cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pinastika Prajna Paramita
Contact Email
dinamika@unisma.ac.id
Phone
+6281233771267
Journal Mail Official
dinamika@unisma.ac.id
Editorial Address
Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Jalan MT Haryono 193 Malang 65144 Telephone: 0341 - 551932, 551822, Fax.: 0341 - 552249
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Dinamika
Published by Universitas Islam Malang
ISSN : -     EISSN : 27459829     DOI : 10.33474
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Dinamika merupakan jurnal tentang gagasan gagasan kritis dan alternatif yang berorientasi pada penguatan supremasi hukum yang menampung dan mempublikasih tulisan hasil riset atau opini yang berkaitan dengan ilmu hukum secara umum dan luas, baik dogmatika hukum, teori hukum atau filsafat hukum yang disusun oleh akademinisi, peneliti atau praktisi hukum. Secara khusus hasil riset atau opini yang berkaitan dengan 1. Hukum Perdata; 2. Hukum Hukum Pidana; 3. Hukum Tata Negara; 4. Hukum Administrasi Negara; 5. Hukum Internasional; 6. Hukum Islam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 25, No 12 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum" : 7 Documents clear
UPAYA HUKUM PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA KENDARAAN BERMOTOR Mohammad Malik Fajar
Dinamika Vol 25, No 12 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (394.839 KB)

Abstract

Perjanjian sewa menyewa menimbulkan hak dan kewajiban antara penyewa dan yang menyewakan. Meskipun sudah diatur secara jelas akan tetapi tetap saja ada penyimpangan  yang dilakukan oleh para pihak, dan dalam perjanjian hal tersebut biasa dikenal dengan istilah wanprestasi. Tujuan dalam penelitian ini yaitu, Untuk mengetahui dan menganalisis macam-macam wanprestasi yang timbul dan juga bagaimana upaya penyelesaian dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa rental mobil di NMC Rent Car Malang. Jenis penelitian yang digunakan yaitu Yuridis Empiris dan metode pendekatan yang digunakan yuridis sosiologis kemudian dalam hal pengumpulan data digunakan cara pengumpulan data, wawancara, dan dokumentasi. Kata Kunci; perjanjian, sewa menyewa, wanprestasi.             Leasing agreements give rise to rights and obligations between the lessee and the lessee. Although it has been clearly regulated but there are still deviations made by the parties, and in the agreement this is commonly known as default. The purpose of this research is to find out and analyze the kinds of defaults that arise and also how the efforts to resolve the implementation of the lease agreement to rent a car rental at NMC Rent Car Malang. The type of research used is Juridical Empirical and the approach method used by sociological juridical then interms of data collection used methods of data collection, interviews, and documentation.            Keywords; agreement, lease, default.
PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA TERHADAP SITUS FILM GRATIS DI INTERNET Cintya Farha Indah
Dinamika Vol 25, No 12 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (450.457 KB)

Abstract

Di zaman yang semakin canggih ini akses internet memberikan kemudahan mengakses apapun yang ingin dicari. Namun, internet tidak selamanya memberikan dampak yang positif ada juga dampak negatif yang ditimbulkan. Salah satu dampak tersebut adalah pembajakan film dalam situs internet. Berdasarkan hasil penelitian bahwa perlindungan hukum terhadap permbajakan film dalam situs internet dapat dilakukan dengan dua acara yaitu perlindungan secara preventif dan perlindungan secara represif, juga akibat hukum yang dapat timbul dari pembajakan film dalam situs internet khususnya dalam Pasal 113 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Pasal 32 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan semakin maraknya pembajakan film dalam situs intenet maka diperlukan peraturan khusus untuk melindungi pemegang hak cipta ata pencipta.Kata kunci: hak cipta, perlindungan hukum,            In this really sophisticated era, the internet provides an easy access to anything you want to find. However, the internet does not always have a positive impact, there also negative consequences caused. One of the impact is the film pirates on internet site. According to the result of this research, legal protection of the film pirates in the internet site is doing by two way, first is the preventive protection and repressive protection, also about the legal consequences that the cause from the pirates on internet site especially in section 113 Law Number 28 Year 2014 of Copy Rights and section 32 Law Number 11 Year 2008 of Information and Electronic Transaction. With the frequent mount of film pirates on internet site, spelitic regulation is moded to protected the copyright holdous or the creator.Keywords: legal protection, copy rights
KEDUDUKAN DAN PERANAN BP-4 DALAM UPAYA MENCEGAH TERJADINYA PERCERAIAN Ahmad Wafdan Suaidi
Dinamika Vol 25, No 12 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (155.31 KB)

Abstract

BP4 merupakan badan penasehat perselisihan perkawinan, yang bertugas memberikan surat keterangan bahwa pasangan suami isteri tersebut telah minta nasehat kepada BP4 dan kemudian menyampaikan surat keterangan tersebut kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mengabulkan perceraian dari pasangan suami isteri. Pencegahan terjadinya perceraian terbukti dengan adanya kasus perceraian yang terjadi semakin berkurang dan juga dalam penasehatan perselisihan rumah tangga sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terbukti dengan adanya masyarakat yang datang ke BP4 untuk minta bantuan guna menyelesaikan masalah yang sedang terjadi dalam rumah tangga. Dalam membantu menyelesaikan masalah ini ada kalanya bisa didamaikan. Dengan demikian peranan BP4 bisa dikatakan masih efektif. Kata kunci: perceraian, kedudukan, peranan BP4 is a marriage dispute advisory body, which is tasked with providing a statement that the husband and wife have requested advice from BP4 and then submitted the statement to the Head of the Office of Religious Affairs (KUA) to grant a divorce from a married couple. Prevention of divorce is proven by the existence of divorce cases that are decreasing and also in the counseling of household disputes that are very much needed by the community, as evidenced by the presence of people who come to BP4 to ask for help to solve problems that are occurring in the household. In helping to solve this problem there are times when it can be reconciled. Thus the role of BP4 can be said to be still effective. Keywords: divorce, position, role 
EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO PM 46 TAHUN 2014 PASAL 2 AYAT (2) TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENUMPANG Tri Andaru Wibowo
Dinamika Vol 25, No 12 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (306.276 KB)

Abstract

penelitian dan pembahasan peneliti menyimpulkan sebagaian besar dari angkutan wisata TNBTS maupun pengemudi tidak memenuhi standar pelayanan minimal penumpang untuk keperluan wisata. Dan di tegaskan dalam wawancara bahwa dalam memberikan aturan kepada penyedian jasa angkutan wisata maupun pengemudi paguyuban tidak menyesuaikan aturan dengan Peraturan Menteri perhubungan republik Indonesia no pm 46 tahun 2014 pasal 2 ayat 2 beserta lampiran di dalam nya.Dari tidak efektifitas nya peraturan menteri tersebut banyak hal kendala kendala yang menyebabkan tidak di penuhinya aturan dalam peraturan Menteri tersebut, di antaranya keamanan,keselamatan,kenyamanan, keterjangkauan,kesetaraan dan keteraturan.  Maka dari itu untuk mengatasi kendala kendala tersebut peneliti menyarankan beberapa cara mulai dari sosialisai,edukasi dan penegakan hokum terhadap para penyedia jasa tentang peraturan Menteri republik Indonesia no pm 46 tahun 2014 pasal 2 ayat 2 beserta undang undang yang terkait dengan peraturan tersebut. Dengan cara pemerintah harus peduli dengan jasa angkutan wisata TNBTS yang meliputi 3 aspek yaitu Paguyuban angkutan wisata , pengemudi dan penyedia jasa angkutan wisata TNBTS.Kata kunci : penyedia jasa dan pengguna jasa Based on the results of the research and discussion the researchers concluded that most of the tourism transportation of TNBTS and drivers did not meet the minimum service standards of passengers for tourism purposes. And it was emphasized in the interview that in giving rules to the provision of tourist transportation services and community association drivers, they did not adjust the rules with the Minister of Transportation Regulation of the Republic of Indonesia no pm 46 of 2014 article 2 paragraph 2 along with the attachments in them. From the ineffectiveness of the ministerial regulation there are many obstacles that cause the regulation in the Minister's regulations not to be fulfilled, including security, safety, comfort, affordability, equality and order. Therefore, to overcome these constraints, researchers suggest several ways, starting from socialization, education and law enforcement to service providers regarding the regulation of the Minister of Republic of Indonesia no. Pm 46 of 2014 article 2 paragraph 2 along with laws related to these regulations. With the condition that the government must care about TNBTS tourism transportation services which include 3 aspects, namely the Association of tourist transport, drivers, and providers of tourism transportation services TNBTS.Keywords : service providers and service users
KEDUDUKAN ANAK YANG BERBEDA AGAMA DENGAN ORANG TUANYA TERHADAP HARTA WARISAN BERDASARKAN KHI DAN HUKUM PERDATA Muammar Kadafi
Dinamika Vol 25, No 12 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (389.328 KB)

Abstract

Berdasarkan paparan mengenai wasiat wajibah di atas maka dapat disimpulkan bahwa wasiat wajibah telah mampu menjadi salah satu solusi dalam menyelesaikan perkara waris yang menyangkut keluarga yang berbeda agama. Keluarga yang berselisih karena persoalan pembagian warisan ini dengan anggota keluarga yang non muslim dapat didamaikan dengan memberikan wasiat wajibah oleh hakim melalui proses pengadilan. Sehingga, dalam perkembangannya wasiat wajibah tidak hanya bisa diberikan kepada orang tua ataupun anak angkat sebagaimana dalam KHI  tetapi juga dapat diberikan untuk anggota keluarga yang berbeda agama. Kata Kunci: Kewarisan Beda Agama, Hukum Kewarisan Islam, Hukum Perdata, Keputusan Mahkamah Agung Based on mandatory wills presentation above can be concluded mandatory wills that can be one of solution that can solve the cas of inheritance that regarding different families religion. Family in dispute because of issues on inheritance distribution with non-muslim members can be reconciled by giving mandatory will by he judge though a court process. So, in development of mandatory wills not only given to the parents or adopted childs as in KHI but also can given for families member that different religion. Keywords: Inheritance of different religion, the law of Islamic inheritance, civil law, decision supreme of corth. 
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA M.R. Hidayat
Dinamika Vol 25, No 12 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (132.172 KB)

Abstract

Penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkoba merupakan permasalahan yang kompleks, baik faktor penyebab maupun dampaknya. Penanggulangannya memerlukan pendekatan komprehensif multidisiplin, serta keterpaduan lintas sektor pemerintah, komitmen kuat semua pihak, serta peran serta seluruh masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mengetahui sejauhmana tingkat pengertian dan pemahaman masyarakat  terhadap penyalahgunaan narkoba, hubungan positif antara peningkatan kualitas hidup manusia dengan terpeliharanya kualitas hidup masyarakat secara total serta interaksi antara keduanya, maka perlu dilakukan upaya pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kualitas dan kapasitas SDM dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran narkoba.Kata  Kunci: narkotika, pengedar, pengguna, sumberdaya manusia The misuse and illicit distribution of drugs is a complex problem, both the causes and effects. The response requires a comprehensive multidisciplinary approach, as well as integration across government sectors, strong commitment from all parties, and the participation of the entire community. In this regard, to find out the extent of understanding and understanding of drug abuse, a positive relationship between improving the quality of life of people and maintaining quality of life of the community as a whole and interaction between them, community empowerment needs to be done through improving human resource quality and capacity in order prevention and control of drug abuse and circulation.Keywords: narcotics, dealers, users, human resources
AKIBAT HUKUM DARI PENYEBARAN IKLAN PADA MEDIA ELKETRONIK (DUNIA MAYA) YANG MEMUAT KONTEN PORNOGRAFI Ikram Kalam Firdaus Rusli
Dinamika Vol 25, No 12 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (213.692 KB)

Abstract

In the current era of globalization, the internet (cyberspace) plays an important role in society. The internet community easily gets any information that has been provided. Computer networks or what we often call internet (cyberspace) are a set of computers that are connected to one another and provide information by using a particular network, which aims to access information such as web browsing, which can be called the world market. virtual because in the internet sellers and buyers can be reunited, just as when we buy a product in a store, sellers and buyers immediately interact and make purchases and transactions directly or face to face with the sellers and buyers.Legal consequences of the spread of advertisements on electronic media (the virtual world) that contain pornographic content in terms of positive law.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 29 No. 1 (2023): Dinamika Vol 28, No 19 (2022): Dinamika Vol 28, No 18 (2022): Dinamika Vol 28, No 17 (2022): Dinamika Vol 28, No 16 (2022): Dinamika Vol 28, No 15 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 14 (2022): Dinamika Vol 28, No 13 (2022): Dinamika Vol 28, No 12 (2022): Dinamika Vol 28, No 11 (2022): Dinamika Vol 28, No 10 (2022): Dinamika Vol 28, No 9 (2022): Dinamika Vol 28, No 8 (2022): Dinamika Vol 28, No 7 (2022): Dinamika Vol 28, No 6 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 5 (2022): Dinamika Vol 28, No 5 (2022): Dinamika Vol 28, No 4 (2022): Dinamika Vol 28, No 3 (2022): Dinamika Vol 28, No 2 (2022): Dinamika Vol 28, No 1 (2022): Dinamika Vol 27, No 21 (2021): Dinamika Vol 27, No 20 (2021): Dinamika Vol 27, No 19 (2021): Dinamika Vol 27, No 18 (2021): Dinamika Vol 27, No 17 (2021): Dinamika Vol 27, No 16 (2021): Dinamika Vol 27, No 15 (2021): Dinamika Vol 27, No 14 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 13 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 12 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 11 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 10 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 9 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 8 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 7 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 6 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 5 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 4 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 3 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 2 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 1 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 17 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 16 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 15 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 14 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 13 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 12 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 11 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 10 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 9 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 8 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 7 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 6 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 5 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 4 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 3 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 2 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 1 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 15 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 14 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 13 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 12 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 11 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 10 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 9 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 8 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 7 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 6 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 5 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 4 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 3 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 2 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 1 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 24, No 42 (2016): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum More Issue