cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pinastika Prajna Paramita
Contact Email
dinamika@unisma.ac.id
Phone
+6281233771267
Journal Mail Official
dinamika@unisma.ac.id
Editorial Address
Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Jalan MT Haryono 193 Malang 65144 Telephone: 0341 - 551932, 551822, Fax.: 0341 - 552249
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Dinamika
Published by Universitas Islam Malang
ISSN : -     EISSN : 27459829     DOI : 10.33474
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Dinamika merupakan jurnal tentang gagasan gagasan kritis dan alternatif yang berorientasi pada penguatan supremasi hukum yang menampung dan mempublikasih tulisan hasil riset atau opini yang berkaitan dengan ilmu hukum secara umum dan luas, baik dogmatika hukum, teori hukum atau filsafat hukum yang disusun oleh akademinisi, peneliti atau praktisi hukum. Secara khusus hasil riset atau opini yang berkaitan dengan 1. Hukum Perdata; 2. Hukum Hukum Pidana; 3. Hukum Tata Negara; 4. Hukum Administrasi Negara; 5. Hukum Internasional; 6. Hukum Islam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 27, No 8 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum" : 7 Documents clear
PENGAWASAN TERHADAP PENGGUNA ALAT PEREKAM TRANSAKSI (E-Tax) PAJAK RESTORAN BERDASARKAN PERATURAN BUPATI KAB.SIDOARJO NO.47 TAHUN 2015 (Studi di Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo) Vira Lavita Meyrissa
Dinamika Vol 27, No 8 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (463.758 KB)

Abstract

ABSTRACTThe development of the digital tax payment method (E-Tax) has begun to develop, especially in Sidoarjo Regency which aims to minimize the negative impact of taxpayers who commit fraud in paying their taxes, especially restaurant fees. The main problems raised in this study are obstacles in the implementation of supervision of the regional tax service agency of Sidoarjo Regency in the application of transaction recording devices (E-Tax) on restaurant taxes and their handling solutions. This research was conducted through interviews with the Sidoarjo Regency BPPD. The results of this study are that there are still taxpayers who commit fraud even though the E-Fiskus system has been detected. The solution made by the Sidoarjo Regency BPPD to handle E-Tax in Sidoarjo Regency is intense socialization with the prosecutor's office which aims to minimize the impact of restaurant tax violations by taxpayers for restaurants and apply tax sanctions.Keywords: E-Tax, Supervision, Restaurant Tax, Sidoarjo Regency,ABSTRAKPerkembangan tentang metode pembayaran pajak melalui digital (E-Tax) sudah mulai berkembang terutama di Kabupaten Sidoarjo yang bertujuan untuk meminimalisir impak negatif dari wajib pajak yang melakukan kecurangan dalam membayarkan pajaknya terutama paja restoran. Pokok permasalahan yang diangkat pada penelitian ini berupa kendala dalam pelaksanaan pengawasan badan pelayanan pajak daerah Kabupaten Sidoarjo dalam penerapan alat perekam transaksi (E-Tax) terhadap pajak restoran dan solusi penanganannya.Penelitian ini dilakukan melalui hasil wawancara bersama pihak BPPD Kabupaten Sidoarjo. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu, wajib pajak masih ada yang melakukan tindak kecurangan biarpun pada system E-Fiskus sudah terdetect. Solusi yang dilakukan BPPD kabupaten sidoarjo guna menangani E-Tax di Kabupaten Sidoarjo yaitu sosialisasi secara intens dengan kejaksaan yang bertujuan untuk meminimalisir dampak pelanggaran pajak restoran yang dilakukan oleh wajib pajak untuk restoran dan menerapkan sanksi perpajakan.Kata Kunci: E-Tax, Pengawasan, Pajak Restoran, Kabupaten Sidoarjo.
PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PERUSAKAN FASILITAS UMUM MELALUI MEDIASI PENAL (Studi Kasus Polsek Purwosari Kabupaten Pasuruan) Tita Aprellia Dewi
Dinamika Vol 27, No 8 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (460.597 KB)

Abstract

ABSTRACTDestruction of public facilities in terms of damage to electricity used for public interests, such as what happened in Kanigoro Purwosari hamlet, Pasuruan, is an act of illegal action as contained in Article 408 of the Criminal Code. With the community taking the complaint step through deliberation with the local village apparatus to the Purwosari sector police, this case ended through a mediation process. Mediation is a type of alternative dispute resolution that has begin to be developed in criminal law or known as penal mediation. This paper presents three main problems. First, what is the process of conducting the mediation? Second, what are the obstacles in conducting mediation? Third, the solution to the obstacles in the implementation of mediation as an alternative to the settlement of cases in the crime of destroying public facilities by the Purwosari sector police? Through an empirical juridical study, an overview of the mediation process carried out by the Purwosari sector police is obtained, as well as the fact that there are obstacles that occur during the mediation process as well as solutions that can be applied to overcome these obstacles.Key words: Settlement of criminal acts, Public facilities, Penal Mediation. ABSTRAK Perusakan fasilitas umum dalam hal perusakan listrik yang digunakan untuk kepentingan umum seperti yang terjadi dusun kanigoro purwosari pasuruan merupakan tindakan perbuatan melawan hukum yang terdapat dalam Pasal 408 KUHP. Dengan diambilnya langkah pengaduan oleh masyarakat melalui musyawarah bersama perangkat desa setempat kepada pihak kepolisian sektor purwosari perkara ini berakhir melalui proses mediasi. Mediasi adalah salah satu jenis ADR (Alternative Dispute Resolution) yang mulai dikembangkan dalam hukum pidana atau dikenal dengan istilah mediasi penal. Tulisan ini menyajikan tiga masalah pokok. Pertama, bagaimana proses pelaksanaan mediasi? Kedua, apa saja hambatan dalam pelaksanaan mediasi? Ketiga, solusi dari hambatan dalam pelaksanaan mediasi sebagai alternatif penyelesaian perkara pada tindak pidana perusakan fasilitas umum oleh kepolisian sektor purwosari? Melalui kajian secara yuridis empiris, diperoleh gambaran bagaimana proses pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh kepolisian sektor purwosari, serta fakta adanya hambatan - hambatan yang terjadi selama proses mediasi pun solusi yang dapat diterapkan untuk menanggulangi hambatan tersebut.Kata kunci : Penyelesaian Tindak Pidana, Fasilitas Umum, Mediasi Penal.
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI DI DESA DAWUHAN SENGON KEC. PURWODADI KAB. PASURUAN) Agata Ninda Putri
Dinamika Vol 27, No 8 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (361.41 KB)

Abstract

ABSTRACTThe purpose of this study was to identify and describe the concept of protecting children's rights after divorce according to Law No. 16 of 2019 concerning Amendments to Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, knowing and describing the implementation of the protection of children's rights after divorce in relation to Law No. 16 of 2019 concerning Amendments to Law No. 1 of 1974 concerning Marriage in the Village of Dawuhan Sengon, Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan, as well as knowing and describing obstacles in the implementation of protection of children's rights and efforts to resolve them.The research method uses juridical empirical research, and the research approach used is a sociological juridical approach. The data used are primary and secondary data, then the data analysis technique uses qualitative analysis methods.The results of the research on the concept of protecting the rights of children after divorce are that even though the marriage between the two parents has been broken, the child has the right to education, maintenance, and to receive costs for education and maintenance from both parents. Furthermore, the implementation of protecting children's rights after divorce in Dawuhan Sengon Village, Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan has not been carried out well. Then the obstacles encountered are poor communication, lack of good faith, and the community prefers to let their children's rights not be fulfilled due to lack of knowledge.Key Word: Protection, children's rights, divorceABSTRAKTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan konsep perlindungan hak anak pasca perceraian menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengetahui dan mendeskripsikan implementasi perlindungan hak-hak anak pasca perceraian kaitannya dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Desa Dawuhan Sengon Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan, serta mengetahui dan mendeskripsikan hambatan dalam implementasi perlindungan hak anak dan upaya penyelesaiannya.Metode penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, selanjutnya teknik analisa data menggunakan metode analisis kualitatif.Hasil penelitian mengenai konsep perlindungan hak anak pasca perceraian adalah meskipun perkawinan diantara kedua orang tuanya telah putus, anak berhak mendapatkan pendidikan, pemeliharaan, dan mendapatkan biaya atas pendidikan dan pemeliharaan tersebut dari kedua orang tuanya. Selanjutnya, implementasi perlindungan hak anak pasca perceraian di Desa Dawuhan Sengon Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan belum terlaksana dengan baik. Kemudian hambatan yang ditemui adalah buruknya komunikasi, tidak adanya itikad baik, dan masyarakat lebih membiarkan hak anak mereka tidak terpenuhi karena kurangnya pengetahuan.
Pembagian Hak Waris Bagi Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHPerdata Lailatul Fitriyah -
Dinamika Vol 27, No 8 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (658.048 KB)

Abstract

Dalam hukum Islam pembagian anak berkebutuhan khusus (disabilitas) sama seperti anak normal pada umumnya, karena tidak menjelaskan berapa jumlah bagiananya. Akan tetapi, anak disabilitas dalam menerima atau mengelola harta waris harus didampingi dengan orang tua atau wali. Sedangkan, Anak disabilitas dalam KUHPerdata termasuk anak dibawah pengampuan atau biasanya disebut dengan curatele yang belum cakap hukum.
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM KAJIAN YURIDIS DAN VIKTIMOLOGI Lucky Andika Rachman
Dinamika Vol 27, No 8 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (450.971 KB)

Abstract

ABSTRACT The author uses this type of juridical normative research, or examines legal norms, especially positive law (the law currently in force in Indonesia). This research is expected to provide an overview of legal studies in Indonesia on the crime of money laundering and the victimology study of the crime of money laundering also using a normative juridical approach. Legal research with a normative juridical approach is carried out by examining library materials or secondary data. In this realm, the crime of money laundering as a crime has a characteristic, namely that this crime is not a single crime but a multiple crime. From the victimology study or science that examines the victim of crime or money laundering, then one of the parties that is seriously injured as a result of this crime is the state.Key words: Criminal, Money Laundery, State ABSTRAK Penulis menggunakan jenis penelitian bersifat yuridis normatif, atau meneliti tentang norma-norma hukum, khususnya hukum positip (hukum yang sedang belaku di Indonesia). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kajian hukum di Indonesia terhadap tindak pidana pencucian uang dan kajian viktimologi terhadap tindak pidana pencucian uang juga menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif. Penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Dalam ranah ini, tindak pidana pencucian uang (money laundry) sebagai suatu kejahatan mempunyai ciri khas yaitu bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda. Dari kajian viktimologi atau ilmu yang mengkaji tentang korban kejahatan atau tindak pidana pencucian uang,  maka  salah satu pihak yang secara serius dirugikan akibat tindak pidana ini adalah negara. Kata kunci : Pidana, Pencucian Uang, Negara
KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK DARI PERNIKAHAN SIRI MENURUT UU NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM Iqbal Refah Erbakan
Dinamika Vol 27, No 8 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (365.11 KB)

Abstract

ABSTRACTThe position of children from a siri marriage before the law is very weak. Because without statutory registration, the child born from the marriage cannot be legally proven to be the legal child of the father. However, after the Constitutional Court Decision Number 46 / PUU-VIII / 2010 so that the child outside of marriage or the child from a unmarried marriage also has a civil relationship with his biological father if it can be proven based on scientific technology and / or other evidence according to law. Meanwhile, the position of a child from a siri marriage according to Islamic law is considered valid in Islamic law and is entitled to recognition from the father and his father's family and to receive rights as a child, including inheritance rights from his parents.Keywords: Children status, Inheritance Rights, Siri Marriage, Islamic Law.ABSTRAKKedudukan anak dari perkawinan siri di depan hukum sangat lemah. Karena tanpa adanya pencatatan secara hukum Negara maka anak yang lahir dari perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan secara hukum merupakan anak sah dari ayahnya. Namun, setelah adanya Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 sehingga anak luar kawin atau anak dari perkawinan siri tersebut juga mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum. Sedangkan kedudukan anak dari perkawinan siri menurut hukum Islam yaitu dianggap sah dalam hukum Islam dan berhak mendapat pengakuan dari ayah dan keluarga ayahnya serta mendapat hak sebagai anak termasuk hak waris dari orang tuanya.Kata Kunci: Kedudukan Anak, Hak Waris, Perkawinan Siri, Hukum Islam.
PENERAPAN E-LITIGASI TERHADAP KEABSAHAN PUTUSAN HAKIM DI PENGADILAN AGAMA MENURUT PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK Nahliya Purwantini
Dinamika Vol 27, No 8 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (373.586 KB)

Abstract

ABSTRACTE-Litigation is a trial that is conducted electronically by minimizing the Parties to meet face to face and come to the Court office, in order to realize the principle of being simple, fast and low cost. As regulated in Perma No.1 / 2019. In practice the entire trial is only submitted via uploading data using registered e-mail. In the case of a Judge's decision, the delivery is also only by sending the result of the decision or decision through the e-Court application. In Article 13 Paragraph (2) of the Law on Judicial Powers, the legality of the Judge's decision is stipulated that it must be read out in a session open to the public. In this way, the procedures for electronic court proceedings and conventional trials are very different. Thus, there are challenges for the success of the e-Litigation system in terms of legal substance, the electronic trial regulated in the Supreme Court Regulation of the Republic of Indonesia no longer uses the Civil Procedure Code, Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power and a hierarchical HIR. above the Perma RI.Key Words : Electronic justice, validity of the judge's decision, e-LitigationABSTRAKE-Litigasi  adalah persidangan yang dilakukan secara elektronik dengan cara meminimalisir Para Pihak untuk bertatap muka dan datang ke kantor Pengadilan, guna mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Yang diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2019. Pada prakteknya keseluruhan persidangan hanya disampaikan melalui upload data dengan menggunakan e-mail terdaftar. Dalam hal putusan Hakim, penyampaiannya juga hanya dengan mengirim hasil putusan atau penetapan melalui aplikasi e-Court. Dalam Pasal 13 Ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, diatur syarat sahnya putusan Hakim adalah harus dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum. Dengan begitu tata cara persidangan elektronik dan persidangan konvensional sangatlah berbeda. Demikian, terdapat tantangan bagi keberhasilan sistem e-Litigasi ditinjau dari aspek substansi hukum, sidang elektronik yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI tidak lagi menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan HIR yang hirarki di atas Perma RI tersebut.Kata Kunci : Persidangan elektronik, keabsahan putusan Hakim, e-Litigasi

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 29 No. 1 (2023): Dinamika Vol 28, No 19 (2022): Dinamika Vol 28, No 18 (2022): Dinamika Vol 28, No 17 (2022): Dinamika Vol 28, No 16 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 14 (2022): Dinamika Vol 28, No 13 (2022): Dinamika Vol 28, No 12 (2022): Dinamika Vol 28, No 11 (2022): Dinamika Vol 28, No 10 (2022): Dinamika Vol 28, No 9 (2022): Dinamika Vol 28, No 8 (2022): Dinamika Vol 28, No 7 (2022): Dinamika Vol 28, No 6 (2022): Dinamika Vol 28, No 5 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 5 (2022): Dinamika Vol 28, No 4 (2022): Dinamika Vol 28, No 3 (2022): Dinamika Vol 28, No 2 (2022): Dinamika Vol 28, No 1 (2022): Dinamika Vol 27, No 21 (2021): Dinamika Vol 27, No 20 (2021): Dinamika Vol 27, No 19 (2021): Dinamika Vol 27, No 18 (2021): Dinamika Vol 27, No 17 (2021): Dinamika Vol 27, No 16 (2021): Dinamika Vol 27, No 15 (2021): Dinamika Vol 27, No 14 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 13 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 12 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 11 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 10 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 9 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 8 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 7 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 6 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 5 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 4 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 3 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 2 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 1 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 17 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 16 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 15 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 14 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 13 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 12 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 11 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 10 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 9 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 8 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 7 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 6 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 5 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 4 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 3 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 2 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 1 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 15 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 14 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 13 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 12 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 11 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 10 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 9 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 8 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 7 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 6 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 5 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 4 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 3 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 2 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 1 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 24, No 42 (2016): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum More Issue