cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pinastika Prajna Paramita
Contact Email
dinamika@unisma.ac.id
Phone
+6281233771267
Journal Mail Official
dinamika@unisma.ac.id
Editorial Address
Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Jalan MT Haryono 193 Malang 65144 Telephone: 0341 - 551932, 551822, Fax.: 0341 - 552249
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Dinamika
Published by Universitas Islam Malang
ISSN : -     EISSN : 27459829     DOI : 10.33474
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Dinamika merupakan jurnal tentang gagasan gagasan kritis dan alternatif yang berorientasi pada penguatan supremasi hukum yang menampung dan mempublikasih tulisan hasil riset atau opini yang berkaitan dengan ilmu hukum secara umum dan luas, baik dogmatika hukum, teori hukum atau filsafat hukum yang disusun oleh akademinisi, peneliti atau praktisi hukum. Secara khusus hasil riset atau opini yang berkaitan dengan 1. Hukum Perdata; 2. Hukum Hukum Pidana; 3. Hukum Tata Negara; 4. Hukum Administrasi Negara; 5. Hukum Internasional; 6. Hukum Islam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 9 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 27, No 14 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum" : 9 Documents clear
PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (Studi Kasus Di Polres Batu) mukhammad miftakhul khakim
Dinamika Vol 27, No 14 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (211.469 KB)

Abstract

ABSTRACTTheft with weight and with violence is one of the ills of society related to crime, in the historical process from generation to generation it turns out that crime is a crime that harms and tortures others. Therefore, it is necessary to strive so that people avoid committing theft by weight or theft with violence against others. The research method used is the empirical juridical method in looking at the role of the Batu Police Police in enforcing the law on the crime of violent theft, and the efforts made by the Batu Police to reduce the crime of violent theft. The author conducted a study on how the role of the Batu Police Police in law enforcement of the crime of theft with violence carried out by the Batu Police in handling the case was in accordance with the provisions of the applicable law.Keywords: Law Enforcement, Crime, Theft with Violence ABSTRAKPencurian dengan pemberatan dan dengan kekerasan merupakan salah satu penyakit masyarakat yang berhubungan dengan kejahatan, dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang merugikan dan menyiksa orang lain. Oleh karena itu perlu diupayakan agar masyarakat menghindari melakukan pencurian dengan pemberatan maupun pencurian dengan kekerasan terhadap orang lain. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode yuridis empiris dalam melihat peran Kepolisian Polres Batu dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan, upaya penanggulangan yang dilakukan Polres Batu untuk mengurangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Penulis melakukan penelitian tentang bagaimanakah peran Kepolisian Polres Batu dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Polres Batu dalam menangani perkara tersebut apakah dalam pelaksanaanya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Pencurian dengan Kekerasan
Penyebab Timbulnya Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dan Upaya Penyelesaiannya Anggita Permadi
Dinamika Vol 27, No 14 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (257.75 KB)

Abstract

(Studi di Kantor Polres Kabupaten Sampang)
Analisis Yuridis Pengesahan Jual Beli Tanah Bersertifikat Hak Milik Melalui Putusan Pengadilan Dewi Budiani Hendrawan
Dinamika Vol 27, No 14 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (172.447 KB)

Abstract

ABSTRACTThe ratification of the sale and purchase of land with title certificates through a court decision is an attempt to ratify a sale and purchase agreement that is carried out without a PPAT sale and purchase deed. Based on this background, the formulation of the problem raised is how the juridical analysis of the legalization of the sale and purchase of land with title certificates is made through a court decision and what are the legal consequences of the court's decision that authorizes the sale and purchase. This research uses normative juridical law research with a law approach and a case approach. Processing of legal materials obtained in the literature study and document studies were analyzed normatively using systematic grammatical interpretation methods.The result of the research is that the sale and purchase of land with title certificates as long as it fulfills the provisions of Article 1320 of the Civil Code only creates a sale and purchase agreement but does not transfer land rights to the buyer, so that the ratification is carried out through a lawsuit by the buyer or his heirs against the seller in the District Court. According to its nature, the decision in this case is a Condemnatoir decision and has permanent legal force.Key words     : Legalization of land sale and purchase, certificate of ownership, court decisionABSTRAKPengesahan jual beli tanah bersertifikat hak milik melalui putusan  pengadilan merupakan upaya untuk mengesahkan perjanjian jual beli yang dilakukan tanpa akta jual beli PPAT. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana analisis yuridis pengesahan jual beli tanah bersertifikat hak milik melalui putusan pengadilan dan bagaimana akibat hukum terhadap putusan pengadilan yang mengesahkan jual beli tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Pengolahan bahan hukum diperoleh dalam studi kepustakaan dan studi dokumen dianalisa secara normatif menggunakan metode interpretasi gramatikal secara sistematis.Hasil penelitian adalah jual beli tanah bersertifikat hak milik sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata baru menimbulkan perjanjian jual beli namun tidak memindahkan hak atas tanah kepada pembeli, sehingga pengesahannya dilakukan melalui gugatan oleh pihak pembeli atau ahli warisnya terhadap pihak penjual di Pengadilan Negeri.Menurut sifatnya, Putusan dalam kasus ini adalah putusan Condemnatoir  dan berkekuatan hukum tetap.Kata Kunci : Pengesahan jual beli tanah, bersertifikat hak milik, putusan  pengadilan
IMPLEMENTASI PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA (Studi Pada Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Sampang) Moch. Ridho Santoso
Dinamika Vol 27, No 14 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (538.444 KB)

Abstract

Penelitian mengenai Implementasi Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia, mengangkat permasalahan (1) Bagaimanakah implementasi perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Sampang ? (2) Bagaimanakah bentuk sanksi yang dijatuhkan bagi kreditur yang tidak melakukan pendaftaran jaminan Fidusia? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis empiris, jenis data meliputi data priner dan data sekunder. Pengumpulan datanya dilakukan dengan interview/wawancara. Analisis datanya dilakukan secara deskriptif kualitatif. Kesimpulannya adalah (1) implementasi jaminan fidusia dalam perjanjian kredit dilakukan melalui beberapa tahapan. Adapun tahapan-tahapan  pemberian kredit tersebut adalah sebagai berikut:Calon debitur mengajukan permohonan kredit kepada bank.Bank akan melakukan pemeriksaan dan menganalisis permohonan kredit dari calon debitur tersebut.Pemberian keputusan kredit oleh pejabat pemutus.Adanya pembayaran (realisasi).Pengawasan kredit dan pembinaan nasabah oleh bank.(2) Menurut ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, jaminan fidusia baru lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia dan kreditur akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia. Dengan mendapat sertifikat jaminan fidusia, maka kreditur/penerima fidusia serta merta mempunyai hak eksekusi langsung (parate executie), seperti terjadi dalam pinjam meminjam dalam perbankan. Kekuatan hukum sertifikat tersebut sama dengan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sebaliknya apabila ketentuan tersebut tidak dipenuhi, maka sanksinya bagi kreditur adalah bahwa hak-hak kreditur tidak mendapat perlindungan sebagaimana disebutkan dalam undang-undang
TANGGUNG JAWAB DIREKSI PERSEROAN TERBATAS TERHADAP PEMBATALAN PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM YANG TELAH DIUMUMKAN KEPADA PUBLIK Muhammad Faisal Pangestu
Dinamika Vol 27, No 14 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (263.949 KB)

Abstract

Directors canceled the distribution of interim dividends. The distribution of interim dividends is a material fact that can influence the decisions of investors or potential investors. This study aims to determine the dividend distribution mechanism at public company and the responsibilities of the Directors regarding the cancellation of the interim dividend distribution that has been announced to the public The approach method used is normative juridical using secondary data and the research specification is descriptive-analytical. The results show that: First, the regulation regarding the dividend distribution mechanism in public company is regulated in the UU PT, the company's articles of association, and the company’s policy. Second, the actions of the Directors canceled the distribution of interim dividends which violated the principle of transparency in the capital market, so the IDX imposed administrative sanction.Keywords: Dividend Distribution, Responsibility of Directors, Interim Dividend Permasalahan pada skripsi ini membahas permasalahan ketika direksi membatalkan pembagian dividen interim. Pembagian dividen interim merupakan fakta material yang dapat mempengaruhi keputusan pemodal atau calon pemodal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pembagian dividen pada PT Terbuka dan tanggung jawab Direksi terhadap pembatalan pembagian dividen interim yang telah diumumkan kepada publik. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder dan spesifikasi penelitian ialah deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa: Pertama, pengaturan mengenai mekanisme pembagian dividen pada PT Terbuka diatur dalam UU PT, Anggaran Dasar Perseroan, dan kebijakan perseroan. Kedua, tindakan Direksi PT. Bank Mayapada Internasional Tbk membatalkan pembagian dividen interim telah melanggar prinsip transparansi di pasar modal, sehingga BEI memberikan sanksi administratif.Kata Kunci: Pembagian Dividen, Tanggung Jawab Direksi, Dividen Interim
TINDAK PIDANA JUDI DALAM KAJIAN HUKUM PIDANA INDONESIA Febri Didin Ardianto
Dinamika Vol 27, No 14 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (161.953 KB)

Abstract

Penelitian ini membahas tentang (1) Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya perjudian di lingkungan masyarakat, (2) Bagaimanakah upaya pencegahan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap tindak pidana perjudian di Kabupaten Sampang ?Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis empiris, jenis data meliputi data primer dan data sekunder. Pengumpulan datanya dilakukan dengan interview/wawancara dan dokumentasi. Analisis datanya dilakukan secara deskriptif kualitatif.  Kesimpulannya (1) Faktor penyebab terjadinya kejahatan perjudian di lingkungan masyarakat faktor ekonomi, ingin coba-coba dan faktor lingkungan. Terjadinya kejahatan perjudian karena faktor ekonomi yang disebabkan karena kemampuan ekonomi seseorang rendah. Bagi masyarakat dengan status ekonomi yang rendah perjudian seringkali dianggap sebagai suatu sarana untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Faktor iseng atau coba-coba merupakan salah satu faktor yang sangat berbahaya, dimana sewaktu-waktu dapat menyebabkan seseorang semakin terjerumus kedalam kejahatan perjudian. Upaya pencegahan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap tindak pidana perjudian di Kabupaten Sampang mengadakan penyuluhan dan sosialisasi mengenai dampak buruk perjudian kepada masyarakat dan melakukan patroli atau razia. 
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR YANG WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN LEASING rachmadin tri fajar
Dinamika Vol 27, No 14 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (238.818 KB)

Abstract

Penelitian tentang Perlindungan Hukum Bagi Debitur Yang Wanprestasi Dalam Perjanjian Leasing (Studi Pada Perusahaan Leasing dan Kantor Polres Sampang), membahas (1) Apakah perusahaan leasing dapat menarik kendaraan bermotor yang menjadi obyek perjanjian dari kekuasaan debitur yang wanprestasi, dan (2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi debitur     1 Mahasiswa Universita Malang2 Dosen Pembimbing 13 Dosen Pembimbing 2yang wanprestasi dalam perjanjian leasing terkait dengan penarikan kendaraan bermotor yang menjadi obyek perjanjian ?Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui wawancara dan studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.Dari hasil penelitian, kesimpulannya adalah (1) Kreditur dapat menarik kendaraan bermotor jika debitur melakukan wanprestasi dalam perjanjian leasing kendaraan bermotor dan pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia. Dalam pelaksanaannya harus melibatkan aparat Kepolsian RI. (2) Bentuk perlindungan hukum bagi debitur yang wanprestasi dalam perjanjian leasing terkait dengan penarikan kendaraan bermotor yang menjadi obyek perjanjian, diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, yakni agar terlindungi keselamatan dan keamanan pemberi jaminan fidusia dan/atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan/atau keselamatan jiwa.
PEMIDANAAN TERHADAP KEGIATAN PELANGGARAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATU GAMPING (ANALISIS YURIDIS BERITA ACARA PENUTUPAN NOMOR 331.1/1064/434.211/2018) Faizal Ali
Dinamika Vol 27, No 14 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (272.974 KB)

Abstract

ABSTRAKPenelitian tentang pemidanaan terhadap kegiatan pelanggaran izin usaha pertambangan bahan galian batu gamping (analisis yuridis berita acara penutupan nomor 331.1/1064/434.211/2018), mengangkat masalah pelanggaran hukum pidana dalam berita acara penutupan, bentuk pelanggaran hukum pidana dalam usaha pertambangan galian batu gamping berdasarkan berita acara penutupan dan tindakan hukum pidana dari aparat penegak hukum menurut berita acara penutupan nomor 331.1/1064/434.211/2018Metode penelitian yang digunakan penelitian hukum yuridis normatif. Menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer yang akan digunakan berupa peraturan perundang-undangan yang akan diteliti sendiri, yaitu meliputi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Bahan hukum sekunder yang dipergunakan berupa buku pembelajaran, serta jurnal hukum yang terkait dengan bentuk pelanggaran hukum pidana usaha pertambangan bahan galian batu gamping berdasarkan Berita Acara Penutupan Nomor 331.1/1064/434.211/2018). Bahan hukum sekunder berupa kamus hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Analisis Bahan Hukum Dalam Bentuk Tertulis Karya ini menggunakan metode analisis deskriptifBeberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana tersebut yaitu antara lain, Faktor Ekonomi, Faktor keinginan Menghindari Pengenaan Pajak, Faktor Peraturan yang menyebabkan sulitnya mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Faktor minimnya sosialisasi mengenai usaha pertambangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah setempat, Faktor Lemahnya Proses Penegakan Hukum yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum tersebut. Ketentuan pidana terhadap kejahatan pertambangan tanpa izin/illegal mining diatur dalam Pasal 158, Pasal 160 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal161, Pasal 163 Ayat (1) dan Ayat (2), dan Pasal 164. Dalam Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran menerapkan bahwa barang siapa yang dengan sengaja melanggar peraturan daerah tersebut, dinyatakan tersangka maka terhadapnya akan dikenakan sanksi sebagai akibat pelanggaran norma Peraturan Daerah. Sejauh ini hanya sanksi kurungan dan denda yang diterapkan sedangkan untuk pencabutan izin belum pemah diterapkanKata Kunci: pelanggaran, izin usaha, pertambangan, pemidanaan  ABSTRACT Research on the criminalization of activities in violation of limestone mining business permits (juridical analysis of closing minutes number 331.1/1064/434.211/2018), raises the issue of violations of criminal law in the closing minutes, forms of criminal law violations in the limestone quarrying business based on Minutes of closing and criminal legal actions from law enforcement officers according to minutes of closing number 331.1/1064/434.211/2018The research method used is normative juridical law research. Using a statutory approach and a case approach. The primary legal materials that will be used are in the form of statutory regulations that will be examined by themselves, which include Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining, secondary legal materials used in the form of learning books, as well as legal journals related to forms of criminal law violations. limestone mining business based on the Minutes of Closing Number 331.1/1064/434.211/2018). Secondary legal materials in the form of a legal dictionary, and the Big Indonesian Dictionary. Analysis of Legal Materials in Written Form This work uses descriptive analysis methodSeveral factors that influence the occurrence of these criminal acts are, among others, Economic factors, the desire to avoid taxation, regulatory factors that make it difficult to get a mining business permit (IUP), the lack of socialization about mining businesses carried out by the local government, the weakness of the process Law Enforcement carried out by the Law Enforcement Apparatus. Criminal provisions against the crime of mining without a permit/illegal mining are regulated in Article 158, Article 160 Paragraph (1) and Paragraph (2), Article 161, Article 163 Paragraph (1) and Paragraph (2), and Article 164. In the Application of Sanctions Against Violations implements that anyone who intentionally violates the said regional regulation is declared a suspect, then he will be subject to sanctions as a result of violating the norms of the Regional Regulation. So far, only imprisonment and fines have been applied, while the revocation of permits has never been appliedKeywords: violation, business license, mining, punishment
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN BEGAL (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur) Hary Abryanto Gunawan
Dinamika Vol 27, No 14 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (279.275 KB)

Abstract

ABSTRACTThis thesis is motivated by the still rampant crime of robbery that occurred in the city of Surabaya from 2018, 2019 and 2020 which is very disturbing to the public. Not a few victims who experienced beheading, resulting in loss of property and even life. The problems raised by the author are the form of the modus operandi, the factors of occurrence and efforts to overcome the crime of robbery in the East Java Regional Police jurisdiction. This research is an empirical juridical research using a sociological approach and legislation. The results of this study indicate that the modus operandi of the perpetrators of the crime of robbery is carried out by carrying firearms, sharp weapons and even explosives, in groups and by following the perpetrators at vulnerable hours by targeting quiet areas in Surabaya. Factors that occur in the area of the East Java Police are economic factors, education, environment, alcohol and drugs and the scene of the crime. Efforts made in committing the crime of robbery are with pre-emptive, preventive and repressive efforts.Keywords: Criminology, Robbery Crime, Police ABSTRAKSkripsi ini dilatarbelakangi oleh masih maraknya kejahatan begal yang terjadi di Kota Surabaya dari tahun 2018, 2019 dan 2020 yang sangat meresahkan masyarakat. Tidak sedikit korban yang mengalami pembegalan, sehingga mengalami kehilangan harta benda bahkan nyawa. Adapun permasalahan yang diangkat oleh penulis adalah bentuk modus operandi, faktor terjadinya dan upaya penanggulangan kejahatan begal di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan metode pendekatan sosiologis dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini bahwa modus operandi pelaku kejahatan begal dilakukan dengan cara membawa senjata api, senjata tajam bahkan bahan peledak, secara berkelompok dan dengan cara pelaku membuntuti korban pada jam rawan dengan mengincar daerah sepi di Surabaya. Faktor terjadinya kejahatan begal di wilayah hukum Polda Jatim antara lain faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan, minuman keras dan narkoba serta tempat kejadian perkara. Upaya yang dilakukan dalam melakukan kejahatan begal yaitu dengan upaya pre-emtif, preventif dan represif.Kata Kunci: Kriminologi, Kejahatan Begal, Kepolisian

Page 1 of 1 | Total Record : 9

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 29 No. 1 (2023): Dinamika Vol 28, No 19 (2022): Dinamika Vol 28, No 18 (2022): Dinamika Vol 28, No 17 (2022): Dinamika Vol 28, No 16 (2022): Dinamika Vol 28, No 15 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 14 (2022): Dinamika Vol 28, No 13 (2022): Dinamika Vol 28, No 12 (2022): Dinamika Vol 28, No 11 (2022): Dinamika Vol 28, No 10 (2022): Dinamika Vol 28, No 9 (2022): Dinamika Vol 28, No 8 (2022): Dinamika Vol 28, No 7 (2022): Dinamika Vol 28, No 6 (2022): Dinamika Vol 28, No 5 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 5 (2022): Dinamika Vol 28, No 4 (2022): Dinamika Vol 28, No 3 (2022): Dinamika Vol 28, No 2 (2022): Dinamika Vol 28, No 1 (2022): Dinamika Vol 27, No 21 (2021): Dinamika Vol 27, No 20 (2021): Dinamika Vol 27, No 19 (2021): Dinamika Vol 27, No 18 (2021): Dinamika Vol 27, No 17 (2021): Dinamika Vol 27, No 16 (2021): Dinamika Vol 27, No 15 (2021): Dinamika Vol 27, No 14 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 13 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 12 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 11 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 10 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 9 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 8 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 7 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 6 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 5 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 4 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 3 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 2 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 1 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 17 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 16 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 15 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 14 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 13 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 12 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 11 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 10 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 9 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 8 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 7 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 6 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 5 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 4 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 3 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 2 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 1 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 15 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 14 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 13 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 12 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 11 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 10 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 9 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 8 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 7 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 6 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 5 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 4 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 3 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 2 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 1 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 24, No 42 (2016): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum More Issue