cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pinastika Prajna Paramita
Contact Email
dinamika@unisma.ac.id
Phone
+6281233771267
Journal Mail Official
dinamika@unisma.ac.id
Editorial Address
Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Jalan MT Haryono 193 Malang 65144 Telephone: 0341 - 551932, 551822, Fax.: 0341 - 552249
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Dinamika
Published by Universitas Islam Malang
ISSN : -     EISSN : 27459829     DOI : 10.33474
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Dinamika merupakan jurnal tentang gagasan gagasan kritis dan alternatif yang berorientasi pada penguatan supremasi hukum yang menampung dan mempublikasih tulisan hasil riset atau opini yang berkaitan dengan ilmu hukum secara umum dan luas, baik dogmatika hukum, teori hukum atau filsafat hukum yang disusun oleh akademinisi, peneliti atau praktisi hukum. Secara khusus hasil riset atau opini yang berkaitan dengan 1. Hukum Perdata; 2. Hukum Hukum Pidana; 3. Hukum Tata Negara; 4. Hukum Administrasi Negara; 5. Hukum Internasional; 6. Hukum Islam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 28, No 1 (2022): Dinamika" : 6 Documents clear
HAMBATAN MENERAPKAN DASAR HUKUM KOPERASI SIMPAN PINJAM TERHADAP ANGGOTA YANG BERITIKAD TIDAK BAIK Muhamad Renaldi Saputra
Dinamika Vol 28, No 1 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (194.361 KB)

Abstract

ABSTRACTCooperatives were chosen as a way of providing bank credit to MSMEs, because cooperatives are business entities consisting of individuals or legal entities based on cooperative activities, while the populist economic movement is based on the principle of kinship as regulated in the Cooperative Law. In the process of providing loans, it is very necessary to have the principle of vigilance against lending because the funds provided do not belong to the cooperative, but funds that come from the community who are members of the cooperative. Therefore, it is necessary to have the principle of vigilance through accurate and in-depth analysis. Funds must be channeled appropriately with good supervision or monitoring through complete documentation, strong loan guarantees, and comply with legal requirements. This can be done to consider when providing loans to members as stated in the loan terms.Keywords: cooperatives, resistance, cooperatives law ABSTRAKKoperasi dipilih sebagai cara pemberian kredit bank kepada UMKM, karena koperasi adalah badan usaha yang terdiri dari orang perseorangan atau badan hukum yang berlandaskan kegiatan koperasi, sedangkan gerakan ekonomi kerakyatan berlandaskan asas kekeluargaan yang diatur dalam UU Koperasi. Dalam proses pemberian pinjaman sangat diperlukan adanya prinsip kewaspadaan terhadap pemberian pinjaman karena dana yang diberikan bukan milik koperasi, melainkan dana yang berasal dari masyarakat yang menjadi anggota koperasi. Oleh sebab itu, perlu adanya prinsip kewaspadaan melalui analisa yang akurat dan mendalam. Dana harus disalurkan secara tepat dengan pengawasan atau pemantauan yang baik melalui dokumentasi yang lengkap, jaminan pinjaman yang kuat, dan telah memenuhi syarat hukum. Hal ini bisa dilakukan dilakukan untuk mempertimbangkan pada saat memberikan pinjaman untuk anggotanya yang tertuang dalam persyaratan pinjaman.Kata kunci: koperasi, hambatan, hukum koperasi simpan pinjam
PERLINDUNGAN HUKUM PROFESI TENAGA KESEHATAN YANG BEKERJA DALAM PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PASAL 57 HURUF A NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG TENAGA KESEHATAN Vony Agustina Eka Praseptyorini
Dinamika Vol 28, No 1 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (256.525 KB)

Abstract

 ABSTRACTThe research with the topic above raises the problem formulation as follows: 1. What is the form of legal protection for health workers who handle COVID-19 patients? 2. What are the sanctions for hospitals that do not provide K3 for health workers exposed to COVID-19? This research uses normative juridical research, and uses the Conceptual approach (Conceptual approach), Legislation Approach or (Statue Approach), The sources of legal materials used in this study are primary, secondary and tertiary legal sources, the above research approach uses techniques of collecting legal materials with literature studies and internet sites. The conclusion of this study is that the form of legal protection provided by the government to health workers who are facing COVID-19 can be in the form of providing PPE, incentives, telemedicine, etc. as well as sanctions for hospitals that do not provide K3 (occupational health and safety) for health workers at home. sick.Keywords : Legal Protection, Health Workers, Pandemic Covid-19ABSTRAKPenelitian dengan topic diatas mengangkat Rumusan Masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan yang menangani pasien covid-19 ? 2. Apa sanksi bagi rumah sakit yang tidak menyediakan K3 bagi tenaga kesehatan yang terpapar covid-19? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normative , dan menggunakan metode Pendekatan Konseptual (Conceptual approach), Pendekatan Perundang-undangan atau (Statue Approach), Sumber bahan hokum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber bahan hokum primer, sekunder dan tersier, pendekatan penelitian diatas menggunakan teknik pengumpulan bahan hokum dengan studi pustaka dan situs internet. Kesimpulan Penelitian ini yaitu Bentuk Perlindungan Hukum yang diberikan pemerintah kepada tenaga kesehatan yang sedang menghadapi covid-19 dapat berupa pemberian APD, Insentif, Telemedicine, dll serta adanya sanksi bagi rumah sakit yang tidak menyediakan K3 (kesehatan dan keselamatan kerja) bagi tenaga kesehatan di rumah sakit.Kata kunci : Perlindungan Hukum, Tenaga Kesehatan, Pandemi Covid-19.  
Perlindungan Hukum Terhadap Pendidikan Anak Jalanan berdasarkan Undang-undang No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi di kantor Dinas Sosial Kota Malang) Diah Permata Sari
Dinamika Vol 28, No 1 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (199.513 KB)

Abstract

ABSTRACTIn this thesis, the author raises the title with legal protection of street children's education based on Law No. 35 of 2014 concerning child protection. Therefore, it departs from the formulation of the problem, namely: 1. What is the form of implementing legal protection for street children towards education at the Malang City Social Service? 2. Obstacles in implementing legal protection for street children's education. This research is an empirical juridical (sociological) research to study and examine legislation. This type of research is empirical juridical in this research, namely by prioritizing the collection of field data which will later be used as a reference for a study which in the end can draw conclusions from the data collection. and what is happening in the field. Data collection used by interview and literature study (researchlibrary). The data collection technique is done through field research.Keywords: Legal Protection, Street Children, EducationABSTRAK Pada skripsi ini, penulis mengangkat judul dengan perlindungan hukum terhadap pendidikan anak jalanan bedasarkan Undang-undang No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.Oleh karena itu berangkat dari rumusan masalah yaitu:1. Bagaimana bentuk pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak jalanan terhadap pendidikan di Dinas Sosial Kota Malang?2. Hambatan dalam upaya pelaksanaan perlindungan hukum bagi pendidikan anak jalanan?.Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris (sosiologis) untuk mengaji mengenai dan meneliti mengenai peraturan perundang-undangan. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dalam penelitian ini yaitu degan mengedepankan pengumpulan data lapangan yang nanti dijadikan rujukan suatu penelitianyang pada akhirnya dari pengumpulan data tersebuat dapat ditarik kesimpulan akhirnya.Pengumpulan data yang digunakan adalah data primer sebagai pendukung dari pengamatan mengenai masalah yang akan penulis teliti dan yang terjadi dilapangan. Pengumpulan data yang digunakan dengan cara wawancara dan studi pustaka (library reseach). Teknik Pengumpulan datanya dilakukan melalui penelitian lapangan.Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak Jalanan, Pendidikan.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK Anggun Gustirada
Dinamika Vol 28, No 1 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (236.811 KB)

Abstract

ABSTRACT Defamation of reputation in electronic media is a criminal act commited by perpetrators that can pollute other people’s dignity. Electronic media (social media) that there is no age limit to use it so that children can access and use it. So that it is possible for children to commit criminal acts of defamation in elevtrical media. With that, to find out how criminal responsibility and protection of their rights are the formulation of the problem raised regarding criminal liability for defamation in electronic media carried out by children and efforts to protect the right of children who commit defamation. This type of research is a normative juridical. The collection of legal materials uses a study of the statutory approach and the conceptual approach. Because children are still in the developing stage, there needs to be legal certainty and protection of their right when exposed to legal problems.Keyword: Crimial Liability, Defamation, Electronic Media, ChildABSTRAKPencemaran nama baik dimedia elektronik merupakan suatu perbuatan pidana yang dilakukan pelaku yang membuat orang lain martabatnya bisa tercemar. Media elektronik( media social) yang tidak ada batasan umur untuk menggunkanya sehingga anak bisa mengakses dan menggunakan. Sehingga anak memungkin  melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dimedia elektronik. Dengan itu untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana dan perlindungan hak nya, maka rumusan masalah masalah yang diangkat mengenai pertanggungjawaban pidana pencemaran nama baik di media elektronik yang dilakukan oleh anak dan upaya perlindungan hak-hak anak yang melakukan pencemaran nama baik. Jenis penelitian ini merupakan yuridis normative. Pengumpulan bahan hukum menggunakan studi pendekatan perundang-undangan(statue approach) dan pendekatan konsep(conceptual approach). Karena anak masih dimasa tahapan berkambang sehingga perlu adanya kepastian hukum dan perlindungan mengenai hak-hak nya ketika terkena permasalahan hukum.Kata kunci : Pertanggungjawaban pidana, Pencemaran nama baik, Media Elektronik, Anak
KAJIAN TERHADAP HAK MILIK ATAS TANAH YANG TERJADI BERDASARKAN HUKUM ADAT Rizal Hidayat Rizal Hidayat
Dinamika Vol 28, No 1 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (183.862 KB)

Abstract

ABSTRACTArticle 22 Number 5 of 1960 states that land ownership rights can be issued based on customary law and procedures for the issuance of property rights are regulated by Government Regulations. But in fact the regulation has not yet been enforced, so this has led to some differences of opinion in issuing property rights to land. Therefore, what is the legal basis for the issuance of property rights to land based on customary law and what is the position of property rights on the land based on its issuance. So to answer these questions will be carried out on relevant laws, doctrines and previous research. Sehun shows that the legal basis for the issuance of these rights are the customary principles contained in customary law, the value of customary law in that place. In essence, ulayat property rights have the same position as property rights issued based on government decisions, the difference is in the proof of ownership rights to certificates of rights issued based on government decisions but land owned by ulayat rights, namely evidence of physical owner and ulayat property rights. . Recognition from people who live in the place where the right is issued as well as customary recognition.Keywords: Right of Land, Customary Law.ABSTRAK Dalam Pasal 22 Nomor 5 Tahun 1960 dituliskan bahwa hak milik atas tanah dapat diterbitkan berdasarkan hukum adat serta tata cara penerbitan hak milik yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah. Tapi pada kenyataanya peraturan tersebut belum juga diberlakukan sehingga hal ini menimbulkan beberapa perbedaan pandangan dalam mengeluarkan hak milik atas tanah. Oleh sebab itu, maka apa dasar hukum tentang penerbitan hak milik atas tanah berdasarkan hukum adat serta bagaimana kedudukan hak milik atas tanah tersebut berdasarkan penerbitannya. Maka untuk menjawab pertanyaan tersebut akan dilakukan terhadap undang-undang, doktrin dan penelitian sebelumnya yang relevan. Sehingga menunjukkan bahwa dasar hukum dikeluarkannya hak tersebut adalah asas-asas adat yang terdapat dalam hukum adat, nilai hukum adat di tempat tersebut. Pada hakekatnya hak milik ulayat mempunyai kedudukan yang sama dengan hak milik yang diterbitkan berdasarkan keputusan pemerintah, yang menjadi pembeda adalah pada bukti hak milik atas sertifikat hak yang diterbitkan berdasarkan keputusan pemerintah tetapi tanah yang dimiliki oleh hak ulayat yaitu bukti pemilikan fisik dan hak milik secara ulayat. Pengakuan dari orang-orang yang tinggal di tempat di mana hak itu dikeluarkan maupun pengekuan secara adat.Kata Kunci: Hak Atas Tanah, Hukum Adat.
PENETAPAN DISPENSASI KAWIN OLEH HAKIM DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN ANAK (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang) Riya Ika Sari
Dinamika Vol 28, No 1 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (198.517 KB)

Abstract

The choice of theme is based on the case that occurred in Indonesia because it is ranked 2nd (second) in Southeast Asia and ranked 7th (seventh) in the world in terms of early marriage. The problem of marriage dispensation that occurs in the Malang Regency Religious Court which has a significant increase in cases every year. Based on this background, the author raises the formulation of the problem as follows: 1. What is the background of the Malang Regency Religious Court Judge issuing the marriage dispensation determination? 2. What are the legal consequences of the marriage dispensation when viewed from the marriage dispensation?. This research is an empirical juridical research using a sociological juridical approach where the subject of the discussion will be directed at the state of how the legal reality is in the Malang Regency Religious Court, then legal materials are studied and analyzed with the approaches used in research to answer legal issues in research. this. In deciding the determination, the judge considers carefully by prioritizing the best interests of the child.Key words: Marriage Dispensation, Child Protection ABSTRAKPilihan tema didasari oleh kasus yang terjadi di Indonesia karena menduduki peringkat ke-2 (dua) di Asia Tenggara dan peringkat ke-7 (tujuh) dunia dalam hal perkawinan usia dini. permasalahan dispensasi kawin yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang mengalami peningkatan kasus signifikan pada setiap tahunnya, Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Apa latar belakang Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang menerbitkan penetapan dispensasi kawin? 2. Bagaimana akibat hukum dispensasi kawin jika ditinjau dari dispensasi kawin?. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang mana pokok pembahasan akan diarahkan pada keadaan bagaimana kenyataan hukum yang berada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, selanjutnya bahan hukum dikaji dan dianalisis dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini. Dalam memutuskan penetapan, Hakim mempertimbangkan dengan cermat dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.Kata Kunci: Dispensasi Kawin, Perlindungan Anak

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 29 No. 1 (2023): Dinamika Vol 28, No 19 (2022): Dinamika Vol 28, No 18 (2022): Dinamika Vol 28, No 17 (2022): Dinamika Vol 28, No 16 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 14 (2022): Dinamika Vol 28, No 13 (2022): Dinamika Vol 28, No 12 (2022): Dinamika Vol 28, No 11 (2022): Dinamika Vol 28, No 10 (2022): Dinamika Vol 28, No 9 (2022): Dinamika Vol 28, No 8 (2022): Dinamika Vol 28, No 7 (2022): Dinamika Vol 28, No 6 (2022): Dinamika Vol 28, No 5 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 5 (2022): Dinamika Vol 28, No 4 (2022): Dinamika Vol 28, No 3 (2022): Dinamika Vol 28, No 2 (2022): Dinamika Vol 28, No 1 (2022): Dinamika Vol 27, No 21 (2021): Dinamika Vol 27, No 20 (2021): Dinamika Vol 27, No 19 (2021): Dinamika Vol 27, No 18 (2021): Dinamika Vol 27, No 17 (2021): Dinamika Vol 27, No 16 (2021): Dinamika Vol 27, No 15 (2021): Dinamika Vol 27, No 14 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 13 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 12 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 11 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 10 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 9 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 8 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 7 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 6 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 5 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 4 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 3 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 2 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 1 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 17 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 16 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 15 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 14 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 13 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 12 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 11 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 10 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 9 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 8 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 7 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 6 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 5 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 4 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 3 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 2 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 1 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 15 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 14 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 13 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 12 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 11 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 10 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 9 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 8 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 7 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 6 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 5 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 4 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 3 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 2 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 1 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 24, No 42 (2016): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum More Issue