cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pinastika Prajna Paramita
Contact Email
dinamika@unisma.ac.id
Phone
+6281233771267
Journal Mail Official
dinamika@unisma.ac.id
Editorial Address
Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Jalan MT Haryono 193 Malang 65144 Telephone: 0341 - 551932, 551822, Fax.: 0341 - 552249
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Dinamika
Published by Universitas Islam Malang
ISSN : -     EISSN : 27459829     DOI : 10.33474
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Dinamika merupakan jurnal tentang gagasan gagasan kritis dan alternatif yang berorientasi pada penguatan supremasi hukum yang menampung dan mempublikasih tulisan hasil riset atau opini yang berkaitan dengan ilmu hukum secara umum dan luas, baik dogmatika hukum, teori hukum atau filsafat hukum yang disusun oleh akademinisi, peneliti atau praktisi hukum. Secara khusus hasil riset atau opini yang berkaitan dengan 1. Hukum Perdata; 2. Hukum Hukum Pidana; 3. Hukum Tata Negara; 4. Hukum Administrasi Negara; 5. Hukum Internasional; 6. Hukum Islam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 28, No 13 (2022): Dinamika" : 6 Documents clear
PERTANGGUNGJAWABAN KURATOR KARENA MENYEBABKAN TIMBULNYA KERUGIAN DALAM PEMBERESAN HARTA PAILIT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN DAN PEMBAYARAN UTANG Sandy Putra Mahardika
Dinamika Vol 28, No 13 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (340.593 KB)

Abstract

 ABSTRAK1.      Sandy Putra Mahardika[1]                   2. H. M. Taufik [2]                    3. Ahmad Bastomi[3]Permasalahan Pertanggungjawaban Kurator Karena Menyebabkan Timbulnya Kerugian Dalam Pemberesan Harta Pailit Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Dan Pembayaran Utang. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi dengan tidak diaturnya batasan-batasan yang bisa menjadi alasan pemaaf jika terjadinya kerugian yang tidak terlalu signifikan yang dilakukan oleh kurator, padahal ada proses secara alamiah berkurangnya harta debitur pailit tersebut karena proses secara alami, sehinga dalam peranannya kurator dalam mengurus harta pailit masih terdapat kelalian yang bisa menimbulkan permasalahan hukum terhadap tanggungjawab kurator sebagai pelaksana pengurus harta pailit.Penelitian ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana Pertanggungjawaban Kurator Akibat Kelalaian Yang Menyebabkan Timbulnya Kerugian Harta Pailit Menurut Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan Bentuk Kelalaian Kurator Yang Menyebabkan Timbulnya Kerugian Harta Pailit.Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yakni, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Selanjutnya dilakukan analisis bahan hukum melakukan sistematisasi dan analisis bahan hukum, dengan langkah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori dan topik penelitian. Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan agar dapat menjawab isu hukum yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini, dan akhirnya ditarik kesimpulan.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pertanggungjawaban kurator akibat Kelalaian Yang Menyebabkan Timbulnya Kerugian Harta Pailit menurut ketentuan UU Kepailitan baik secara disengaja maupun tidak disengaja oleh kurator dengan dibebankan pertanggungjawaban sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 72 UU Kepailitan, dengan bentuk pertanggungjawaban kurator dalam kapasitas profesi sebagai kurator dibebankan pada harta pailit dan bukan pada kurator secara pribadi yang harus membayar kerugian, sehingga kerugian yang timbul menjadi beban harta pailit, serta Tanggung jawab pribadi kurator yang harus membayar sendiri kerugian yang ditimbulkannya.Bentuk kelalaian kurator yang menyebabkan timbulnya kerugian harta pailit dikarenakan adanya Kurator yang berupaya menagih tagihan debitur yang pailit dengan keterengan palsu, Kurator lupa memasukkan salah satu kreditur dalam rencana distribusi, Kurator menjual aset pihak ketiga, Kurator menjual harta pailit dibawah nilai harta pailit beserta Kurator   menjual aset debitur yang tidak termasuk kedalam harta pailit. Adanya Adanya bentuk kelalaian dalam kepailitan akan menimbulkan akibat hukum bagi kurator untuk bertanggungjawab sesuai peraturan yang terdapat UU Kepailitan dan peraturan yang berlaku. Kata Kunci: Kurator, Harta Pailit, Pertanggungjawaban.SUMMARY 1.             Sandy Putra Mahardika[1]                2. H. M. Taufik[2]               3. Ahmad Bastomi[3] In this thesis, the author raises the issue of Curator's Liability for CausingLoss in Settlement of Bankrupt Assets according to Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Obligations and Debt Payments. The choice of the theme was motivated by the fact that there were no restrictions that could be used as an excuse for a minor loss by the curator, even though there is a natural process of decreasing the assets of the bankrupt debtor due to a natural process, so that in his role the curator is in managing the bankruptcy estate. there are still omissions that can cause legal problems with the responsibility of the curator as the executor of the bankruptcy estate management.The formulation of the problem as follows: What is the Curator's Liability Due to Negligence Causing Loss of Bankrupt Assets according to Law Number 37 of 2004 and What are the Factors Causing the Occurrence of Curator's Negligence That Caused the Loss of Bankrupt Assets.This research is a type of normative juridical research, using a statutory approach, and a conceptual approach. Sources of legal materials, namely, primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Furthermore, the analysis of legal materials is carried out by systematizing and analyzing legal materials, with the step of conducting studies related to theories and research topics. In the search for theory, the researcher will collect as much information as possible from the relevant literature in order to be able to answer the legal issues that are the subject of discussion in this study, and finally draw conclusions.The results of this study indicate that the curator's liability due to negligence that causes loss of bankruptcy assets according to the provisions of the Bankruptcy Law either intentionally or unintentionally by the curator is charged with responsibility as contained in the provisions of Article 72 of the Bankruptcy Law, with the form of curator's liability in the professional capacity as curator charged on the assets of the bankrupt and not on the curator personally who has to pay for the losses, so that the losses incurred become the burden of the assets of the bankrupt, as well as the personal responsibility of the curator who must pay for the losses themselves.As for the factors causing the negligence of the curator which caused the loss of bankruptcy estate due to the Curator trying to collect the bankrupt debtor's bill with false information, the Curator forgot to include one of the creditors in the distribution plan, the Curator sold third party assets, the Curator sold the bankruptcy estate below the value of the bankruptcy estate. and the Curator sell the debtor's assets which are not included in the bankruptcy estate. The existence of factors that cause bankruptcy will cause legal consequences for the curator to be responsible according to the regulations contained in the Bankruptcy Law and applicable regulations.Keywords: Curator, Bankruptcy Assets, Liability. 
Jurnal Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencurian Di Wilayah Hukum Polsek Sepulu Kab. Bangkalan Akhmad Endardi Aryasasmita
Dinamika Vol 28, No 13 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (191.401 KB)

Abstract

IABSTRAKIndonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum. Kepolisian Negara republic Indonesia mewujudkan keamanan dalam negeri, yang meliputi adanya keamanan, ketertiban dimasyarakat dan tegaknya hukum, namun pada saat ini kriminalitas yang semakin berkembang dapat terjadi dimana saja, kapan saja dan tidak mengenal padatnya suatu pemukiman. Belakangan ini, berbagai bentuk pencurian merajalela, menimbulkan kecemasan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui apa saja upaya dan hambatan kepolisian dalam menanggulangi ataupun mencegah tindak pidana pencurian diwilayah polsek sepulu kab. Bangkalan. Penelitian ini merupakan enelitian empiris dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Didalam menjalankan upaya pencegahan  tindak pidana pencurian diwilayah hukum polsek sepulu ini terdapat upaya-upaya yang telah dilakukan agar menciptakan suasana aman dan nyaman, namun masih adanya kekurangan dalam upaya ini yang disebabkan oleh internal polsek sendiri yang kurang maksimal maupun dari luar yakni masyarakat yang kurang berpartisipasi dalam penanganan pencegahan ini.Kata kunci: Upaya, Hambatan, Kepolisian, Pencegahan, Pencurian. ASTRACTIndonesia is a country based on law. The National Police of the Republic of Indonesia realizes internal security, which includes security, order in the community and the rule of law, but at this time the growing crime can occur anywhere, anytime and does not recognize the density of a settlement. These days, various forms of theft are rampant, creating anxiety in our daily lives. The purpose of writing this article is to find out what are the efforts and obstacles of the police in tackling or preventing criminal acts of theft in the area of the sepulu district police station. Bangkalan. This research is an empirical research using a sociological juridical approach. In carrying out efforts to prevent the crime of theft in the jurisdiction of the Sepulu Police, there are efforts that have been made to create a safe and comfortable atmosphere, but there are still shortcomings in this effort caused by the internal police themselves which are less than optimal and from outside, namely the community who does not participate. in this preventive treatment.Keywords: Efforts, Obstacles, Police, Prevention, Theft.
EFEKTIVITAS SATGAS SABER PUNGLI DALAM MENGURANGI TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR (Study di Polres Malang) Wahyu Zahid Ammar
Dinamika Vol 28, No 13 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (610.893 KB)

Abstract

AbstractThe negative image that has already occurred in the community, one of which is the practice of illegal levies (extortion). The formulation of the problem in this research is how effective is the Saber Pungli Task Force in reducing illegal levies? and What are the obstacles and support for the effectiveness of the Saber Extortion Task Force in reducing illegal levies? The approach method used is a sociological juridical approach. The results of the analysis of the effectiveness of the Saber Extortion Task Force in reducing illegal levies can be seen that it has been effectively implemented which has provided support in creating community satisfaction so that illegal levies can be prevented. Barriers to the effectiveness of the Saber Extortion Task Force in reducing illegal extortion crimes are not equipped with sophisticated infrastructure or technology, conducting investigations only traditionally, extortionists change the mode and the value of extortion money is too smallKeywords: Effectiveness, Saber Extortion Task Force and Illegal ChargesAbstrakCitra negatif yang sudah terlanjur terjadi di masyarakat yaitu salah satunya adalah praktik pungutan liar (pungli). Rumusan msasalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana efektivitas Satgas Saber Pungli dalam mengurangi tindak pidana pungutan liar? dan Apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung efektivitas Satgas Saber Pungli dalam mengurangi tindak pidana pungutan liar? Metode pendekatan yang dipakai ialah metode pendekatan yuridis sosiologis. Hasil analisis efektivitas Satgas Saber Pungli dalam mengurangi tindak pidana pungutan liar dapat diketahui bahwa telah secara efektif dilaksanakan dimana telah memberikan dukungan dalam menciptakan kepuasan masyarakat sehingga tindak pidana pungutan liar dapat dicegah. Penghambat efektivitas Satgas Saber Pungli dalam mengurangi tindak pidana pungutan liar yaitu tidak di lengkapi dengan sarana prasarana atau teknologi yang canggih, melakukan penyelidikan hanya secara tradisional, pelaku pungli merubah modus dan nilai uang pungli terlalu kecilKata Kunci: Efektivitas, Satgas Saber Pungli dan Pungutan Liar
IMPLEMENTASI PENYESUAIAN BATAS TINDAK PIDANA RINGAN TERHADAP TINDAK PIDANA MINUM-MINUMAN KERAS DI TEMPAT UMUM (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MALANG NOMOR 298/PID.C/2021/Pn Mlg) Gianturi Mardyanto
Dinamika Vol 28, No 13 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (164.414 KB)

Abstract

ABSTRAK Implementasi Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan Terhadap Tindak Pidana MinumMinuman Keras Di Tempat Umum (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 298/PID.C/2021/PN MLG). Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi dengan Kontroversi penerbitan Perma Nomor 2 Tahun 2012 menjadi bahan perdebatan dikalangan para akademisi dan praktisi hukum yang beranggapan bahwa adanya kekurangan rasa keadilan bagi para korban tindak pidana, dikarenakan dalam merumuskan perma tersebut MA cenderung lebih responsif terhadap perdebatan yang timbul di masyarakat secara umum terhadap kasus tersebut, dimana masyarakat lebih menyoroti kurangnya rasa keadilan bagi terdakwa dalam kasus pidana ringan dalam proses penjatuhan vonis pidana oleh hakim tanpa melihat rasa keadilan bagi hak para korbannya.Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:1. Bagaimana Penerapan Acara Persidangan Terhadap Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan Pada Putusan Perkara Nomor 298/Pid.C/2021/PN Mlg?2. Apa Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Dalam Putusan Perkara Nomor 298/Pid.C/2021/PN Mlg?Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conseptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Sumber bahan hukum yakni, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Selanjutnya dilakukan analisis bahan hukum melakukan sistematisasi dan analisis bahan hukum, dengan langkah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori dan topik penelitian. Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan agar dapat menjawab isu hukum yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini, dan akhirnya ditarik kesimpulan.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan acara persidangan terhadap penyesuaian batas tindak pidana ringan pada putusan perkara nomor 298/Pid.C/2021/PN Mlg, sudah sesuai yang terdapat dalam ketentuan Pasal 3 PERMA Nomor 2 Tahun 2012 dan Pasal 205 sampai dengan Pasal 210 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dengan mengikuti alur perkara pemeriksaan sampai dengan penjatuhan hukum oleh majelis hakim. Serta dalam  pemeberlakuan acara pemeriksaan tindak pidana ringan demikian majelis hakim mempercepat waktu persidangan dengan memberikan kepastian hukum.Bahwa dalam pertimbangan hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana dalam putusan perkara nomor 298/Pid.C/2021/PN Mlg, dengan terdakwa Fachrur Rozi majelis hakim menjatuhkan sanksi pidana sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Malang dengan pidana denda sebesar Rp. 149.000 (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan Subsider 3 hari kurungan penjara, dengan terbukti melanggar ketentuan Pasal 492 KUHP yang melakukan perbuatan minum miras yang mengganggu ketertliban umum. Adanya pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Malang dalam mengadili perkara tindak pidana ringan, yang mengikuti ketentuan pemeriksaan cepat dan biaya ringan suda sesuai ketentuan yang berlaku, yang dimana dalam pengaturannya menjelaskan alur pemeriksaan terhadap tindak pidana ringan mulai dari tahap di tingkat penyidikan sampai dengan putusan hakim. Kata Kunci: Tipiring, Penyesuaian, pertimbangan hakim.
ANALISIS YURIDIS ATAS PENDAPAT HAKIM TENTANG PERCERAIAN DENGAN ALASAN PERSELINGKUHAN (Studi Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1403/Pdt.G/2020/Pa.Mlg) rofik kurohhman
Dinamika Vol 28, No 13 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (431.857 KB)

Abstract

ABSTRACTMarriage is done forever until the end of life, this is what husband and wife want. However, there are certain circumstances that are a factor in the occurrence of divorce. Cheating acts results in disharmony in the rift of the household itself and has a negative effect on other people’s household. However, the reasons for divorce are not regulated in Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, but are applied in Article 19 of PP No. 9 of 1975. The purpose of this paper is to find out the legal basis used by the judges of the Malang Religious Court and to know the consideration in deciding cases on the grounds of infidelity. The type of research used is normative juridical by examining library materials or secondary data. The legal basis used by judges in deciding cases is based on Article 1 and Article 33 of Law No. 1 of 1974 jo. Article 3 and Article 77 of the KHI as well as article 19 (f) PP No. 9 of 1975 jo. Article 116 (f) KHI. The judge’s consideration in deciding the case is the Supreme Court Jurisprudence No. 38 of 1990.Key Words: Judges Opinion, Divorce, AffairABSTRAKPerkawinan dilakukan untuk selamanya hingga akhir hayat, inilah yang diinginkan suami istri. Namun keadaan tertentu ada beberapa yang menjadi faktor terjadinya perceraian. Perbuatan selingkuh mengakibatkan ketidakharmonisan keretakan rumah tangga itu sendiri dan berefek negatif bagi rumah tangga orang lain. Tetapi alasan perceraian tidak diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun diterapkan dalam pasal 19 PP No 9 Tahun 1975. Tujuan Penulisan ini ingin mengetahui dasar hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Malang serta mengetahui pertimbangan dalam memutus perkara dengan alasan perselingkuan. Jenis peneltian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara berdasarkan pasal 1 dan pasal 33 UU No 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 dan pasal 77 KHI serta pasal 19 (f) PP No 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) KHI. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara adalah Yuriprudensi MA No 38 Tahun 1990.Kata Kunci: Pendapat Hakim, Perceraian, Perselingkuhan
TINJAUAN YURIDIS PASAL 264 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT AKTA JUAL BELI TANAH DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR NOMOR 1161 K/PID/2014 ATHOF FATHONI TRISAMARA
Dinamika Vol 28, No 13 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (182.088 KB)

Abstract

ABSTRAKMengangkat permasalahan Tinjauan Yuridis Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat Akta Jual Beli Tanah dalam putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 1161 K/PID/2014. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi dengan kurangnya bentuk reaksi sosial dilakukan untuk menanggulangi tindak kejahatan pemalsuan surat, dengan tidak menerapkan hukum pidana, yang merupakan bagian dari tujuan pidana. Tujuan atau upaya penaggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian tujuan akhir atau tujuan utama dari tujuan pidana adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.Penelitian  ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana Bentuk Pemalsuan Akta Jual Beli Tanah Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 1161 K/PID/2014 dan  Bagaimana Penerapan Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat Akta Jual Beli Tanah dalam Mahkamah Agung Nomor Nomor 1161 K/PID/2014.Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conseptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Sumber bahan hukum yakni, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Selanjutnya dilakukan analisis bahan hukum melakukan sistematisasi dan analisis bahan hukum, dengan langkah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori dan topik penelitian. Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan agar dapat menjawab isu hukum yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini, dan akhirnya ditarik kesimpulan.Bentuk Pemalsuan Akta Jual Beli Tanah dalam putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 1161 K/PID/2014 terletak pada tidak kesesuain sidik jari pada akta jual beli nomor: 1129/KEC.SGS/1996 tanggal 27 Oktober 1996, dengan pemilik yang sah yakni lasmani, yang dilakukan dengan cara menyuruh Sarwadi (almarhum) untuk menghadap Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara. Dari bentuk perbuatan pemalsuan akta jual beli termasuk tindak pidana yang sesuai dengan Pasal 264 Ayat (2) KUHP.Terdakwa hanya menumpang di rumah Lasmani (ibu mertua dari Terdakwa) dan tidak ada proses balik nama setelah Akta Jual Beli terbit. Terdakwa bukan subyek dari tanah perkara a quo, sehingga tidak memiliki kapasitas untuk mengalihkan atau memindahkan kepemilikan obyek perkara a quo. Dengan demikian Akta Jual Beli antara Terdakwa dengan Kusnadi tidak sah, karena Terdakwa tidak ada hak atas obyek tersebut.Penerapan Pasal 264 KUHP Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat Akta Jual Beli Tanah dalam putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 1161 K/PID/2014 dengan dihubungkan pada fakta hukum tindak pidana pemalsuan akta jual beli yang dilakukan oleh terdakwa demikian, sudah memenuhi unsur yang terdapat dalam pasal 264 ayat (2) yang diterapkan, hal demikian juga majelis hakim mempertimbangkan Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen yang membebaskan terdakwa dari tuntutan penutut umum Kejaksaan Negeri Kepanjen, sehingga hakim ditingkat banding mengabulkan permohonan kasasi yang dilakukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kepanjen dengan menilai bahwa penerapan pasal yang dilakukan majelis hakim Pengadilan Negeri Kepanjen telah keliru dan tidak sesuai fakta yang terdapat dalam persidangan.Kata Kunci: Pemalsuan, Akta, Tindak Pidana.SUMMARY1.                    Athof Fathoni Triskamara[1]    2.IsdiyanaKusuma Ayu [2]           3. Faisol[3]In this thesis, the author raises the issue of the Juridical Review of Article 264 of the Criminal Code in the Crime of Counterfeiting of Land Sales and Purchase Deeds in the Supreme Court's decision Number 1161 K/PID/2014. The choice of the theme was motivated by the lack of social reactions carried out to tackle the crime of forgery of letters, by not applying criminal law, which is part of the criminal objective. The goal or effort to overcome crime is essentially an integral part of efforts to protect the community and efforts to achieve community welfare. Thus the ultimate goal or main goal of the criminal objective is to provide protection to the community to achieve public welfare.The formulation of the problem as follows: What are the Forms of Counterfeiting of Land Sales and Purchase Deeds in the Supreme Court Decision Number 1161 K/PID/2014 and  How is the application of Article 264 of the Criminal Code in the Crime of Counterfeiting of Land Sales and Purchase Deeds in the Supreme Court Number 1161 K/PID/2014.This research is a type of normative juridical research, using a statute approach, a conceptual approach, and a case approach. Sources of legal materials, namely, primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Furthermore, the analysis of legal materials is carried out by systematizing and analyzing legal materials, with the step of conducting studies related to theories and research topics. In the search for theory, the researcher will collect as much information as possible from the relevant literature in order to be able to answer the legal issues that are the subject of discussion in this study, and finally draw conclusions.The form of forgery of the Deed of Sale and Purchase of Land in the Supreme Court's decision Number 1161 K/PID/2014 lies in the incompatibility of the fingerprints on the deed of sale and purchase number: 1129/KEC.SGS/1996 dated October 27, 1996, with the rightful owner, namely Lasmani, who This is done by ordering Sarwadi (the deceased) to appear before the Temporary Land Deed Officer. From the form of the act of counterfeiting the sale and purchase deed, including a criminal act in accordance with Article 264 Paragraph (2) of the Criminal Code. The defendant only stayed at the house of Lasmani (the mother-in-law of the Defendant) and there was no process of changing names after the Sale and Purchase Deed was issued. The defendant is not the subject of the a quo case land, so he does not have the capacity to transfer or transfer the ownership of the a quo case object. Thus, the Sale and Purchase Deed between the Defendant and Kusnadi was invalid, because the Defendant had no rights to the object.The application of Article 264 of the Criminal Code in the Crime of Counterfeiting of Land Sales and Purchase Deeds in the decision of the Supreme Court Number 1161 K/PID/2014 by being linked to the legal facts of the criminal act of counterfeiting the sale and purchase deed carried out by the defendant, has fulfilled the elements contained in Article 264 paragraph (2) which is applied, the panel of judges also considers the decision of the Kepanjen District Court which frees the defendant from the demands of the public prosecutor of the Kepanjen District Attorney, so that the judge at the appeal level grants the cassation request made by the Kepanjen District Public Prosecutor by assessing that the application of the article carried out The panel of judges at the Kepanjen District Court was wrong and did not match the facts contained in the trial.Keywords: Counterfeiting, Deed, Crime.  

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 29 No. 1 (2023): Dinamika Vol 28, No 19 (2022): Dinamika Vol 28, No 18 (2022): Dinamika Vol 28, No 17 (2022): Dinamika Vol 28, No 16 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 14 (2022): Dinamika Vol 28, No 13 (2022): Dinamika Vol 28, No 12 (2022): Dinamika Vol 28, No 11 (2022): Dinamika Vol 28, No 10 (2022): Dinamika Vol 28, No 9 (2022): Dinamika Vol 28, No 8 (2022): Dinamika Vol 28, No 7 (2022): Dinamika Vol 28, No 6 (2022): Dinamika Vol 28, No 5 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 5 (2022): Dinamika Vol 28, No 4 (2022): Dinamika Vol 28, No 3 (2022): Dinamika Vol 28, No 2 (2022): Dinamika Vol 28, No 1 (2022): Dinamika Vol 27, No 21 (2021): Dinamika Vol 27, No 20 (2021): Dinamika Vol 27, No 19 (2021): Dinamika Vol 27, No 18 (2021): Dinamika Vol 27, No 17 (2021): Dinamika Vol 27, No 16 (2021): Dinamika Vol 27, No 15 (2021): Dinamika Vol 27, No 14 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 13 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 12 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 11 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 10 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 9 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 8 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 7 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 6 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 5 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 4 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 3 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 2 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 1 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 17 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 16 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 15 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 14 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 13 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 12 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 11 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 10 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 9 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 8 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 7 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 6 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 5 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 4 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 3 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 2 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 1 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 15 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 14 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 13 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 12 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 11 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 10 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 9 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 8 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 7 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 6 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 5 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 4 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 3 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 2 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 1 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 24, No 42 (2016): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum More Issue