cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pinastika Prajna Paramita
Contact Email
dinamika@unisma.ac.id
Phone
+6281233771267
Journal Mail Official
dinamika@unisma.ac.id
Editorial Address
Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Jalan MT Haryono 193 Malang 65144 Telephone: 0341 - 551932, 551822, Fax.: 0341 - 552249
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Dinamika
Published by Universitas Islam Malang
ISSN : -     EISSN : 27459829     DOI : 10.33474
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Dinamika merupakan jurnal tentang gagasan gagasan kritis dan alternatif yang berorientasi pada penguatan supremasi hukum yang menampung dan mempublikasih tulisan hasil riset atau opini yang berkaitan dengan ilmu hukum secara umum dan luas, baik dogmatika hukum, teori hukum atau filsafat hukum yang disusun oleh akademinisi, peneliti atau praktisi hukum. Secara khusus hasil riset atau opini yang berkaitan dengan 1. Hukum Perdata; 2. Hukum Hukum Pidana; 3. Hukum Tata Negara; 4. Hukum Administrasi Negara; 5. Hukum Internasional; 6. Hukum Islam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 25, No 1 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum" : 8 Documents clear
PERANAN KEPALA DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA Muhammad Fadli Efendi
Dinamika Vol 25, No 1 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (360.428 KB)

Abstract

AbstrakSeorang Kepala Desa Sonowangi telah menjalankan peranannya dalam membuat regulasi hukum yakni Peraturan Desa, akan tetapi secara prosedur tahapan Pembentukan Peraturan Desa, Pemerintah Desa Sonowangi berjalan kurang sesuai dengan amanah Pasal 69 Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Ada beberapa tahapan yang telah dilompati selama proses Pembentukan Peraturan Desa, seperti: tidak adanya penyerahan Rancangan Peraturan Desa kepada Bupati setelah penyusunan dan pembahasan untuk mendapatkan evaluasi, tidak adanya pencatatan dalam Lembaran Desa dan Berita Desa setelah Rancangan Peraturan Desa tersebut ditetapkan menjadi Peraturan Desa dan telah diundangkan. Beberapa hal yang disebutkan diatas dikarenakan adanya kendala SDM yang memang kurang memahami berbicara di bidang Hukum dan partisipasi masyarakat yang minim dalam menyupport Pembentukan Peraturan Desa dan pelaksanaan Peraturan Desa pun kurang begitu efektif.Kata Kunci : Kepala Desa, Peraturan Desa AbstractA Village chief of Sonowangi has played a role in making legal regulations, namely the village regulation, but according to the procedures for the formation of village regulations, the government of the Sonowangi has a lack of compliance with Article 69 of Law No. 6 of 2014 concerning villages there have been several stages which have been skipped during the formation of village regulations, such as the absence of the village regulations drafting to the district head after the preparation and discussion to obtain an evaluation, the absence of records in the gazette village and village head after the village arrangement design was decided. Village regulations and promuigated some of the things mentioned above, due to the contraints of human resources who do not really understand about speaking in the field of law and the lack of communities participation in supporting the establishment of village regulations and the implementation of village regulations are not very effective.Keywords: Village Head, Village Regulations
IMPLEMENTASI PERJANJIAN BAGI HASIL PETERNAKAN AYAM POTONG ANTARA PT CIOMAS ADISATWA DENGAN MITRA Dimas Syahri Aulia Rahman
Dinamika Vol 25, No 1 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (323.771 KB)

Abstract

Abstrak Bagi hasil merupakan takaran atau timbangan seberapa besar porsi hasil panen dalam usaha peternakan yang diperoleh antra peternak mitra sebagai pihak kecil dengan pihak perusahaan sebagi pihak besar. Sistem bagi hasil yang diterapkan pada kemitraan PT Ciomas Adisatwa adalah tidak jauh beda dengan kemitraan perusahaan lainnya, yaitu menerapkan sistem pembagian cash (uang tunai) dengan prosedur mekanisme kontrak, bahwa perusahaan mendapat kewenangan untuk membeli semua ternak hasil panen dari peternak yang sepakat berkerjasama dengan perusahaan peternakan.Kata kunci: peternakan, bagi hasil, kemitraaan, hukum Abstract Profit sharing is a measure or scale of how large the portion of the crop yields in a livestock business that is obtained between partner farmers as a small party with the company as a large party. The profit sharing system applied to the PT Ciomas Adisatwa partnership is not much different from other corporate partnerships, namely implementing a system of distributing cash (cash) with the procedure of contract mechanisms, that the company has the authority to buy all harvested animals from farmers who agree to cooperate with the company farm.Keywords: livestock, profit sharing, partnership, law
PENERAPAN KETENTUAN JUSTICE COLLABORATOR TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA Henli Hendri Waloko
Dinamika Vol 25, No 1 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (320.292 KB)

Abstract

AbstrakTindak pidana narkotika dapat diartikan dengan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkotika, dalam hal ini Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dan ketentuan-ketentuan lain yang termasuk dan atau tidak bertentangan dengan undang-undang tersebut. Salah satu cara mengungkap tindak pidana narkotika dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah dengan menerapkan Justice collaborator, Justice collaborator adalah  setiap tersangka yang terlibat organisasi kejahatan dan telah melakukan suatu tindak pidana baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan aparatur hukum untuk bekerja sama dengan penegak hukum menemukan alat-alat bukti dan barang bukti sehingga penyidikan dan penuntutan berjalan efektif.Kata kuinci: tindak pidana narkotika, sistem peradilan, justice collaborator Abstract Narcotic crime can be defined by an act which violates the provisions of the narcotics law, in this case the Law No. 35 of 2009 and other provisions are included or not in conflict with the law. One way to uncover the narcotic crime within the criminal justice system in Indonesia is to implement the Justice collaborator, Justice collaborator is any suspects involved in organized crime and have committed a criminal act on their own initiative or at the request of the legal apparatus to cooperate with law enforcement find evidence and evidence that effective investigation and prosecution.Keywords: narcotic crime, the justice system, justice collaborator
AKIBAT HUKUM TERHADAP KETERANGAN SAKSI YANG DICABUT DI DEPAN PERSIDANGAN Yusuf Yusuf
Dinamika Vol 25, No 1 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (510.817 KB)

Abstract

AbstrakKeterangan saksi yang dicabut di depan persidangan sering terjadi dalam praktek, disebabkan berbeda dengan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kepada penyidik. Pencabutan Keterangan saksi harus disertai alasan yang logis. Pencabutan Keterangan saksi Riski Delfi Andra (Saksi mahkota) hanya didasarkan pada cerita dari pengunjung Rutan  yaitu Unco dan Si As. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini telah membenarkan pencabutan keterangan tersebut sebagai sesuatu yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum.Kata kunci: pencabutan keterangan saksi mahkota. AbstractThe testimony of witnesses revoked before the trial often occurs in practice, due to different information given in the Minutes of Examination (BAP) to the investigator. Revocation of witness testimony must be accompanied by logical reasons. Revocation of witness testimony Riski Delfi Andra (Crown Witness) was only based on stories from visitors to the detention center namely Unco and Si As. The panel of judges examining this case has justified the revocation of the statement as something that is legal and not contrary to the law.Key words: revocation of witness testimony
EFEKTIFITAS PENERAPAN PASAL 73 NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 Deni Andreansyah
Dinamika Vol 25, No 1 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (336.913 KB)

Abstract

AbstrakPelanggaran yang ditemukan oleh Bawaslu dalam pemilihan kepala daerah antara lain adalah pelanggaran money politikdan daftar pemilih tetap ganda. Pelanggaran tersebut telah diselesaikan ditahap pengadilan Mahkamah Konstitusi, menurut undang undang penyelesaian perkara tersebut sudah sesuai denga ketentuan dan prosedur penyelesain perkara tersebut. Untuk penerapan pasal 73 Undang–Undang Nomor 10 tahun 2016 tidak cukup efektif, karena setiap pasangan calon melakukan tindakan money politik, dan masyarakatpun mengaggap pemberian uang tersebut adalah sebagai uang transportasi menuju ke TPS.Kata kunci: efektifitas, aplikasi, demokrasi AbstractThe violations found by the Election Supervisory Body in the regional head elections included money politics violations and multiple permanent voter lists. The violation was settled in the court stage of the Constitutional Court, according to the law the settlement of the case was in accordance with the provisions and procedures for resolving the case. The application of article 73 of law number 10 of 2016 is not effective enough, because each candidate pair commits money politics, and the public agrees that the money is given as transportation money to the polling station. Keywords: effectiveness, application, democracy.
PENERAPAN PERATURAN MENTERI AGRARIA MENGENAI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) Rike Fajri Maulidiyah
Dinamika Vol 25, No 1 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (222.252 KB)

Abstract

Abstrak Pendaftaran tanah memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah, dengan alat bukti yang dihasilkan pada akhir proses pendaftaran tanah tersebut berupa Buku Tanah dan sertifikat tanah. Kementerian ATR/ Kepala BPN mengeluarkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagai Program Prioritas Nasional, program ini dimaksudkan untuk golongan masyarakat menengah sampai dengan golongan ekonomi rendah dapat memiliki sertifikat hak atas tanah dengan biaya murah, serta untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada pemegang hak atas tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Peraturan Menteri ATR/ Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), serta kendala yang menghambat proses pelaksanaan PTSL, maupun upaya penyelesaian kendala di Desa Jombok Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, data yang diperoleh dari wawancara, observasi dan studi kepustakan diolah secara kualitatif.Kata kunci: Pendaftaran tanah, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Abstract The land registry to provide legal certainty and legal protection to rights holders on the ground, with the evidence produced at the end of the registration process in the form of land book, land and land titles. Ministry ATR / Head of BPN issuing program Land Registry Systematic Complete (PTSL) as National Priority Program, this program is intended for community groups medium to economic group low can have a certificate of the right to land at reasonable cost, as well as to provide a legal guarantee to rights holders above the ground. This study aims to determine how the application of the Regulation of the Minister of ATR / Head of BPN No. 6 of 2018 on Land Registration Complete Systematic (PTSL), as well as the obstacles that hinder the implementation process PTSL, as well as efforts to resolve problems in the village Jombok District Ngoro Jombang. The method used is the juridical empirical sociological juridical approach, data obtained from interviews, observations and qualitative kepustakan processed.Keywords: land registration, Systematic Land Registration Complete (PTSL).
KEDUDUKAN KAPAL LAUT SEBAGAI JAMINAN HIPOTIK DALAM PERJANJIAN KREDIT Isyara Hadza Maulina
Dinamika Vol 25, No 1 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (333.565 KB)

Abstract

AbstrakKedudukan Kapal Laut Sebagai Jaminan hipotik dalam perjanjian kredit Pada Pasal 1162 sampai dengan Pasal 1232 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008 ini diangkat dari latar belakang kondisi geografis Negara Indonesia yang merupakan negara maritim, maka dari itu peranan transportasi laut menjadi sangatlah penting, selain itu pula Negara Indonesia berada diantara 2 benua di dunia yaitu benua Australia dan benua Asia. Status hukum kapal laut memiliki dua kedudukan yaitu sebagai benda bergerak dan tidak bergerak. Undang-Undang Pelayaran dan peraturan pelaksanaannya menyatakan dua ketentuan diatas tetap berlaku, yang menentukan jaminan apa yang bisa dibebankan pada kapal adalah wilayah pendaftaran kapal. Pendaftaran kapal sangat erat  berkaitan dengan penyusunan keterangan mengenai kapal dan pemilik kapal didalam buku pendaftaran nasional. Perlu juga diperhatikan kebangsaan kapal selayaknya pemberian hak kebendaan lainnya. Bank sulit untuk menerima jaminan kapal, karena kehati-hatian yang selalu diutamakan oleh pihak bank. Undang-Undang Pelayaran Tahun 2008 yang baru pada akhirnya menjadi angin segar bagi para pengusaha perkapalan. Selain itu juga banyak kapal yang belum di masukan kedalam asuransi, sehingga pihak bank tidak dapat memberikan kapal laut sebagai bahan jaminan kredit.Kata Kunci: Kapal Laut, Hipotik, Perjanjian Kredit Abstract Kedudukan Kapal Laut Sebagai Jaminan Hipotik Dalam Perjanjian Kredit Pada Pasal 1162 Sampai Dengan Pasal 1232 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008 this tittle is taken from the problem background of the geographical condition of Indonesian State wich is a maritime country, because of that role of the transportasion for the sea being so important, other than that Indonesian Country is between of Autralia continent and Asia continent. Legal status of ship’s have two position as a moving and immovable object. Shipping law and implementing regulation stated the two conditions above still apply. Determine the guarantee for the ship is a ship registration area. Ship registration is very closely related to the preparation of information about ships and the owner of the ship in the national registration book. Banks are difficult to receive ship guarantees, because the prudent banking principle is always prioritized by the bank. The new 2008 shipping law eventually became a breath of fresh air for shipping entrepreneurs. Besides that there are also many ships that haven’t been included in the insurance, so the bank can’t provide ships as credit guarantee.Keywords: ship, mortgages, loan agreement
PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK Friza Deskananda
Dinamika Vol 25, No 1 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (425.427 KB)

Abstract

AbstrakPeran penyidik dalam menangani kasus tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dan anak tentunya berbeda, terdapat Undang-Undang khusus yang mengatur peradilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum, yakni Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam jurnal ini akan memfokuskan pada pembahasan peran penyidik kepolisian dalam menangani tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak, selain itu juga akan membahas upaya hukum dan perlindungan hukum pidana bagi anak yang berhadapan dengan hukum menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.Kata kunci: peradilan anak, anakAbstract The role of an investigator in the handing of crimes committed by adults and childern is cleary different, there is a special statute thet governs justice for the child facing the law, namely, statute 11 of 2012, of the child’s criminal justice system. In this journal, it will focus on the conduct of the police department’s role in dealing with the crimes committed by childern, otherwise it will also discuss the law’s law and criminal protection for childern who are dealing under the law according to law number 11 in 2012 about the criminal justice system.Keywords: criminal justice child, child

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 29 No. 1 (2023): Dinamika Vol 28, No 19 (2022): Dinamika Vol 28, No 18 (2022): Dinamika Vol 28, No 17 (2022): Dinamika Vol 28, No 16 (2022): Dinamika Vol 28, No 15 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 14 (2022): Dinamika Vol 28, No 13 (2022): Dinamika Vol 28, No 12 (2022): Dinamika Vol 28, No 11 (2022): Dinamika Vol 28, No 10 (2022): Dinamika Vol 28, No 9 (2022): Dinamika Vol 28, No 8 (2022): Dinamika Vol 28, No 7 (2022): Dinamika Vol 28, No 6 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 5 (2022): Dinamika Vol 28, No 5 (2022): Dinamika Vol 28, No 4 (2022): Dinamika Vol 28, No 3 (2022): Dinamika Vol 28, No 2 (2022): Dinamika Vol 28, No 1 (2022): Dinamika Vol 27, No 21 (2021): Dinamika Vol 27, No 20 (2021): Dinamika Vol 27, No 19 (2021): Dinamika Vol 27, No 18 (2021): Dinamika Vol 27, No 17 (2021): Dinamika Vol 27, No 16 (2021): Dinamika Vol 27, No 15 (2021): Dinamika Vol 27, No 14 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 13 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 12 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 11 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 10 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 9 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 8 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 7 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 6 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 5 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 4 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 3 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 2 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 1 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 17 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 16 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 15 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 14 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 13 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 12 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 11 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 10 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 9 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 8 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 7 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 6 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 5 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 4 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 3 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 2 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 1 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 15 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 14 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 13 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 12 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 11 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 10 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 9 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 8 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 7 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 6 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 5 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 4 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 3 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 2 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 1 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 24, No 42 (2016): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum More Issue