cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pinastika Prajna Paramita
Contact Email
dinamika@unisma.ac.id
Phone
+6281233771267
Journal Mail Official
dinamika@unisma.ac.id
Editorial Address
Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Jalan MT Haryono 193 Malang 65144 Telephone: 0341 - 551932, 551822, Fax.: 0341 - 552249
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Dinamika
Published by Universitas Islam Malang
ISSN : -     EISSN : 27459829     DOI : 10.33474
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Dinamika merupakan jurnal tentang gagasan gagasan kritis dan alternatif yang berorientasi pada penguatan supremasi hukum yang menampung dan mempublikasih tulisan hasil riset atau opini yang berkaitan dengan ilmu hukum secara umum dan luas, baik dogmatika hukum, teori hukum atau filsafat hukum yang disusun oleh akademinisi, peneliti atau praktisi hukum. Secara khusus hasil riset atau opini yang berkaitan dengan 1. Hukum Perdata; 2. Hukum Hukum Pidana; 3. Hukum Tata Negara; 4. Hukum Administrasi Negara; 5. Hukum Internasional; 6. Hukum Islam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 25, No 11 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum" : 6 Documents clear
PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIK (INFORMED CONCENT) DALAM PELAYANAN KONTRASEPSI Ayu Wandira
Dinamika Vol 25, No 11 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (273.599 KB)

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bentuk persetujuan tindakan medik (informed consent) yang dibuat antara dokter dengan klien terkait dengan pelayanan kontrasepsi bagi klien KB di Puskesmas Tambelangan Kabupaten Sampang, dan untuk mengetahui penyelesaiannya apabila terjadi tindakan malpraktek dalam pelayanan kontrasepsi bagi klien KB  di Puskesmas Tambelangan Kabupaten Sampang. Bentuk penerapan persetujuan tindakan medik secara diam-diam ini, dokter biasanya dapat menangkap persetujuan tindakan medis tersebut dari isyarat atau tindakan yang dilakukan atau diberikan pasien/klien.Kata kunci: persetujuan medis, klien, kontrasepsi The aim of the study was to determine the form of informed consent made between doctors and clients related to contraceptive services for family planning clients at Tambelangan Public Health Center, Sampang Regency, and to find out the solution if there were malpractice actions in contraceptive services for family planning clients at Tambelangan District Health Center Lacquer. The form of the application of the agreement of medical action secretly, the doctor can usually catch the approval of the medical action from the signal or action taken or given by the patient / client.Keywords: medical, client approval, contraception 
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA TERHADAP KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA Regan Junifen
Dinamika Vol 25, No 11 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (302.694 KB)

Abstract

Kendala yang timbul terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja  hanyalah merupakan  masalah teknis dan kesadaran tenaga kerja perempuan. Untuk mengatasi kendala yang berasal dari tenaga kerja, maka diperlukan upaya untuk memberikan penyadaran (penyuluhqan)  mengenai hal-hal yang belum diketahui atau disadari oleh tenaga kerja bahwa dengan tidak mentaati ketentuan khususnya keselamatan dan kesehatan kerja dapat membayakan dirinya atau tenaga kerja perempuan yang tidak memperhatikan kesehatan dirinya dalam bekerja.Kata kunci: pekerja, kesehatan, keselamatan Constraints that arise related to occupational safety and health are only technical problems and awareness of female workers. To overcome the constraints that come from the workforce, efforts are needed to provide awareness (counseling) on matters that are not yet known or realized by the workforce that by not adhering to the provisions in particular occupational safety and health, they can expose themselves or female workers who do not pay attention his health at work.Keywords: workers, health, safety
PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA KEWARISAN Afifurachman Hanif
Dinamika Vol 25, No 11 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (265.507 KB)

Abstract

Pembagian harta warisan  di  wilayah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang itu masih menggunakan prinsip sepikul segendongan untuk membedakan bagian anak laki-laki dan bagian anak perempuan. Namun ada juga yang membagi sama rata (belah ketupat). Dalam melaksanakan pembagian harta warisan, masyarakat di wilayah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang tidak selalu menggunakan ketentuan okum Islam, namun mereka berkeinginan untuk melaksanakan syari’at-syari’at Islam yang ditetapkan oleh agama.Kata Kunci: pembagian, harta, pelaksanaan, hukum Islam The distribution of inheritance in the Sreseh Subdistrict in Sampang Regency still uses the principle of sepikul segendul to differentiate between boys and girls. But there are also those who share equally (rhombus). In carrying out the distribution of inheritance, the community in the Sreseh District of Sampang Regency does not always use the provisions of Islamic law, but they wish to carry out Islamic Shari'at which are determined by religion.Keywords: division, assets, implementation, Islamic law  
MEKANISME PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN Amiraga Handy Sukmana
Dinamika Vol 25, No 11 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (203.548 KB)

Abstract

langkah-langkah penyelesaian kredit manakala debitur tidak memenuhi kewajibannya, seperti misalnya terjadi kredit macet, maka yang dilakukan oleh Bank BRI Unit Sampang, diantaranya dilakukan dengan cara penjadwalan kembali (rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning) dan penataan kembali (restructuring). Disamping itu, bisa juga dilakukan dengan menempuh upaya hukum, diantaranya melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau melalui gugatan secara perdata.Kata kunci: bank, hak tanggungan, kredit  bstract steps to settle credit when the debtor does not fulfill its obligations, such as a bad credit, which is carried out by BRI Unit Sampang, including rescheduling, reconditioning and restructuring. Besides that, it can also be done by taking legal action, including through the State Auction and Receivables Agency (BUPLN) or through a civil claim. Keywords: bank, mortgage, credit
PENERAPAN PAJAK PROGRESIF TERHADAP WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH JAWA TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH Dedy Setiawan Abdul Azis
Dinamika Vol 25, No 11 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (318.157 KB)

Abstract

Setelah melakukan penelitian dengan melakukan wawancara dan melakukan koensioner kepada beberapa responden yang sedang membayar pajak kendaraan bermotor mereka, dapat diketehui bahwa penefrapan pajak progresif terhadap wajib pajak kendaraan bermotor di kota sampang sudah sesuai apa yang di harapkandari maksud dan tujuan di berlakukannya pajak propgresif ini, akan tetapi permasalahan yang sering terjadi adalah jika masyarakat yang telah menjual kendaran bermotor mereka tetapi belum menjadi balik nama oleh pembelinya sehingga penjual tetap terdaftar sebagai pemilik dari kendaraan bermotor ini sehingga tetap di kenai pajak.permasalahan seperti ini sebenarnya ada solusinya yaitu dengan lapor jual sehingga terjadi pemblokiran nomor terhadap kepemilikan sebelumnya.  Akan tetapi tidak sedikit masyarakat yang tidak sedikit masyarakat yang tidak mengerti terhadapat pelayanan ini sehingga ia tidak jadi membayar pajak kendaraan ketika mengetahui bahwa ia terkenak pajak progresif sehingga dia dikenakan denda akibat keterlambatan membayar pajaknya. Untuk mengatasi permasalahan ini, diadakan keringan dan pemberian insentif terhadap denda pajak kendaraan bermotor.Kata kunci: kendaraan bermotor, pajak, progresif After doing the research by conducting interviews and giving questionnaires to some respondents who are paying their taxes on motor vehicles, it is known that the application of Progressive Tax on motor vehicle tax payers in the city of Sampang is in accordance with what is expected from the intent and purpose of the enactment of this Progressive Tax. However, the problem that often occurs is if there are people who have sold their vehicles but it has not happened under the name of the buyer that the seller still listed as the owner of the motor vehicle is so still taxed. Problems like this is actually a solution is to perform Selling Report resulting in blocking of numbers against the previous ownership. But not a few people who do not understand the service so that it does not pay the vehicle tax, knowing that he had a Progressive Tax that he be fined due to delays in paying tax. To solve this problem, there was relief and incentives for motor vehicle tax penalty.Keywords: motor vehicle, tax, progressive 
IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 52 TAHUN 2018 TENTANG PENERTIBAN KAWASAN BEBAS PEDAGANG KAKI LIMA Astuti Maulina Ulfa
Dinamika Vol 25, No 11 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (299.778 KB)

Abstract

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan 1) Pelaksanaan implernntasi Kebijakan Pemerintah Kota Batu dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) sesuai Peraturan Walikota Batu Nomor 52 Tahun 2018 yaitu dengan engadakan pembinaaan terhadap Pedagang Kaki Lima 2) Kendala Pemerintah Kota Batu dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah banyaknya PKL baru dapat memicu pedagang lain ikut berjualan di tempat-tempat yang tidak boleh dipakai untuk berjualan. Tidak adanya kesadaran dari para PKL ditertibkan dengan alasan mencari nafkah. Pada intinya banyak ketimpangan peraturan dan juga banyak pertimpangan kepentingan dari pihak pemerintah sendiri. 3) Solusi dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Kota Batu adalah BTC merupakan solusi terbaik yang diberikan pemerintah dalam melakukan penertiban dan pemustan PKL di Kota Batu.Kata kunci: regulasi, solusi, pemerintahan Based on the results of the study, it can be concluded 1) Implementation of Batu City Government on controlling of Street Vendors (PKL) in accordance with the Regulation of Batu Mayor Number 52 of 2018, by establishing assistance to Street Vendors 2) The obstacle of Batu City Government on controlling street vendors (PKL) is that the number of new street vendors can trigger other street vendors to participate in selling in places that is prohibited. The lack of awareness of the street vendors are ignored with the reason of earning a living. There are many inequalities in the regulations and also many disparities in interests of the government itself. 3) The solution to control of street vendors (PKL) that should be carried out by the Batu City Government is BTC is the best solution provided by the government in controlling and guiding street vendors in Batu City.Keywords: regulation, solution, government

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 29 No. 1 (2023): Dinamika Vol 28, No 19 (2022): Dinamika Vol 28, No 18 (2022): Dinamika Vol 28, No 17 (2022): Dinamika Vol 28, No 16 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 14 (2022): Dinamika Vol 28, No 13 (2022): Dinamika Vol 28, No 12 (2022): Dinamika Vol 28, No 11 (2022): Dinamika Vol 28, No 10 (2022): Dinamika Vol 28, No 9 (2022): Dinamika Vol 28, No 8 (2022): Dinamika Vol 28, No 7 (2022): Dinamika Vol 28, No 6 (2022): Dinamika Vol 28, No 5 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 5 (2022): Dinamika Vol 28, No 4 (2022): Dinamika Vol 28, No 3 (2022): Dinamika Vol 28, No 2 (2022): Dinamika Vol 28, No 1 (2022): Dinamika Vol 27, No 21 (2021): Dinamika Vol 27, No 20 (2021): Dinamika Vol 27, No 19 (2021): Dinamika Vol 27, No 18 (2021): Dinamika Vol 27, No 17 (2021): Dinamika Vol 27, No 16 (2021): Dinamika Vol 27, No 15 (2021): Dinamika Vol 27, No 14 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 13 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 12 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 11 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 10 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 9 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 8 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 7 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 6 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 5 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 4 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 3 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 2 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 1 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 17 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 16 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 15 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 14 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 13 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 12 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 11 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 10 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 9 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 8 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 7 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 6 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 5 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 4 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 3 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 2 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 1 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 15 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 14 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 13 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 12 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 11 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 10 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 9 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 8 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 7 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 6 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 5 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 4 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 3 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 2 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 1 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 24, No 42 (2016): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum More Issue