cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pinastika Prajna Paramita
Contact Email
dinamika@unisma.ac.id
Phone
+6281233771267
Journal Mail Official
dinamika@unisma.ac.id
Editorial Address
Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Jalan MT Haryono 193 Malang 65144 Telephone: 0341 - 551932, 551822, Fax.: 0341 - 552249
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Dinamika
Published by Universitas Islam Malang
ISSN : -     EISSN : 27459829     DOI : 10.33474
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Dinamika merupakan jurnal tentang gagasan gagasan kritis dan alternatif yang berorientasi pada penguatan supremasi hukum yang menampung dan mempublikasih tulisan hasil riset atau opini yang berkaitan dengan ilmu hukum secara umum dan luas, baik dogmatika hukum, teori hukum atau filsafat hukum yang disusun oleh akademinisi, peneliti atau praktisi hukum. Secara khusus hasil riset atau opini yang berkaitan dengan 1. Hukum Perdata; 2. Hukum Hukum Pidana; 3. Hukum Tata Negara; 4. Hukum Administrasi Negara; 5. Hukum Internasional; 6. Hukum Islam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 26, No 1 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum" : 7 Documents clear
PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN SECARA ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 08 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NO 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA Tamara May Permata Misbach
Dinamika Vol 26, No 1 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (305.045 KB)

Abstract

ABSTRACT In consumer dispute resolution, there are 2 (two) forms of out-of-court trials which consumer can choose: Dispute Settlement Board (BPSK) and Online Arbitration (Online Dispute Resolution). This Problem formulations in this study are: 1. How to resolve consumer disputes through the Consumer Dispute Settlement Agency based on Law Number 8 of 1999 Concerning Consumer Protection? 2. How to Settle Consumer Disputes Through Arbitration Institutions online to protect consumer rights based on the Law Law Number 30 Year 1999 Concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution? This research uses Normative Juridical method —a law research which is a scientific activity to judge on decrees through primary and secondary approaches. The results of the research on Dispute Resolution by Dispute Settlement Board and Online Arbitration could give decision satisfaction to the consumer and business agency in which their rights to receive goods and/or services are aggrieved. Both forms result in strength of decisions that are final and have permanent legal force.Keywords: Consumer Dispute, Dispute Settlement Board (BPSK), Online ArbitrationABSTRAK Dalam penyelesaian sengketa kosumen ada 2 (dua) bentuk peradilan di luar pengadilan yang dapat menjadi pilihan konsumen yaitu, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Arbitrase secara online (Online Dispute Resolution). Rumusan Masalah dalam penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?, 2.Bagaimana Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Lembaga Arbitrase secara online untuk melindungi hak-hak konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Peyelesaian Sengketa? Penelitiannya dilakukan dengan metode hukum Yuridis Normatif, penelitian hukum yang merupakan kegiatan ilmiah untuk memberikan penilaian terhadap keputusan-keputusan melalui pedekatan primer dan sekunder. Hasil Penelitian dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Arbitrase secara Online dalam penyelesaian sengketanya lembaga tersebut mampu memberikan kepuasan putusan kepada konsumen dan pelaku usaha yang pihaknya dirugikan dalam hak-haknya menerima barang dan/atau jasa dalam kekuatan putusannya sama sama bersifat final dan memiliki kekuatan hukum tetap.Kata Kunci : Sengketa Konsumen, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Arbitrase Online
PERTANGGUNGGUGATAN CV. ADI KURNIA DALAM KONTRAK KERJA KONTRUKSI AKIBAT WANPRESTASI Nadia Elga Firmania
Dinamika Vol 26, No 1 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (162.477 KB)

Abstract

ABSTRACTThe background of this thesis is the rapid development of infrastructure to support prosperous community life in the past five years. Therefore many governments use construction services to carry out infrastructure development work programs in Indonesia. Thesis problem formulation as follows: How are the Construction Contracts made by CV. Adi Kurnia with the Department of Public Housing and Settlement Area according to Positive Law? How is the form of accountability CV. Adi Kurnia due to defaults on the construction of the access road of Ngudal Feces Sludge Treatment Plant (IPLT), Ngawi District, Ngawi Regency? This empirical juridical research uses a sociological approach. The results of this study indicate the meaning of liability is accountability, namely responsibility arising from failure to meet standards, while the responsibility is realized in the form of compensation. Any party who violates a contract of work is called a default and the party who carries out the contract must be held accountable for any errors or omissions. Keywords : Liability, Construction Work Contracts, DefaultsABSTRAKLatar belakang skripsi ini adalah pesatnya pembangunan infrastruktur guna menunjang kehidupan masyarakat yang sejahtera di dalam lima tahun terakhir ini. Karenanya pemerintah banyak menggunakan jasa kontruksi untuk melaksanakan program kerja pembangunan infrastruktur di Indonesia. Rumusan masalah skripsi sebagai berikut: Bagaimana pengaturan Kontrak Kerja Kontruksi yang dibuat oleh CV. Adi Kurnia dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman menurut Hukum Positif ? Bagaimana bentuk pertanggunggugatan CV. Adi Kurnia akibat wanprestasi terhadap pembangunan akses jalan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Ngudal Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi? Penelitian yuridis empiris ini dengan menggunakan pendekatan sosiologi. Hasil penelitian ini menunjukan Makna liability adalah tanggung gugat yakni tanggung jawab yang timbul dari kegagalan untuk memenuhi standar, sedangkan tanggungjawabnya diwujudkan dalam bentuk ganti rugi. Pihak yang melanggar kontrak kerja kontruksi  disebut wanprestasi dan pihak yang melakukan wanprestasi harus bertanggunggugat atas kesalahan ataupun kelalaiannya.Kata Kunci : Pertanggunggugatan, Kontrak Kerja Kontruksi, Wanprestasi
PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP PENCIPTA LAGU YANG DAPAT DIUNDUH SECARA BEBAS DI INTERNET Novita Cahyani
Dinamika Vol 26, No 1 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (212.287 KB)

Abstract

ABSTRACTCopyright infringement occurring today is no longer about pirating cassettes or compact disc videos (VCDs), but through the internet which provides free download services. How copyright protection and efforts can be made to protect the work. This study uses the normative juridical method and takes a statutory and conceptual approach. Copyright protection for songwriters that can be downloaded freely on the internet is done in two ways, namely preventive and repressive determination of temporary judges, compensation and criminal legal processes. Efforts that can be made in protecting copyright are registration. Legal remedies that can be taken through civil lawsuits and criminal prosecution and efforts that the government can do is to disseminate to the public the importance of IPR Key Words: Protection, Copyright, songwriters, InternetABSTRAKPelanggaran hak cipta yang terjadi di zaman sekarang bukan lagi tentang pembajakan kaset atau video compact disc (VCD), melainkan melaui internet yang menyediakan jasa download gratis. Bagaimana perlindungan hak cipta dan upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi ciptaan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan melakukan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Perlindungan hak cipta terhadap pencipta lagu yang dapat diunduh secara bebas di internet dilakukan dengan dua cara yaitu preventif dan represif penetapan hakim sementara, ganti rugi dan proses hukum pidana. Upaya yang dapat dilakukan dalam melindungi hak cipta yaitu dengan melakukakan pendaftaran. Upaya hukum yang dapat ditempuh melalui gugatan perdata dantuntutan pidana dan upaya yang dapat dilakukan pemerintah adalah  melakukan sosialisasi kepada masyarakat betapa pentingnya HKI     Kata Kunci: Perlindungan, Hak Cipta, Pencipta lagu, Internet
IMPLEMENTASI KEWENANGAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DALAM MELAKUKAN PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP SUMBER DAYA KELAUTAN DI TERITORIAL 0 SAMPAI 12 MIL LAUT BERDASARKAN UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (Studi di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur) Wahyu Setyo Utomo
Dinamika Vol 26, No 1 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (167.191 KB)

Abstract

ABSTRACTThe width of Indonesian waters is the basis for the need for division of authority in the region, especially in the maritime sector, as well as the many violations committed by the community against marine resources. The formulation of the problem is how the implementation of the authority of the Maritime Affairs and Fisheries Office of East Java Province in managing marine resources and how the implementation of the authority of the Maritime Affairs and Fisheries Office of East Java Province in overseeing marine resources. This research is an empirical juridical research using a sociological juridical approach that is examining the applicable legal provisions and what is happening in society. The authority of the Office of Maritime Affairs and Fisheries in managing marine resources includes exploration, exploitation, conservation, and management of marine assets outside of oil and gas, administrative arrangements, spatial arrangements, maintenance of security and maintaining the sovereignty of the country at sea. While the oversight authority includes supervision of the field of capture, aquaculture, processing and marketing of marine products, and management of marine space.Keywords: Authority, Management, Supervision, Marine Resources ABSTRAK Luas perairan Indonesia menjadi dasar diperlukannya pembagian kewenangan di wilayah khususnya di sektor kelautan serta banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat terhadap sumber daya kelautan. Rumusan masalahnya bagaimana implementasi kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur dalam mengelola sumber daya kelautan serta bagaimana implementasi kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur dalam mengawasi sumber daya kelautan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu mengkaji ketentuan hukum yang yang berlaku serta apa yang terjadi di masyarakat. Kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam mengelola sumber daya kelautan meliputi eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi, pengaturan administratif, pengaturan tata ruang, pemeliharaan keamanan dan mempertahankan kedaulatan negara di laut. Sedangkan kewenangan mengawasinya meliputi pengawasan bidang tangkap, budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil laut, serta pengelolaan ruang laut.Kata Kunci : Kewenangan, Pengeloaan, Pengawasan, Sumber Daya Kelautan
ALASAN – ALASAN YURIDIS PERMOHONAN GRASI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP Sunun Dodi
Dinamika Vol 26, No 1 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (270.715 KB)

Abstract

ABSTRACTLitigation who aims to get a judgement does not guarantee that the judgement has true judgement legally. In all probability the judgement has a mistake and a fallacy even the judgement takes sides one of parties in litigation. Way to expiate the judgement that has mistake and fallacy does legal effort. Legal effort which we can do is based on Criminal Code Procedure. Furthermore, there is another legal effort except Criminal Code Procedure, in this case it is Grasi (clemency). In this topic and based on the background, writer gets some problems :Does grasi include verdict of  department of state ?, What phases do to pose grasi ?, What legal reasons can pose grasi?. This study is an normative study by using a library research approach. The data is be statute, journal, minithesis, book, article etc. Key Words :Legal efforts, Clemency, Judgement ABSTRAKDalam proses pengadilan yang bertujuan untuk mendapat suatu putusan yang adil tidak menjamin bahwa putusan tersebut memberikan kebenaran yuridis. Bisa jadi didalam keputusan tersebut terdapat kekeliruan bahkan bersifat memihak pada salah satu pihak yang berperkara. Cara untuk memperbaiki keputusan hakim yang terdapat kekeliruan yaitu dengan melakukan upaya hukum. Upaya hukum yang bisa dilakukan diatur dalam KUHAP. Namun selain dengan melakukan upaya hukum, terpidana bisa juga menggunakan upaya hukum lainnya yaitu Grasi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apakah grasi termasuk dalam Putusan TUN ? Tahapan apasaja yang dilakukan untuk mengajukan grasi ? Apa alasan – alasan yuridis yang digunakan untuk mengupaakan grasi? Jenis penelitian hukum yang digunakan oleh peneliti untuk menulis skripsi ini adalah pendekatan Yuridis Normatif. Teknik pengumpulan data menggunakan Library Research. Dalam undang – undang hanya ada dua alasan mengajukan grasi yaitu keadilan dan kemanusiaan.Kata Kunci : Alasan – Alasan Yuridis, Upaya Hukum Grasi, Putusan Pengadilan
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN INDIHOME KARENA ADANYA GANGGUAN JARINGAN INTERNET (STUDI DI PT. TELKOM AREA MALANG) Jumaianti Jumaianti Jumaianti
Dinamika Vol 26, No 1 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (225.146 KB)

Abstract

ABSTRACTInternet is one source of communication and information that is very influential in the invention of the world and has become one of the important needs in life. The problem discussed in this study is how the implementation of the agreement between PT. Telkom with IndiHome customers in Telkom Malang area and How is the legal protection of consumers in the case of internet network disruption in Telkom Malang area. The method used is juridical empirical and sociological. This research technique was a questionnaire and conducted direct interviews with PT. Telkom Malang. PT. Telkom as an IndiHome service provider has a subscription contract for IndiHome services by signing a contract agreement when registering, consumers have agreed and realized of their incumbency. Consumers who agree and sign a contract about all risks will be covered and indiHome cannot force consumers to accept the agreement if deemed inappropriate. Keywords : Legal Protection, Consumer, Telecommunications.ABSTRAKInternet sebagai salah satu sarana komunikasi dan sebagai sumber informasi merupakan penemuan yang sangat berpengaruh di dunia dan telah menjadi salah satu kebutuhan penting dalam kehidupan. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan perjanjian antara PT. Telkom dengan pelanggan IndiHome di area Telkom Malang dan Bagaimana perlindungan hukum konsumen apabila terjadi gangguan jaringan internet di area Telkom Malang. Metode yang digunakan yaitu metode pendekatan yuridis empiris dan sosiolgis. Teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan menyebarkan kuisoner dan melakukan wawancara langsung pada pihak PT. Telkom Malang. PT. Telkom sebagai penyedia layanan IndiHome memiliki kontrak berlangganan layanan IndiHome dengan menandatangani perjanjian kontrak saat melakukan registrasi maka konsumen telah menyetujui dan memahami hak dan kewajibannya. Konsumen yang meneyetujui dan menandatangani kontrak mengenai segala sesuatu resiko yang akan ditanggung dan tidak memaksa para konsumen untuk menerima perjanjian tersebut jika dirasa kurang tepat.Kata kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, Telekomunikasi. 
TINJAUAN YURIDIS SURAT EDARAN JAKSA AGUNG NOMOR B1113/F/FD.1/05/2010 TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM TERHADAP PELAKU KORUPSI Uli Mafika
Dinamika Vol 26, No 1 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (197.566 KB)

Abstract

ABSTRACTCorruption is very detrimental to the State in terms of the economy and inhibits national development and therefore must be eradicated in terms of realizing a just and prosperous society. Corruption is an act that harms the State directly or indirectly. Indonesia has several law enforcement tools in corruption, including: Corruption Eradication Commission (KPK), Attorney General of the Republic of Indonesia, Indonesian National Police, Corruption Court (Judiciary) has their respective duties and authorities in combating corruption State financial losses arise due to corruption committed by a government official or employee or corporation. Restitution of state financial losses in Law No. 31 of 1999 Jo. Law No. 20 of 2001 concerning eradicating criminal acts of corruption is an act that although it has returned state financial losses but does not eliminate criminal sanctions against perpetrators of corruption. Key Words : Corruption, Recovering state financial losses ABSTRAKTindak pidana Korupsi sangat merugikan Negara dalam  segi perekonomian dan menghambat pembangunan nasioanal maka dari itu harus di berantas dalam hal mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Korupsi merupakan perbuatan yang merugikan Negara baik secara langsung maupun tidak langsung. Indonesia memiliki beberapa perangkat penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi antara lain : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Pengadilan Tipikor (Kehakiman) mempunyai tugas dan wewenang nya masing-masing dalam memberantas tindak pidana korupsi..Pengembalian kerugian keuangan Negara adalah  perbuatan mengembalikan atas suatu keadaan keuangan Negara yang dianggap sebagai suatu kerugian yang dialami oleh suatu organisasi. Kerugian keuangan Negara timbul akibat adanya perbuatan korupsi yang dilakukan oleh  seseorang  pejabat atau pegawai pemerintah ataupun korporasi. Pengembalian kerugian keuangan Negara dalam Undang-Undang  No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah suatu perbuatan yang meskipun sudah mengembalikan kerugian keuangan Negara tetapi tidak menghilangkan sanksi pidana terhadap pelaku korupsi.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 29 No. 1 (2023): Dinamika Vol 28, No 19 (2022): Dinamika Vol 28, No 18 (2022): Dinamika Vol 28, No 17 (2022): Dinamika Vol 28, No 16 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 14 (2022): Dinamika Vol 28, No 13 (2022): Dinamika Vol 28, No 12 (2022): Dinamika Vol 28, No 11 (2022): Dinamika Vol 28, No 10 (2022): Dinamika Vol 28, No 9 (2022): Dinamika Vol 28, No 8 (2022): Dinamika Vol 28, No 7 (2022): Dinamika Vol 28, No 6 (2022): Dinamika Vol 28, No 5 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 5 (2022): Dinamika Vol 28, No 4 (2022): Dinamika Vol 28, No 3 (2022): Dinamika Vol 28, No 2 (2022): Dinamika Vol 28, No 1 (2022): Dinamika Vol 27, No 21 (2021): Dinamika Vol 27, No 20 (2021): Dinamika Vol 27, No 19 (2021): Dinamika Vol 27, No 18 (2021): Dinamika Vol 27, No 17 (2021): Dinamika Vol 27, No 16 (2021): Dinamika Vol 27, No 15 (2021): Dinamika Vol 27, No 14 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 13 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 12 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 11 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 10 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 9 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 8 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 7 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 6 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 5 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 4 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 3 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 2 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 1 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 17 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 16 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 15 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 14 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 13 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 12 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 11 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 10 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 9 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 8 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 7 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 6 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 5 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 4 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 3 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 2 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 1 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 15 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 14 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 13 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 12 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 11 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 10 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 9 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 8 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 7 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 6 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 5 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 4 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 3 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 2 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 1 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 24, No 42 (2016): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum More Issue