cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pinastika Prajna Paramita
Contact Email
dinamika@unisma.ac.id
Phone
+6281233771267
Journal Mail Official
dinamika@unisma.ac.id
Editorial Address
Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Jalan MT Haryono 193 Malang 65144 Telephone: 0341 - 551932, 551822, Fax.: 0341 - 552249
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Dinamika
Published by Universitas Islam Malang
ISSN : -     EISSN : 27459829     DOI : 10.33474
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Dinamika merupakan jurnal tentang gagasan gagasan kritis dan alternatif yang berorientasi pada penguatan supremasi hukum yang menampung dan mempublikasih tulisan hasil riset atau opini yang berkaitan dengan ilmu hukum secara umum dan luas, baik dogmatika hukum, teori hukum atau filsafat hukum yang disusun oleh akademinisi, peneliti atau praktisi hukum. Secara khusus hasil riset atau opini yang berkaitan dengan 1. Hukum Perdata; 2. Hukum Hukum Pidana; 3. Hukum Tata Negara; 4. Hukum Administrasi Negara; 5. Hukum Internasional; 6. Hukum Islam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 26, No 3 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum" : 8 Documents clear
PERAN ADVOKAT DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM TERHADAP TERDAKWA SELAMA PROSES BERPERKARA DI PENGADILAN Rachela Salsabila
Dinamika Vol 26, No 3 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (208.704 KB)

Abstract

ABSTRACTActually, people who’re classified not able still have legal aid rights without fees charged. This urgency refers access lack to justice for community. Legal aid services are inseparable from advocate role who’re obliged defend the defendant and must fight idealism values and morality. Legal aid will be meaningful especially to people less able and law blind. This research problem formulation is how advocate role in providing legal assistance to  defendant whose facing case in Dictrict Court Kepanjen Malang regency and how defendant’s perspective of legal assistance. Result of this sociological empirical juridical research with  qualitative descriptive approach, shows that: (1) LBH LK~3M advocates role to defendants in Kepanjen District Court Malang is to assist defendant as legal counsel in trial for appointing judges; (2) defendants assume that legal aid is provided in non-ligitation and ligitation manner by advocates can help them especially in terms of assistance during trial. Keywords: Advocate, Legal Aid, Defendant, Court ABSTRAKSebenarnya, masyarakat yang tergolong tidak mampu masih memiliki hak bantuan hukum tanpa pungutan biaya. Urgensi ini merujuk pada minimnya akses keadilan bagi masyarakat. Jasa bantuan hukum tidak terlepas dari peran advokat yang berkewajiban membela terdakwa dan harus memperjuangkan nilai idealisme dan moralitas. Bantuan hukum akan sangat berarti terutama untuk masyarakat kurang mampu dan buta hukum. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana peran advokat dalam memberikan bantuan hukum terhadap terdakwa yang sedang menghadapi kasus di Pengadilan Negeri Kepanjen dan bagaimana sudut pandang terdakwa terhadap bantuan hukum tersebut. Hasil penelitian yuridis empiris dengan jenis pendekatan yuridis sosiologis ini, menunjukkan bahwa: (1) Peran advokat LBH LK~3M terhadap terdakwa di Pengadilan Negeri Kepanjen adalah mendampingi terdakwa sebagai kuasa hukumnya dalam persidangan atas penunjukkan hakim; (2) terdakwa beranggapan bahwa bantuan hukum secara nonlitigasi dan litigasi oleh advokat, dapat membantu mereka terutama dari segi pendampingan saat persidangan.Kata Kunci : Advokat, Bantuan Hukum, Terdakwa, Pengadilan
SISTEM PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT ADAT SAMIN DALAM PRESPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM (Studi di Desa Margomulyo Kec. Margomulyo Kab. Bojonegoro) Resa Eka Nur Fitria Sari
Dinamika Vol 26, No 3 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (158.425 KB)

Abstract

ABSTRACT Inheritance law arises as a result of the existence of a legal event that is death. Therefore, the problem of inheritance becomes a very important issue in human life as living creatures as well as social beings. Departing from these problems, the formulation of the problem in this study is how the distribution of inheritance systems, the process of implementing the distribution of inheritance to the indigenous Samin community who are Muslim in Margomulyo Village, Kec. Margomulyo, Kab. Bojonegoro. This research uses the empirical juridical method. From the results of the study it was concluded that the division of inheritance in the Samin Customs did not recognize the word inheritance, but was known as a relic. The distribution of inheritance in adat is carried out with kinship and does not differentiate between men and women. Keywords: Inheritance, Distribution, Customary SaminABSTRAKHukum waris timbul sebagai akibat dari adannya peristiwa hukum yaitu kematian. Oleh karena itu masalah waris menjadi perihal yang sangat penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk hidup sekaligus makhluk sosial. Berangkat dari permasalahan tersebut rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana sistem pembagian warisan , proses pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat Adat Samin yang beragama Islam di Desa Margomulyo, Kec. Margomulyo, Kab. Bojonegoro. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Dari hasil penelitian tersebut ditarik kesimpulan bahwa pembagian warisan pada Adat Samin tidak mengenal kata warisan, namun dikenal dengan sebutan tinggalan. Pembagian warisan pada adat ini dilakukan dengan kekeluargaan dan tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan.Kata Kunci :  Warisan, Pembagian, Adat Samin
INSIDER TRADING DALAM PRESPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA Siti Laillatul Mubarohkah
Dinamika Vol 26, No 3 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (192.426 KB)

Abstract

 Insider trading in the view of criminal law in Indonesia.Furthermore, this paper raises the formulation of the problem 1. Why is insider trading classified as a form of capital market crime? 2. How to regulate handling of insider trading crime in the capital market in Indonesia.The research method used by the author is the normative juriducal method by taking a statutory approach (statue approach) and a conceptual approach. Collection of legal material’s through the study of literature, with secondary and tertiary primary legal material’s. Furthermore, legal material’s are reviewed and analyzed with the approach used in research to answer the problem formulations in this study. The results of this study, insider trading as one of the crimes in the field of capital market’s can be committed by individual’s and also corporations. The provision’s of criminal sanction’s in insider trading crime itself are regulated in article 104 of the Capital Market Law.Keywords: Insider Trading, Criminal Law, Criminal, Criminal liability. ABSTRAKInsider trading dalam pandangan Hukum Pidana di Indonesia.Selanjutnya karya tulis ini mengangkat rumusan masalah 1.Mengapa insider trading digolongkan suatu bentuk kejahatan tindak pidana Pasar Modal? 2.Bagaimana pengaturan pada Pasar Modal serta penanganan tindak pidana insider trading dalam Pasar Modal di Indonesia? .Metode Penelitian yang digunakan penulis adalah metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (statue approach) dan pendekatan Konseptual (conceptual approach). Pengumpulan bahan hukum melalui studi literatur, dengan bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Selanjutnya bahan hukum dikaji dan dianalisis dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini, insider trading sebagai salah satu kejahatan di  bidang Pasar Modal dapat dilakukan oleh perseorangan dan juga korporasi. Ketentuan dari sanksi pidana dalam kejahatan insider trading itu sendiri telah diatur dalam Pasal 104 UUPM. Kata Kunci : Insider Trading, Hukum Pidana, Sanksi Pidana.
EFEKTIVITAS PASAL 23 TENTANG PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU DALAM PERATURAN DAERAH NOMER 1 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PASURUAN TAHUN 2011-2031 (Studi Di Kota Pasuruan) Isymiftah Rizqi Milaputri
Dinamika Vol 26, No 3 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (216.26 KB)

Abstract

ABSTRACTThe city is an area that will never stop from the word development both in terms of infrastructure, facilities and infrastructure. Unclear city spatial planning, and lack of attention to spatial planning can cause problems in the development process. Green Open Space is one of the most important plans in the sustainability of urban development. Starting with the legal issues that arose regarding how the effectiveness of Article 23 on the Provision of Green Open Space in Regional Regulation No. 1 of 2012 concerning Spatial Planning for Urban Areas in Pasuruan 2011-2031. The purpose of this study is to determine the effectiveness of the article. The formulation of the problem in this study is: regarding the role and efforts of the government in the provision of green space, the effectiveness of this article and the obstacles encountered in its implementation. This research method uses empirical juridical research with sociological juridical approach. So that it can produce answers regarding the passage of this article well and has been effective.Keywords: Planning, Development, Green Open Space ABSTRAKKota merupakan suatu wilayah yang tidak akan pernah berhenti dari kata pembangunan baik dari segi infrastruktur, sarana dan prasarana. Perencanaan tata ruang kota yang tidak jelas, serta kurangnya perhatian terhadap perencanaan tata ruang dapat menimbulkan sebuah permasalahan dalam proses pembangunan. Ruang Terbuka Hijau merupakan salah satu perancanaan terpenting dalam keberlanjutan pembangunan sebuah perkotaan. Berawal dari isu hukum itulah muncul mengenai bagamaina efektivitas Pasal 23 tentang Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota di Pasuruan Tahun 2011-2031. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas dari pasal tersebut. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : mengenai peran dan upaya pemerintah dalam penyediaan RTH, efektivitas pasal ini serta hambatan yang ditemui dalam pelaksanaannya. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sehingga dapat menghasilkan jawaban mengenai berjalannya pasal ini dengan baik dan telah efektiv.  Kata Kunci : Perencanaan, Pembangunan, RTH
PERAN DAN UPAYA KOMISI PEMILIHAN UMUM UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DEMI TERWUJUDYA PEMERINTAHAN DAERAH YANG DEMOKRATIS (Study di Kota Batu Pemilu Tahun 2019) Yayang Novika Sari
Dinamika Vol 26, No 3 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (213.9 KB)

Abstract

ABSTRACKThe choice of the theme is background by many people who are passive and do not care about the importance of holding general  elections so that the role as well as the KPU's efforts are urgently needed to conduct socialization. Based on this background, this paper raises the following problem formulation: 1. How is the participation of Batu City community 2019 elections? 2. What are KPU's efforts to realize public political participation in the 2019 elections? 3. What are the obstacles of the KPU to increase the political participation of the people of Batu City? 4. What is the solution if there are obstacles in the process of increasing political participation in the people of Batu City? The method used by the writer is sociological juridical. data sources used are primary and secondary data sources. Data collection techniques carried out through interviews. This type of research is a type of descriptive research and data processing techniques carried out descriptively qualitative. Batu City community participation increases every year, it is the result of the efforts of the Batu City KPU.Key words:  General Election Commission, Political Participation, Regional Government, Democratic  ABSTRAKPemilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh banyak masyarakat yang  pasif dan tidak peduli akan penting melakukan pemilihan umum sehingga peran sekaligus upaya KPU sangat dibutuhkan untuk melakukan sosialisasi Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana partisipasi masyarakat Kota Batu dalam pemilu tahun 2019 ? 2. Bagaimana upaya-upaya KPU untuk mewujudkan partisipasi politik masyarakat dalam pemilu 2019? 3. Apa saja kendala-kendala KPU untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat Kota Batu? 4. Bagaimana solusi jika terjadi kendala pada proses peningkatan partisipasi politik pada masyarakat Kota Batu? Metode yang digunakan oleh penulis adalah yuridis sosiologis. sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpuln data dilakukan melalui wawancara. Jenis penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian deskriptif dan teknik pengolahan data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Partisipasi masyarakat Kota Batu meningkat setiap tahunnya, hal tersebut merupakan hasil dari upaya KPU Kota Batu.Kata Kunci : Komisi Pemilihan Umum, Partisipasi Politik, Pemerintahan Daerah, Demokratis
ANALISA YURIDIS PEMBAGIAN KEWARISAN PASANGAN SUAMI ISTRI BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM WARIS ISLAM DAN HUKUM WARIS PERDATA Era Fazira Maulidina
Dinamika Vol 26, No 3 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (186.935 KB)

Abstract

ABSTRACTInterfaith marriages are considered as one of the inhibiting factors for a person to get an estate. So the formulation of the problem is taken how the marital status of married couples of different religions according to Islamic law and civil law and how the distribution of inheritance between religious couples according to Islamic inheritance law and civil inheritance law. The method used in this study is normative juridical, using the statutory approach. Collection of legal materials through the method of literature study, with primary legal materials and secondary legal materials. Furthermore, legal material is reviewed and analyzed with approaches used to address legal issues in this research. Interfaith marriage according to Islamic law is strictly prohibited. The prohibition of interfaith marriages is clearly stated in the provisions of Article 44 KHI and Article 40 letter c KHI. According to Islamic inheritance law that differs from religion with husband who gets the will, the civil inheritance law adheres to the individual inheritance system, which means the opening of inheritance from the heirs received by the world and can be divided ownership to the heirsKeywords: Marriage, interfaith marriage, inheritance. ABSTRAKPerkawinan beda agama dianggap sebagai salah satu faktor penghambat seseorang untuk mendapatkan suatu harta waris. Maka rumusan masalah yang diambil bagaimana status perkawinan pasangan suami istri beda agama menurut hukum Islam dan hukum perdata dan bagaimana pembagian warisan pasangan suami istri beda agama menurut hukum waris Islam dan hukum waris perdata. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pengumpulan bahan hukum melalui metode studi literatur, dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Selanjutnya bahan hukum dikaji dan dianalisis dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini. Perkawinan beda agama menurut hukum Islam sangat dilarang. Larangan perkawinan beda agama tersebut sudah jelas tertera dalam ketentuan Pasal 44 KHI dan Pasal 40 huruf c KHI. Menurut hukum kewarisan Islam seorang istri yang berbeda agama dengan suami mendapatkan wasiat wajibah, hukum waris perdata menganut sistem kewarisan individual, artinya terbukanya harta warisan sejak pewaris meninggal dunia dan dapat dibagi kepemilikannya kepada ahli waris.Kata Kunci: Perkawinan, Perkawinan beda agama, Pewarisan. 
KEABSAHAN PERCERAIAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM Moh Nurussalam Afifi
Dinamika Vol 26, No 3 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (352.389 KB)

Abstract

ABSTRACT Divorce is lawful but hated by God, because in divorce there will be more harm than benefits, and as time goes by, the community's method of taking action in the form of divorce is easier because it can use electronic means, either direct telephone or message short (SMS), this action raises a question mark whether the divorce is legitimate delivered via electronic media. Therefore, the author compiles this normative research, by using a literature study it is expected to be able to answer the problems raised by the author regarding the validity of divorce by using electronic media.Keywords: Divorce, Electronic Media, Marriage Law, Compilation of Islamic Law ABSTRAK Perceraian adalah sesuatu yang halal akan tetapi dibenci oleh Tuhan, sebab dalam perceraian akan lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya, dan seiring perkembangan zaman, metode masyarakat dalam melakukan tindakan berupa perceraian bertambah mudah karena bisa menggunakan sarana elektronik, baik telfon secara langsung, ataupun berupa pesan singkat (SMS), tindakan ini menimbulkan tanda tanya apakah sah perceraian yang disampaikan melalui media elektronik. Oleh sebab itu Penulis menyusun penelitian normatif ini, dengan menggunakan studi kepustakaan diharapkan dapat menjawab permasalahan yang Penulis angkat terkait keabsahan perceraian dengan menggunakan media eletronik.Kata Kunci: Perceraian, Media Elektronik, Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI KORBAN PENCABULAN OLEH ORANG TUA Ahmad Mukmin
Dinamika Vol 26, No 3 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (229.948 KB)

Abstract

ABSTRACTLegal protection for children with disabilities as victims of molestation by their parents, is a form of cruel and destructive acts of future generations, children are a generation of people including children with disabilities, whose rights must be protected and safeguarded in order to continue the ideals of the nation's struggle without any the slightest discrimination against children with disabilities, obscene crime is an act prohibited by law but until now obscene crimes against children are still mostly committed by parents, with limited abilities possessed by children with disabilities instead used as opportunities by parents to satisfy their lust towards children. The obscene acts against children have been regulated in Law number 35 of 2014 concerning Protection of Children and Government Regulation in Lieu of Law No. 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities. However, in the two laws that regulate children with disabilities there is no specific protection that regulates children with disabilities as victims of molestation, and criminal sanctions for perpetrators of molestation of children with disabilities.Key Words: Children with Disabilities ABSTRAKPerlindungan hukum bagi anak penyandang disabilitas sebagai korban pencabulan oleh orang tuanya, adalah bentuk tindakan kejahatan yang keji dan merusak generasi masa depan, anak adalah generasi bangsa termasuk anak disabilitas, yang hak-haknya harus dilindungi dan dijaga guna meneruskan cita-cita perjuangan bangsa tanpa ada diskriminasi sedikitpun terhadap anak disabilitas, kejahat tindak pidana cabul adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum namun sampai saat ini kejahatan cabul terhadap anak masih banyak dilakukan oleh orang tua, dengan keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh anak penyandang disabilitas malah dijadikan peluang oleh orang tua untuk memuaskan nafsu birahinya terhadap anak. Perbuatan cabul terhadap anak sudah diatur didalam undang-undang nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan terhadap anak dan Peraturan pemerintah pengganti undang-undang no 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Namun didalam kedua undang-undang tersebut yang mengatur terkait anak penyandang disabilitas belum ada perlindungan secara khusus yang mengatur anak penyandang disabilitas sebagai korban pencabulan, dan sanksi pidana bagi pelaku pencabulan anak penyandang disabilitas.Kata Kunci: Anak Penyandang Disabilitas

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 29 No. 1 (2023): Dinamika Vol 28, No 19 (2022): Dinamika Vol 28, No 18 (2022): Dinamika Vol 28, No 17 (2022): Dinamika Vol 28, No 16 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 14 (2022): Dinamika Vol 28, No 13 (2022): Dinamika Vol 28, No 12 (2022): Dinamika Vol 28, No 11 (2022): Dinamika Vol 28, No 10 (2022): Dinamika Vol 28, No 9 (2022): Dinamika Vol 28, No 8 (2022): Dinamika Vol 28, No 7 (2022): Dinamika Vol 28, No 6 (2022): Dinamika Vol 28, No 5 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 5 (2022): Dinamika Vol 28, No 4 (2022): Dinamika Vol 28, No 3 (2022): Dinamika Vol 28, No 2 (2022): Dinamika Vol 28, No 1 (2022): Dinamika Vol 27, No 21 (2021): Dinamika Vol 27, No 20 (2021): Dinamika Vol 27, No 19 (2021): Dinamika Vol 27, No 18 (2021): Dinamika Vol 27, No 17 (2021): Dinamika Vol 27, No 16 (2021): Dinamika Vol 27, No 15 (2021): Dinamika Vol 27, No 14 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 13 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 12 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 11 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 10 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 9 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 8 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 7 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 6 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 5 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 4 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 3 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 2 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 1 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 17 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 16 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 15 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 14 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 13 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 12 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 11 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 10 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 9 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 8 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 7 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 6 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 5 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 4 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 3 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 2 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 1 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 15 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 14 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 13 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 12 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 11 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 10 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 9 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 8 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 7 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 6 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 5 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 4 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 3 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 2 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 1 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 24, No 42 (2016): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum More Issue