cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pinastika Prajna Paramita
Contact Email
dinamika@unisma.ac.id
Phone
+6281233771267
Journal Mail Official
dinamika@unisma.ac.id
Editorial Address
Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Jalan MT Haryono 193 Malang 65144 Telephone: 0341 - 551932, 551822, Fax.: 0341 - 552249
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Dinamika
Published by Universitas Islam Malang
ISSN : -     EISSN : 27459829     DOI : 10.33474
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Dinamika merupakan jurnal tentang gagasan gagasan kritis dan alternatif yang berorientasi pada penguatan supremasi hukum yang menampung dan mempublikasih tulisan hasil riset atau opini yang berkaitan dengan ilmu hukum secara umum dan luas, baik dogmatika hukum, teori hukum atau filsafat hukum yang disusun oleh akademinisi, peneliti atau praktisi hukum. Secara khusus hasil riset atau opini yang berkaitan dengan 1. Hukum Perdata; 2. Hukum Hukum Pidana; 3. Hukum Tata Negara; 4. Hukum Administrasi Negara; 5. Hukum Internasional; 6. Hukum Islam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 26, No 6 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum" : 6 Documents clear
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS PERUSAHAAN ASURANSI JIWA BERSAMA YANG MENGALAMI LIKUIDITAS (STUDI DI ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA CABANG BONDOWOSO) Sofiatul Ibtisam Madihah
Dinamika Vol 26, No 6 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (165.339 KB)

Abstract

ABSTRACT     Liquidity of the joint life insurance of Bumiputera resulted was be delayed of payment of claims to the customer.The problems discussed in this paper are: How is the responsibility of the join life insurance of Bumiputera a branch Bondowoso has experienced the issues of liquidity to customers, How is the mechanism of refund of the join life insurance customer of Bumiputera a branch of Bobdowoso  and the obstacles, How to protect the law of the join life insurance of Bumiputera a branch of Bondowoso. This research is a juridical research empirically by using a sociological juridical approach that sees reality occurring in the field. Based on the results of this research can be concluded of the joint life insurance of Bumiputera customers will be responsible for the rights of policyholders (insurance customers) by conducting a process of rescheduling the payment of claims. The mechanism of refund of joint life insurance clients using centralization of claims (application of claims paymen) its claims by the centralization of the claim causing inefficiencies of time. Legal protections for insurance customers are more regulated in POJK No. 1/07/2013 about consumer protection of the financial services sector.Key words: Joint Life Insurance of Bumiputera, Liquidity, Legal Protection ABSTRAKLikuiditas yang dialami oleh Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera mengakibatkan penundaan pembayaran klaim terhadap nasabah. Permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini adalah : Bagaimana tanggung jawab Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Cabang Bondowoso yang mengalami persoalan likuiditas terhadap para nasabah, Bagaimana mekanisme pengembalian dana nasabah Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Cabang Bondowoso dan Hambatannya, Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Cabang Bondowoso. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang melihat kenyataan yang terjadi di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera akan Bertanggung Jawab atas hak pemegang polis (nasabah asuransi) dengan melakukan proses penjadwalan ulang pembayaran klaim. Mekanisme pengembalian dana terhadap nasabah Asuransi Jiwa Bersama menggunakan sentralisasi klaim (aplikasi pembayaran klaim), hambatannya dengan menggunakan sentralisasi kliam menimbulkan ketidakefisienan waktu. Perlindungan hukum terhadap nasabah asuransi lebih banyak diatur dalam POJK No. 1/07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.Kata Kunci : Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera, Likuiditas, Perlindungan Hukum 
KEBIJAKAN HUKUM PEMERINTAH KOTA BATU GUNA PENGEMBANGAN PARIWISATA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA Jihan Fernanda
Dinamika Vol 26, No 6 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (246.298 KB)

Abstract

Batu City is one of the tourist destinations located in East Java. There are at least 25 more tourist attractions located in Batu City. These government actions are regulated by law. Batu City Regional Regulation Number 1 of 2013 concerning the Implementation of Tourism has been regulated regarding government policies in seeking tourism development in Batu City. Based on the description on the background of the above research, it can be summarized in the following research, what is done by the Batu City government to develop tourism in the perspective of state administrative law ?, Why does the Batu City government issue a policy on tourism development? The research method used in this research is normative juridical study of literature. Many efforts were made by the Batu City government to increase tourism in Batu City. The government issued many policies to improve the welfare of the people of the tourism sector. The City Government of Batu also issued the brand 'Sinning Batu' which contained a symbolic message of the power of integration of education, agriculture and tourism as the potential to contribute to realizing the development vision in Batu City.Keywords: Legal Policy, Government Efforts, Tourism Development in Batu CityKota Batu salah satu tempat tujuan wisata terletak di Jawa Timur. Setidaknya ada 25 lebih tempat wisata berada di Kota Batu. Tindakan pemerintah ini di atur ke dalam perundang – undangan. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan sudah di atur mengenai kebijakan – kebijakan pemerintah dalam mengupayakan pengembangan pariwisata di Kota Batu. Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian di atas, maka dapat dirumusakan dalam penelitian sebagai berikut, apa saja yang dilakukan oleh pemerintah Kota Batu guna mengembangkan pariwisata dalam perspektif hukum administrasi negara?, mengapa pemerintah Kota Batu mengeluarkan kebijakan tentang pengembangan pariwisata?. Metode penelitian yang digunakan dalan penelitian ini adalah yuridis normatif dengan melakukan kajian pustaka. Banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Batu untuk meningkat kepariwisataan di Kota batu. Pemerintah mengeluarkan banyak kebijakan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari sektor pariwisata tersebut. Pemerintah Kota Batu juga mengeluarkan brand ‘Sinning Batu’ yang memuat pesan simbolis kekuatan integrasi pendidikan, pertanian dan pariwisata sebagai potensi yang berkontribusi mewujudkan visi pembangunan di Kota Batu.   Kata Kunci: Kebijakan Hukum, Upaya Pemerintah, Pengembangan PariwisataKota Batu.
ANALISIS IMPLEMENTASI KEPATUHAN HUKUM MAHASISWA TERHADAP TINDAKAN PENGGANDAAN BUKU (STUDI DI LINGKUNGAN MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM MALANG) Rahmi Arizahrani
Dinamika Vol 26, No 6 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (202.446 KB)

Abstract

ABSTRACTThe right to intellectual property is a right to wealth arising from human intellectual capacity. That ability could be technological, scientific, artistic, literary work. Lawlessness that is a custom in a legal state is not a culture to be perpetuated. The problem convered in this writing is : how is protection of law against copyright on books duplicated by traders under the 2014 statute no. 28 of copyright law on copyright, how can the implementation of student law compliance to the duplication of books in the communities of Islamic university students. The study is an empirical yuridis study using a sociplogical approach that sees the reality of what is happening in society. Based on reseach results, we can conclude the duplication of books for commercial purposes and without the creator’s permission and it is a copyright violation.Key word : Multiplication, copyright.ABSTRAKHak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berkenaan dengan kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia. Kemampuan tersebut dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Maka dari itu setiap karya cipta yang terpublikasi senantiasa perlu sepengetahuan Pencipta. Pelanggaran hukum yang menjadi suatu kebiasaan di negara hukum bukanlah budaya yang harus dilestarikan. Permasalahan yang dibahas dihas dalam penulisan ini adalah : Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak cipta atas buku yang digandakan oleh pedagang menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, bagaimana implementasi kepatuhan hukum mahasiswa terhadap tindakan penggandaan buku di Lingkungan Mahasiswa Universitas Islam Malang. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang melihat kenyataan yang terjadi di masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan penggandaan buku untuk tujuan komersial dan tanpa izin pencipta dapat dikatakan pelanggaran hak cipta .Kata kunci : Penggandaan, Hak cipta
AKIBAT HUKUM TERHADAP BARANG BUKTI YANG HILANG SEBELUM DIAJUKAN SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PROSES PERKARA PIDANA DIPERSIDANGAN Afi Ikhsan Maulana
Dinamika Vol 26, No 6 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (150.016 KB)

Abstract

ABSTRACTProof is important matter in judicial process. Responsibility for proof goods to public prosecutor is unknown, as for authority they have, public prosecutor possible diversion, like replacing lost proof goods. The problem formulation in this research is how legal consequences of proof goods that lost before submitted as evidence tools in criminal proceedings trial and what about sanctions for public prosecutors who lose proof goods. This empirical juridical research, shows that result: (1) The legal consequences if proof goods is lost before submitted as evidence tools in court is court will be hampered, about this case a legal vacuum occurs because there are no specific rules governing proof goods that is lost before being submitted as evidence tools in court; and (2) Sanctions for public prosecutors who lose proof goods before submitted as evidence tools are disciplinary sanctions in accordance with Government Regulation Republic  Indonesia number 53/2010. Keywords: Proof Goods, Evidence Tools, Court, Public ProsecutorABSTRAKPembuktian adalah hal penting dari proses peradilan. Tanggung jawab akan barang bukti kepada jaksa penuntut umum belum banyak diketahui, adapun dengan kewenangan yang dimilikinya, jaksa penuntut umum kemungkinan dapat melakukan penyelewengan, seperti mengganti barang bukti yang hilang. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana akibat hukum terhadap barang bukti yang hilang sebelum diajukan sebagai alat bukti dalam proses perkara pidana dipersidangan dan bagaimana sanksi bagi jaksa penuntut umum yang menghilangkan barang bukti. Penelitian yuridis empiris ini, menunjukkan hasil bahwa: (1) Akibat hukum jika barang bukti hilang sebelum diajukan sebagai alat bukti dalam persidangan adalah persidangan akan terhambat, mengenai ini terjadi suatu kekosongan hukum karena tidak ada aturan yang mengatur secara spesifik tentang barang bukti yang hilang sebelum diajukan sebagai alat bukti dipersidangan; dan (2 Sanksi bagi jaksa penuntut umum yang menghilangkan barang bukti sebelum diajukan sebagai alat bukti adalah sanksi hukuman disiplin sesuai Peraturan Pemerintah RI nomor 53 tahun 2010.Kata Kunci : Barang Bukti, Alat Bukti, Persidangan, Jaksa Penuntut Umum
IMPLIKASI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK TERHADAP PERJANJIAN WARALABA DI INDONESIA Kintan Kinari Astuti
Dinamika Vol 26, No 6 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (217.803 KB)

Abstract

ABSTRACTThe economic growth of the world community in the current era experienced very rapid changes in the term franchise has been widely discussed among business people, especially in Indonesia. Many capital owners do franchise business because this business has its own charm because in terms of establishing a business that is relatively easier when compared to other businesses, what needs attention is how to regulate franchiselaw in Indonesia and how the application of the principle of freedom of contract to franchise agreements in Indonesia . The author utilized a method of a juridical normative approach by using legislation and conceptual approach. So, the principle of freedom of contract is less evident in the farnchise agreement in making a contract.Key Words : Contracts, agreements, franchise ABSTRAKPertumbuhan ekonomi masyarakat dunia pada era saat ini mengalami perubahan yang sangat pesat istilah waralaba banyak diperbincangkan dikalangan pelaku usaha terutama di Indonesia. Banyak pemilik modal berbisnis waralaba karena bisnis ini memiliki daya tarik tersendiri karena dilihat dari segi pendirian usahanya yang relatif lebih mudah jika dibandingkan dengan usaha lainnya, yang perlu mendapat perhatian adalah bagaimana pengaturan hukum waralaba di Indonesia dan bagaimana penerapan asas kebebasan berkontrak terhadap perjanjian waralaba di Indonesia. Metode yang penulis gunakan di dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Konseptual. Asas kebebasan berkontrak kurang nyata terbukti dalam perjanjian waralaba dalam membuat suatu kontrak.Kata Kunci: Kontrak, Perjanjian, Waralaba
ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP KEPEMILIKAN SENJATA TAJAM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 12 TAHUN 1951 M Syafiudin Syafiudin
Dinamika Vol 26, No 6 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (205.578 KB)

Abstract

ABSTRACTOwnership of sharp weapons has been circulating in the community. Owners that already extends not only fixated on the weapon sharp which is used for the purposes of home stairs, appliance agriculture, weapons as well as antiquity and magic items. Sharp Weapons also owned only just for a hobby or collection. Based on the background, the authors raise the formulation of first, scope the enactment of Emergency Law No. 12 of 1951 in society. Second, law enforcement against the possession of sharp weapons. Third, sanctions are given for possession of sharp weapons that occur in the community. This research is a kind of empirical juridical research. The results of the study concluded that in this community the Emergency Law No. 12 of 1951 and used as a legal reference in the possession of sharp weapons. Law enforcement against those who have sharp weapons is carried out by the police as law enforcement officers, by giving punishment to people who own or misuse sharp weapons. Penalties are given to the possession of sharp weapons that sentence in prison at most 10 years. Keyword: Owners, Sharp Weapon, CollectionABSTRAKKepemilikan senjata tajam sudah beredar di masyarakat. Kepemilikan tersebut sudah meluas tidak hanya terpaku pada senjata tajam yang digunakan untuk keperluan rumah tangga, alat pertanian, maupun senjata barang kuno maupun barang ajaib. Senjata tajam juga dimiliki hanya sekedar untuk hobi maupun koleksi. Berdasarkan latar belakang, maka penulis mengangkat rumusan Pertama, keberlakuan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dalam masyarakat. Kedua,  Penegakan hukum terhadap kepemilikan senjata tajam. Ketiga, sanksi atas kepemilikan senjata tajam. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam komunitas ini Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dan dijadikan sebagai acuan hukum dalam kepemilikan senjata tajam. Penegakan hukum pihak yang memiliki senjata tajam dilakukan oleh pihak kepolisian selaku aparat penegak hukum, dengan memberikan hukuman bagi masyarakat yang memiliki maupun menyalahgunakan senjata tajam. Sanksi yang diberikan terhadap kepemilikan senjata tajam yaitu hukuman penjara sebanyak-banyaknya 10 tahun.Kata Kunci: Kepemilikan, Senjata Tajam, Koleksi

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 29 No. 1 (2023): Dinamika Vol 28, No 19 (2022): Dinamika Vol 28, No 18 (2022): Dinamika Vol 28, No 17 (2022): Dinamika Vol 28, No 16 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 14 (2022): Dinamika Vol 28, No 13 (2022): Dinamika Vol 28, No 12 (2022): Dinamika Vol 28, No 11 (2022): Dinamika Vol 28, No 10 (2022): Dinamika Vol 28, No 9 (2022): Dinamika Vol 28, No 8 (2022): Dinamika Vol 28, No 7 (2022): Dinamika Vol 28, No 6 (2022): Dinamika Vol 28, No 5 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 5 (2022): Dinamika Vol 28, No 4 (2022): Dinamika Vol 28, No 3 (2022): Dinamika Vol 28, No 2 (2022): Dinamika Vol 28, No 1 (2022): Dinamika Vol 27, No 21 (2021): Dinamika Vol 27, No 20 (2021): Dinamika Vol 27, No 19 (2021): Dinamika Vol 27, No 18 (2021): Dinamika Vol 27, No 17 (2021): Dinamika Vol 27, No 16 (2021): Dinamika Vol 27, No 15 (2021): Dinamika Vol 27, No 14 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 13 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 12 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 11 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 10 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 9 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 8 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 7 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 6 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 5 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 4 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 3 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 2 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 1 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 17 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 16 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 15 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 14 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 13 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 12 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 11 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 10 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 9 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 8 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 7 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 6 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 5 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 4 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 3 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 2 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 1 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 15 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 14 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 13 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 12 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 11 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 10 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 9 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 8 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 7 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 6 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 5 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 4 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 3 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 2 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 1 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 24, No 42 (2016): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum More Issue