cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pinastika Prajna Paramita
Contact Email
dinamika@unisma.ac.id
Phone
+6281233771267
Journal Mail Official
dinamika@unisma.ac.id
Editorial Address
Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Jalan MT Haryono 193 Malang 65144 Telephone: 0341 - 551932, 551822, Fax.: 0341 - 552249
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Dinamika
Published by Universitas Islam Malang
ISSN : -     EISSN : 27459829     DOI : 10.33474
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Dinamika merupakan jurnal tentang gagasan gagasan kritis dan alternatif yang berorientasi pada penguatan supremasi hukum yang menampung dan mempublikasih tulisan hasil riset atau opini yang berkaitan dengan ilmu hukum secara umum dan luas, baik dogmatika hukum, teori hukum atau filsafat hukum yang disusun oleh akademinisi, peneliti atau praktisi hukum. Secara khusus hasil riset atau opini yang berkaitan dengan 1. Hukum Perdata; 2. Hukum Hukum Pidana; 3. Hukum Tata Negara; 4. Hukum Administrasi Negara; 5. Hukum Internasional; 6. Hukum Islam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 9 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 27, No 7 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum" : 9 Documents clear
PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 33 TAHUN 2015 TENTANG PENGAMANAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIA Malang) Chandra Eka Asprilla
Dinamika Vol 27, No 7 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (607.865 KB)

Abstract

ABSTRAK Sistem keamanan di Lembaga Pemasyarakatan diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Pengamanan adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka melakukan pencegahan, penindakan dan pemulihan terhadap setiap gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas atau Rutan. Tugas pengamanan ini dilaksanakan oleh Satuan Pengamanan, yaitu unit yang memiliki tugas melakukan pencegahan, penindakan, penanggulangan dan pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan.Terkait dengan latar belakang tersebut di atas, peneliti ingin mengangkat beberapa permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimanakah pelaksanaan  Permenkumham RI Nomor 33 Tahun 2015 dalam meningkatkan keamanan di LAPAS Perempuan Klas IIA Malang?; 2. Apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan  Permenkumham RI Nomor 33 Tahun 2015 dalam meningkatkan keamanan di LAPAS Perempuan Klas IIA Malang?; dan 3. Apa saja upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan pelaksanaan Permenkumham RI Nomor 33 Tahun 2015 dalam meningkatkan keamanan di LAPAS Perempuan Klas IIA Malang?Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara dan data sekunder didapatkan dari dokumen dan literatur yang terkait untuk menjawab masalah penelitian. Selanjutnya hasil penelitian dianalisa dengan pendekatan induktif guna menjawab isu yang menjadi pokok penelitian ini.Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pelaksanaan pengamanan di LAPAS Perempuan Klas IIA Malang sudah sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 33 Tahun 2015 adalah: a) kendala teknis; b) bentuk dan ruang bangunan LAPAS; c) jumlah dan kualitas personil pengamanan; d) pengunjung; dan e) penyelundupan obat-obatan terlarang oleh pengunjung kepada penghuni LAPAS. Sedangkan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan adalah: a) mengajukan anggaran ke Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta; b) memaksimalkan ruang dan bangunan yang ada; c) maksimalisasi personil petugas pengamanan; d) antisipasi pengunjung; dan e) koordinasi dengan instansi terkait. Kata Kunci : Penerapan Peraturan,  Pengamanan, Lembaga Pemasyarakatan  ABSTRACTThe security system in correctional institutions is regulated in the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 33 of 2015 concerning Security in Prisons and State Detention Centers. Security is all forms of activities in the framework of preventing, taking action and restoring any disturbance of security and order in a prison or detention center. This security task is carried out by the Security Unit.In relation to the aforementioned background, the researcher wants to raise several issues as follows: 1. How is the implementation of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 33 of 2015 in improving security in Women's Prison of Malang?; 2. What are the obstacles in the application of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 33 of 2015 in improving security in Women's Prison of Malang?; and 3. What are the efforts made to overcome the obstacles to the implementation of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 33 of 2015 in improving security in the Women's Prison in Malang?This research is an empirical juridical research with a sociological approach. Primary data collection was carried out by interview and secondary data was obtained from related documents and literature to answer research problems. Furthermore, the results of the study were analyzed using an inductive approach in order to answer the issues that were the subject of this research. The results showed that the security implementation system at Women’s Correctional Institution Class IIA of Malang was in accordance with the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 33 of 2015 concerning Security in Prisons and State Detention Centers. The obstacles faced in implementing the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 33 of 2015 are: a) technical constraints; b) the shape and space of the LAPAS building; c) number and quality of security personnel; d) visitors; and e) the smuggling of illegal drugs by visitors to residents of Women’s Correctional Institution Class IIA of Malang. Meanwhile, the efforts taken to overcome the obstacles are: a) submitting a budget to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Jakarta; b) maximizing existing space and buildings; c) maximizing security personnel; d) anticipation of visitors; and e) coordination with related agencies. Keywords: Implementation of Regulations, Security, Penitentiary
PERJANJIAN JUAL BELI PULAU-PULAU KECIL KEPADA WARGA NEGARA ASING DALAM PERSPEKTIF HUKUM AGRARIA DI INDONESIA Adelya Hiqmatul Maula
Dinamika Vol 27, No 7 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (234.897 KB)

Abstract

ABSTRACTThe case of sale and purchase agreements for Small Islands in Indonesia has often appeared in the public, especially foreign citizens who are more interested in controlling land rights on an island because of the many potentials that can be exploited in these Small Islands. The problems discussed are what is the background for the sale and purchase agreement of Small Islands to foreigners in Indonesian territory? What are the legal consequences after the sale and purchase agreement of Small Islands in the territory of Indonesia to foreign citizens from the perspective of agrarian law? And what is the role of the Regional Government in protecting Small Islands in the territory of Indonesia? The research method used is normative juridical research with a statutory and conceptual approach. So that in this problem we can find out the background, several reasons, and some of the efforts of the Regional Government towards the sale and purchase agreement of Small Islands in Indonesia.Keywords: Buying and Selling, Small Islands, Land Rights, Foreign Citizens ABSTRAKKasus perjanjian jual beli Pulau-Pulau Kecil di Indonesia sejak dulu sering kali muncul di tengah publik, khususnya warga negara asing yang lebih tertarik untuk menguasai hak atas tanah pada suatu pulau karena banyaknya potensi yang dapat dimanfaatkan di dalam Pulau-Pulau Kecil tersebut. Permasalahan yang dibahas adalah apa yang melatarbelakangi terjadinya perjanjian jual beli Pulau-Pulau Kecil kepada Warga Negara Asing di wilayah Indonesia? bagaimana akibat hukum setelah terjadinya perjanjian jual beli Pulau-Pulau Kecil di wilayah Indonesia kepada Warga Negara Asing dalam perspektif hukum agraria? Dan bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam melindungi Pulau-Pulau Kecil di wilayah Indonesia? Metode penelitian yang digunakan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Sehingga dalam permasalahan tersebut kita dapat mengetahui latar belakang, beberapa alasan, dan beberapa usaha dari Pemerintah Daerah terhadap terjadinya perjanjian jual beli Pulau-Pulau Kecil di Indonesia.Kata Kunci: Jual Beli, Pulau-Pulau Kecil, Hak Atas Tanah, Warga Negara Asing
PERLINDUNGAN HUKUM DAN UPAYA HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA DALAM SITUS FILM ILEGAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Mita Aditia Sari
Dinamika Vol 27, No 7 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (287.911 KB)

Abstract

ABSTRACTAdvances in information technology cause changes in human life in various fields that affect the birth of new legal actions and have a negative impact that can harm many parties, one of which is in the field of intellectual property, especially Copyright. Currently Indonesia has a legal device in the field of intellectual property is Law No. 28 of 2014 on CiptaRights. One of the objects protected in the field of copyright is cinematography regulated in Law No. 28 of 2014 on Copyright Article 40 paragraph (1) letter m. In the current problem is there are several websites that provide films such as the website IndoFilm, IndoXII, LAYARKACA21, REBAHIN.COM. These sites give away movies for free but they take advantage through such advertisements, it should be when one wants to take advantage of the economic rights of a creation in any way must obtain the consent of the creator or copyright holder. Key Word: Copyright, Ilegal Film Sites, Law Number 28 Year 2014 ABSTRAKKemajuan teknologi informasi menyebabkan perubahan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang mempengaruhi lahirnya perbuatan hukum baru dan mempunyai dampak negatif yang dapat merugikan banyak pihak salah satunya yaitu dalam bidang kekayaan intelektual khususnya Hak Cipta. Saat ini Indonesia telah memiliki perangkat peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Salah satu objek yang dilindungi dibidang Hak Cipta adalah sinematografi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 40 ayat (1) huruf m. Dalam permasalahan saat ini adalah ada beberapa situs website yang menyediakan film ilegal seperti halnya website IndoFilm, IndoXII, LAYARKACA21, REBAHIN.COM. Situs-situs tersebut memberikan film secara gratis namun mereka mengambil keuntungan melalui iklan tersebut, Seharusnya ketika seseorang ingin memanfaatkan hak ekonomi suatu ciptaan dengan cara apapun harus mendapatkan persetujuan dari pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Kata Kunci: Hak Cipta, Situs Film Ilegal, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
Akibat hukum tanah groondkart yang dikuasai PT. Kereta Api Indonesia setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Septian Ikhwan Nugroho
Dinamika Vol 27, No 7 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (558.092 KB)

Abstract

Skripsi ini dilatar belakangi oleh ketidak pastian hukum hak atas tanah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejarah keberadaan tanah grondkaart sebagai bukti kepemilikan PT. KAI dan akibat hukum tanah grondkaart yang dikuasai PT. KAI setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan beberapa pendekatan, antara lain pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sejarah keberadaan tanah grondkaart yang dimiliki Staatsspoorwegen berfungsi sebagai petunjuk untuk menjelaskan bahwa tanah yang diuraikan dalam grondkaart merupakan kekayaan negara aset Staatsspoorwegen, sehingga tidak dapat diberikan kepada pihak lain sebelum mendapat ijin dari Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan Pembina Umum Kekayaan Negara. Akibat hukum tanah grondkaart yang dikuasai PT. KAI setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pada hak masyarakat dalam pengelolaan tanah negara tetap dapat diakui sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Namun demikian tidak boleh mengganggu tercapainya tujuan-tujuan yang dimaksud dalam Undang-undang dan tidak boleh bertentangan dengan aturan yang berlaku dan harus tetap tunduk kepada pada aturan yang berlaku.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KENDARAAN ANGKUTAN BARANG YANG MELEBIHI DAYA ANGKUT (Studi Di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Singosari Malang) Falsa Trisnadya Falsa
Dinamika Vol 27, No 7 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (378.836 KB)

Abstract

ABSTRACTThis paper is motivated by the form of violations committed by vehicles transporting goods that exceed their carrying capacity, causing damage to road facilities and infrastructure, congestion and traffic accidents. The formulation of the problem is what are the factors that cause goods transportation vehicles to exceed their carrying capacity, how is law enforcement in the Singosari Motorized Vehicle Weighing Implementing Unit against goods transportation vehicles that exceed their carrying capacity and what are the obstacles faced by the Motor Vehicle Weighing Implementing Unit against goods transporting vehicles exceeding their carrying capacity. The empirical juridical research method, which is an approach that sees a legal reality that exists in society. The cause of goods transportation vehicles exceeding their carrying capacity is due to the ignorance of goods transportation entrepreneurs and vehicle drivers regarding the loading procedure for goods transportation vehicles, law enforcement in the Motor Vehicle Weighing Implementing Unit towards transportation exceeding carrying capacity by way of a ticket and unloading The obstacle faced by the Singosari Motorized Vehicle Implementing Unit towards vehicles exceeding their carrying capacity is less strict law enforcement officers.Keywords: : Enforcement, Traffic and Road Transport Violations, Freight Vehicles.ABSTRAKTulisan ini dilatarbelakangi bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh kendaraan angkutan barang yang melebihi daya angkut sehingga menimbulkan kerusakan sarana dan prasarana jalan, kemacetan, dan kecelakaan lalu lintas. Rumusan masalah yaitu Apa faktor penyebab kendaraan angkutan barang melebihi daya angkut, bagaimana penegakan hukum di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Singosari terhadap kendaraan angkutan barang yang melebihi daya angkut dan apa kendala yang dihadapi Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor terhadap kendaraan angkutan barang melebihi daya angkut. Metode penelitian yuridis empiris, yaitu pendekatan yang melihat sesuatu kenyataan hukum yang ada di dalam masyarakat. Penyebab Kendaraan angkutan barang melebihi daya angkut karena Ketidaktahuan pengusaha angkutan barang dan pengemudi kendaraan tentang tata cara muat kendaraan angkutan barang, Penegakan hukum di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor terhadap pengangkutan melebihi daya angkut dengan cara ditilang dan penurunan muatan. Kendala yang dihadapi Unit Pelaksana Kendaraan bermotor Singosari terhadap kendaraan yang melebihi daya angkut kurang tegasnya aparat penegak hukum.Kata kunci : Penegakan Hukum, Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan Angkutan Barang.
PERTANGGUNGJAWABAN PENYIDIK YANG MELAKUKAN MALADMINISTRASI Aji Frastya Irawan
Dinamika Vol 27, No 7 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (581.539 KB)

Abstract

ABSTRACTMaladministration that often occurs in various government agencies shows that the law and supervision in Indonesia against maladministration is still very lacking. Looking at Law Number 37 of 2008 concerning Maladministration in article 1 Maladministration is an act against the law, goes beyond authority, uses authority for other purposes, including negligence or neglect of legal obligations in the administration of public services carried out by state administrators and governments that cause material losses as well as immaterial for the public and individuals, therefore the Ombudsman is a state institution that has the authority to supervise the implementation of public services, both those organized by the government and state administrators, including State Owned Enterprises, Regional Owned Enterprises and State Owned Legal Entities as well as private or individual.Keywords: Maladministration, Ombudsman, InvestigatorABSTRAKMaladministrasi yang sering terjadi di berbagai badan pemerintahan menunjukkan hukum dan pengawasan di Indonesia terhadap Maladministrasi masih sangat kurang tegas. Melihat pada Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Maladministrasi dalam pasal 1 Maladministrasi adalah perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materil maupun immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan oleh karenanya Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan pemerintah maupun penyelenggara negara termasuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta.Kata Kunci : Maladministrasi, Ombudsman, Penyidik
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK TERKAIT HAK CIPTA ATAS PENG-COVER-AN LAGU DI FACEBOOK MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN HUKUM ISLAM Juriadi Juriadi
Dinamika Vol 27, No 7 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (781.096 KB)

Abstract

ABSTRACTTechnological advances today are very fast, one of which is the internet which is a new source of income for the community. The income is obtained through the creativity of creating works on social media, including cover versions of songs on Facebook. Making cover versions of songs for commercial purposes needs to pay attention to the provisions regarding the use of other people's songs, these provisions are regulated in the Copyright Law, therefore it is necessary to know what is the result of making and uploading cover versions on Facebook illegally and for commercial purposes according to Law No. . 28 of 2014 concerning Copyright and how the legal protection of rights holders related to Copyright for cover versions of songs on Facebook according to Law No. 28 of 2014 concerning Copyright and Islamic law. The method in this research is normative juridical. In this study it can be concluded that the legal consequences of illegal uploading and production can result in copyright holders, namely violations of moral and economic rights, while for the offenders in the form of compensation and imprisonment. Legal protection for Related Rights is regulated in Law No. 28/2014 on Copyright, whereas in Islamic law intellectual property rights are considered property rights that receive legal protection. Keywords: Cover ersion, Related rights, Legal protection. ABSTRAKKemajuan teknologi zaman sekarang sangatlah pesat, salah satunya internet yang menjadi sumber penghasilan baru bagi masyarakat. Penghasilan itu didapatkan dengan kreativitas membuat suatu karya dimedia sosial, diantaranya cover version lagu di facebook. Membuat cover version lagu bertujuan komersial perlu diperhatikan ketentuan mengenai penggunaan lagu milik orang lain, ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta, oleh karenanya perlu diketahui apa akibat melakukan pembuatan dan pengunggahan cover version di facebook secara ilegal bertujuan komersial menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang Hak Terkait Hak Cipta atas cover version lagu di facebook menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan hukum Islam. Metode dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa akibat hukum dari pengunggahan dan pembuatan secara ilegal dapat berakibat pada pemegang Hak Cipta yaitu terlanggarnya Hak Moral dan Hak Ekonomi, sedangkan bagi pelaku pelanggar berupa ganti kerugian dan pidana kurungan penjara. Perlindungan hukum bagi Hak Terkait sudah diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sedangkan dalam hukum Islam hak kekayaan intelektual dianggap sebagai hak milik yang mendapatkan perlindungan hukum.Kata Kunci: Cover version, Hak Terkait, Perlindungan hukum
PELAKSANAAN EKSEKUSI LELANG ATAS OBJEK HAK TANGGUNGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN (Studi di PT. BNI Syariah Cabang Malang) Fida Nabilah Taufiq
Dinamika Vol 27, No 7 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (456.875 KB)

Abstract

 ABSTRACTThis study discusses implementation of the mortgage object auction at PT. BNI Syariah Malang Branch. The problem in this study, namely factors that cause, solutions problematic financing, and obstacles in the execution of the auction execution of the object of mortgage rights at PT. BNI Syariah Malang Branch.This research method is juridical empirical. The data used are primary data and secondary data. Then the data analysis technique used a qualitative descriptive analysis.Problematic financing factors occur due to internal and external. Settlement of problem financing is carried out through rescheduling, reconditioning and restructuring. Obstacles in execution of the auction for object of mortgage, namely: debtor or third party makes a lawsuit against creditor, it is difficult to get prospective auction participants, object is controlled by a third party, object to be auctioned is difficult to check because of its remote location, inadequate preparation, and debtor sues creditor because suffered a loss by sale of the object of mortgage through parate execution.Keywords: Non-performing financing, execution, auction, mortgage ABSTRAKPenelitian ini membahas pelaksanaan lelang objek hak tanggungan pada PT. BNI Syariah Cabang Malang. Rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, penyelesaian pembiayaan bermasalah, dan hambatan dalam pelaksanaan eksekusi lelang objek hak tanggungan pada PT. BNI Syariah Cabang Malang.Metode penelitian ini adalah yuridis empiris. Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Kemudian teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif.Faktor pembiayaan bermasalah terjadi karena faktor internal dan eksternal. Penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan melalui rescheduling, recondicioning, dan restructuring. Hambatan dalam pelaksanaan eksekusi lelang objek hak tanggungan, yaitu: pihak debitur atau pihak ketiga melakukan gugatan kepada pihak kreditur, sulit mendapatkan calon peserta lelang, objek dikuasai oleh pihak ketiga, objek yang akan dilelang sulit dicek karena letak yang jauh, persiapan kurang matang, dan debitur menggugat kreditur karena dirugikan dengan penjualan objek hak tanggungan melalui parate eksekusi.Kata kunci: Pembiayaan bermasalah, eksekusi, lelang, hak tanggungan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA TERKAIT PEMBAJAKAN SINEMATOGRAFI DI APLIKASI TELEGRAM Nanan Isnaina
Dinamika Vol 27, No 7 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACTThis journal writing is, 1.What is the form of law protection for copyright holder cinematographic based on Regulation No. 28 of 2014 about Copyright? 2. Why is there a law violation of providing pirated movies on a telegram application? 3. What is law attempts that a copyright holder cinematography can take towards piracy on a telegram application? The research method used is constitutes a normative juridical research used a Statute Approach and a Conceptual Approach. This research sources, primary, secondary and tertiary legal materials. Technique of collecting legal material for literature study. Through the analysis of Inventory, Identification, Clarification, Systematization, Interpretation and Construction of Legal Materials. The results of this research, Cinematographic copyright protection in preventive form through government and repressive in the form of dispute resolution through alternative arbitration or court dispute resolution. The reasons that make pirates use the Telegram application facilities are because it is very easy to use, free and Telegram is not too strict regarding channel abuse. And efforts that can be made by the hijacked Cinematography Copyright Holder through the Telegram Application by filing a complaint to the police / investigator regarding Duplication and / or Piracy.Keywords: Law Protection, Copyright, Film Piracy.ABSTRAKPenulisan jurnal ini membahas, 1. Apa bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta sinematografi? 2. Mengapa terjadi pelanggaran hukum terkait film bajakan di aplikasi telegram? 3. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh pemegang hak cipta sinematografi yang dibajak melalui aplikasi telegram?Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif dengan menggunakan Pendekatan Undang-Undang dan Pendekatan Konseptual. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analilis dilakukan dengan cara Inventarisasi, Identifikasi, Klarifikasi, Sistematisasi, Interpertasi dan Kontruksi Bahan Hukum.Hasil penelitian menyimpulkan Perlindungan Hak Cipta Sinematografi dalam bentuk Preventif yang melalui pemeritah dan Represif berupa penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa arbitrase atau pengadilan. Penyebab yang menjadikan pelaku pembajakan menggunakan sarana aplikasi Telegram, karena sangat mudah digunakan, bebas dan pihak Telegram tidak terlalu tegas terkait penyalahgunaan Channel. Dan upaya yang dapat dilakukan oleh Pemegang Hak Cipta Sinematografi yang dibajak melalui Aplikasi Telegram dengan mengajukan Pengaduan kepada polisi/penyidik terkait Penggandaan dan/atau Pembajakan.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Pembajakan Film.

Page 1 of 1 | Total Record : 9

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 29 No. 1 (2023): Dinamika Vol 28, No 19 (2022): Dinamika Vol 28, No 18 (2022): Dinamika Vol 28, No 17 (2022): Dinamika Vol 28, No 16 (2022): Dinamika Vol 28, No 15 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 14 (2022): Dinamika Vol 28, No 13 (2022): Dinamika Vol 28, No 12 (2022): Dinamika Vol 28, No 11 (2022): Dinamika Vol 28, No 10 (2022): Dinamika Vol 28, No 9 (2022): Dinamika Vol 28, No 8 (2022): Dinamika Vol 28, No 7 (2022): Dinamika Vol 28, No 6 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 5 (2022): Dinamika Vol 28, No 5 (2022): Dinamika Vol 28, No 4 (2022): Dinamika Vol 28, No 3 (2022): Dinamika Vol 28, No 2 (2022): Dinamika Vol 28, No 1 (2022): Dinamika Vol 27, No 21 (2021): Dinamika Vol 27, No 20 (2021): Dinamika Vol 27, No 19 (2021): Dinamika Vol 27, No 18 (2021): Dinamika Vol 27, No 17 (2021): Dinamika Vol 27, No 16 (2021): Dinamika Vol 27, No 15 (2021): Dinamika Vol 27, No 14 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 13 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 12 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 11 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 10 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 9 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 8 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 7 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 6 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 5 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 4 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 3 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 2 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 1 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 17 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 16 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 15 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 14 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 13 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 12 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 11 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 10 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 9 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 8 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 7 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 6 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 5 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 4 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 3 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 2 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 1 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 15 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 14 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 13 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 12 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 11 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 10 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 9 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 8 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 7 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 6 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 5 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 4 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 3 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 2 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 1 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 24, No 42 (2016): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum More Issue