cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pinastika Prajna Paramita
Contact Email
dinamika@unisma.ac.id
Phone
+6281233771267
Journal Mail Official
dinamika@unisma.ac.id
Editorial Address
Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Jalan MT Haryono 193 Malang 65144 Telephone: 0341 - 551932, 551822, Fax.: 0341 - 552249
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Dinamika
Published by Universitas Islam Malang
ISSN : -     EISSN : 27459829     DOI : 10.33474
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Dinamika merupakan jurnal tentang gagasan gagasan kritis dan alternatif yang berorientasi pada penguatan supremasi hukum yang menampung dan mempublikasih tulisan hasil riset atau opini yang berkaitan dengan ilmu hukum secara umum dan luas, baik dogmatika hukum, teori hukum atau filsafat hukum yang disusun oleh akademinisi, peneliti atau praktisi hukum. Secara khusus hasil riset atau opini yang berkaitan dengan 1. Hukum Perdata; 2. Hukum Hukum Pidana; 3. Hukum Tata Negara; 4. Hukum Administrasi Negara; 5. Hukum Internasional; 6. Hukum Islam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 28, No 11 (2022): Dinamika" : 7 Documents clear
PENERAPAN PASAL 17 AYAT (2) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN DAN PENETAPAN BATAS BIDANG BIDANG TANAH Kurnia Purnama Sumsa
Dinamika Vol 28, No 11 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (389.978 KB)

Abstract

ABSTRACTThe problem of land is a very basic problem in people's lives so that it often causes prolonged disputes, so the implementation of land registration, land bookkeeping, and the issuance of land documents are very important for the community. So that in this study formulate: 1. How is the application of Article 17 paragraph 2 of Government Regulation No. 24 of 1997 in Pamanto Village, Empang District, Sumbawa Regency? 2. What are the factors that hinder the application of Article 17 paragraph 2 of Government Regulation No. 24 of 1997 in Uncle Village, Empang District, Sumbawa Regency? 3. How to overcome obstacles in the application of article 17 paragraph 2 of government regulation number 21 of 1997 in the village of Uncle, sub-district of Empang, Sumbawa regency. The research method uses empirical juridical research or field research. The application of article 17 paragraph 2 of government regulation number 24 of 1997 in the village of Uncle, Empang sub-district, Sumbawa district, namely the absence of legal certainty over land, setting boundaries and difficulty in issuing land rights certificates.Key Word : application of article 17, implementation of land registration,   determination of boundaries  ABSTRAKMasalah tanah merupakan masalah yang sangat mendasar dalam kehidupan masyarakat sehingga seringkali menimbulkan sengketa yang  berkepanjangan, maka pelaksaan pendaftaran tanah, pembukuan tanah, serta pemberian surat – surat tanah sangat penting bagi masyarakat. Sehingga dalam penelitian ini merumuskan : 1. Bagaimana Penerapan paasl 17 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 di Desa Pamanto kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa? 2. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam penerapan pasal 17 ayat 2 peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 di desa pamanto kecamatan empang kabupaten sumbawa? 3. Bagaimana upaya mengatasi hambatan dalam penerapan pasal 17 ayat 2 peraturan pemerintah nomor 21 tahun 1997 di desa pamanto kecamatan empang kabupaten sumbawa. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan. Penerapan pasal 17 ayat 2 peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 di desa pamanto kecamatan empang kabupaten sumbawa yakni tidak adanya suatu kepastian hukum tanah, penetapan batas dan susah menerbitkan sertifikat hak atas tanah.Kata Kunci : penerapan pasal 17, pelaksanaan pendaftaran tanah, penetapan batas 
AKIBAT HUKUM PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN RD. A. Faqih Al Kamili
Dinamika Vol 28, No 11 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (415.444 KB)

Abstract

ABSTRACTUnderage marriage in the context of social society has its problems and impacts, one of which is an individual who holds a marriage. In Islamic law itself, the issue of the age limit for marriage in the Qur'an and Hadith is not specifically explained, while in the context of the legal system of marriage, the protection of minors, especially to women as wives, can only be done if the marriage is carried out consciously in accordance with the law. with the Marriage Law, one of the conditions is that the marriage is carried out by being registered in accordance with the applicable laws and regulations. This writing is motivated by the existence of problems, namely, the legal consequences of child marriage according to the perspective of Islamic Law and Law Number 16 of 2019 concerning Marriage. As well as efforts to tackle child marriage according to the perspective of Islamic Law and Law Number 16 of 2019 concerning Marriage. This research is a type of normative juridical research, using a statutory approach, a conceptual approach, a case approach, and a comparative approach.Keywords: Children, Islamic Law, Marriage.ABSTRAKPerkawinan di bawah umur dalam konteks masyarakat sosial terdapat problematika serta dampak yang terjadi, salah satunya adalah seorang individu yang melangsungkan perkawinan. Dalam hukum islam sendiri permasalahan batas usia perkawinan dalam al-Qur’an maupun Hadis tidak dijelaskan secara spesifik., sedangkan dalam konteks sistem hukum perkawinan, perlindungan terhadap anak di bawah, terutama terhadap wanita sebagai istri, hanya dapat dilakukan jika perkawinan dilakukan secara sadar sesuai dengan UU Perkawinan, yang salah satu syaratnya adalah perkawinan dilakukan dengan dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penulisan ini dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan yaitu, akibat hukum perkawinan anak di bawah umur menurut perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Serta upaya menanggulangi perkawinan anak di bawah umur menurut perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan komparatifKata Kunci: Anak, Hukum Islam, Perkawinan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENANAM MODAL ASING TERKAIT DENGAN KETENAGAKERJAAN Kusairi Kusairi
Dinamika Vol 28, No 11 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (196.386 KB)

Abstract

ABSTARKSemakin meningkatnya jumlah investor asing diindonesia, maka perlu ada perlindungan hukum yang mengaturnya, dan dalam bidang ketenagakerjaan perlu dalam alih teknologi dalam mentransfer ilmu pengetahuan pekerja asing ke tenaga kerja Indnonesia. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap penanaman modal asing dan kewajiban penanaman modal asing dalam bidang ketenagakerjaan. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah primer, skunder dan juga tersier untuk teknik pengumpulan bahan hukumnya menggunakan studi kepustakaan dan teknik analisis bahan hukumnya menggunakan bahan interpretasi secara sistematis. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Perlindungan hukum bagi investor merupakan salah satu bentuk untuk memperbaiki aspek penagakan hukum di suatu negara. Dalam ketentuan bab 3 pasal 4 diatur tentang kebijakan dasar penanaman modal yang menjadi acuan dan kerangka dalam pengembangan penanaman modal di Indonesia baik penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri. Kewajiban penanaman modal asing dalam bidang ketenagakerjaan melakukan Alih teknologi atau Pemberian pelatihan terhadap tenaga kerja warga Indonesia Asing serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja pendamping. kebijakan alih pengetahuan pada peraturan perundang-undang tentang ketenagakerjaan telah menjamin terlaksananya alih pengetahuan dalam rangka perlindungan tenagakerja Indonesia.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Penanaman Modal Asing, KetenagakerjaanABSTRACTThe increasing number of foreign investors in Indonesia, So that, it needs to be existing a legal protection that regulates it, and in the field of manpower it is necessary to transfer technology in transferring the knowledge of foreign workers to Indonesian workers. The formulation of the problem in this study is legal protection against foreign investment and the obligations of foreign workers in the field of employment. The type of research used by the author is normative juridical using a statutory and conceptual approach. The legal materials used are primary, secondary and tertiary for the technique of collecting legal materials using literature studies and analysis techniques for legal materials using systematic interpretation materials. The results obtained by the author are legal protection for investors is one form of improving aspects of law enforcement in a country. In the provisions of chapter 3, article 4, it is regulated on the basic investment policy which becomes the reference and framework in the development of investment in Indonesia, both foreign investors and domestic investors. The obligation of foreign investment in the field of employment is the transfer of technology or the provision of training for Indonesian foreign workers as well as the implementation of education and training for accompanying workers. the knowledge transfer policy in the laws and regulations on manpower has guaranteed the implementation of knowledge transfer in the context of protecting Indonesian workers. Keywords: Legal Protection, Foreign Investment, Employment
KEWENANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DESA BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 (Studi Kasus di Desa Camplong Kabupaten Sampang) Taufikur Rahman
Dinamika Vol 28, No 11 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (292.467 KB)

Abstract

                                                        ABSTRAKPermasalahan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa Berdasarkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Camplong Kabupaten Sampang). Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi dengan masih banyaknya perangkat desa yakni BPD yang tidak memberikan pemenuhan-pemenuhan hak kepada setiap masyarakat desa, dikarenakan tidak adanya keintegritasan anggota BPD dalam melaksanakan tugas dan kewenanganya dalam melaksanakan penyusunan legislasi peraturan desa yang kendati demikian terjadi pada lingkup desa Camplong Kabupaten Sampang yang dalam kenyataannya masih menimbulkan beberapa masalah yang menyebabkan tidak adanya peranan anggota BPD untuk membuat landasan peraturan hukum disektor desa agar menjadi acuan setiap masyarakat desa dalam bertindak.Penelitian ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyusun Peraturan Tingkat Desa di Desa Camplong Kabupaten Sampang dan Apa yang Menjadi Kendala Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyusun Peraturan Desa di Desa Camplong Kabupaten Sampang. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang bersifat yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan dan studi lapangan dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Selanjutnya data yang telah ada di kumpulakan dianalisis secara kualitatif, dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kewenangan BPD Dalam menyusun peraturan tingkat desa di Desa Camplong Kabupaten Sampang masih belum melaksanakan kewenangan yang dimiliki dengan sebaik mungkin yang dimana didasarkan masih belum adanya penetapan rancangan peraturan desa maupun dalam merumuskan rancangan peraturan desa. BPD dalam pelaksanaan kewenanganya dalam penyususnan peraturan desa didasarkan kurang maksimalnya kinerja dari BPD dan kurangnya dorongan dari pemerintah desa untuk mengharuskan BPD untuk menyusun peraturan desa demi landasan yang harus di patuhi oleh setiap elemen yang ada di desa.Adapun kendala BPD Dalam menyusun peraturan desa di Desa Camplong Kabupaten Sampang didasari dengan masih kurangnya partisipasi anggota BPD sendiri untuk mengahdiri rapat-rapat penting yang dilaksanakan BPD, selain itu terkandala pada tingkat pendidikan dari anggota BPD yang rata-rata merupakan lulusan SLTA, dan didasari kurangnya sarana dan prasana yang dimiliki oleh pemerintah desa camplong yang dimana BPD masih melaksanakan kegiatan di satu kantor pemerintahan desa, dan kendala yang terakhir datang dari kurangnya koordinasi pemerintah desa dengan BPD dalam melaksanakan musyawarah bersama untuk menunjang pelaksanaan penyusunan peraturan desa.Kata Kunci: Badan Permusyawaratan Desa, Peraturan Desa, Kewenangan. SUMMARYIn this thesis, the author raises the issue of the Authority of the Village Consultative Body in Drafting Village Regulations Based on Law Number 6 of 2014 (Case Study in Camplong Village, Sampang Regency). The choice of the theme is motivated by the fact that there are still many village officials, namely the BPD which does not provide the fulfillment of rights to every village community, due to the lack of integrity of BPD members in carrying out their duties and authorities in carrying out the preparation of village regulations legislation which, however, occurs in the scope of the village of Camplong, Sampang Regency. which in reality still raises several problems that cause the absence of a role for BPD members to make the basis for legal regulations in the village sector so that they become a reference for every village community in acting.The formulation of the problem as follows: What is the Authority of the Village Consultative Body in Drafting Village Level Regulations in Camplong Village, Sampang Regency and  What are the Obstacles of the Village Consultative Body in Drafting Village Regulations in Camplong Village, Sampang Regency. This research is a normative type of research, using a sociological juridical approach. Collecting legal materials through library research and field studies using primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Furthermore, the data that has been collected will be analyzed qualitatively, by combining library research and field research.The results of this study indicate that the authority of the BPD in drafting village-level regulations in Camplong Village, Sampang Regency has not carried out the authority it has as well as possible which is based on the absence of stipulation of village regulations or in formulating village regulations. The BPD in implementing its authority in preparing village regulations is based on the lack of maximum performance from the BPD and the lack of encouragement from the village government to require the BPD to compile village regulations for the basis that every element in the village must obey.The constraints of the BPD in drafting village regulations in Camplong Village, Sampang Regency are based on the lack of participation of BPDers themselves to attend important meetings held by the BPD, in addition to being constrained by the level of education of BPD members who are on average high school graduates, and based on the lack of facilities and infrastructure owned by the camplong village government where the BPD is still carrying out activities in one village government office, and the last obstacle comes from the lack of coordination between the village government and the BPD in carrying out joint deliberation to support the implementation of village regulations.Keywords: Village Consultative Body, Village Regulation, Authority.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH YANG DATA PRIBADINYA DISEBARKAN DAN DISALAHGUNAKAN OLEH PEMBERI PINJAMAN ONLINE ILEGAL Bawon Wahyudi
Dinamika Vol 28, No 11 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (345.035 KB)

Abstract

ABSTRACTIn the era of globalization, technological developments are accelerating so as to facilitate transactions via electronic means and where the development of increasingly rapid technology is required to be balanced with regulations governing electronic transactions. Electronic-based lending and borrowing transactions are growing in the era of the covid-19 pandemic, so many people borrow in online loan applications. By looking at the background of what happened, the writer formulated the problem; how is legal protection for customers whose personal data is distributed and misused by illegal online lenders and how are criminal sanctions for illegal online lenders who disseminate and misuse customer's personal data according to the Criminal Code and the ITE Law. The purpose of the author is to find out how legal protection is for customers whose personal data is distributed and misused by illegal online lenders and to find out how criminal sanctions are for illegal online lenders who spread and misuse customer personal data according to the criminal code law and the electronic information and transaction law. Illegal online loans are a platform that provides information technology-based financial borrowing services that are not registered with the Financial Services Authority. Legal protection for online loans is regulated in the Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 77/POJK.01/2016 concerning electronic-based lending and borrowing services. and criminal sanctions for illegal online lenders are regulated in articles 263, 263, 362, 374, 378 of the criminal code.Keywords: Legal protection, illegal online loans, online loans ABSTRAKDi era globalisasi perkembangan teknologi semakin cepat sehingga memudahkan transaksi melalui elektronik dan dimana perkembangan teknologi yang semakin cepat diharuskan diimbangi dengan peraturan – peraturan yang mengatur transaksi elektronik. Transaksi pinjam meminjam berbasis elektronik semakin berkembang di era pandemi covid-19 sehingga banyak masyarakat melakukan melakukan pinjam meminjam di aplikasi pinjaman online. Dengan melihat latar belakang yang terjadi maka penulis merumuskan masalah; bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah yang data pribadinya disebarkan dan disalahgunakan oleh pemberi pinjaman online ilegal dan bagaimana sanksi pidana bagi pemberi pinjaman online ilegal yang menyebarluaskan dan menyalahgunakan data pribadi nasabah menurut Kitab Undang – undang hukum pidana dan Undang – undang ITE. Adapun tujuan dari penulis ialah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah yang data pribadinya disebarkan dan disalahgunakan oleh pemberi pinjaman online ilegal dan untuk mengetahui bagaimana sanksi pidana bagi pemberi pinjaman online ilegal yang menyebarkan dan menyalhgunakan data pribadi nasabah menurut kitab undang – undang hukum pidana dan undang – undang informasi dan transaksi elektronik. Pinjaman online ilegal merupakan suatu platform yang menyediakan jasa pinjam – meminjam keuangan berbasis teknologi informasi yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuanga. Perlindungan hukum pinjaman online diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam berbasis elektronik. dan sanksi pidana bagi pemberi pinjaman online ilegal diatur didalam pasal 263, 263, 362, 374, 378 kitab undang – undang hukum pidana.Kata Kunci: Perlindungan hukum, Pinjaman Online ilegal, Pinjaman Online
TINJAUAN NORMATIF TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PERLINDUNGAN KONSUMEN Hendrawan Hendrawan
Dinamika Vol 28, No 11 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (334.194 KB)

Abstract

ABSTRAK1.   Hendrawan[1]2. H. Suratman[2] 3.  Hisbul Luthfi Ashsyarofi[3]Permasalahan Tinjauan Normatif Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Perlindungan Konsumen. Pilihan Tema Tersebut Dilatarbelakangi Dengan Adanya Masalah Mengenai Unsur Kesalahan Pada Korporasi Sebagai Subjek Hukum, Sebenarnya Terhadap Korporasi Sebagai Subjek Hukum Juga Muncul Permasalahan Dalam Hal Menentukan Siapa Pembuatnya, Karena Bahwa Untuk Adanya Pertanggungjawaban Pidana, Maka Harus Jelas Terlebih Dahulu Siapa Yang Dapat Dipertanggungjawabkan. Dalam Hal Ini Maka Perlu Ditentukan Terlebih Dahulu Siapa Pembuat Tindak Pidana Tersebut. Menentukan Pembuat Dalam Suatu Tindak Pidana Tidaklah Semudah Itu. Apalagi Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Korporasi.Berdasarkan Latar Belakang Tersebut, Karya Tulis Ini Mengangkat Rumusan Masalah Sebagai Berikut: 1. Bagaimana Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Pelindungan Konsumen? 2. Bagaimana Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Perlindungan Konsumen?Penelitian Ini Merupakan Jenis Penelitian Yuridis Normatif, Dengan Menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan, Dan Pendekatan Konseptual. Sumber Bahan Hukum Yakni, Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, Dan Bahan Hukum Tersier. Selanjutnya Dilakukan Analisis Bahan Hukum Melakukan Sistematisasi Dan Analisis Bahan Hukum, Dengan Langkah Melakukan Kajian Yang Berkaitan Dengan Teori Dan Topik Penelitian. Dalam Pencarian Teori, Peneliti Akan Mengumpulkan Informasi Sebanyak-Banyaknya Dari Kepustakaan Yang Berhubungan Agar Dapat Menjawab Isu Hukum Yang Menjadi Pokok Pembahasan Dalam Penelitian Ini, Dan Akhirnya Ditarik Kesimpulan.Hasil Penelitian Ini Menunjukan Bahwa Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Pelindungan Terdapat Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 3 UU Perlindungan Konsumen, Sehingga Dapat Diketahui Bahwa Korporasi Dianggap Sebagai Subjek Hukum Pidana Yang Disebut Sebagai Pelaku Usaha. Dalam UU Perilundungan Konsumen, Kebijakan Formulasi Pengaturan Tindak Pidana Dalam Hal Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Korporasi Menjadi Peraturan Yang Lex Spesialis Yang Harus Di Taati Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Setiap Konsumen Akibat Dari Ulah Ketidak Patutat Pelaku Usaha (Produsen) Dalam Mentaati Peraturan. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Perlindungan Konsumen Terdapat Dalam Ketentuan Pasal 60, Pasal 62, Dan Pasal 63  UU Perlindungan Konsumen, DenganFormulisasi Kebijakan Pertanggungjawaban Dengan Menggunakan DoktrinPertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability). Penerapan Ajaran Pertanggungjawaban Vicarious Liability Merupakan Solusi Terhadap Ketidakpuasan Penerapan Ajaran Pertanggungjawaban Mutlak Untuk Melakukan Suatu Perbuatan Yang Ternyata Merupakan Tindak Pidana (Crime) Sebagai Actus Reus Dan Mens Rea Dari Korporasi.[1] Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.[2] Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.[3] Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.SUMMARY1.    Hendrawan[1]2. H. Suratman[2] 3.  Hisbul Luthfi Ashsyarofi[3]In this thesis, the author raises the issue of a normative review of corporate criminal liability in consumer protection crimes. The choice of the theme is motivated by the problem of the element of error in the corporation as a legal subject, in fact against the corporation as a legal subject there is also a problem in determining who the maker is, because for criminal liability, it must be clear first who can be accounted for. In this case, it is necessary to determine in advance who made the crime. Determining the maker of a crime is not that easy.Moreover, criminal acts committed by corporations.The formulation of the problem as follows: How is the Regulation of Corporations as Subjects of Criminal Law in Consumer Protection Crimes and What is the Form of Corporate Criminal Liability in Consumer Protection Crimes.This research is a type of normative juridical research, using a statutory approach, and a conceptual approach. Sources of legal materials, namely, primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Furthermore, the analysis of legal materials is carried out by systematizing and analyzing legal materials, with the step of conducting studies related to theories and research topics. In the search for theory, the researcher will collect as much information as possible from the relevant literature in order to be able to answer the legal issues that are the subject of discussion in this study, and finally draw conclusions.The results of this study indicate that the regulation of Corporations as Subjects of Criminal Law in Protected Crimes contains General Provisions Article 1 Number 3 of the Consumer Protection Law, so that it can be seen that corporations entities are considered as subjects of criminal law which are referred to as Business Actor. In the Consumer Protection Law, the formulation policy of criminal offenses in terms of criminal acts committed by corporations is a lex specialist regulation that must be obeyed in providing legal protection to every consumer as a result of the inappropriate behavior of business actors (producers) in complying with the regulations.The form of Corporate Criminal Liability in Consumer Protection Crimes is contained in the provisions of Article 60, Article 62, and Article 63 of the Consumer Protection Law, with the formulation of a liability policy using the doctrine of vicarious liability. The application of the doctrine of vicarious liability is a solution to dissatisfaction with the application of the doctrine of absolute responsibility to commit an act which turns out to be a crime (crime) as actus reus and mens rea from the corporation. Keywords: Criminal Liability, Corporations, Consumer Protection.[1] Students of the Faculty of Law, Islamic University of Malang.[2] Lecturer of the Faculty of Law, Islamic University of Malang.[3] Lecturer of the Faculty of Law, Islamic University of Malang.
IMPLEMENTASI PASAL 5 AYAT (2) PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2021 (Studi Kasus Di Desa Pandian Kecamatan Sumenep) Alandino Kiesanto Alandino
Dinamika Vol 28, No 11 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (412.306 KB)

Abstract

ABSTRACTThe Village Fund Program from the central government as a financing for the implementation of the authority possessed by the village government for community development is still not fully running in accordance with the expected goals and has not been fully implemented based on Permendes and PPDT Number 13 of 2020. The result of the hard work of the Pandian village government in managing The Village Fund has not been able to use aid properly and is used as much as possible to empower the people in the village due to the Covid-19 pandemic and the objectives of the Village Fund have not been achieved. This writing is motivated by the existence of problems, namely, first, the implementation of priority use of village funds in Pandian Village, Sumenep District in 2021 based on Article 5 Paragraph (2) Permendes and PPDT No. 13 of 2020. Second, there are obstacles in prioritizing the use of village funds in 2021 in Pandian Village, Sumenep District. Third, the efforts of the Pandian Village government in overcoming obstacles to the use of village funds in 2021. The type of research used in this paper is empirical juridical research. While the research approach used is a sociological juridical approach.Keywords: Village Fund, Implementation, Community Empowerment.ABSTRAKProgram Dana Desa dari pemerintah pusat sebagai pembiayaan pelaksanaan kewenangan yang dimiliki pemerintah desa untuk pembangunan masyarakat ternyata masih belum sepenuhnya berjalan lancar sesuai dengan tujuan yang diharapkan serta belum sepenuhnya terlaksana berdasarkan Permendes dan PPDT Nomor 13 tahun 2020. hasil dari kerja keras pemerintah desa pandian dalam mengelola Dana Desa, belum mampu mempergunakan bantuan dengan baik dan di manfaatkan semaksimal mungkin guna memperdayakan masyarakat yang ada didesa akibat pandemi Covid-19 serta belum tercapainya tujuan dari Dana Desa tersebut. Penulisan ini dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan yaitu, pertama, implementasi prioritas penggunaan dana desa di Desa Pandian Kecamatan Sumenep tahun 2021 berdasarkan Pasal 5 Ayat (2) Permendes dan PPDT No. 13 Tahun 2020. Kedua, kendala dalam prioritas pengggunaan dana desa tahun 2021 di Desa Pandian Kecamatan Sumenep. Ketiga, upaya pemerintah Desa Pandian dalam mengatasi kendala penggunaan dana desa 2021. Jenis peneltian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis empiris. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis.Kata Kunci: Dana Desa, Implementasi, Pemberdayaan Masyarakat.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 29 No. 1 (2023): Dinamika Vol 28, No 19 (2022): Dinamika Vol 28, No 18 (2022): Dinamika Vol 28, No 17 (2022): Dinamika Vol 28, No 16 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 14 (2022): Dinamika Vol 28, No 13 (2022): Dinamika Vol 28, No 12 (2022): Dinamika Vol 28, No 11 (2022): Dinamika Vol 28, No 10 (2022): Dinamika Vol 28, No 9 (2022): Dinamika Vol 28, No 8 (2022): Dinamika Vol 28, No 7 (2022): Dinamika Vol 28, No 6 (2022): Dinamika Vol 28, No 5 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 5 (2022): Dinamika Vol 28, No 4 (2022): Dinamika Vol 28, No 3 (2022): Dinamika Vol 28, No 2 (2022): Dinamika Vol 28, No 1 (2022): Dinamika Vol 27, No 21 (2021): Dinamika Vol 27, No 20 (2021): Dinamika Vol 27, No 19 (2021): Dinamika Vol 27, No 18 (2021): Dinamika Vol 27, No 17 (2021): Dinamika Vol 27, No 16 (2021): Dinamika Vol 27, No 15 (2021): Dinamika Vol 27, No 14 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 13 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 12 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 11 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 10 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 9 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 8 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 7 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 6 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 5 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 4 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 3 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 2 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 1 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 17 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 16 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 15 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 14 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 13 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 12 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 11 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 10 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 9 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 8 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 7 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 6 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 5 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 4 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 3 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 2 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 1 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 15 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 14 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 13 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 12 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 11 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 10 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 9 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 8 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 7 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 6 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 5 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 4 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 3 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 2 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 1 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 24, No 42 (2016): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum More Issue