cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pinastika Prajna Paramita
Contact Email
dinamika@unisma.ac.id
Phone
+6281233771267
Journal Mail Official
dinamika@unisma.ac.id
Editorial Address
Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Jalan MT Haryono 193 Malang 65144 Telephone: 0341 - 551932, 551822, Fax.: 0341 - 552249
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Dinamika
Published by Universitas Islam Malang
ISSN : -     EISSN : 27459829     DOI : 10.33474
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Dinamika merupakan jurnal tentang gagasan gagasan kritis dan alternatif yang berorientasi pada penguatan supremasi hukum yang menampung dan mempublikasih tulisan hasil riset atau opini yang berkaitan dengan ilmu hukum secara umum dan luas, baik dogmatika hukum, teori hukum atau filsafat hukum yang disusun oleh akademinisi, peneliti atau praktisi hukum. Secara khusus hasil riset atau opini yang berkaitan dengan 1. Hukum Perdata; 2. Hukum Hukum Pidana; 3. Hukum Tata Negara; 4. Hukum Administrasi Negara; 5. Hukum Internasional; 6. Hukum Islam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 27, No 15 (2021): Dinamika" : 7 Documents clear
POSISI STRATEGIS BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMERINTAHAN DESA GOGODESO Anis Rahayu Ningsih
Dinamika Vol 27, No 15 (2021): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (250.122 KB)

Abstract

Kedudukan Badan Permusyawaratan desa (BPD) dalam Pemerintahan Desa adalah sejajar dengan Kepala Desa, Kedudukan Badan Permusyawaratan desa (BPD) mempunyai peran ganda yakni sebagai pengawas dan sebagai mitra. Peran keduanya memang sangat penting, maka dari itu harus terjalin sinergritas dan komunikasi yang baik. The position of the Village Institution in the Village Government is equal to that of the Village Head. The position of the Village Institution has a dual role, namely as a supervisor and as a partner. The role of both is very important, therefore, synergy and good communication must be established.
PROSES PENANGANAN TINDAKAN PERTAMA PADA TEMPAT KEJADIAN PERKARA (TPTKP) KECELAKAAN MENONJOL UNTUK PENYIDIKAN KECELAKAAN LALULINTAS (Di Wilayah Hukum Polres Probolinggo) Andhito Bhayu Iswara
Dinamika Vol 27, No 15 (2021): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (199.459 KB)

Abstract

ABSTRACT The background of this research is to find out the form of the first handling process at the Place of Accident Cases (TPTKP) where accidents appear for the investigation of traffic accidents in the Probolinggo area. which affects the handling of the first action at the Place of Accident Case (TPTKP) Prominent Accident For Traffic Accident Investigation. By using a sociological juridical approach to understand and approach the object of research. It is hoped that with the method researchers can find out in detail about the first handling process at the Prominent Accident Case (TPTKP) for Traffic Accident Investigations, what factors affect the first handling at the Prominent Accident Case (TPTKP) for Traffic Accident Investigations.Keywords: Handling First Action, crime scene, traffic accident. ABSTRAK Penilitian ini dilatar belakangi untuk mengetahui bentuk proses penanganan tindakan pertama pada Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) kecelakaan menonjol untuk penyidikan kecelakaan lalulintas di wilayah Probolinggo.Sehingga diperlukan adanya pembahasan dalam proses penanganan tindakan pertama pada Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) Kecelakaan Menonjol Untuk Penyidikan Kecelakaan Lalulintas,faktor apa yang mempengaruhi penanganan tindakan pertama pada Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) Kecelakaan Menonjol Untuk Penyidikan Kecelakaan Lalulintas.Dengan menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis sosiologis untuk memahami dan mendekati obyek penelitian. Diharapkan dengan metode ini peneliti dapat mengetahui secara rinci mengenai proses penanganan tindakan pertama pada Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) Kecelakaan Menonjol Untuk Penyidikan Kecelakaan Lalulintas,faktor apa yang mempengaruhi penanganan tindakan pertama pada Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) Kecelakaan Menonjol Untuk Penyidikan Kecelakaan Lalulintas.Kata Kunci :Penanganan Tindakan Pertama,tempat kejadian perkara,kecelakaan lalu lintas.
PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENIPUAN TRANSAKSI JUAL BELI MOBIL (Studi Kasus di Polres Batu) Enicson Pratama Putra
Dinamika Vol 27, No 15 (2021): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (326.211 KB)

Abstract

ABSTRACTThis journal is titled "SETTLEMENT OF CRIMINAL CASES OF CAR BUYING AND SELLING TRANSACTIONS (Case Study in Batu Police)". The problem formulation of this journal is how the modus operandi of how to solve the crime of car trafficking fraud in the Criminal Code. The journal uses qualitative research methods. The conclusion of this journal is that criminalization policy is necessary and in the criminal act of car trafficking fraud is stipulated in Article 378 of the Criminal Code on Fraud. Fraud is an act that harms others so that it is included in the action that can be penalized in the principal form by the legislator has been stipulated in Article 378 of the Criminal Code. Fraud is a lie made for personal gain but to the detriment of others and what happens in general the crime of fraud is always done by persuading and mobilize someone to hand over goods and deeds that can engender trust in the confession.Keywords: Criminal Acts of Fraud, Buying and Selling cars. ABSTRAKJurnal ini berjudul "PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENIPUAN TRANSAKSI JUAL BELI MOBIL (Studi Kasus di Polres Batu)”. Rumusan masalah dari jurnal ini yaitu bagaimana modus operandi bagaimana penyelesaian tindak pidana penipuan jual-beli mobil dalam KUHP. Jurnal ini memakai metode penelitian kualitatif. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu Kebijakan kriminalisasi diperlukan dan dalam tindak pidana penipuan jual-beli mobil ini diatur dalam Pasal 378 KUHP tentang Penipuan. Penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk kedalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman bentuk pokok oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 378 KUHP. Penipuan adalah sebuah kebohongan yang dibuat untuk keuntungan pribadi tetapi merugikan orang lain dan yang terjadi pada umumnya tindak pidana penipuan tersebut selalu dilakukan dengan cara membujuk dan menggerakan seseorang untuk menyerahkan barang dan perbuatan yang dapat menimbulkan kepercayaan atas pengakuan yang sebenarnya bohongKata Kunci : Tindak Pidana Penipuan, Jual Beli mobil.
PERANAN POLRI DALAM MENANGANI MENANGANI UNJUK RASA BERDASARKAN UU RI NO 9 TAHUN 1998 TENTANG KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DIMUKA UMUM Muhammad Dziki Aminulloh
Dinamika Vol 27, No 15 (2021): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (255.44 KB)

Abstract

 ABSTRACTThis study aims to determine the role of the National Police in handling demonstrations based on Law No. 9 of 1998 on the independence of expressing opinions in public, discussing issues (1) How is the procedure for handling demonstrations based on Law No. 9 of 1998 at the Sampang Police (2) Factors what are the factors that hinder the handling of the demonstration and the efforts to overcome it (3) What are the efforts of the Sampang Police to prevent the demonstration. This study uses a qualitative approach because all the data obtained in the form of interviews and face to face. This research is a type of research based on case studies. With the enactment of Law No. 9 of 1998 concerning the independence of expressing opinions in public, the Indonesian National Police ranks as the front guard for the development of national security in the context of handling demonstrations, whether conducted peacefully or carried out in anarchy.Keywords: Police, Demonstrations, Freedom to express opinions.ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan polri dalam menangani unjuk rasa berdasarkan UU RI nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, membahas permasalahan (1) Bagaimana prosedur penanganan unjuk rasa berdasarkan UU RI Nomor 9 Tahun 1998 di Polres Sampang (2) Faktor-faktor apa yang menghambat dalam penanganan unjuk rasa dan upaya untuk mengatasinya (3) Apa Upaya-upaya Kepolisian Polres Sampang untuk mencegah terjadinya Unjuk Rasa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kulitatif karena semua data yang diperoleh dalam bentuk hasil interview dan tatap muka. Penelitian ini merupakan jenis penelitian berdasarkan studi kasus. Dengan hadirnya undang-undang nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, jajaran Kepolisian RI sebagai garda terdepan untuk pengembangan keamanan negeri dalam rangka penanganan unjuk rasa, baik yang dilakukan secara damai maupun yang dilakukan secara anarki.Kata Kunci : Polri, Unjuk Rasa, Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENIADAAN MUT’AH PADA PERKARA CERAI TALAK PERSPEKTIF MELALUI TOERI JHON RAWLS DI PENGADILAN AGAMA BANGIL KABUPATEN PASURUAN Saiful Safari
Dinamika Vol 27, No 15 (2021): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (584.735 KB)

Abstract

ABSTRACT The purpose of this study is to analyze the nullification of mut'ah by judges. This research is a type of empirical juridical research conducted by the author on the considerations of the Bangil Religious Court Judges in the Elimination of Mut'ah in Divorce Divorce Decisions from the perspective of John Rawls' theory of justice. The consideration of eliminating mut'ah by the Bangil Religious Court judge in the decision of the divorce divorce case had several considerations, namely a) Equal liberty of principle (equal liberty principle) Everyone has the same basic freedoms, b) Difference principle (difference principle) social inequality and the economy is regulated in such a way, so that the maximum benefit is obtained for the least advantaged members of society, and c) the Equal opportunity principle, positions and positions must be opened to everyone in a situation where there is equality of opportunity. fair.Keywords: divorce, judge, mut'ah, justice John Raws ABSTRAKTujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa peniadaan mut’ah oleh hakim. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris yang dilakukan oleh penulis terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bangil Dalam Peniadaan Mut’ah Pada Putusan Perkara Cerai Talak perspektif teori keadilan John Rawls. Pertimbangan peniadaan mut’ah oleh hakim Pengadilan Agama Bangil dalam putusan perkara cerai talak memiliki beberapa pertimbangan yaitu a) Equal liberty of principle (prinsip kebebasan yang sama) Setiap orang mempunyai kebebasan dasar yang sama, b) Difference principle (prinsip perbedaan) ketidaksamaan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa, sehingga diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan, dan c) Equal opportunity principle (prinsip persamaan kesempatan), jabatan-jabatan dan posisi-posisi harus dibuka bagi semua orang dalam keadaan di mana adanya persamaan kesempatan yang adil. Kata kunci : cerai talak, hakim, mut’ah, keadilan John Raws
FAKTOR - FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KREDIT MACET DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN (STUDI DI KANTOR BANK BRI KABUPATEN SAMPANG) SUMANTO HADI
Dinamika Vol 27, No 15 (2021): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (345.025 KB)

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi bagaimanakah mekanisme pemberian kredit dengan jaminan hak tanggungan pada Bank BRI Kabupaten Sampang  dan bagaimanakah  cara penyelesaian adanya kredit macet dengan jaminan hak tanggungan di Bank BRI Kabupaten Sampang?Kesimpulannya bahwa mekanisme pemberian kredit dengan jaminan hak tanggungan dengan cara pemohon mengajukan formular permohonan. Setelah itu bank akan memprosesnya pada bagian kredit. Dalam menganalisa suatu permohonan kredit maka bank BRI Sampang mengadakan interview dengan pemohon kredit dan melakukan inspeksi terhadap usaha pemohon kredit. selanjutnya diolah dan disusun sistematika. Analisa tersebut diteruskan ke direksi untuk memperoleh keputusan tentang persetujuan permohonan kredit tersebut. Sedangkan cara untuk menyelesaikan kredit macet debitur melalui rescheduling, reconditioning dan restructuring.  Disamping itu bisa dilakukan melalui upaya hukum, diantaranya melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau melalui gugatan secara perdata dan bisa juga diselesaikan melalui lembaga arbitrase.
PENERAPAN NOODWEER EXCESS DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Studi Kasus Putusan Nomor 576/Pid.B/2020/PN.Jmr dan Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN.Enr) Achmad Eka Yougi Ardata
Dinamika Vol 27, No 15 (2021): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (352.884 KB)

Abstract

ABSTRACTThis thesis is motivated by the occurrence of disparities in making decisions related to noodweer excess. So that this has an impact on the realization of legal goals and human rights violations. The problem raised by the author is the judge's legal considerations in imposing criminal and criminal liability against excessive criminals in Decision Number 576/Pid.B/2020/PN.Jmr and Decision Number 72/Pid.B/2020/PN.Enr. This research is a normative juridical research using the law, conception and case approach. The results of this study are the differences that occur to the two decisions which have the same position, namely that they both do excess. But in Decision Number 576/Pid.B/2020/PN.Jmr, the Panel of Judges sentenced him to imprisonment for (5) years, while fulfilling the conditions there were no advantages. Meanwhile, in Decision Number 72/Pid.B/2020/PN.Enr, the Panel of Judges acquitted him of all kinds of law. Criminal liability in noodweer excess is an excuse for forgiveness. Due to the disparity of decisions, resulting in the non-realization of legal objectives in the form of justice, certainty and benefit, as well as human rights violations in the form of the right to justice (equality before the law).Keywords: Noodweer Excess, Crime of Persecution, Criminal LiabilityABSTRAKSkripsi ini dilatarbelakangi oleh terjadinya disparitas dalam penjatuhan putusan terkait noodweer excess. Sehingga hal tersebut berdampak pada terwujudnya tujuan hukum dan melanggar HAM. Adapun permasalahan yang diangkat oleh penulis adalah pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku noodweer excess pada Putusan Nomor 576/Pid.B/2020/PN.Jmr dan Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN.Enr. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Hasil penelitian ini adalah terjadi disparitas terhadap kedua putusan tersebut yang memiliki kesamaan kasus posisi yaitu kedua terdakwa melakukan noodweer excess. Tetapi pada Putusan Nomor 576/Pid.B/2020/PN.Jmr Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama (5) tahun, sedangkan memenuhi unsur noodweer excess. Sedangkan pada Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN.Enr Majelis Hakim melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Pertanggungjawaban pidana dalam noodweer excess merupakan alasan pemaaf. Karena terjadinya disparitas putusan, mengakibatkan tidak terwujudnya tujuan hukum berupa keadilan, kepastian dan kemanfaatan, serta melanggar HAM berupa hak keadilan (equality before the law).Kata Kunci: Noodweer Excess, Tindak Pidana Penganiayaan, Pertanggungjawaban Pidana

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 29 No. 1 (2023): Dinamika Vol 28, No 19 (2022): Dinamika Vol 28, No 18 (2022): Dinamika Vol 28, No 17 (2022): Dinamika Vol 28, No 16 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 14 (2022): Dinamika Vol 28, No 13 (2022): Dinamika Vol 28, No 12 (2022): Dinamika Vol 28, No 11 (2022): Dinamika Vol 28, No 10 (2022): Dinamika Vol 28, No 9 (2022): Dinamika Vol 28, No 8 (2022): Dinamika Vol 28, No 7 (2022): Dinamika Vol 28, No 6 (2022): Dinamika Vol 28, No 5 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 5 (2022): Dinamika Vol 28, No 4 (2022): Dinamika Vol 28, No 3 (2022): Dinamika Vol 28, No 2 (2022): Dinamika Vol 28, No 1 (2022): Dinamika Vol 27, No 21 (2021): Dinamika Vol 27, No 20 (2021): Dinamika Vol 27, No 19 (2021): Dinamika Vol 27, No 18 (2021): Dinamika Vol 27, No 17 (2021): Dinamika Vol 27, No 16 (2021): Dinamika Vol 27, No 15 (2021): Dinamika Vol 27, No 14 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 13 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 12 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 11 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 10 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 9 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 8 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 7 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 6 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 5 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 4 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 3 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 2 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 1 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 17 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 16 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 15 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 14 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 13 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 12 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 11 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 10 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 9 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 8 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 7 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 6 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 5 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 4 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 3 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 2 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 1 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 15 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 14 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 13 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 12 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 11 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 10 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 9 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 8 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 7 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 6 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 5 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 4 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 3 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 2 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 1 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 24, No 42 (2016): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum More Issue