cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pinastika Prajna Paramita
Contact Email
dinamika@unisma.ac.id
Phone
+6281233771267
Journal Mail Official
dinamika@unisma.ac.id
Editorial Address
Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Jalan MT Haryono 193 Malang 65144 Telephone: 0341 - 551932, 551822, Fax.: 0341 - 552249
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Dinamika
Published by Universitas Islam Malang
ISSN : -     EISSN : 27459829     DOI : 10.33474
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Dinamika merupakan jurnal tentang gagasan gagasan kritis dan alternatif yang berorientasi pada penguatan supremasi hukum yang menampung dan mempublikasih tulisan hasil riset atau opini yang berkaitan dengan ilmu hukum secara umum dan luas, baik dogmatika hukum, teori hukum atau filsafat hukum yang disusun oleh akademinisi, peneliti atau praktisi hukum. Secara khusus hasil riset atau opini yang berkaitan dengan 1. Hukum Perdata; 2. Hukum Hukum Pidana; 3. Hukum Tata Negara; 4. Hukum Administrasi Negara; 5. Hukum Internasional; 6. Hukum Islam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 27, No 10 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum" : 8 Documents clear
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PENYANDANG DISABILITAS DARI KEJAHATAN SEKSUAL Ahmad Zaenuri Al Yusak
Dinamika Vol 27, No 10 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (261.497 KB)

Abstract

ABSTRACTChildren are a gift from God Almighty which of course must be protected together, both by parents, siblings, and all elements of society and even local and regional governments. However, not all children are born in perfect condition, one of which is that there are also those who are born with disabilities. Children with disabilities are very vulnerable to being victims of sexual violence, because the perpetrators assume that victims of children with disabilities have physical and psychological weaknesses. 1. What is the modus operandi of sexual crimes against children with disabilities? 2. What are the forms of legal protection for children with disabilities from sexual crimes? 3. What is the form of recovery for children with disabilities who are victims of sexual crimes? This research method uses a normative juridical method. The modus operandi of sexual crimes against children with disabilities is carried out by inviting or kidnapping them to a quiet place, being held captive, or threatened. Legal protection for children with disabilities who are victims of sexual crimes is contained in the regulation of Law Number 34 of 2014, Law Number 8 of 2016, and Law Number 31 of 2014. The forms of recovery for children with disabilities who are victims of sexual crimes are restitution, compensation, rehabilitation , satisfaction and non-repetition guarantee. Keywords : Legal Protection, Children with Disabilities, Sexual Crimes. ABSTRAKAnak adalah anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa yang tentunya harus di lindungi bersama, baik oleh kedua orang tua, saudara, dan seluruh elemen masyarakat serta bahkan pemerintah daerah maupun pemerintah daerah. Namun, tidak semua anak dilahirkan dalam keadaan sempurna, salah satunya terdapat juga yang dilahirkan dalam keadaan penyandang disabilitas. Anak penyandang disabilitas rentan sekali menjadi korban kekerasan seksua, karena pelaku beranggapan bahwa korban anak penyandang disabilitas mimiliki kelemahan secara fisik maupun psikis. 1. Bagaimana modus operandi kejahatan seksual terhadap anak penyandang disabilitas ? 2. Apa bentuk perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas dari kejahatan seksual ? 3. Bagaimana bentuk pemulihan terhadap anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kejahatan seksual ? Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Modus operandi kejahatan seksuan terhadap anak penyandang disabilitas dilakukan dengan cara mengajak atau diculik ke tempat sepi, disekap, diancam. Perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kejahatan seksual terdapat dalam pengaturan UU Nomor 34 Tahun 2014, UU Nomor 8 Tahun 2016, dan UU Nomor 31 Tahun 2014. Bentuk pemulihan terhadap anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kejahatan seksual yaitu restitusi, kompensasi, rehablitasi, kepuasan dan jaminan non pengulangan. Kata Kunci : Perindungan Hukum, Anak Penyandang Disabilitas, Kejahatan Seksual.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KERAHASIAAN DATA KESEHATAN PASIEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN Aulia Naslah Mahira
Dinamika Vol 27, No 10 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (223.905 KB)

Abstract

The right of patient health data confidentiality is regulated by Law Number 36 of 2009 concerning Health. Patient health data is confidential, so that it cannot be published except under the provisions stipulated in the Legislative Regulations. This study aims to find: 1) the legal consequences in case of leakage of patient's personal data in terms of Law No. 36 of 2009 on Health, and 2) the forms of legal protection for the confidentiality of patient's personal data in terms of Law No. 36 of 2009 on Health. The research method used in this research is normative juridical. The results obtained that the confidentiality of patient health data is a right that is owned by the patient, so that parties who open personal data outside their authority can be subject to sanctions in the form of fines and/or criminal sanctions. In addition, the Government through laws and regulations has provided legal protection by guaranteeing patient rights related to the confidentiality of their data, including sanctions against parties outside their authority to disclose patient data.Keywords: Patient Health Data, Legal Consequences, Legal Protection Hak mengenai kerahasiaan data kesehatan pasien diatur dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Data kesehatan pasien merupakan data yang sifatnya rahasia sehingga tidak dapat dipublikasikan kecuali berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan. Penelitian ini bertujuan untuk: mengetahui akibat hukumnya apabila terjadi kebocoran data pribadi pasien ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, serta mengetahui tentang bentuk perlindungan hukum terhadap kerahasiaan data kesehatan pasien ditinjau dari UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil yang diperoleh bahwa kerahasiaan data pasien merupakan hak yang dimiliki oleh pasien, sehingga terhadap pihak yang membuka data pribadi diluar kewenangannya dapat dikenakan sanksi baik berupa denda dan atau pidana. Selain itu, Pemerintah melalui peraturan perundang-undangan telah memberikan perlindungan hukum dengan menjamin hak pasien berkaitan dengan kerahasiaan datanya termasuk juga perihal sanksi terhadap pihak-pihak yang diluar kewenangannya membuka data pasien.Kata Kunci: Data Kesehatan Pasien, Akibat Hukum, Perlindungan Hukum
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DALAM TINGKAT PENYIDIKAN DI POLRES BATU Bobby Edwan Ramnissa Utama
Dinamika Vol 27, No 10 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (216.455 KB)

Abstract

ABSTRACT     The background of this research is to find out the form of legal protection for children as perpetrators of criminal acts of persecution at the investigation level. So that there is a need for discussion in the form of legal protection for children as perpetrators, obstacles and efforts in implementing legal protection for children as perpetrators are very necessary, because legal treatment for perpetrators of minors should receive special attention in regulating and restoring the future of children. If not taken seriously, delinquency in children will have a very bad impact on themselves, their families, and the surrounding community. By using empirical juridical approach research methods to understand and approach the object of research. It is hoped that with this method researchers can find out in detail about the forms of legal protection for children as perpetrators of criminal acts of persecution at the investigation level in Batu City, as well as find out the obstacles and efforts in implementing legal protection for children as perpetrators of criminal acts of abuse at the investigation level in Batu City.Keywords: Legal protection, children, criminal acts of abuse. ABSTRAK     Penilitian ini dilatar belakangi untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan dalam tingkat penyidikan. Sehingga diperlukan adanya pembahasan dalam bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku,kendala dan upaya dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku sangat diperlukan,karena perlakuan hukum untuk pelaku anak dibawah umur sudah seharusnya mendapatkan perhatian khusus dalam mengatur dan memulihkan masa depan anak. Jika tidak ditangani secara serius,kenakalan pada anak akan berdampak sangat buruk bagi dirinya, keluarga, dan masyarakat sekitar. Dengan menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis empiris untuk memahami dan mendekati obyek penelitian. Diharapkan dengan metode ini peneliti dapat mengetahui secara rinci mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan dalam tingkat penyidikan di Kota Batu, serta mengetahui kendala dan upaya dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan dalam tingkat penyidikan di Kota BatuKata Kunci :Perlindungan hukum, anak, tindak pidana penganiayaan.
ASPEK HUKUM PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALANGAN Ridhani Surya Buana
Dinamika Vol 27, No 10 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (219.638 KB)

Abstract

Penelitian yang berjudul Pengaturan Pengelolaan Limbah Alat Pelindung Diri Covid-19  Di Rumah Sakit Umum bertujuan untuk menganalisis pengaturan pengelolaan  Limbah Alat Pelindung Diri (APD) Covid-19 di Rumah Sakit dan untuk menganalisis prosedur Pananganan Limbah Alat Pelindung Diri (APD) di Rumah Sakit Covid-19. Metode yang digunakan dalah penelitian hukum normatif yang mengkaji peraturan perundang-undagan tentang pengelolaan limbah B3 dalam kaitan ini adalah APD Covid-19.  Latar masalahnya adalah terdapat  kekaburan hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu penelitian terhadap peraturan yang menjadi dasar hukum dimana adanya aturan yang mengatur mengenai permasalahan yang diangkat tidak jelas  terkait.dengan pengelolaan Limbah APD Covid-19 di Rumah Sakit. Adapun temuan yang didapat adalah Pengelolaan limbah B3 Rumah Sakit mulai pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, penyimpanan sementara sampai pemusnahan harus berdasarkan izin limbah B3. Untuk pengumpulan limbah B3  izin dikeluarkan oleh pemerintah daerah,  khusus pengelolaan sampai pemusnahan izin dikeluarkan Menteri Lingkungan Hidup karena menggunakan alat pemusnahan  limbah dengan alat  incinerator yang ada pada beberapa rumah sakit saja. Khusus Pengelolaan Limbah B3 Covid-19 ternyata pemusnahannya sebagaimana perintah Surat Edaran No. SE.2/MENLHK/PSLB3/PLB.3/3/2020  melalui pembakaran dengan incinemartor adalah  berlebihan atau overkill, namun berdasarkan Convensi Basel dari WHO cukup dengan cara penguapan atau autoklaf
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TENTANG PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR SELAMA PANDEMI DI POLRES MALANG An Umillah Mufidah
Dinamika Vol 27, No 10 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (201.552 KB)

Abstract

ABSTRACTThis research is motivated to find out a criminological review of motor vehicle theft during the COVID-19 pandemic. So that it is necessary to discuss the factors of the occurrence of motor vehicle theft, the modus operandi carried out by the perpetrators of motor vehicle theft, in the investigation process. The research used is juridical empirical juridical empirical which in this study is an analysis of problems carried out by classifying legal materials with data obtained in the field regarding the investigation process carried out against perpetrators of the crime of motor vehicle theft in the city of Malang. This research is revealing facts called analytical descriptive, namely the analysis carried out can reveal a problem, situation or event as it is. Factors that influence the theft are the economy, the environment, work layoffs and community negligence, the mode used by the perpetrators is to use tools to facilitate the theft which is also carried out in the early hours of the morning, the efforts made by the police are repressive and preventive efforts.Keywords: Theft of motor vehicles, perpetrators, criminal acts of theft ABSTRAKpenelitian ini dilatarbelakangi untuk mengetahui tinjauan kriminologis tentang pencurian kendaraan bermotor selama pandemi COVID-19. Sehingga diperlukan adanya pembahasan faktor – faktor terjadinya tindak pencurian kendaraan bermotor, modus operandi yang dilalakukan oleh pelaku tindak pencurian kendaraan bermotor, dalam proses penyidikan. Penelitian yang digunakan ialah yuridis empiris yuridis empiris yang dalam penelitian ini dalam penelitian ini merupakan analisa permasalahan yang dilakukan dengan mengelompokkan antara bahan hukum dengan data yang diperoleh dilapangan tentang proses penyidikan yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di kota Malang. Penelitian ini bersifat mengungkapkan fakta yang disebut dengan deskriptif analitis yaitu analisis yang dilakukan dapat mengungkapkan suatu permasalahan, keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya. Faktor yang mempengaruhi tindak pencurian ialah ekonomi, lingkungan, pemberhentian kerja dan kelalaian masyarakat, modus yang dilakukan oleh pelaku ialah menggunakan alat untuk mempermudah dalam tindak pencurian juga dilakukan pada dini hari, upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian ialah dengan upaya represif dan preventif.Kata Kunci : Pencurian kendaraan bermotor, pelaku, tindak pidana pencurian
ANALISIS YURIDIS RESIKO PEMALSUAN TERHADAP PENGADAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI INDONESIA Muhammad Chafi Sholeh
Dinamika Vol 27, No 10 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (358.031 KB)

Abstract

ABSTRACThe issuance of Ministerial Regulation of ATR BPN Number 1 of 2021 concerning Electronic Certificates is a progressive regulation with the intention of replacing conventional certificates with electronic certificates, this is based on minimizing counterfeiting efforts by land mafias so that the implication is that the number of land disputes in the field will decrease. However, the discourse for modernizing proof of ownership is in line with the increasing development of crime in the electronic (digital) world, therefore the study of the risk of counterfeiting the procurement of electronic certificates is the focus of this research. This research is a normative legal research, which is carried out by examining library materials, which are secondary data and statutory regulations as primary legal materials. This research is a case law approach, legislation, approach, conceptual approach. Based on the research, several legal issues were found, namely, What is the procedural mechanism in procuring electronic certificates according to Agrarian and Spatial Planning Number 1 of 2021? What is the risk of falsification of electronic certificate data according to criminal law?Keywords :Electronin Certificate, Risk, Counterfeiting ABSTRAKDiterbitkannya Peraturan Menteri ATR BPN Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertifikat Elektronik adalah peraturan bersifat progresif dengan maksud untuk mengganti sertifikat konvensional menjadi sertifikat elektronik, hal ini didasari untuk memperkecil upaya pemalsuan oleh para mafia tanah sehingga implikasinya adalah menurunnya angka sengketa tanah di lapangan. Namun wacana untuk modernisasi bukti kepemilikan ini sejalan dengan meningkatnya perkembangan kejahatan di dunia elektronik (digital), oleh sebab itu kajian resiko pemalsuan terhadap pengadaan sertifikat elekronik menjadi fokus penelitian ini. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, yang merupakan data sekunder dan aturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer. Penelitian ini Pendekatan Kasus hukum, Perundang-perundangan, Pendekatan, Pendekatan Konseptual. Berdasarkan penelitian tersebut ditemukan beberapa isu hukum yakni, Bagaimana mekanisme prosedural dalam pengadaan sertifikat elektronik menurut Peraturan Agraria dan Tata Ruang Nomor 1 tahun 2021? Bagaimana resiko terjadinya pemalsuan data sertifikat elektronik menurut hukum pidana?Kata kunci : Sertifikat Elektronik, Resiko, Pemalsuan
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA POLRI DALAM MELANGGAR KODE ETIK PERATURAN KAPOLRI NO. 14 TAHUN 2011 TENTANG KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (STUDI DI POLRES BERAU) era indriana
Dinamika Vol 27, No 10 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (194.838 KB)

Abstract

ABSTRACT       This research is motivated by to find  how to enforce the Head Police Regulation Number.14 Year 2011 concerning the Professional Code of Ethics, the inhibiting factors in enforcing the Police Professional Code of Ethics at the Berau District Police, and to find out how to efforts to.The type of research used by the author is an empirical juridical research method with a sociological juridical research approach. The data collection method was carried out by through interviews and documentation. Based on the results of the study, it can be seen that the implementation of the National Police Chief Regulation Number.14 of 2011, has complied with the provisions stipulated in the National Police Chief Regulation Number.14 of 2011. At the Berau Police, cases of violations increased from 2018 to 2020. To prevent violations, KEPP is committed to providing strict sanctions against violators.Keywords: Code Of Ethics, Police, Chief of Police Regulation Number 14 Year 2011 ABSTRAK       Penelitian ini dilatarbelakangi untuk mengetahui bagaimana penegakan peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang kode etik Profesi Kepolisian di Polres Kabupaten Berau, faktor penghambat dalam penegakan Kode Etik Profesi Polri di Polres Kabupaten Berau, dan untuk mengetahui bagaimana implementasi upaya penyelesaian hambatan dalam penegakan Kode Etik Profesi Polri di Polres Kabupaten Berau. Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Metode pengambilan data dilakukan dengan cara melakukan studi lapangan melalui  wawancara dan dokumentasi, Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pelaksanaan peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri di Polres Kabupaten Berau telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011. Di Polres Berau, kasus pelanggaran meningkat dari tahun 2018 hingga 2020. untuk mencegah terjadinya pelanggaran, KEPP berkomitmen akan memberikan sanksi tegas terhadap pelanggar.Kata Kunci: Kode Etik, Polri, Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011
PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PERJANJIAN KERJA BERDASARKAN UU NOMOR 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG Achmad Loedy Ramadhan
Dinamika Vol 27, No 10 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (174.163 KB)

Abstract

ABSTRACTThis journal discusses 1.What is the position of employment agreements in the trade secret protection system? 2.What are the obstacles to the implementation of the trade secret protection system? 3.What are the legal consequences if the trade secret is violated?. This research is a normative juridical law research using a statutory approach. Data processing using qualitative descriptive method means that the data obtained based on reality is then associated with the application of applicable laws and regulations, discussed, analyzed, then drawn conclusions. The results of this study show that employment agreements are not explicitly mentioned in the Trade Secrets Act, but work agreements with trade secrets are closely related. The regulation of trade secrets in employment agreements can be interpreted as a proper and appropriate effort in maintaining trade secrets, so that the owner of trade secrets obtains legal protection of trade secrets. There are several factors inhibiting the application of trade secret protection is the cultural condition of the community that is not in line with the purpose of protection of trade secrets. In the event of a violation of trade secrets can be sentenced to prison.Keywords : Trade Secret Protection, Employment Agreement ABSTRAKJurnal ini membahas 1.Bagaimana kedudukan perjanjian kerja dalam sistem perlindungan rahasia dagang? 2.Apa saja penghambat penerapan sistem perlindungan rahasia dagang? 3.Bagaimana akibat hukum jika rahasia dagang tersebut dilanggar?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pengolahan data menggunakan metode deskriptif kualitatif artinya data yang diperoleh berdasarkan kenyataan kemudian dikaitkan dengan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dibahas, dianalisa, kemudian ditarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan, perjanjian kerja tidak disebutkan secara eksplisit didalam UU rahasia dagang, namun perjanjian kerja dengan rahasia dagang mempunyai keterkaitan yang erat. Pengaturan rahasia dagang didalam perjanjian kerja dapat diartikan sebagai upaya yang layak dan patut dalam menjaga rahasia dagang, sehingga pemilik rahasia dagang mendapatkan perlindungan hukum rahasia dagang. Ada beberapa faktor penghambat penerapan perlindungan rahasia dagang adalah kondisi budaya masyarakat yang tidak sejalan dengan tujuan perlindungan rahasia dagang. Apabila terjadi pelanggaran rahasia dagang dapat dipidana penjara.Kata Kunci : Perlindungan Rahasia Dagang, Perjanjian Kerja 

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 29 No. 1 (2023): Dinamika Vol 28, No 19 (2022): Dinamika Vol 28, No 18 (2022): Dinamika Vol 28, No 17 (2022): Dinamika Vol 28, No 16 (2022): Dinamika Vol 28, No 15 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 14 (2022): Dinamika Vol 28, No 13 (2022): Dinamika Vol 28, No 12 (2022): Dinamika Vol 28, No 11 (2022): Dinamika Vol 28, No 10 (2022): Dinamika Vol 28, No 9 (2022): Dinamika Vol 28, No 8 (2022): Dinamika Vol 28, No 7 (2022): Dinamika Vol 28, No 6 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 5 (2022): Dinamika Vol 28, No 5 (2022): Dinamika Vol 28, No 4 (2022): Dinamika Vol 28, No 3 (2022): Dinamika Vol 28, No 2 (2022): Dinamika Vol 28, No 1 (2022): Dinamika Vol 27, No 21 (2021): Dinamika Vol 27, No 20 (2021): Dinamika Vol 27, No 19 (2021): Dinamika Vol 27, No 18 (2021): Dinamika Vol 27, No 17 (2021): Dinamika Vol 27, No 16 (2021): Dinamika Vol 27, No 15 (2021): Dinamika Vol 27, No 14 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 13 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 12 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 11 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 10 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 9 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 8 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 7 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 6 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 5 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 4 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 3 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 2 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 1 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 17 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 16 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 15 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 14 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 13 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 12 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 11 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 10 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 9 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 8 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 7 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 6 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 5 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 4 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 3 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 2 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 1 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 15 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 14 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 13 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 12 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 11 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 10 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 9 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 8 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 7 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 6 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 5 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 4 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 3 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 2 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 1 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 24, No 42 (2016): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum More Issue