cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pinastika Prajna Paramita
Contact Email
dinamika@unisma.ac.id
Phone
+6281233771267
Journal Mail Official
dinamika@unisma.ac.id
Editorial Address
Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Jalan MT Haryono 193 Malang 65144 Telephone: 0341 - 551932, 551822, Fax.: 0341 - 552249
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Dinamika
Published by Universitas Islam Malang
ISSN : -     EISSN : 27459829     DOI : 10.33474
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Dinamika merupakan jurnal tentang gagasan gagasan kritis dan alternatif yang berorientasi pada penguatan supremasi hukum yang menampung dan mempublikasih tulisan hasil riset atau opini yang berkaitan dengan ilmu hukum secara umum dan luas, baik dogmatika hukum, teori hukum atau filsafat hukum yang disusun oleh akademinisi, peneliti atau praktisi hukum. Secara khusus hasil riset atau opini yang berkaitan dengan 1. Hukum Perdata; 2. Hukum Hukum Pidana; 3. Hukum Tata Negara; 4. Hukum Administrasi Negara; 5. Hukum Internasional; 6. Hukum Islam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 27, No 21 (2021): Dinamika" : 8 Documents clear
MEKANISME PENYELESAIAN KREDIT MACET MELALUI JALUR MEDIASI (Studi di PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Sumbermanjing Kulon Kabupaten Malang) siti baroya maulani
Dinamika Vol 27, No 21 (2021): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (174.201 KB)

Abstract

ABSTRACTThe choice of the theme for this research was motivated by the problems that occur in society regarding bad loans that caused by several factors In this case, problem solving is carried out through mediation which is an alternative way to simple dispute resolution and it can benefit both parties. Based on the background, this study raised the formulation of the problem as follows: 1. What are the causes of bad loans at PT. Bank Rakyat Indonesia, Sumbermanjing Kulon branch, Malang Regency? 2. How is the process of bad debt recovery through mediation at PT. Bank Rakyat Indonesia Sumbermanjing Kulon Branch, Malang Regency? The method used by the researcher is empirical juridical with a sociological approach. The data sources used are primary and secondary data sources. Data collection techniques were carried out through interviews and data analysis techniques using qualitative analysis. Bad debt recovery through mediation in PT. Bank Rakyat Indonesia west of Sumbermanjing Branch was carried out by restructuring through several stages guided by the principles of mediation. Key words: Bad Loans, Mediation, Restructuring. ABSTRAKPilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh permasalahan yang terjadi di masyarakat mengenai kredit macet yang disebabkan oleh beberapa faktor. Dalam dalam hal ini penyelesaian masalah tersebut dilakukan melalui jalur mediasi yang merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang sederhana dan dapat menguntungkan kedua belah pihak. Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Apa saja penyebab terjadinya kredit macet di PT. Bank Rakyat Indonesia cabang Sumbermanjing Kulon Kabupaten Malang? 2. Bagaimana proses penyelesaian kredit macet melalui mediasi di PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Sumbermanjing Kulon Kabupaten Malang? Metode yang digunakan penulis adalah yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif. Penyelesaian kredit macet melalui mediasi di PT. Bank Rakyat Indonesia Sumbermanjing Kulon dilakukan dengan cara restrukturisasi melalui beberapa tahapan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip mediasi.Kata kunci : Kredit Macet, Jalur Mediasi, Restrukturisasi
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KESEHATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG RI NOMOR 36 TAHUN 2014 Bertha Retno Sari
Dinamika Vol 27, No 21 (2021): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (324.414 KB)

Abstract

Tulisan ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan. Mendiskripsikan mengenai perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan sesuai yang tertera dalam UU RI No.36 tahun 2014. Pembahasan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan penelitian hokum normatif. Adapun sumber data penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer,bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang diperoleh kemudian dikumpulkan baik secara primer maupun sekunder, lalu kemudian teknik pengolahan dan analisa data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu :menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan memang sangat perlu dilakukan dengan berbagai faktor yang menyebabkannya baik yang disebabkan oleh perilaku dari pasien itu sendiri ataupun sifat kodrati dari seorang   tenaga kesehatan pada umumnya, Langkah utama yang dilakukan untuk melindungi tenaga kesehatan agar tidak terseret sampai kemeja hijau ialah dengan upaya menyelesaikan suatu  masalah dengan jalur mediasi yang juga merupakan amanat dari undang-undang kesehatan.
Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Penyebaran Video Pornografi Melalui Media Elektronik (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008) Kurniyati Ero Kurniyati
Dinamika Vol 27, No 21 (2021): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (166.518 KB)

Abstract

ABSTRACT Legal research entitled Legal Sanctions Against Perpetrators of Disseminating Pornographic Videos Through Electronic Media. This research is based on laws and regulations covering the Criminal Code, Law Number 44 of 2008 concerning Pornography and Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. In collecting legal materials obtained by means of library studies. The results of the research conducted by the author that the criminal act of spreading pornographic videos through electronic media in the view of criminal law, the perpetrators of distributing the video have violated the provisions of Article 27 paragraph (1) in conjunction with Article 45 paragraph (1) of Law Number 19 of 2016 Law - Pornography Law article 27 paragraph (1) of Law Number 19 of 2016 concerning amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions which reads: “everyone intentionally and without rights distributes and/or transmits and/or make accessible Electronic Information that has content that violates decency”, the perpetrator shall be sentenced to a maximum imprisonment of 6 (six) years and/or a maximum fine of Rp. 1,000,000,000 (one billion).Keywords: Electronic Media, Pornography, Legal SanctionsABSTRAK Penelitian hukum yang berjudul Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Penyebaran Video Pornografi Melalui Media Elektronik. Penelitian ini dari peraturan perundang-undangan yang meliputu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transksi Elektronik. Dalam mengumpulkan bahan hukum diperoleh dengan cara studi Pustaka. Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa perbuatan tindak pidana penyebaran video pornografi melalui media elektronik dalam pandangan hukum pidana, maka pelaku penyebaran video tersebut telah melanggar ketentuan pasal 27 ayat (1) jo pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilan”, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu milliar).Kata Kunci: Media Elektronik, Pornografi, Sanksi Hukum 
PERAN TENAGA KESEHATAN DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19 Hamrani Hamrani
Dinamika Vol 27, No 21 (2021): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (198.968 KB)

Abstract

Kepastian hukum merupakan instrumen penting dalam menjamin keselamatan tenaga kesehatan sehingga pemerintah tidak dapat melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap penugasan tenaga kesehatan .dalam penelitian ini menganalisis perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan yang menangani covid 19 dan Untuk menganalisis tanggung jawab hukum bagi tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan menangani covid 19. peraturan perundang-undangan mengenai tenaga kesehatan  tidak ada yang mengatur penjaminan kepastian hukum bagi tenaga kesehatan sekalipun sudah ada Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan namun saat ini belum ada  peraturan pelaksanaan dan petunjuk teknis Undang-undang Tenaga kesehatan dan  undang-undang lainnya yang mengatur tentang perlindungan hukum dan keselamatan kerja bagi Tenaga kesehatan khususnya di rumah sakit dalam  penanganan covid 19. Tenaga kesehatan  bertanggungjawab penuh terhadap pasien yang ditanganinya didasarkan atas kode etik profesi, pengembangan kode etik profesi untuk dipatuhi dan dilaksanakan.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH SEBAGAI PENGGUNA JASA ASURANSI KERUGIAN APABILA PERUSAHAAN ASURANSI MENGALAMI KEPAILITAN Ana Sholikah
Dinamika Vol 27, No 21 (2021): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (178.21 KB)

Abstract

ABSTRACIn this thesis, the author raises the title "Legal Protection for Customers as Users of Loss Insurance Services If the Insurance Company Goes into Bankruptcy" and raises the following issues: 1. How is legal protection for customers who use loss insurance services if the insurance company goes bankrupt according to Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU? 2. What are the legal remedies taken by customers who use insurance services to obtain their rights if the insurance company goes bankrupt?In this paper using normative legal research methods. And in the research using the approach to legislation and the conceptual approach. The results in this study, legal protection for customers, the insurance company provides compensation to customers according to the provisions in the policy. The fire insurance company has an obligation to pay/compensate for losses to its customers, so that it does not harm its customers. Legal remedies taken by customers if the insurance company goes bankrupt to get their rights in the form of payments from their receivables, customers can claim their rights regarding bankruptcy assets by submitting insurance claims to the curator.Keywords: Legal protection, Customers, Insurance Services, Bankruptcy ABSTRAKPada skripsi ini, penulis mengangkat judul “Perlindungan Hukum Bagi Nasaah Sebagai Pengguna Jasa Asuransi Kerugian Apabila Perusahaan Asuransi Mengalami Kepailitan” dan mengangkat permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah pengguna jasa asuransi kerugian apabila perusahaan asuransi mengalami kepailitan menurut Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU? 2. Bagaimanakah upaya hukum yang dilakukan oleh nasabah pengguna jasa asuransi untuk memperoleh haknya apabila perusahaan asuransi mengalami kepailitan?Dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dan dalam penelitian menggunakan metode pendekatan terhadap Perundang-undangan dan Pendekatan Konseptual. Hasil dalam penelitian ini, Perlindungan hukum terhadap nasabah, pihak asuransi memberikan ganti rugi kepada nasabah sesuai ketentuan dalam polis. Perusahaan asuransi kebakaran memiliki kewajiban membayar/mengganti kerugian kepada para nasabah, sehingga tidak merugikan para nasabahnya. Upaya hukum yang dilakukan  nasabah apabila perusahaan asuransi mengalami pailit untuk mendapatkan hak-haknya berupa pembayaran dari piutangnya, nasabah dapat menuntut haknya yang menyangkut harta pailit dengan mengajukan klaim asuransi pada kurator.Kata Kunci : Perlindungan hukum, Nasabah, Jasa Asuransi, Kepailitan
IMPLIKASI YURIDIS DEWAN PENGAWAS KPK DALAM UNDANGUNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Sena Kogam MNVI
Dinamika Vol 27, No 21 (2021): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (444.083 KB)

Abstract

ABSTRACTThe formation of the KPK Supervisory Board, which has sparked controversy in various elements of society, both political elites and civil society, is of more concern because KPK is an institution with the highest level of public trust compared to other institutions. Based on this background, this paper raises the formulation of the problem as follows: 1) what is the legal ratio for the formation of the Supervisory Board of the Corruption Eradication Commission in Law Number 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission. (2) The Role of the Authority of the Supervisory Board of the Corruption Eradication Commission in Law Number 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission. This research is a normative juridical law research. This shows that the legislative ratio of the formation of the KPK Supervisory Board to be a balancer, check and balance in eradicating corruption in Indonesia and the formation of the KPK Supervisory Board prevents the performance of the KPK which abuses power and is selective in following up corruption cases in Indonesia. The role of the KPK Supervisory Board's authority in the juridical study is relevant to the initial objective of the KPK Supervisory Board's establishment. This relevance is reinforced by the Constitutional Court Decision Number 70/PUU-VVII/2019, the juridical consequence that the Supervisory Board cannot interfere with judicial authority (pro Justitia). Keywords: Juridic Implications, The Supervisory Board Of The Corruption Eradication Commission.ABSTRAKPembentukan Dewan Pengawas KPK yang menuai kontroversi diberbabagai elemen masyarakat, baik elite politik maupun Masyarakat sipil, menjadi perhatian lebih karena KPK merupakan lembaga dengan tingkat kepercayaan masyarakat tertinggi di bandingkan dengan lembaga lainnya. Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1) Apa ratio legis pembentukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 19 1 Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (2) Peran Kewenangan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normative. ini menunjukkan bahwa ratio legis pembentukan Dewan Pengawas KPK untuk menjadi penyeimbang, check and ballances dalam memberantas korupsi di Indonesia dan pembentukan Dewan Pengawas KPK mencegah kinerja KPK yang abuse of power dan tebang pilih dalam menindaklanjuti kasus krupsi di Indonesia. Peran Kewenangan Dewan Pengawas KPK dalam kajian yuridis relevan dengan tujuan awal terbentuknya Dewan Pengawas KPK. Relevansi tersebut diperkuat dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-VVII/2019, konsekuensi yuridis Dewan Pengawas tidak dapat mencampuri kewenangan judisial (pro Justitia) Kata Kunci: Implikasi Yuridis, Dewan Pengawas
STATUS PERSEROAN TERBATAS YANG MELAKUKAN REKONSTRUSKSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 Nada Mulya Rianti
Dinamika Vol 27, No 21 (2021): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (199.753 KB)

Abstract

ABSTRACTThis study aims to determine the mechanism of limited liability companies conducting Mergers, Consolidations and Acquisitions based on Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and the consequences arising from companies conducting Mergers, Consolidations and Acquisitions on the status of the company. This research is a normative juridical research of Limited Liability Companies that carry out Mergers, Consolidations and Acquisitions must pass through several stages, namely, the planning stage, the GMS approval stage, the implementation stage, the licensing stage to the relevant agencies, and the announcement results stage. Meanwhile, the consequence of a Limited Liability Company conducting a Merger, Consolidation and Acquisition on the status of the company is that it ends by law from the date the merger and consolidation takes effect. In contrast to acquisitions, the legal consequences are only limited to the transfer of control of the company to the party who takes overKeyword: Incorporated Company, Merger, Consolidation, Acquisition ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme perseroan terbatas yang melakukan Merger, Konsolidasi dan Akuisisi berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan akibat yang timbul dari perseroan yang melakukan Merger, Konsolidasi dan Akuisisi terhadap status perseroan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif Perseroan Terbatas yang melakukan Merger, Konsolidasi dan Akuisisi harus melewati beberapa tahap yakni, tahap perencanaan, tahap persetujuan RUPS, tahap pelaksanaan, tahap perizinan kepada instansi terkait, dan tahapan hasil pengumuman. Sedangkan akibat dari Perseroan Terbatas yang melakukan Merger, Konsolidasi dan Akuisisi terhadap status perseroan ialah berakhir karena hukum sejak tanggal penggabungan dan peleburan mulai berlaku. Berbeda dengan akuisisi, akibat hukumnya, hanya sebatas terjadinya peralihan pengendalian perseroan kepada pihak yang mengambilalihKata Kunci: Perseroan Terbatas, Merger, Konsolidasi, Akuisisi
TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PERWAKILAN SUKARELA (ZAAKWAARNEMING) YANG MENYEBABKAN KERUGIAN M. Fajrin Putra
Dinamika Vol 27, No 21 (2021): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (268.787 KB)

Abstract

ABSTRACTAware of his duty as a provider of legal protection for every citizen as a form of enforcement of the mandate of the rule of law as stated in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution, the state must in essence always be present to facilitate the interaction of every human being as an orderly, safe, comfortable, and comfortable citizen. because actually citizens are human beings in relation to social beings. A legal relationship between humans or individuals with one another is called an engagement. The engagement as referred to can be sourced from the law. One form of engagement that was born because of the law is voluntary representation (zaakwarneming). A person who has volunteered is also required to do all the obligations that must be done, it is the responsibility of the party who has represented. In practice, the act of voluntary representation (zaakwaarneming) always has the potential for errors to occur which can lead to losses. This is because the competence of a person acting as a voluntary representative cannot be ascertained to have the ability commensurate with the affairs being represented.Keywords: Legal Protection, Voluntary Representation, Loss ABSTRAKSadar akan tugasnya sebagai pemberi perlindungan hukum bagi setiap warga negaranya sebagai bentuk penegakan amanat negara hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, negara pada hakikatnya harus selalu hadir untuk mempermudah interaksi setiap manusia sebagai warga negara yang tertib, aman, nyaman, karena sejatinya warga negara merupakan manusia dalam kaitannya dengan makhluk sosial. Suatu hubungan hukum antara manusia atau individu yang satu dengan yang lainnya dinamakan dengan perikatan. Perikatan sebagaimana yang dimaksud dapat bersumber dari undang-undang. Salah satu bentuk perikatan yang lahir karena undang-undang merupakan perwakilan sukarela (zaakwarneming). Seseorang yang telah melakukan sukarela diwajibkan pula mengerjakan segala kewajiban yang harus dikerjakan, sudah menjadi tanggung jawab bagi pihak yang telah mewakili. Dalam pelaksanaannya, perbuatan perwakilan sukarela (zaakwaarneming) selalu memiliki potensi akan terjadinya kesalahan yang berujung pada timbulnya kerugian. Hal ini dikarenakan kompetensi seseorang yang bertindak sebagai wakil sukarela tidak dapat dipastikan memiliki kemampuan yang sepadan dengan urusan yang diwakilkan.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perwakilan Sukarela, Kerugian

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 29 No. 1 (2023): Dinamika Vol 28, No 19 (2022): Dinamika Vol 28, No 18 (2022): Dinamika Vol 28, No 17 (2022): Dinamika Vol 28, No 16 (2022): Dinamika Vol 28, No 15 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 14 (2022): Dinamika Vol 28, No 13 (2022): Dinamika Vol 28, No 12 (2022): Dinamika Vol 28, No 11 (2022): Dinamika Vol 28, No 10 (2022): Dinamika Vol 28, No 9 (2022): Dinamika Vol 28, No 8 (2022): Dinamika Vol 28, No 7 (2022): Dinamika Vol 28, No 6 (2022): Dinamika Vol 28, No 5 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 5 (2022): Dinamika Vol 28, No 4 (2022): Dinamika Vol 28, No 3 (2022): Dinamika Vol 28, No 2 (2022): Dinamika Vol 28, No 1 (2022): Dinamika Vol 27, No 21 (2021): Dinamika Vol 27, No 20 (2021): Dinamika Vol 27, No 19 (2021): Dinamika Vol 27, No 18 (2021): Dinamika Vol 27, No 17 (2021): Dinamika Vol 27, No 16 (2021): Dinamika Vol 27, No 15 (2021): Dinamika Vol 27, No 14 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 13 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 12 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 11 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 10 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 9 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 8 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 7 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 6 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 5 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 4 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 3 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 2 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 1 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 17 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 16 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 15 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 14 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 13 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 12 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 11 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 10 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 9 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 8 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 7 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 6 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 5 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 4 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 3 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 2 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 1 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 15 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 14 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 13 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 12 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 11 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 10 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 9 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 8 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 7 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 6 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 5 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 4 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 3 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 2 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 1 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 24, No 42 (2016): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum More Issue