cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pinastika Prajna Paramita
Contact Email
dinamika@unisma.ac.id
Phone
+6281233771267
Journal Mail Official
dinamika@unisma.ac.id
Editorial Address
Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Jalan MT Haryono 193 Malang 65144 Telephone: 0341 - 551932, 551822, Fax.: 0341 - 552249
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Dinamika
Published by Universitas Islam Malang
ISSN : -     EISSN : 27459829     DOI : 10.33474
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Dinamika merupakan jurnal tentang gagasan gagasan kritis dan alternatif yang berorientasi pada penguatan supremasi hukum yang menampung dan mempublikasih tulisan hasil riset atau opini yang berkaitan dengan ilmu hukum secara umum dan luas, baik dogmatika hukum, teori hukum atau filsafat hukum yang disusun oleh akademinisi, peneliti atau praktisi hukum. Secara khusus hasil riset atau opini yang berkaitan dengan 1. Hukum Perdata; 2. Hukum Hukum Pidana; 3. Hukum Tata Negara; 4. Hukum Administrasi Negara; 5. Hukum Internasional; 6. Hukum Islam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 26, No 5 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum" : 7 Documents clear
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS TERHADAP PEMALSUAN SURAT OLEH PARA PENGHADAP Pretty Oktavina
Dinamika Vol 26, No 5 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (221.267 KB)

Abstract

ABSTRACTA Law protection for notary toward the letter forgery that be done by the appearer is caused by the criminal cases of letter forgery that be done by the appearer. The punishment for the doer of letter forgery is regulated by Indonesian Constitution. The research is using normative juridical law with conceptual and case approach. The data collection is using litterature studying method. The result shown that the law protection for notary can be seen from the existance of notary honorary assembly that told in article 66 A, law number 2 year 2014 about position of notary public, Indonesian Notary Association, and Indonesian Police. Law punishment of criminal act for the accused based on Court verdict of Purwodadi on May 31 th 2018 number 110/Pid.B/2018/PN Pwd., declare that imprisonment period is just for 10 months and have to pay Rp.2500,00 for the court fee. But, it contradiction to the article number 264 section (1) Indonesian Constitution number 1 year 1946 about criminal code.Keywords: law protection, letter forgery, criminal act.ABSTRAKPerlindungan Hukum Bagi Notaris Terhadap Pemalsuan Surat Oleh Para Penghadap dilatarbelakangi oleh kasus kejahatan pemalsuan surat yang dilakukan oleh para penghadap. Perundang-undangan di Indonesia telah mengatur sanksi hukum bagi pelaku pemalsuan surat. Penelitian menggunakan penelitian hukum yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Pengumpulan bahan hukum melalui metode studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi Notaris telah dibentuknya Majelis Kehormatan Notaris yang diatur pada Pasal 66 A Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Undang-Undang Jabatan Notaris, Ikatan Notaris Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia. Sanksi hukum tindak pidana bagi Terdakwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi 31 Mei 2018 No.110/Pid.B/2018/ PN Pwd., oleh Majelis Tingkat Pertama menetapkan bahwa masa penahanan hanya 10 bulan dan dibebankan membayar biaya perkara Rp. 2.500. Namun, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pemalsuan Surat, Tindak Pidana.
PERANAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DALAM UPAYA DIVERSI ( Studi di PPA Polresta Malang) Rosa Nia Paradiaz
Dinamika Vol 26, No 5 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (234.043 KB)

Abstract

ABSTRACTThe children care protection may not be overused and considered as the functions that affects to either their life or their environment, in order to create very positive contribution and dismiss a negative impact. This research uses juridical empirical methodology along with sociology approach conducted in the field. The result of this research, the role of unit women and children (PPA) Polresta Malang is a mediator and facilitator who unite the victim, underage perpetrator, victim’s family, and everyones whos relate and the obstacles faced by unit PPA polresta Malang in the process  was when the victim did not wish to make peace with the perpetrator and also did not wish for the perpetrator to be free. Families of the victim or the perpetrator acting careless also when the victim’s family is asking overly high or nonsensical amount of compensation.Keywords : Unit of women and children, Restorative Justice,  Diversion(Diversi).ABSTRAKPerlindungan terhadap anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan, harus memperhatikan manfaat yang berdampak pada anak dan juga lingkungannya. Rumusan Masalah karya tulis ilmiah ini adalah bagaimana peranan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Malang dalam menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan upaya diversi menggunakan pendekatan restorative justice, dan kendala apa yang dihadapi Unit PPA dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Anak di Polresta Malang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis, dilakukan secara langsung di lapangan. Peranan Unit PPA Polresta malang adalah sebagai mediator dan fasilitator yang mempertemukan korba, pelaku, keluarga korban, keluarga pelaku, serta dinas dan pihak terkait. Kendala yang dihadapi oleh Unit PPA adalah ketika pihak korban tidak ingin berdamai dengan pelaku dan tidak ingin pelaku bebas, keliarga korba/pelaku bersikap tidak mau tau, dan ketika pihak keluarga korban meminta ganti rugi terlalu tinggi.Kata Kunci : Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), Restorative Justice,      Diversi. 
AKIBAT HUKUM JUAL BELI IKAN KOI APABILA TERJADI WANPRESTASI Nuril Anwar
Dinamika Vol 26, No 5 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (159.396 KB)

Abstract

ABSTRACTSeveral problem of default recently happen in the process of selling and purchasing koi fish. If the dispute is brought to the court, the evidence is notstonr enough due tothe privately made agreement. Based on the background, this thesis has formulations of the problems concerning on: How is the process of selling and purchasing koi fish in Kemloko, Nglegok, Blitar. What are the factors that cause default in the process of selling and purchasing koi fish in Nglegok, Blitar. What are the legalconsequences if there are defaults and how to handle the situation. This study used empirical juridical. The result of the research shows us that in the process of selling and purchasing koi fish, there are wholesale(direct process), online, and auction. Late or bad payment from the purchaser. Both parties have to make the best agreement if there are suddenly some incidents outside the purposes of them.Keywords: Selling and purchasing, koi fish, and default.  ABSTRAKMasalah wanprestasi sering terjadi pada jual beli ikan koi. Apabila sengketa tersebut dibawa ke pengadilan pembuktiannya kurang kuat karena perjanjiannya dibawah tangan. Berdasarkan latar belakang tersebut, skripsi ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut. Bagaimana proses pelaksanaan jual beli ikan koi di Desa Kemloko Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar. Apakah faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya wanprestasi berkenaan dengan jual beli ikan koi di Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar. Apa akibat hukumnya apabila terjadi wanprestasi dan bagaimana upaya untuk mengatasinya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan jual beli ikan koi yaitu, borongan (langsung), online, dan lelang. Pembayaran telat atau bahkan macet dari pihak pembeli. Kedua belah pihak membuat kesepakatan yang terbaik jika terjadi peristiwa di luar kehendak pihak penjual maupun pihak pembeli. Kata Kunci: Jual beli, ikan koi, dan wanprestasi.
PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN MUSYARAKAH ( Studi di BPRS Bhakti Haji Malang) Soca Daru Wari
Dinamika Vol 26, No 5 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (220.532 KB)

Abstract

ABSTRACT Islamic banks have a function as financial intermediary institutions that conduct a balanced distribution of funds. There are Islamic bank products, one of which is a musharaka agreement. In practice there are problems that occur between the bank and the customer, one of which is a default. Departing from these problems, the formulation of the problem in this study is what are the causes, how the legal consequences are, and how the settlement of defaults in the musyarakah agreement. The research method used is empirical juridical. From the results of the study, it was concluded that the causal factors for default occurred from two parties, namely the bank and the customer, due to the legal default in the musyarakah agreement causing effects on both parties, namely the bank and the customer. Efforts made by banks in saving non-performing financing or default can be done by means of financing restructuring and collateral execution. Keywords: Default, musyarakah, agreement  ABSTRAK Bank Syariah mempunyai fungsi sebagai lembaga perantara finansial yang melakukan mekanisme penyaluran dana secara seimbang. Terdapat produk bank syariah, salah satunya adalah perjanjian musyarakah. Di dalam praktiknya terdapat permasalahan yang terjadi antara pihak bank dengan pihak nasabah, salah satunya adalah wanprestasi. Berangkat dari permasalahan tersebut rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa faktor penyebab, bagaimana akibat hukum, dan bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian musyarakah. Metode penelitian yang di gunakan adalah yuridis empiris. Dari hasil penelitian tersebut ditarik kesimpulan bahwa faktor penyebab  terjadinya wanprestasi terdapat dari dua pihak, yaitu pihak bank dan pihak nasabah, akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian musyarakah menyebabkan akibat kepada kedua belah pihak, yaitu pihak bank dan pihak nasabah. Upaya yang dilakukan bank dalam menyelamatkan pembiayaan bermasalah atau wanprestasi dapat dilakukan dengan cara melalui restrukturisasi pembiayaan dan eksekusi jaminan. Kata kunci: Wanprestasi, perjanjian, musyarakah
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 33/PUU-XIV/2016 TERHADAP KEWENANGAN JAKSA MENGAJUKAN PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERKARA PIDANA
Dinamika Vol 26, No 5 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (246.634 KB)

Abstract

ABSTRACTThe obscurity of the law that regulate who can submit a Review of Court Decision. In fact, in the Criminal Procedure Code has explicitly stated which parties can sumbit a review of court Decision. Using a normative research method, this research is conducted by looking closely at library resources as secondary data and legislations as primary data. conceptual approach, statute approach case approach and comparative approach. Based on the research, there are several issues, namely the decision of the Supreme Court and the Constitutional Court in its verdict regarding review of court decision by the Prosecutor The Constitutional Court issued a Decision No. 33/PUU-XIV/2016 on the authority of the prosecutor in submitting a review of court Decision. Because it is considered contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, article 263 verse (1) of the Criminal Procedure Code regulating anyone who can submit a review of court Decision must be interpreted explicitly and cannot be interpreted otherwise, thus the Prosecutor can no longer submit a Review of Court Decision which is not his authority.Keywords : Criminal Procedure Code, Prosecutor, Decision, Review of Court Decision, Authority.ABSTRAKKetidakjelasan hukum yang mengatur terkait siapa saja yang dapat mengajukan peninjauan kembali. Padahal didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sudah secara eksplisit menyatakan pihak-pihak siapa saja yang dapat mengajukan peninjauan kembali. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang dilakukan dengan cara meniliti bahan pustaka, yang merupakan data sekunder dan aturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan. Berdasarkan penelitian tersebut ditemukan beberapa masalah yaitu bagaimana pertimbangan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya terkait peninjauan kembali oleh Jaksa. Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan No. 33/PUU-XIV/2016 mengenai kewenangan Jaksa dalam mengajukan peninjauan kembali. Karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, pasal 263 Ayat (1) KUHAP yang mengatur siapa saja yang dapat mengajukan peninjauan kembali harus dimaknai secara ekplisit dan tidak dapat dimaknai lain, dengan begitu maka Jaksa sudah tidak dapat lagi mengajukan Peninjauan Kembali yang dimana memang bukan kewenangannya.Kata Kunci : Hukum Acara Pidana, Jaksa, Putusa, Peninjauan Kembali, Kewenangan.
Analisa Yuridis Terhadap Perjanjian Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam Muhammad Fatkhur Rizqi
Dinamika Vol 26, No 5 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (255.315 KB)

Abstract

ABSTRACTThe one advancement types in the medical field have discovered the method of fertilization outside the womb implanted in another woman's womb who has no lineage with the germ genesis. In this case, it would be known as the Surrogate Mother agreement. Based on the background above, it can be formulated with several research problems as follows: 1. How is the validity of a surrogate mother agreement based on the Civil Law and Islamic Law? 2. What are the legal consequences appearing from the child who is from a surrogate mother agreement outcomes? The author utilized a method of a juridical normative approach by using legislation and conceptual approach. Therefore, it can be concluded that surrogate mother agreements is considered unlawful based on the civil law and Islamic law, because it did not satisfy in the civil law and Islamic law.Keyword : Agreement, Surrogate motherABSTRAKSalah satu jenis kemajuan di bidang kedokteran yaitu ditemukannya cara pengawetan sperma dan metode pembuahan di luar rahim ditanamkan pada rahim wanita lain yang tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan sumber benih tersebut. Untuk hal ini dilakukan melalui suatu perjanjian sewa (Surrogacy) yang dikenal dengan istilah Surrogate Mother (ibu pengganti). Berdasarkan latar belakang diatas, maka dipandang perlu diangkat rumusan masalah sebagai berikut:1. Bagaimana keabsahan perjanjian sewa rahim menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam? 2. Bagaimana akibat hukum yang ditumbulkan sebagai akibat dari anak hasil perjanjian sewa rahim?. Metode yang penulis gunakan di dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan. sewa rahim tidak sah menurut hukum perdata dan hukum islam, karena tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian.Kata Kunci: Perjanjian, Sewa Rahim
PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENETAPAN GANTI RUGI PENGADAAN TANAH JALAN TOL BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM (STUDI KASUS DI KECAMATAN LAWANG KABUPATEN MALANG) Krisna Yuni Permadi
Dinamika Vol 26, No 5 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (170.375 KB)

Abstract

ABSTRACT The research objective is to determine the implementation of the distribution of toll road land compensation, to determine the inhibiting factors in the implementation of compensation, and to find out the form of legal protection in the determination of toll road land compensation in the District of Malang Regency. The juridical empirical approach method and the approach used in this study is the statute approach and case approach. As a result of the research in the implementation of compensation for the toll road construction project, the land acquisition committee held a deliberation by inviting government agencies that need land and the owners to deliberate on the form and amount of compensation for the Land Price Assessment Team (appraisal) guidelines. Furthermore, the form of legal protection in land acquisition if the land owner who does not agree can file a lawsuit in court but the land acquisition process continues, usually not compensation but compensation because the price is above the market price and determined by the appraisal after the claim is received from the BPN. Key Word: Legal protection, Determination of Compensation, Land Acquisition ABSTRAKTujuan penelitian adalah untuk mengetahui pelaksanaan pembagian ganti rugi pengadaan tanah jalan tol, untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberian ganti rugi, dan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum dalam penetapan ganti rugi pengadaan tanah jalan tol di Kecamatan Lawang Kabupaten Malang. Metode pendekatan yuridis empiris dan pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian dalam pelaksanaan pemberian ganti kerugian terhadap proyek pembangunan jalan tol tersebut, panitia pengadaan tanah dengan musyawarah dengan mengundang instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan para pemilik untuk musyawarah mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi pedoman Tim Penilai Harga Tanah (appraisal). Selanjutnya bentuk perlindungan hukum dalam pengadaan tanah jika pemilik tanah yang tidak setuju dapat mengajukan gugatan dipengadilan tetapi proses pengadaan tanahnya tetap berjalan, biasanya bukan ganti rugi tapi ganti untung karena harganya itu diatas harga pasaran dan ditentukan oleh appraisal setelah gugatan diterima dari BPN.                Kata Kunci: Perlindungan hukum, Penetapan Ganti Rugi, Pengadaan Tanah 

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 29 No. 1 (2023): Dinamika Vol 28, No 19 (2022): Dinamika Vol 28, No 18 (2022): Dinamika Vol 28, No 17 (2022): Dinamika Vol 28, No 16 (2022): Dinamika Vol 28, No 15 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 14 (2022): Dinamika Vol 28, No 13 (2022): Dinamika Vol 28, No 12 (2022): Dinamika Vol 28, No 11 (2022): Dinamika Vol 28, No 10 (2022): Dinamika Vol 28, No 9 (2022): Dinamika Vol 28, No 8 (2022): Dinamika Vol 28, No 7 (2022): Dinamika Vol 28, No 6 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 5 (2022): Dinamika Vol 28, No 5 (2022): Dinamika Vol 28, No 4 (2022): Dinamika Vol 28, No 3 (2022): Dinamika Vol 28, No 2 (2022): Dinamika Vol 28, No 1 (2022): Dinamika Vol 27, No 21 (2021): Dinamika Vol 27, No 20 (2021): Dinamika Vol 27, No 19 (2021): Dinamika Vol 27, No 18 (2021): Dinamika Vol 27, No 17 (2021): Dinamika Vol 27, No 16 (2021): Dinamika Vol 27, No 15 (2021): Dinamika Vol 27, No 14 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 13 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 12 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 11 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 10 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 9 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 8 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 7 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 6 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 5 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 4 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 3 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 2 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 1 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 17 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 16 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 15 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 14 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 13 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 12 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 11 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 10 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 9 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 8 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 7 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 6 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 5 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 4 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 3 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 2 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 1 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 15 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 14 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 13 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 12 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 11 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 10 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 9 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 8 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 7 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 6 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 5 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 4 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 3 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 2 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 1 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 24, No 42 (2016): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum More Issue