cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pinastika Prajna Paramita
Contact Email
dinamika@unisma.ac.id
Phone
+6281233771267
Journal Mail Official
dinamika@unisma.ac.id
Editorial Address
Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Jalan MT Haryono 193 Malang 65144 Telephone: 0341 - 551932, 551822, Fax.: 0341 - 552249
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Dinamika
Published by Universitas Islam Malang
ISSN : -     EISSN : 27459829     DOI : 10.33474
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Dinamika merupakan jurnal tentang gagasan gagasan kritis dan alternatif yang berorientasi pada penguatan supremasi hukum yang menampung dan mempublikasih tulisan hasil riset atau opini yang berkaitan dengan ilmu hukum secara umum dan luas, baik dogmatika hukum, teori hukum atau filsafat hukum yang disusun oleh akademinisi, peneliti atau praktisi hukum. Secara khusus hasil riset atau opini yang berkaitan dengan 1. Hukum Perdata; 2. Hukum Hukum Pidana; 3. Hukum Tata Negara; 4. Hukum Administrasi Negara; 5. Hukum Internasional; 6. Hukum Islam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 9 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 25, No 2 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum" : 9 Documents clear
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 46/PHUM/2018 TENTANG PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM Didik Artino Jamaludin
Dinamika Vol 25, No 2 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (339.586 KB)

Abstract

Abstrak Dalam pembentukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018, Lembaga Komisi Pemilihan Umum dinilai telah melakukan penyimpangan sitem norma hukum di Indonesia, karena terkait subtansi Pasal 4 ayat (3) yang mengatur pelarangan mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan dirinya lagi dalam pemilihan umum tahun 2019. Sehingga membuat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 khususnya pasal 4 ayat (3) tersebut dinilai bertentangn dengan pasal 140 huruf (g) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang memperbolehkan mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan dirinya lagi, dengan ketentuan syarat yaitu penatapan hukuman 5 tahun/tidak melebihi 5 tahun penjara, dan sanggup mengemukan dan mempublikasikan kepada publik dan masyarakat bahwasanya dirinya adalah calon mantan narapidana korupsiKata Kunci:  Pemilihan Umum,  publik, korupsi   AbstractIn establishing the Election Commission Regulation Number 20 Year 2018, the Election Commission Institution is considered to have made a legal norm deviation in Indonesia, due to the substance of article 4 paragraph (3) which regulates the banning of former corruption inmates to nominate themselves again in the 2019 general election. Thus making the General Election Commission Regulation Number 20 Year 2018 specifically article 4 paragraph (3) considered contradictory to article 140 letter (g)  of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections which allows former corruption inmates to nominate themselves again, provided that the conditions are fixing a sentence of 5 years/not exceeding 5 years in prison, and being able to bring up and publish to the public and the public that he is a candidate for former corruption inmatesKeywords: General Election,  public, corruption
EFEKTIFITAS PASAL 4 AYAT 1 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 TENTANG ANGKUTAN JALAN Afiful Anam
Dinamika Vol 25, No 2 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (195.527 KB)

Abstract

Pada dasarnya, transportasi orang dapat dilakukan dengan kendaraan bermotor dan bukan kendaraan bermotor. Dalam angkutan umum orang dengan kendaraan bermotor tidak dapat secara otomatis dilakukan dengan semua jenis kendaraan bermotor. Transportasi orang dilakukan dengan kendaraan bermotor dalam bentuk sepeda motor, mobil penumpang dan bus. Penggunaan kendaraan yang dirancang bukan untuk transportasi orang memiliki tingkat keamanan yang rendah, oleh karena itu pelaksanaan transportasi harus menggunakan kendaraan yang dirancang untuk digunakan untuk transportasi.Kata kunci: transportasi, hukum, kendaraan. Basically, transportation of people can be carried out by motorized vehicles and not motorized vehicles. In the public transportation of people with motorized vehicles it cannot automatically be held with all types of motorized vehicles. Transportation of people is carried out by motorized vehicles in the form of motorbikes, passenger cars and buses. The use of vehicles that are designed not for the transportation of people has a low level of safety, therefore the implementation of transportation must use a vehicle designed to be used for transportation.Keywords: transportation, law, vehicle.
MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA PEMALSUAN PITA CUKAI ROKOK Fandesty Tamara Sari
Dinamika Vol 25, No 2 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (310.416 KB)

Abstract

Abstrak Tindak pidana yang terkait mengenai tindak pidana pemalsuan pita cukai dapat di ambil contoh seperti kasus tindak pidana pemalsuan pita cukai rokok yang di lakukan oleh terdakwa Laurensius Soik yaitu dengan smemalsukan pita cukai atau tidak menggunakan pulemta cukai asli yang di keluarkan oleh negara berdasarkan pasal 54 Undang-Undang 39 Tahun 2007 tentang cukai. Dalam kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana pemalsuan pita cukai rokok yang terdapat dalam KUHP masih memiliki kelemahan. Oleh karena itu kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana pemalsuan pita cukai rokok ini harus diatur lebih ketat dalam sistem hukumnya. Syarat dan kewajiban yang semakin sulit dipenuhi oleh subyek hukum seta banyak ketentuan yang dibuat oleh pemerintah terkait pita cukai rokok, membuat masyarakat berani untuk melakukan perbuatan curang dengan memalsukan pita cukai yang asli guna mengurangi pengeluaran dari perusahaan.Kata kunci: perusahaan, tindak pidana, kebijaka hukum AbstractCriminal acts related to criminal acts of forgery of excise ribbons can be taken as examples of criminal acts of forgery of cigarette excise ribbons committed by defendant Laurensius Soik, namely by falsifying excise ribbons or not using original excise tax issued by the State based on article 54 of the Law 39 of 2007 concerning excise. In criminal law policy in an effort to tackle the crime of forgery of cigarette excise ribbons contained in the Criminal Code still has weaknesses. Therefore the criminal law policy in the effort to deal with the crime of forgery of cigarette excise tape must be regulated more strictly in its legal system. Terms and obligations that are increasingly difficult to fulfill by the legal subjects and many provisions made by the government regarding cigarette excise ribbons, make people brave to commit fraudulent acts by falsifying the original excise ribbons in order to reduce expenses from the company.Keywords: company, criminal law, law polcy
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH TERKAIT DENGAN RAHASIA BANK Ahmad Jailani
Dinamika Vol 25, No 2 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (414.047 KB)

Abstract

AbstrakHubungan antara nasabah dan bank selain bersifat kepercayaan juga bersifat kerahasiaan karena pada dasarnya bank juga menjalankan prinsip kerahasiaan bank (bank secrecy principle). Hal ini sering disebut dengan rahasia bank. akan tetapi, Fakta yang terjadi belakangan ini, data pribadi nasabah menjadi sesuatu yang dapat dengan mudah diperjual belikan. maka perlu adanya payung hukun yang jelas untuk melindungi nasabah terkait dengan rahasia bank.Kata kunci: hukum, rahasia bank, prinisp Abstract            The relantionship between the customer and the bank in addition to being trustworthy is also a matter of confidentiality because basically the bank also runs the principle of bank secrecy (bank secrecy principle). This is often referred to as bank secrets. However, the fact that happens behind this, the customer’s personal data becomes is something that can easily traded. It is necessary to have clear legal safeguards to protect customers related to bank secrets.Keywords: law, bank secrets, principle 
REDISTRIBUSI TANAH SEBAGAI BAGIAN PROGRAM LANDREFORM SESUAI PP NO. 224 TAHUN 1961 Diah Ayu Puspitasari
Dinamika Vol 25, No 2 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (316.784 KB)

Abstract

Abstrak Landreform/ Agrarian Reform adalah perubahan sistem pemilikan dan penguasaan tanah yang lampau diubah dengan sistem tata pertanahan baru yang disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan masyarakat yang sedang giat melaksanakan pembangunan ekonominya. Landreform memiliki lima program salah satunya adalah redistribusi tanah-tanah yang selebihnya dari batas maksimum, tanah-tanah yang terkena larangan absentee, tanah-tanah bekas swapraja dan tanah-tanah negara yang berdasar pada perarutan pemerintah no 224 tahun 1961 tentang pelaksanaan pembagian tanah dan pemberian ganti kerugian.Kata kunci: LANDREFORM, REDISTRIBUSI TANAH Abstract Landreform / agrarian reformis the change in land ownership and control system of yesteryear converted to the new system of land which is adapted to the changes and development of society is actively implementing its economic development. Land reform has five programs one of which is the redistribution of lands remaining from the maximum limit, the lands affected by the ban on absentee, the lands of the former autonomous region and state land are based on the perarutan government no. 224 of 1961 on the implementation of the division of land and the provision of compensation. Keyword: landreform, redistribution of  land
PERAN DAN TANGGUNGJAWAB BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENGELOLAAN DANA DESA Ardilla Ayu Vebyangga
Dinamika Vol 25, No 2 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (439.996 KB)

Abstract

Abstrak       Masyarakat Desa Singkil tergolong masyarakat yang sebagian besar mata pencahariannya adalah petani. Untuk membantu dan mengawasi kinerja Kepala Desa maka dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sangat membantu melancarkan kegiatan-kegiatan yang ada. Fungsi BPD adalah membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Dari data yang ada mayoritas Peraturan Desa yang dibuat lebih banyak adalah yang berkaitan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Alasannya adalah karena merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang perlu dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Setiap awal tahun pemerintah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta pembiayaan berdasarkan pada prinsip yang hemat, terpenuhi dan terkendali sesuai dengan rencana anggaran pemerintah desa.Kata kunci: dana desa, tanggungjawab Badan Permusyawaratan DesaAbstractThe Singkil village community is classified as a community whose livelihoods are mostly farmers. To assist and supervise the performance of the Village Head, a Village Consultative Body (BPD) is established in Law Number 6. The Village Consultative Body is an institution that carries out a government function whose members are representatives of the villagers based on regional representation and democratically determined. The existence of a Village Consultative Body (BPD) is very helpful in launching existing activities. The function of the BPD is to discuss and agree on a draft village regulation with the village head, to accommodate and channel the aspirations of the village community, and to oversee the performance of the village head. From the data that there are a majority of Village Regulations that are made more are related to the Village Revenue and Expenditure Budget. The reason is because it is an annual financial plan of the Village Government that needs to be discussed and agreed upon jointly by the Village Government and the Village Consultative Body determined by the Village Regulation. At the beginning of each year the government prepares Village Revenue and Expenditure Budget and financing based on principles that are economical, fulfilled and controlled in accordance with the village government's budget plan.Keywords: village funds, responsible of Village Consultative Body
KEKUATAN HUKUM PETOK D SEBAGAI ALAT BUKTI HAK MILIK BERDASARKAN PP NOMOR 24 / 1997 Kholismu Farida
Dinamika Vol 25, No 2 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (349.95 KB)

Abstract

Abstrak Desa Bedali Kecamatan Lawang Kabupaten Malang merupakan salah satu desa yang berbatasan dengan Kecamatan Singosari dan Kecamatan Lawang, yang mempunyai luas wilayah 604,52 ha, dengan jumlah penduduk pada akhir tahun 2017 sejumlah 16.396 orang dengan jumlah laki-laki 7.216 orang dan perempuan 9.180 orang. Dari luas tanah 604,52 hayang termasukluas tanahkering sebesar 296,94 ha dan ternyata 40% saja yang sudah bersertifikat, sisanya 60% masih petok D dan belum didaftarkanKata kunci: sertifikat, tanah, kekuatan hukum. Abstract Bedali Village, Lawang Subdistrict, Malang Regency is one of the villages bordering Singosari District and Lawang District, which has an area of 604.52 ha, with a population at the end of 2017 totaling 16,396 people with 7,216 men and 9,180 women. Of the 604.52 land area including the dry land area of 296.94 ha and it turns out that only 40% have been certified, the remaining 60% is still D and has not been registeredKeywords: certificate, land, legal force.
PELAKSANAAN PEMBERIAN GANTI RUGI DALAM PEMBANGUNAN JALAN TOL DI KECAMATAN PAKIS KABUPATEN MALANG Ermania Chobelia Fitriana
Dinamika Vol 25, No 2 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (332.35 KB)

Abstract

Abstrak Pembangunan fasilitas umum adalah program dari pemerintah Indonesia yang telah telah dilakukan secara terus menerus, salah satunya adalah pembangunan jalan tol, tetapi sering menimbulkan masalah. Masalahnya saat ini adalah mengenai kompensasi untuk tanah yang sebelumnya memiliki hak properti individu di mana ia harus menjadi milik negara dan ini disebut pembebasan lahan publik, artinya yang sebelumnya memiliki fungsi sosial dan dikendalikan oleh negara. Kurangnya sosialisasi oleh pemerintah terhadap masyarakat dan kurangnya hukum yang mengikat tentang batas kompensasi minimum untuk nilai tanah per meter, ini mencerminkan bahwa penelitian lebih lanjut diperlukan untuk masalah ini. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum tentang bentuk dan objek kompensasi dan bagaimana prosedur kompensasi sesuai dengan peraturan yang telah diatur.Kata kunci: jalan tol, pengadaan tanah, kompensasi Abstract The construction of public facilities is a program of the Indonesian government that has been carried out continuously, on of that is the construction og toll roads, but it often causes problems. The problem of nowadays is regarding compensation for lands that previously had individual property right where it must be a state property and this is called public  land acquisition, its mean that previously has social functions and is controlled by the state. Lack of socialization by the government towards the community and lack of binding law of the minimum compensation limit for land values per meter, this reflects that further research is needed on this matter. Based on Constitution No. 2 of 2012 Concerning The Procurement Of Land for The Public Interest regarding the form and objek of compensation and how the procedures for compensation are in accordance with the regulations that have been regulated.Keywords: toll road, land procurement, compensation
PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PENIPUAN IDENTITAS Ahmad Fauzan Hakim
Dinamika Vol 25, No 2 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (668.876 KB)

Abstract

AbstrakPerkawinan adalah ikatan lahir batin antara seseorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun dalam kenyataannya hubungan yang terikat dalam suatu perkawinan belum tentu berjalan sesuai dengan rencana ataupun kehendak dari pembuat undang-undang. Pada pernikahan tersebut Termohon I diketahui telah memalsukan semua data diri. Hal tersebut baru diketahui Termohon II kalau sebenarnya Termohon I adalah perempuan beberapa minggu setelah perkawinan, hal ini yang menyebabkan terjadinya pertengkaran dan meminta perkawinannya dengan Termohon I dibatalkan oleh pengadilan. Maka Pertimbangan hakim dalam memutus perkara dan Pemenuhan keadilan didalam putusan perkara Nomor: 1175/Pdt.G/2014/PA. Sidoarjo dianalisa menggunakan teori keadilann dari John Rawis.Kata Kunci : Perkawinan, Pertimbangan Hakim  AbstractMarriage is an inner and outer bond between a man and woman as a husband and wife in forming a happy and eternal family based on the One Godhead. But in reality, the relationship that is bound in a marriage isn’t according to the plan or wish of the legislator. At the marriage, Defendant I has been known to falsify all personal data. It will be known by Defendant II that in fact the Defendant I is a woman a few weeks after the marriage, it can cause the dispute and demands the marriage with Defendant I can be canceled by the court. Then the judge's consideration in deciding cases and fulfilling justice in case decisions of Number of: 1175/ Pdt.G/2014/PA. Sidoarjo is analyzed using justice theory from John Rawis.Keywords: Marriage, Judge Consideration 

Page 1 of 1 | Total Record : 9

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 29 No. 1 (2023): Dinamika Vol 28, No 19 (2022): Dinamika Vol 28, No 18 (2022): Dinamika Vol 28, No 17 (2022): Dinamika Vol 28, No 16 (2022): Dinamika Vol 28, No 15 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 14 (2022): Dinamika Vol 28, No 13 (2022): Dinamika Vol 28, No 12 (2022): Dinamika Vol 28, No 11 (2022): Dinamika Vol 28, No 10 (2022): Dinamika Vol 28, No 9 (2022): Dinamika Vol 28, No 8 (2022): Dinamika Vol 28, No 7 (2022): Dinamika Vol 28, No 6 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 5 (2022): Dinamika Vol 28, No 5 (2022): Dinamika Vol 28, No 4 (2022): Dinamika Vol 28, No 3 (2022): Dinamika Vol 28, No 2 (2022): Dinamika Vol 28, No 1 (2022): Dinamika Vol 27, No 21 (2021): Dinamika Vol 27, No 20 (2021): Dinamika Vol 27, No 19 (2021): Dinamika Vol 27, No 18 (2021): Dinamika Vol 27, No 17 (2021): Dinamika Vol 27, No 16 (2021): Dinamika Vol 27, No 15 (2021): Dinamika Vol 27, No 14 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 13 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 12 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 11 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 10 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 9 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 8 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 7 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 6 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 5 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 4 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 3 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 2 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 1 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 17 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 16 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 15 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 14 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 13 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 12 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 11 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 10 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 9 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 8 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 7 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 6 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 5 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 4 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 3 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 2 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 1 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 15 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 14 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 13 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 12 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 11 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 10 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 9 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 8 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 7 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 6 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 5 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 4 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 3 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 2 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 1 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 24, No 42 (2016): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum More Issue