cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pinastika Prajna Paramita
Contact Email
dinamika@unisma.ac.id
Phone
+6281233771267
Journal Mail Official
dinamika@unisma.ac.id
Editorial Address
Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Jalan MT Haryono 193 Malang 65144 Telephone: 0341 - 551932, 551822, Fax.: 0341 - 552249
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Dinamika
Published by Universitas Islam Malang
ISSN : -     EISSN : 27459829     DOI : 10.33474
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Dinamika merupakan jurnal tentang gagasan gagasan kritis dan alternatif yang berorientasi pada penguatan supremasi hukum yang menampung dan mempublikasih tulisan hasil riset atau opini yang berkaitan dengan ilmu hukum secara umum dan luas, baik dogmatika hukum, teori hukum atau filsafat hukum yang disusun oleh akademinisi, peneliti atau praktisi hukum. Secara khusus hasil riset atau opini yang berkaitan dengan 1. Hukum Perdata; 2. Hukum Hukum Pidana; 3. Hukum Tata Negara; 4. Hukum Administrasi Negara; 5. Hukum Internasional; 6. Hukum Islam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 26, No 11 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum" : 8 Documents clear
ANALISIS YURIDIS AKIBAT WANPRESTASI PERUSAHAAN PIALANG DALAM TRANSAKSI FOREX MARGIN TRADING PADA BURSA BERJANGKA FIRMANSYAH IQBAL KURNIAWAN; FIRMANSYAH IQBAL KURNBIAWAN
Dinamika Vol 26, No 11 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (243.749 KB)

Abstract

ABSTRACT The emergence of forex margin trading transactions or foreign exchange trading in indonesia is increasingly popular. Begins with an agreement between a potential investor and a company broker / company broker representative, which includes an agreement to make a purchase and sale of forex. In practice, many actions are found that are not in accordance with the agreement made by the broker, causing losses for investors or defaults. Therefore, the legal consequences of default and the causes of default are the focus of research. Based on this research, several problems were found as follows: why is there a default on brokerage companies in forex margin trading transactions in the futures exchange? What are the legal consequences of default by brokerage companies in forex margin trading transactions? This research is normative legal research. Legislative approach, case approach, conceptual approach. The results of this study indicate that the causes of default are technological engineering, disclosure of information on brokerage representatives of companies, affiliation of companies with futures traders. Keywords :tort, forex, futures tradingABSTRAKMunculnya transaksi forex margin trading atau perdagangan valuta asing di Indonesia semakin  popular. diawali dengan perjanjian antara calon investor dengan pialang perusahaan/wakil pialang perusahaan, yang dimuat diantaranya kesepakatan untuk melakukan pembelian dan penjualan forex. Dalam praktik banyak ditemukan perbuatan yang tidak sesuai dengan perjanjian yang dilakukan oleh pialang perusahaan sehingga menyebabkan kerugian bagi investor, atau terjadi wanprestasi. Oleh sebab itu akibat hukum wanprestasi dan sebab-sebab terjadinya wanprestasi menjadi fokus penelitian. Berdasarkan penelitian tersebut ditemukan beberapa masalah sebagai berikut: Mengapa terjadi wanprestasi perusahaan pialang dalam transaksi forex margin trading dalam bursa berjangka? Apa akibat hukum wanprestasi perusahaan pialang dalam transaksi forex margin trading?.Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Kasus, Pendekatan Konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebab-sebab terjadinya wanprestasi ialah adanya rekayasa teknologi, ketidakterbukaan informasi wakil pialang perusahaan, terafiliasinya perusahaan dengan pedagang berjangka.Kata Kunci : wanprestasi, forex, bursa berjangka
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN MELALUI MEDIASI PENAL (Studi Kasus di Polres Batu) Ilham Fauzi Prakoso
Dinamika Vol 26, No 11 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (335.46 KB)

Abstract

ABSTRACTThe Indonesian legal system recognizes the term criminal justice system as a system of law enforcement aimed at resolving and overcoming criminal cases that occur in society. The purpose of the criminal justice system is not only to process the settlement of criminal cases that are fast, inexpensive, and short but also to provide human rights protection, respect the principle of presumption of innocence and the process of punishment that provides a balance of law, defendants and victims. In dealing with these conditions, it takes the rules that underlie the settlement of criminal cases by promoting the principles of justice, expediency, and legal certainty. The Republic of Indonesia Police Agency is the main key in determining whether or not a criminal case can proceed into a criminal justice process, in this case issuing the Circular of the National Police Chief Number: SE / 8 / VII / 2018 dated July 27, 2018, concerning the Implementation of Restorative Justice Against Case Settlements Criminal. The author conducts research on how the mediation of the penal process carried out by the Batu Police in handling theft cases and whether the mediation process has brought about restorative justice. The rule can be used as a reference by investigators in conducting mediation outside the court by using the development of the principle of restorative justice, which means returning to normal before the crime took place.Key words: Settlement of criminal acts; Penal Mediation; Restorative Justice. ABSTRAKSistem hukum Indonesia mengenal istilah sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem penegakan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan serta menanggulangi perkara pidana yang terjadi dalam masyarakat. Tujuan dari sistem peradilan pidana tidak hanya untuk memproses penyelesaian perkara pidana yang cepat, berbiaya murah dan singkat, akan tetapi juga memberikan perlindungan hak asasi manusia, menghormati asas praduga tak bersalah dan proses penghukuman yang memberikan jaminan keseimbangan terhadap hukum, terdakwa dan korban. Dalam menyiasati kondisi tersebut maka dibutuhkan aturan yang melandasi penyelesaian perkara pidana dengan mengedepankan asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Lembaga Kepolisian Republik Indonesia merupakan kunci utama penentuan dapat tidaknya suatu perkara tindak pidana dapat dilanjutkan ke dalam proses peradilan pidana, maka dalam hal ini mengeluarkan Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Penyelesaian Perkara Pidana. Penulis melakukan penelitian tentang bagaimanakah proses mediasi penal yang dilakukan oleh Polres Batu dalam menangani perkara pencurian serta apakah proses mediasi tersebut telah mewujudkan keadilan restoratif. Aturan tersebut dapat digunakan sebagai acuan oleh penyidik dalam melakukan mediasi di luar pengadilan dengan menggunakan perkembangan dari prinsip keadilan restoratif, yang memiliki arti pengembalian keadaan seperti semula saat sebelum terjadi tindak pidana.Kata Kunci: Penyelesaian Tindak Pidana; Mediasi Penal; Keadilan Restoratif.
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 TENTANG EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA TERHADAP DEBITUR WANPRESTASI DI INDONESIA Jihadul Amry
Dinamika Vol 26, No 11 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (611.649 KB)

Abstract

AbstractExecution of fiduciary executions based on the norms of article 15 paragraph (2) and (3) of Law No. 42 year 1999 on fiduciary guarantee turns out to be polemic and does not provide legal balance between the parties. Therefore, the Constitutional Court issued an award No. 18/PUU-XVII/2019 to give interpretation of the norm of article a quo. Therefore, do you need to know what ratio of the decidents to the Constitutional court in the ruling?, and how the execution mechanism of fiduciary guarantee after the verdict?. This research is normative juridical research, with a perundangan-undangan and conceptual regulatory approach. Based on this research it can be concluded that the Constitutional Court in the ruling, has given the interpretation of article a quo, hence the execution of fiduciary executions executed under Law No. 42 year 1999 on fiduciary guarantee and article 196 HIR or article 208 RBg.Keywoards: Decision of the Constitutional Court, Fiduciary, Default.AbstrakPelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang didasarkan pada norma Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ternyata menimbulkan polemik dan tidak memberikan keseimbangan hukum antara para pihak. Maka dari itu, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 untuk memberikan tafsir terhadap norma Pasal a quo. Oleh karena itu, perlu diketahui apa ratio decidendi Mahkamah Konstitusi dalam Putusan tersebut?, dan bagaimana mekanisme eksekusi jaminan fidusia sesudah Putusan tersebut?. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundangan-undangan dan konseptual. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan tersebut, telah memberikan tafsir terhadap Pasal a quo, maka dari itu pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Pasal 196 HIR atau Pasal 208 RBg.Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, Fidusia, Wanprestasi.
ANALISIS YURIDIS TANGGUNG GUGAT PT. PEGADAIAN (PERSERO) ATAS OBJEK GADAI YANG MENGALAMI PENURUNAN NILAI irsyad syafali putra
Dinamika Vol 26, No 11 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (223.309 KB)

Abstract

ABSTRACTThe development of credit needs and the provision of credit facilities that require assurance, this is for the safety of credit-granting and that lend will be assured because of the assurance that this is where the importance of the assurance institution. What is the meaning of impairment of pawn object and how the responsibility form PT. Pegadaian (Persero) Malang City If there is a decline in the value of pawn object according to article 1157 of the Civil Code. This research uses empirical methods and uses sociological juridical methods. The decrease in the value of an object is divided into two factors, namely the natural factor and the factor of the Act against the law. If the party of PT. Pegadaian (Persero) has done the default by eliminating and because of its negligence that is a decrease in the value of collateral goods, then PT. Pegadaian (Persero) must provide compensation. The indemnification is governed by article 25 paragraph 2 PJOK No. 31/PJOK. 05/2016.Key Words: Liability, pawn, decrease in value                                                          ABSTRAKPerkembangan kebutuhan kredit dan pemberian fasilitas kredit yang memerlukan jaminan, hal ini demi keamanan pemberian kredit dan yang meminjamkan akan terjamin karena adanya jaminan yang dengan inilah letak pentingnya lembaga jaminan. Apa makna penurunan nilai objek gadai dan bagaimana bentuk tanggung gugat PT. Pegadaian (Persero) Kota Malang jika terjadi penurunan nilai objek gadai menurut Pasal 1157 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Penurunan nilai pada suatu benda dibagi menjadi 2 faktor, yaitu faktor alamiah dan faktor adanya perbuatan melawan hukum. Apabila pihak PT. Pegadaian (Persero) telah melakukan wanprestasi dengan menghilangkan dan karena kelalaiannya yang menyebakan menurunnya nilai barang jaminan, maka PT. Pegadaian (Persero) wajib memberikan ganti rugi. Ganti rugi tersebut diatur dalam pasal 25 ayat 2 PJOK No. 31/PJOK.05/2016.            Kata Kunci: Tanggung gugat, Gadai, Penurunan Nilai
Peran Kepala Daerah Dalam Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Untuk Melunasi Penghasilan Asli Daerah Kota Batu Tahun 2015 Sofiah Afifah
Dinamika Vol 26, No 11 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (446.331 KB)

Abstract

ABSTRACTLand and Building Tax (L&B Tax) needs to get serious attention from Local Government in handling it, so it will be able to give a large contribution for the Original Local Government Revenue. The following issues is: What is the role of Local Government to increase community participation in paying Land and Building Tax, What are the obstacles faced by the Original Local Government Revenue in the implementation of collection of the Land and Building Tax in order to increase Local Revenue in Batu City. What are the efforts by the Original Local Government Revenue to overcome the obstacles in the implementation of collection of the Tax and Land Building Tax in Batu City. This study uses an empirical juridicial method thet sees haw the law works in the community, with a sociological juridical approach. The role of the Local Government is still very minimal, so it only observes every detail of the relevant agencies. The constraints experienced by the Batu City Original Local Government Revenue are tax collection that is not optimal. Efforts are made in the form of socialization, data collection, and collaboration with the authorities.Keywords: Local Government, Land and Building Tax, Original Local Government Revenue. ABSTRAKPajak Bumi dan Bangunan (PBB) perlu mendapatkan perhatian yang serius dari Pemerintah Daerah dalam hal penanganannya, sehingga nantinya akan dapat memberikan sumbangan yang besar pada Pendapatan Asli Daerah. Rumusan masalah yaitu: Bagaimana peran Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pastisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, Apa saja kendala-kendala yang di hadapi Dinas Pendapatan Daerah dalam pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan guna meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Batu, Apa saja upaya-upaya yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah untuk mengatasi kendala kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Batu. Menggunakan penelitian yuridis empiris untuk melihat bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Peran Pemerintah Daerah masih minim sekali, sehingga hanya mengamati setiap detail dari instansi terkait. Kendala yang dialami oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu ialah pendapatan dan pemungutan pajak yang tidak optimal. Upaya yang dilakukan berupa sosialisasi, pendataan, serta kerjasama dengan pihak yang berwenang.Kata Kunci: Kepala Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan, Penghasilan Asli Daerah.
KEKUATAN ALAT BUKTI PENYADAPAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI Mohammad Fahmi Amrullah
Dinamika Vol 26, No 11 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (598.037 KB)

Abstract

AbstractNowadays there is a lot of Corruption committed by state officials in Indonesia. Therefore the Corruption Eradication Commission (KPK) as an Independent Institution, has a tough task to investigate the perpetrators of Corruption in Indonesia. Of course the KPK in the trial requires strong evidence in revealing the special criminal offender, namely corruption. With this evidence, the Corruption Eradication Commission will be able to prove that the perpetrators are proven to have committed criminal acts of corruption. It is known that the Corruption Eradication Commission has just been revised, Act Number 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Law Number 30 of 2002 Concerning the Commission Eradication of Corruption.Where there are changes to the procedures listed in the new law. Referring to how the KPK can conduct wiretapping and obtain official permission to conduct wiretapping of perpetrators who are indicated to have committed crimes of corruption.Keywords: Tapping, Corruption, Strength of Evidence.ABSTRAKSaat ini marak sekali terjadi Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh para pejabat negara di Indonesia. Maka dari itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Lembaga Independen, memiliki tugas berat untuk mengusut pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Tentu pihak KPK dalam persidangan memerlukan alat bukti yang kuat dalam mengungkap pelaku pidana khusus yaitu korupsi. Dengan adanya alat bukti tersebut, KPK akan dapat membuktikan bahwa pihak pelaku terbukti melakukan tindak pidana korupsi Di ketahui bahwa Undang-undag KPK baru saja di revisi, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Dimana ada perubahan prosedur yang tertera di undang-undang baru tersebut. Mengacu pada bagaimana KPK dapat melakukan penyadapan dan mendapat izin resmi untuk melakukan penyadapan terhadap pelaku yang terindikasi melakukan kejahatan tindak pidana korupsi.Kata Kunci: Penyadapan, Tindak Pidana Korupsi, Kekuatan Alat Bukti.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN KEKERASAN SEKSUAL (Studi Kasus di Polres Batu) LINTANG SWASTI
Dinamika Vol 26, No 11 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (446.325 KB)

Abstract

ABSTRACTWhereas the form of legal protection for children in UURI Child Protection Number 35 Year 2014 is by giving children rights. Children's rights are derivations from various dimensions of human rights as stated in the legislation. Regarding the rights of children as victims in terms of access to the fulfillment of the right to obtain health services and social security in accordance with physical, mental, spiritual, and social needs as an effort to recover the condition of children as victims of sexual violence who have long-term trauma. The right of children to obtain legal protection for victims of sexual violence crimes is to provide legal assistance, rehabilitation and prevention. Keywords: Legal Protection, victims, sexual violence ABSTRAKBahwa bentuk perlindungan hukum terhadap anak dalam UURI Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 yaitu dengan cara memberikan hak-hak anak. Hak asasi anak merupakan derivasi dari berbagai dimensi Hak Asasi Manusia yang tertera dalam aturan perundang-undangan. Mengenai hak anak sebagai korban dalam hal akses terhadap pemenuhan hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial sebagai upaya pemulihan terhadap kondisi anak sebagai korban kekerasan seksual yang memiliki trauma jangka panjang. Yang menjadi hak bagi anak dalam mendapatkan perlindungan hukum korban kejahatan kekerasan seksual yaitu memberikan bantuan hukum, rehabilitasi, dan pecegahan. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, korban, kekerasan seksual
EKSISTENSI LARANGAN KEPEMILIKAN TANAH SECARA LATIFUNDIA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PENGENDALIAN PENGUASAAN TANAH PERTANIAN khatibul umam
Dinamika Vol 26, No 11 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (556.2 KB)

Abstract

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka dapat disimpulkan sebagai berikut:Latar belakang kepemilikan tanah secara latifundia ini yaitu dikarenakan oleh kepemilikan tanah yang melampaui batas yang telah ditentukan sehingga tanah-tanah  yang seharusnya dapat dikuasai oleh petani justru tidak bisa dikuasai hal ini mengakibatkan taraf kehidupan yang dialami oleh petani relatif rendah. Penetapan luas maksimum untuk tiap-tiap daerah ditetapkan dengan memperhatikan daerah masing-masing dan faktor-faktor sebagai berikut: 1) Tersedianya tanah yang masih bisa dibagi-bagi, 2) Kepadatan penduduk, 3) Jenis dan kesuburan tanahnya, 4) Besarnya usaha tani sebaik-baiknya, 5) Tingkat kemajuan teknik pertanian pada sekarang ini.Keefektivan kepemilikan tanah latifundia di Desa Sejati dirasa masih belum efektif karena masih banyaknya tuan tanah yang memiliki tanah melampui luas batas. Hal tersebut didasari oleh banyaknya orang-orang yang mempunyai banyak uang dan membeli tanah-tanah tersebut dengan batas yang melampui ketentuan, kurangnya kesadaran tuan-tuan tanah yang membeli tanah dengan batas yang terlampui. Hal ini juga mengakibatkan kehidupan para petani penggarap sawahpun bisa dikatakan jauh dari kata makmur.Kantor pertanahan juga mengemban 3 tugas pokok sebagai berikut:a)      Menyiapkan kegiatan dibidang pengaturan penguasaan tanah, penggunaan tanah, pengurusan hak-hak atas tanah serta pengukuran dan pendaftaran tanah.b)      Melaksanakan kegiatan pelayanan pengaturan penguasaan atas tanah, penggunaan tanah, pengurusan hak-hak atas tanah serta pengukuran dan pendaftaran tanah.c)      Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 29 No. 1 (2023): Dinamika Vol 28, No 19 (2022): Dinamika Vol 28, No 18 (2022): Dinamika Vol 28, No 17 (2022): Dinamika Vol 28, No 16 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 14 (2022): Dinamika Vol 28, No 13 (2022): Dinamika Vol 28, No 12 (2022): Dinamika Vol 28, No 11 (2022): Dinamika Vol 28, No 10 (2022): Dinamika Vol 28, No 9 (2022): Dinamika Vol 28, No 8 (2022): Dinamika Vol 28, No 7 (2022): Dinamika Vol 28, No 6 (2022): Dinamika Vol 28, No 5 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 5 (2022): Dinamika Vol 28, No 4 (2022): Dinamika Vol 28, No 3 (2022): Dinamika Vol 28, No 2 (2022): Dinamika Vol 28, No 1 (2022): Dinamika Vol 27, No 21 (2021): Dinamika Vol 27, No 20 (2021): Dinamika Vol 27, No 19 (2021): Dinamika Vol 27, No 18 (2021): Dinamika Vol 27, No 17 (2021): Dinamika Vol 27, No 16 (2021): Dinamika Vol 27, No 15 (2021): Dinamika Vol 27, No 14 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 13 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 12 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 11 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 10 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 9 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 8 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 7 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 6 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 5 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 4 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 3 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 2 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 1 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 17 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 16 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 15 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 14 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 13 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 12 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 11 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 10 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 9 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 8 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 7 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 6 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 5 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 4 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 3 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 2 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 1 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 15 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 14 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 13 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 12 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 11 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 10 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 9 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 8 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 7 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 6 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 5 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 4 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 3 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 2 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 1 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 24, No 42 (2016): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum More Issue