Dwiyantoro; Purwadhi Adhiputranto
Jurnal Manajemen Perbendaharaan Vol 1 No 1 (2020): Jurnal Manajemen Perbendaharaan
Publisher : Direktorat Sistem Perbendaharaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (555.538 KB) | DOI: 10.33105/jmp.v1i1.345

Abstract

Civil servants have rights to get some facilities among them is the use the state assets. State assets that can be used by civil servants are state houses and state vehicles. The use of the state facilities have some requirement, like position on the organization. However, there are some binding conditions between the state and civil servants who use state assets in the form of rights and obligations in the use of the state assets. The purpose of this research is to analyze the relationship between these rules to form a complete understanding about the use of state assets as civil servant facilities by statute approach of normative research. The results of this research show that there is provision in the rules of the use of state assets about costs inccured in use of state assets like maintenance costs, operational costs, and tax costs. There are overlapping regulations that make the implementation of the management of state assets ineffective, such as the terminology of state house permission that is not recognized in PUPR minister regulation. Pegawai Negeri Sipil berhak memperoleh fasilitas salah satu diantaranya adalah penggunaan Barang Milik Negara. Barang Milik Negara yang dapat digunakan oleh Pegawai Negeri Sipil yaitu rumah negara dan kendaraan bermotor milik negara dengan syarat tertentu. Namun terdapat juga syarat yang mengikat antara negara dan Pegawai Negeri Sipil yang menggunakan aset negara berupa hak dan kewajiban dalam penggunaan aset negara tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti keterkaitan peraturan-peraturan tersebut untuk membentuk sebuah pemahaman yang utuh mengenai penggunaan Barang Milik Negara sebagai fasilitas bagi Pegawai Negeri Sipil melalui pendekatan perundang-undangan dengan menggunakan metode penelitian normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan Barang Milik Negara terdapat pengaturan mengenai biaya-biaya yang timbul dalam penggunaannya yaitu biaya pemeliharaan, biaya operasional, dan biaya pajak atas Barang Milik Negara. Adanya tumpang tindih peraturan yang membuat pelaksanaan pengelolaan barang milik negara menjadi tidak efektif antara lain adanya terminologi izin pemakaian rumah negara yang tidak terdapat dalam Peraturan Menteri PUPR.
Peran Badan Layanan Umum dalam Politik Hukum Omnibus Law Cipta Kerja Rizky Dian Bareta; Joko Santoso; Faisal Amin
Jurnal Manajemen Perbendaharaan Vol 1 No 1 (2020): Jurnal Manajemen Perbendaharaan
Publisher : Direktorat Sistem Perbendaharaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (576.834 KB) | DOI: 10.33105/jmp.v1i1.346

Abstract

Tujuan didirikannya negara Republik Indonesia adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu misi yang dijalankan dalam pencapaian visi tersebut adalah dengan merekonstruksi peraturan perundang-undangan melalui omnibus law. Ada tiga hal yang disasar pemerintah dari omnibus law ini, yakni undang-undang perpajakan, cipta kerja, dan pemberdayaan UMKM. Dalam rangka pencapaiannya, salah satu terobosan dalam omnibus law cipta kerja ini adalah pemanfaatan Badan Layanan Umum sebagai alat dalam rangka penciptaan lapangan kerja oleh Pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Badan Layanan Umum merupakan satuan kerja pemerintah dengan fleksibilitas yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan satuan kerja biasa dengan sebuah konsep badan otonom. Badan layanan umum di Indonesia dibentuk melalui sebuah peraturan perundang-undangan. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dikenal landasan yuridis, landasan filosofis dan landasan sosiologis sebagai dasar pembentukannya. Secara umum, pembentukan badan layanan umum dalam rangka mendukung omnibus law cipta kerja dapat dipenuhi.
Analisis Penganggaran Modal (Capital Budgeting) Program Pembangunan Irigasi di Jawa Barat Pringadi Abdi Surya
Jurnal Manajemen Perbendaharaan Vol 1 No 1 (2020): Jurnal Manajemen Perbendaharaan
Publisher : Direktorat Sistem Perbendaharaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (502.696 KB) | DOI: 10.33105/jmp.v1i1.350

Abstract

This study will discuss about the feasibility of irrigation development projects , in this case the tertiary irrigation network, in West Java for the fiscal year 2016 with a capital budgeting analysis. The aim is to assess whether the irrigation development is feasible or not. The data collection method was carried out by studying documents and literature. There are three methods used in this study the method of payback period, NPV and IRR . As a result, the irrigation development was feasible. Studi ini akan membahas mengenai kelayakan proyek pembangunan irigasi, dalam hal ini jaringan irigasi tersier, di Jawa Barat untuk tahun anggaran 2016 dengan analisis penganggaran modal (capital budgeting). Tujuannya adalah menilai bahwa pembangunan irigasi tersebut layak dilakukan atau tidak. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan literature. Ada 3 metode yang dipakai dalam penilaian kelayakan investasi yakni metode payback period, Net Present Value (NPV), dan Internal Rate of Return (IRR). Hasilnya, pembangunan irigasi tersebut layak dilakukan.
Determinan Kepuasan Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi dan Pengaruhnya Terhadap Individu dan Organisasi Edy Nasrudin; Ari Kuncara Widagdo
Jurnal Manajemen Perbendaharaan Vol 1 No 1 (2020): Jurnal Manajemen Perbendaharaan
Publisher : Direktorat Sistem Perbendaharaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1226.878 KB) | DOI: 10.33105/jmp.v1i1.351

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris bahwa ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, kondisi yang memfasilitasi, kualitas informasi, kualitas sistem dan sikap pada penggunaan berpengaruh terhadap kepuasan pengguna sistem aplikasi keuangan negara yang bernama Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Selain itu, penelitian ini juga memberikan bukti pengaruh tak langsung ekspektasi kinerja dan usaha terhadap kepuasan pengguna SAKTI dimediasi variabel sikap pada penggunaan serta pengaruh kepuasan pengguna terhadap dampak individu dan organisasi. Responden yang digunakan dalam penelitian adalah user SAKTI. Sampel yang digunakan sebanyak 282 responden. Data dianalisis menggunakan Partial Least Square (PLS) Smart 3.2.6. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, kondisi yang memfasilitasi, kualitas informasi, kualitas sistem dan sikap pada penggunaan berpengaruh terhadap kepuasan pengguna SAKTI. Demikian halnya, ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha berpengaruh terhadap kepuasan pengguna SAKTI melalui sikap pada penggunaan. Lebih lanjut, kepuasan pengguna berpengaruh terhadap dampak individu dan organisasi.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 1 (2023): Jurnal Manajemen Perbendaharaan Vol 3 No 2 (2022): Jurnal Manajemen Perbendaharaan Vol 3 No 1 (2022): Jurnal Manajemen Perbendaharaan Vol 2 No 2 (2021): Jurnal Manajemen Perbendaharaan Vol 2 No 1 (2021): Jurnal Manajemen Perbendaharaan Vol 1 No 1 (2020): Jurnal Manajemen Perbendaharaan