cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pinastika Prajna Paramita
Contact Email
dinamika@unisma.ac.id
Phone
+6281233771267
Journal Mail Official
dinamika@unisma.ac.id
Editorial Address
Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Jalan MT Haryono 193 Malang 65144 Telephone: 0341 - 551932, 551822, Fax.: 0341 - 552249
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Dinamika
Published by Universitas Islam Malang
ISSN : -     EISSN : 27459829     DOI : 10.33474
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Dinamika merupakan jurnal tentang gagasan gagasan kritis dan alternatif yang berorientasi pada penguatan supremasi hukum yang menampung dan mempublikasih tulisan hasil riset atau opini yang berkaitan dengan ilmu hukum secara umum dan luas, baik dogmatika hukum, teori hukum atau filsafat hukum yang disusun oleh akademinisi, peneliti atau praktisi hukum. Secara khusus hasil riset atau opini yang berkaitan dengan 1. Hukum Perdata; 2. Hukum Hukum Pidana; 3. Hukum Tata Negara; 4. Hukum Administrasi Negara; 5. Hukum Internasional; 6. Hukum Islam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 26, No 2 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum" : 8 Documents clear
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PRIBADI SESEORANG DI MEDIA SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Muhammad Jefri Maruli Tacino
Dinamika Vol 26, No 2 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (206.255 KB)

Abstract

ABSTRACT Laws and regulations in Indonesia already exist that regulate the protection of personal data, but it is still not specifically set specifically. Formulation of the problem namely: How is the legal protection of one's personal rights in the social media according to Act Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions? What legal remedies can be taken by victims whose personal data is distributed without permission? How is the modus operandi of spreading one's personal data on social media? Using the type of normative juridical research (Normative Legal Research), namely research conducted based on regulations and sources of applicable legal materials. Legal protection given to personal data is preventive and repressive where both regulate both the contents of the criminal sanction article. Legal remedies provided in the form of ordinary and extraordinary legal efforts. With some of the mechanisms that occur in the abuse, additional system strengthening is needed so that it is not easily accessed illegally.Keywords: Personal Data, Legal Protection, Social Media ABSTRAKPeraturan perundang-undangan di Indonesia sudah ada yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi, namun masih belum spesifik mengatur secara khusus. Rumusan masalah yaitu : Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak pribadi seseorang dimedia sosial menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ? Apa upaya hukum yang dapat ditempuh oleh korban yang data pribadinya disebarkan tanpa izin ? Bagaimana modus operandi penyebaran data pribadi seseorang dimedia sosial ?. Menggunakan jenis penelitian yuridis normatif (Normatif Legal Research) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan peraturan dan sumber-sumber bahan hukum yang berlaku. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap data pribadi adalah secara preventif dan represif dimana kedua-duanya mengatur baik tentang isi pasal sanksi pidananya. Upaya hukum yang diberikan berupa upaya hukum biasa dan luar biasa. Dengan beberapa mekanisme yang terjadi dalam tindakan penyalahgunaan tersebut perlu tambahan penguatan sistem agar tidak mudah diakses secara ilegal.    Kata Kunci : Data Pribadi, Perlindungan Hukum, Media Sosial
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PEMERINTAH KECAMATAN Suaiba Suaiba
Dinamika Vol 26, No 2 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (180.267 KB)

Abstract

ABSTRACT The task of the Indonesian government is very important in realizing the objectives of the task force is a very broad task, so that regulations are needed that can direct the administration of government to be more in line with the expectations and needs of the community. The task of the Indonesian government is very important in realizing the goals of the country. This thesis problem formulation is about How does the effectiveness of the duties and functions of government officials in the District, and factors that play a role in providing services to the community in the District. This type of research is empirical juridical and uses a sociological approach. The results of this study indicate that the implementation of the duties and functions of the Sub-district government officials in providing services to the community are considered not yet fully effective, on the other hand, the district head in carrying out his duties in accordance with the Local Government Law No. 23 of 2014 which states that the district head is authorized to coordinate the implementation of government activities carried out by the Government carried out by the Regional Apparatus in the District. Key words: Effectiveness, Duties and Functions, District Government. ABSTRAK Tugas  pemerintahan  Indonesia sangatlah penting dalam mewujudkan  tujuan  negara. Tugas  tersebut merupakan  tugas  yang  sangat  luas,  sehingga  diperlukan  peraturan yang dapat  mengarahkan  penyelenggaraan  pemerintahan  menjadi lebih  sesuai  dengan  harapan  dan kebutuhan  masyarakat. Rumusan masalah skripsi ini adalah mengenai Bagaimana efektifitas tugas dan fungsi aparat pemerintah di Kecamatan, dan Faktor-faktor apa saja yang berperan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan. Jenis penelitian ini yakni yuridis empiris dan menggunakan pendekatan sosiologi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi aparat pemerintahan Kecamatan dalam pemberian pelayanan terhadap masyarakat dianggap belum sepenuhnya efektif, disisi lain, Kepala Camat dalam menjalankan tugasnya sesuai menurut Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa camat berwenang untuk mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahanyang dilakukan oleh Pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan. Kata kunci: Efektivitas, Tugas dan Fungsi, Pemerintah Kecamatan.
ANALISIS YURIDIS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PENATAUSAHAAN UANG PIHAK KETIGA DI BALAI HARTA PENINGGALAN Yuda Pradipta Ananda
Dinamika Vol 26, No 2 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (219.019 KB)

Abstract

ABSTRACTMoney Transfer is a series of activities which is started with order by the sender to transfer some amount of money to the receiver whom mentioned in the order to transfer money until the receiver receives the money. If there is a problem in transferring money and the receiver’s location is unknown, therefore this can be categorized as Third Party Transaction. It is regulated in Regulation of Ministry of Law and Human Rights Republic of Indonesia No. 20 of 2019 on Administrating Third Party Transaction in Property and Heritage Agency, thus the authority to manage this problem is given to Property and Heritage Agency. They have the authority to do the mechanism of managing Third Party Transaction and how their liability is if there is loss in managing Third Party Transaction. Analyzing methods used in this research are constitutional, conceptual, and case approaches. The result of this research is to fulfill the mechanism of managing Third Party Transaction and the responsibility of Property and Heritage Agency, also to create the purpose of law: the elements of justice, expediency, and certainty of law. Keywords: Money Transfer, Mechanism of Managing, Third Party Transaction, Responsibility                                                   ABSTRAKTransefer Dana merupakan rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari pengirim asalnya yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang disebutkan dalam perintah transfer dana sampai dengan diterimanya dana oleh penerima. Apabila terjadi permasalahan transfer dana yang penerimanya tidak ketahui keberadaannya maka bisa dikategorikan Uang Pihak Ketiga yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penatausahaan Uang Pihak Ketiga di Balai Harta Peninggalan maka kewenangan mengelola ada di Balai Harta Peninggalan. Mekanisme pengeloaan Uang Pihak Ketiga dan bagaimana pertanggungjawaban apabila dalam mengelola Uang Pihak Ketiga terdapat kerugian. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus, Hasil penelitian ini terpenuhinya mekanisme pengelolaan Uang Pihak Ketiga dan pertanggungjawaban Balai Harta Peninggalan dan agar terciptanya tujuan hukum yaitu unsur-unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Kata Kunci : Transfer Dana, Mekanisme Pengelolaan, Uang Pihak Ketiga, Pertanggungjawaban.
PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA TERHADAP KECELAKAAN KERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA (Studi Kasus di PT PG Rajawali I Unit Pg Krebet Baru Kabupaten Malang Tri Utari
Dinamika Vol 26, No 2 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (171.094 KB)

Abstract

ABSTRACTSafety is one of the rights possessed by workers. Safety must be implemented in accordance with statutory regulations. Safety Implementation in the companies is carried out jointly by employers and workers. Legal protection for workers who experience accidents is a basic right of workers as explained in Article 27 paragraph (2) of the 1945 Constitution. From the above description, problems can be formulated such as what causes occupational accidents at PT PG Rajawali I Krebet Baru Unit ?. What about legal protection in the event of a work accident at PT. PG Rajawali I New Krebet Unit ?. The research method used in this research is empirical juridical by conducting interviews at PT PG Rajawali I Krebet Baru Unit. Every company is obliged to provide protection in the form of social security and other guarantees to workers who have an accident both due to employee negligence and negligence of the company.Key Words: workers, employers, safety, work accidentsABSTRAKKeselamatan adalah salah satu hak yang  dimiliki oleh pekerja. Keselamatan harus diterapkan disetiap perusahaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Pelakasanaan keselamatan di perusahaan dilakukan secara bersama-sama oleh pengusaha dan pekerja. Perlindungan hukum terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan merupakan hak dasar pekerja seperti yang telah dijelaskan di dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. dari uaraian diatas dapat dirumuskan permasalahan seperti apa penyebab terjadinya kecelakaan kerja di PT PG Rajawali I Unit Krebet Baru?. Bagaimana Perlindungan hukum jika terjadi kecelakaan kerja di PT. PG Rajawali I Unit Krebet Baru?. Metode penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah yuridis empiris dengan melakukan wawancara di PT PG Rajawali I Unit Krebet Baru. Setiap perusahaan berkewajiban memberikan perlindungan yang berupa jaminan sosial dan jaminan lain kepada pekerja yang mengalami kecelakaan baik itu akibat kelalaian pekerja maupun kelalaian perusahaan.Kata Kunci: pekerja, pengusaha, keselamatan kerja, kecelakaan kerja
PENGELOLAAN TANAH WAKAF PRODUKTIF UNTUK KESEJAHTERAAN UMAT ISLAM DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 Siti Nadliroh Zulfa
Dinamika Vol 26, No 2 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (232.802 KB)

Abstract

ABSTRACTWaqf productive land often cause polemics and disputes, both from aspect management concept and the utilizing procedures productive waqf land. This research with empirical legal juridical method, aims to find out managing concept and utilizing productive waqf land yields to improve the Muslims welfare in Kromengan village on Law number 41/2004 perspective. The results show that the waqf land management concept in Kromengan village is done independently by Nazhir and hasn’t yet been developed into other forms of business due to limited human resources. This management isn’t accordance with subsection 42 Law 41/2004 which states that Nazhir is required to manage and develop waqf property in accordance with its purpose, function and designation. Factors that cause suboptimal management of productive waqf in Kromengan village is freezing people's understanding of productive land waqf, so that existence this waqf hasn’t provided wider social contributions.Key words: Waqf, Productive Land, Nazhir, Result ManagementABSTRAKPewakafan tanah produktif sering menimbulkan polemik dan sengketa, baik dari aspek konsep pengelolaan maupun tata cara pemanfaatan tanah wakaf produktif tersebut. Penelitian dengan metode hukum yuridis empiris ini bertujuan untuk mengetahui konsep pengelolaan dan pemanfaatan hasil tanah wakaf produktif guna meningkatkan kesejahteraan umat Islam di Desa Kromengan dalam perspektif Undang-Undang nomor 41 tahun 2004. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep pengelolaan tanah wakaf di Desa Kromengan dilakukan secara mandiri oleh Nazhir dan belum dikembangkan ke bentuk usaha lain karena keterbatasan SDM. Pengelolaan ini belum sesuai dengan pasal 42 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. Adapun faktor yang menyebabkan kurang optimalnya pengelolaan wakaf produktif di Desa Kromengan adalah kebekuan pemahaman masyarakat mengenai wakaf tanah produktif, sehingga keberadaan wakaf ini belum memberikan kontribusi sosial yang lebih luas.Kata Kunci: Wakaf, Tanah Produktif, Nazhir, Pengelolaan Hasil 
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 112/PID.SUS/2019/PN.Mnd TERKAIT DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG Alya Zharifa Rahmadhani
Dinamika Vol 26, No 2 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (159.05 KB)

Abstract

ABSTRACTTrade secret is an information that is guarded by the owner and should not be known by people in common. The owner of trade secret has the right to give license or permission to their employee to know about information that are being keep as secrets, these informations are written and attached in their employment agreement. But if the employee that involved in the agreement consciously leaked the company secrets, the owner of trade secret can sue the employee as has already been explained in decisions of the Supreme Court Number 112/PID.SUS/2019/PN.Mnd about the employee who has been leaking the trade secret. The purpose of this study is to find out the reason why employee who leaking the trade secret was not sentenced and legal action that can be taken by the company. The kind of this study is using a normative judicial approach to the law and case approach. The reason why employee is not sentenced because is not fulfill the requirements prosecution and there is no loss suffered by the company. The company can take legal action if someone have been deemed leaking the trade secret of the company.Keywords: Trade Secret, Legal Action, Employment Agreement.ABSTRAK       Rahasia dagang adalah informasi yang sangat dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya dan tidak boleh diketahui oleh umum. Pemilik rahasia dagang mempunyai hak untuk memberikan lisensi atau izin kepada karyawannya untuk mengetahui informasi yang bersifat rahasia tersebut secara tertulis yang dilampirkan dalam perjanjian kerja. Tetapi jika karyawan yang terlibat dalam perjanjian tersebut sengaja membocorkan rahasia perusahaan, maka pemilik rahasia dagang dapat menuntut karyawan tersebut, seperti yang telah dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 112/PID.SUS/2019/PN.Mnd mengenai karyawan yang telah membocorkan rahasia dagang perusahaan. Permasalahan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui alasan karyawan yang membocorkan rahasia dagang tidak dijatuhi hukuman dan tindakan hukum yang dapat diambil oleh perusahaan. Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Alasan karyawan tidak dijatuhi hukuman karena tidak memenuhi syarat penuntutan dan tidak adanya kerugian yang dialami oleh perusahaan. Perusahaan dapat mengambil tindakan hukum bila seseorang telah dianggap membocorkan rahasia dagang perusahaan tersebut.Kata Kunci: Rahasia Dagang, Tindakan Hukum. Perjanjian Kerja.
TINJAUAN YURIDIS PIDANA KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF HAM Asyari Amir
Dinamika Vol 26, No 2 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (32.152 KB)

Abstract

ABSTRACTChildren are the most important part in society and in a country .. Therefore it is important for all elements in society to make efforts to provide protection for children, especially protection from sexual violence. One of the efforts is the issuance of Law Number 17 of 2016 concerning Protection of Children in which there are chemical castration threats for perpetrators of sexual violence against children. Chemical castration criminal is an additional criminal stated in Article 81 paragraph (7) of Law Number 17 Year 2016 concerning Child Protection. Chemical castration criminal is given to perpetrators of sexual violence against children, in the context of efforts to tackle sexual violence against children. However, the provision of chemical castration crimes violates human rights because it demeans human dignity.Keywords: Children, Chemical Castration, Human RightsABSTRAKAnak merupakan bagian terpenting dalam masyarakat dan dalam suatu Negara.. Oleh karena itu penting bagi seluruh elemen dalam masyarakat untuk melakukan upaya guna memberikan perlindungan terhadap anak terutama perlindungan dari kekerasan seksual.. Salah satu upayanya adalah dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak yang didalamnya terdapat ancaman pidana kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Pidana kebiri kimia merupakan pidana tambahan yang tercantum dalam Pasal 81 ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Pidana kebiri kimia diberikan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak, dalam rangka usaha penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak. Namun pemberian pidana kebiri kimia melanggar Hak Asasi Manusi karena merendahkan martabat kemanusiaan.Kata Kunci: Anak, Kebiri Kimia, Hak Asasi Manusia
ASAS AKUNTABILITAS DALAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2018 Aisyah Silvi Kurniawati
Dinamika Vol 26, No 2 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (236.945 KB)

Abstract

ABSTRACTEnforcement of Systematic and Complete Land Registration (PTSL) is carried out by the State Operator. Every act of state administrators related to PTSL must be accountable to the public and must be guided by the Principle of State Administrators, one of which is the principle of accountability. The principle of accountability is closely related to the accountability of the organizers in carrying out their duties. The purpose of this study is to find out whether there is the principle of accountability and how the legal consequences of the principle of accountability in PTSL based on ATR Regulation / Head of BPN No. 6 of 2018. The analytical method used in this study is a normative juridical approach to the law, conceptual approach and case approach. The principle of accountability exists and is proven to be applied in a Complete Systematic Land Registration Based on ATR Minister Regulation / Head of BPN No. 6 of 2018. The existence of the application of the principle of accountability in Complete Systematic Land Registration based on ATR Ministerial Regulation / Head of BPN No. 6 of 2018 brings legal consequences as the fulfillment of elements in the legal objectives which fulfill the elements of justice, usefulness and legal certainty.Keywords : Legal Consequences, Principle of Accountability, Complete  Systematic Land Registry ABSTRAKPelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dilaksanakan oleh Penyelenggara Negara. Setiap perbuatan penyelenggara negara yang berkaitan dengan PTSL ini harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat serta harus berpedoman pada Asas Penyelenggara Negara salah satunya adalah asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas ini erat kaitannya dengan pertanggungjawaban penyelenggara dalam mengemban tugasnya. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui adakah asas akuntabilitas dan bagaimana akibat hukum adanya asas akuntabilitas dalam  PTSL berdasarkan Permen ATR/ Kepala BPN No. 6 Tahun 2018. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Asas akuntabilitas telah ada dan terbukti diterapkan dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berdasarkan Permen ATR/ Kepala BPN No. 6 Tahun 2018. Adanya penerapan asas akuntabilitas dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap berdasarkan Permen ATR/ Kepala BPN No. 6 Tahun 2018 membawa akibat hukum sebagaimana terpenuhinya unsur-unsur yang ada pada tujuan hukum yang mana memenuhi unsur-unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.Kata Kunci : Akibat Hukum, Asas Akuntabilitas, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 29 No. 1 (2023): Dinamika Vol 28, No 19 (2022): Dinamika Vol 28, No 18 (2022): Dinamika Vol 28, No 17 (2022): Dinamika Vol 28, No 16 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 14 (2022): Dinamika Vol 28, No 13 (2022): Dinamika Vol 28, No 12 (2022): Dinamika Vol 28, No 11 (2022): Dinamika Vol 28, No 10 (2022): Dinamika Vol 28, No 9 (2022): Dinamika Vol 28, No 8 (2022): Dinamika Vol 28, No 7 (2022): Dinamika Vol 28, No 6 (2022): Dinamika Vol 28, No 5 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 5 (2022): Dinamika Vol 28, No 4 (2022): Dinamika Vol 28, No 3 (2022): Dinamika Vol 28, No 2 (2022): Dinamika Vol 28, No 1 (2022): Dinamika Vol 27, No 21 (2021): Dinamika Vol 27, No 20 (2021): Dinamika Vol 27, No 19 (2021): Dinamika Vol 27, No 18 (2021): Dinamika Vol 27, No 17 (2021): Dinamika Vol 27, No 16 (2021): Dinamika Vol 27, No 15 (2021): Dinamika Vol 27, No 14 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 13 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 12 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 11 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 10 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 9 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 8 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 7 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 6 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 5 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 4 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 3 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 2 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 1 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 17 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 16 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 15 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 14 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 13 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 12 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 11 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 10 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 9 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 8 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 7 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 6 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 5 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 4 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 3 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 2 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 1 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 15 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 14 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 13 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 12 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 11 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 10 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 9 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 8 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 7 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 6 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 5 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 4 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 3 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 2 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 1 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 24, No 42 (2016): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum More Issue