cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pinastika Prajna Paramita
Contact Email
dinamika@unisma.ac.id
Phone
+6281233771267
Journal Mail Official
dinamika@unisma.ac.id
Editorial Address
Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Jalan MT Haryono 193 Malang 65144 Telephone: 0341 - 551932, 551822, Fax.: 0341 - 552249
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Dinamika
Published by Universitas Islam Malang
ISSN : -     EISSN : 27459829     DOI : 10.33474
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Dinamika merupakan jurnal tentang gagasan gagasan kritis dan alternatif yang berorientasi pada penguatan supremasi hukum yang menampung dan mempublikasih tulisan hasil riset atau opini yang berkaitan dengan ilmu hukum secara umum dan luas, baik dogmatika hukum, teori hukum atau filsafat hukum yang disusun oleh akademinisi, peneliti atau praktisi hukum. Secara khusus hasil riset atau opini yang berkaitan dengan 1. Hukum Perdata; 2. Hukum Hukum Pidana; 3. Hukum Tata Negara; 4. Hukum Administrasi Negara; 5. Hukum Internasional; 6. Hukum Islam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 25, No 9 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum" : 5 Documents clear
KAJIAN HUKUM DAN KRIMINOLOGIS POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH (PEMILUKADA) SECARA LANGSUNG Agung Fajroni
Dinamika Vol 25, No 9 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (33.541 KB)

Abstract

Ada banyak pola yang digunakan oleh masing-masing kandidat atau tim sukses dalam politik uang, seperti memberi uang secara langsung baik jauh hari atau menjelang hari pelaksanaan pemilukada langsung, memberi atau mendistribusikan bahan pokok,  memberi barang tertentu, atau imbalan-imbalan lain, yang kesemua ini dilakukan dengan maksud untuk mempengaruhinya. Dari aspek yuridis (hukum), praktik politik uang dalam pemilukada dikategorikan sebagai salah satu pelanggaran hukum. Hukum akan dirasakan sebagai produk negara yang memberikan jaminan kepastian perlindungan kepentingan masyarakat, termasuk kepentingan menjaga kedaulatan rakyat, bilamana hukum ini kehadirannya bisa dijadikan alat yang memberikan manfaat.Kata kunci: politik uang, aspek hukum, rakyat, demokrasi  There are many patterns used by each candidate or a successful team in money politics, such as giving money directly either far away or before the day of the direct election, giving or distributing basic materials, giving certain items, or other rewards, all of which this is done with the intention to influence it. In from of the juridical (legal) aspect, the practice of money politics in the regional elections is categorized as one of the violations of the law. Law will be felt as a state product that guarantees the assurance protection of the society interests, including the interest in safeguarding people's sovereignty, if this law can be used as a tool that provides benefits.Keywords: money politics, legal aspects, people, democracy
PERAN POLRI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN Moh. Rasul
Dinamika Vol 25, No 9 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (31.457 KB)

Abstract

 Pelaksanaan penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Curat) di wilayah hukum Polres Sampang adalah sesuai dengan prosedur atau mekanisme yang digariskan oleh peraturan perundang-undangan  diawali dengan Satuan reserse setelah menerima pemberitahuan dari PAMAPTA atau memantau tentang adanya suatu tindak pidana pencurian dengan pemberatan di suatu tempat, dengan mempersiapkan segala sesuatunya segera datang ke tempat kejadian perkara bersama unsur bantuan teknis untuk melakukan pengolahan guna tindak lanjut ke tahap berikutnya.Kata kunci: pencurian, peran polri, tindak pidanaThe implementation of the crime theft prevention (curat) in the jurisdiction of the Sampang police station is in accordance with the procedure or mechanism outlined by the laws regulation which begun with the Investigation Unit after receiving notification from PAMAPTA or monitoring the existence of a crime theft with weighting somewhere , by preparing everything immediately come to the scene of the case along with elements of technical assistance to do the processing for follow-up to the next stage.Keywords: theft, the role of polri, criminal acts 
KEDUDUKAN HUKUMAN MATI UNTUK PENGEDAR NARKOTIKA DALAM KAJIAN HUKUM POSITIP Anwalul Jalilah
Dinamika Vol 25, No 9 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (33.541 KB)

Abstract

Eksistensi atau kedudukan hukuman mati bagi pengedar narkotika dalam kajian hukum positip sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam  Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2009 terdapat sanksi pidana mati sebagaimana terurmus dalam pasal 113, 114, 118, 119, 121, 144. Pasal-pasal ini sudah jelas-jelas mengatur tentang kedudukan pengedar narkotika yang bisa dijerat atau dikenai sanksi dengan hukuman mati. Sanksi hukuman mati ini selain menjadi tugas dan kewenangan hakim untuk memutuskan saat terdakwanya diperiksa dan terbukti melakukan tindak pidana pengedaran narkoba, juga ditentukan oleh peran jaksa penuntut umum yang mengajukan tuntutan hukuman mati terhadap pengedarKata kunci: peran, hukuman mati, hakim The existence or position of the death penalty for narcotics dealer in the positive law study is regulated in Law Number. 35 of 2009 concerning Narcotics. In law number 35 of 2009 there are death penalty sanctions as stated in articles 113, 114, 118, 119, 121, 144. These articles clearly regulate the position of narcotics dealers who can be charged or subject to sanctions with the death penalty. The death penalty sanctions aside from being the duty and authority of the judge to decide when the defendant was questioned and proven to have committed a drug trafficking crime, it was also determined by the role of the public prosecutor who filed a death sentence against the dealer.Keywords: role, death penalty, judge 
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA TEHADAP PELAKU KEJAHATAN PEMBALAKAN HUTAN Risal Firdiansyah
Dinamika Vol 25, No 9 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (250.911 KB)

Abstract

Kajian pertanggungjawaban hukum pidananya merupakan norma yuridis yang sedang berlaku di Indonsia yang mengatur masalah kejahatan atau perusakan hutan, diantaranya pembalakan hutan (illegal logging) yang sudah  terumus dengan jelas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, bahwa setiap bentuk perusakan terhadap sumberdaya  hutan atau pembalakan secara ilegal merupakan tindak kejahatan atau tindak pidana.Kata kunci: kejahatan, perusakan hutan, pertanggungjawaban hukum The review of criminal law accountability is a juridical norm that is currently in force in Indonesia which regulates the problem of crime or forest destruction, including illegal logging which has been clearly formulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction, that any form of destruction of forest resources or illegal logging is a crime or criminal act.Keywords: crime, forest destruction, legal responsibility
TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING DALAM KAJIAN HUKUM PIDANA INDONESIA DAN KRIMINOLOGI Nandio Bagus Tama
Dinamika Vol 25, No 9 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (151.227 KB)

Abstract

Hukum akan menjadi sarana yang bermanfaat  bagi kepentingan dunia hukum maupun khususnya kepentingan masyarakat dan bangsa jika dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Illegal fishing dibahas dari aspek modus operandi dan dampak serta faktor penyebab tindak pidana pencurian ikan, bahwa dari segi modus operandi tindak pidana illegal fishing bukan hanya dilakukan secara individual, tetapi juga secara berkelompok. Kalau modus operandi Illegal fishing di wilayah laut, maka wilayah laut yang dimasukinnya ini bisa berupa wilayah  tangkapan orang atau daerah lain, wilayah perikanan orang lainKata kunci: illegal fishing, tindak pidana, dampak Law will be a useful tool for the interests of the world of law and in particular interests of the society and the nation if carried out as well as possible. Illegal fishing is discussed in terms of the modus operandi, the impact and factors that cause crime of fishing theft, that in terms of the modus operandi, the crime of illegal fishing not only done individually, but also in groups. For the modus operandi of Illegal fishing in the sea area, then the sea area that it enters can be in the form of catchment areas of people or other regions, fishing areas of others.Keywords: illegal fishing, crime, impact 

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 29 No. 1 (2023): Dinamika Vol 28, No 19 (2022): Dinamika Vol 28, No 18 (2022): Dinamika Vol 28, No 17 (2022): Dinamika Vol 28, No 16 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 14 (2022): Dinamika Vol 28, No 13 (2022): Dinamika Vol 28, No 12 (2022): Dinamika Vol 28, No 11 (2022): Dinamika Vol 28, No 10 (2022): Dinamika Vol 28, No 9 (2022): Dinamika Vol 28, No 8 (2022): Dinamika Vol 28, No 7 (2022): Dinamika Vol 28, No 6 (2022): Dinamika Vol 28, No 5 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 5 (2022): Dinamika Vol 28, No 4 (2022): Dinamika Vol 28, No 3 (2022): Dinamika Vol 28, No 2 (2022): Dinamika Vol 28, No 1 (2022): Dinamika Vol 27, No 21 (2021): Dinamika Vol 27, No 20 (2021): Dinamika Vol 27, No 19 (2021): Dinamika Vol 27, No 18 (2021): Dinamika Vol 27, No 17 (2021): Dinamika Vol 27, No 16 (2021): Dinamika Vol 27, No 15 (2021): Dinamika Vol 27, No 14 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 13 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 12 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 11 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 10 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 9 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 8 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 7 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 6 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 5 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 4 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 3 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 2 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 1 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 17 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 16 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 15 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 14 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 13 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 12 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 11 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 10 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 9 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 8 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 7 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 6 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 5 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 4 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 3 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 2 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 1 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 15 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 14 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 13 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 12 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 11 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 10 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 9 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 8 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 7 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 6 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 5 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 4 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 3 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 2 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 1 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 24, No 42 (2016): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum More Issue