cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pinastika Prajna Paramita
Contact Email
dinamika@unisma.ac.id
Phone
+6281233771267
Journal Mail Official
dinamika@unisma.ac.id
Editorial Address
Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Jalan MT Haryono 193 Malang 65144 Telephone: 0341 - 551932, 551822, Fax.: 0341 - 552249
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Dinamika
Published by Universitas Islam Malang
ISSN : -     EISSN : 27459829     DOI : 10.33474
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Dinamika merupakan jurnal tentang gagasan gagasan kritis dan alternatif yang berorientasi pada penguatan supremasi hukum yang menampung dan mempublikasih tulisan hasil riset atau opini yang berkaitan dengan ilmu hukum secara umum dan luas, baik dogmatika hukum, teori hukum atau filsafat hukum yang disusun oleh akademinisi, peneliti atau praktisi hukum. Secara khusus hasil riset atau opini yang berkaitan dengan 1. Hukum Perdata; 2. Hukum Hukum Pidana; 3. Hukum Tata Negara; 4. Hukum Administrasi Negara; 5. Hukum Internasional; 6. Hukum Islam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 28, No 14 (2022): Dinamika" : 8 Documents clear
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP SUPORTER “HOLIGANISME” DALAM SEPAKBOLA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 170 KUH PIDANA Ihza Mohamad Assegaf
Dinamika Vol 28, No 14 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (298.864 KB)

Abstract

ABSTRACTThis writing is motivated by cases of violence against Hooliganism supporters whose regulations intersect in Article 170 concerning Violence in Public. This writing raises the formulation of the problem: How is the crimonological review of the violent actions of the Hooliganism supporter group?, What is the mode that causes the Hooligans Group to riot?,  What are the efforts to prevent Hooligans fans from committing acts of continuous rioting?, The results of the study have shown that when there is a criminological review carried out by Hooligans supporters in football, then legal responsibility will be imposed on Hooligans supporters or perpetrators of Violent Crimes who take responsibility for their actions. Perpetrators or supporters who commit violent crimes are charged with Article 170 of the Criminal Code. The mode that causes riots to supporters is because of the triggers of the riots that cause conflicts between supporters to become violent, the influencing factor that causes riots is low education. People with low education are easily provoked. , and Preventive.Keyword : Hooliganism, Violence, Football ABSTRAK Penulisan ini dilatar belakangi oleh kasus kekerasan terhadap supporter Hooliganisme yang peraturannya bersinggungan dalam Pasal 170 tentang Kekerasan dimuka Umum. Penulisan ini mengangkat rumusan masalah Bagaimana tinjauan krimonologis terhadap tindakan kekerasan kelompok suporter Hooliganisme? , Apa modus yang menyebabkan Kelompok Hooligans melakukan tindakan kerusuhan?, Bagaimana upaya Pencegahan suporter Hooligans agar tidak melakukan tindakan kerusuhan yang terus-menerus. Hasil maka pertanggungjawaban hukum akan dikenakan kepada suporter Hooligans atau pelaku Tindak Pidana Kekerasan melakukan bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Pelaku atau suporter yang melakukan Tindak Pidana Kekerasan dijerat dengan Pasal 170 KUHP. Modus yang menyebabkan kerusuhan kepada suporter karena adanya pemicu dari kerusuhan yang meyebabkan konflik antar supporter menjadi rusuh, faktor mempengaruhi yang membuat kerusuhan yaitu Pendidikan yang rendah Orang yang berpendidikan rendah mudah diprovokasi.Upaya yang dilakukan oleh kelompok supporter Hooligans yang sering membuat kerusuhan Berupa preventif, Represif, dan Preventif.Kata Kunci : Holiganisme, Kekerasan, Sepakbola
AKIBAT HUKUM PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN (STUDY KASUS DI DESA BESUKI KECAMATAN BESUKI KABUPATEN SITUBONDO) Salman Hasan Hasan
Dinamika Vol 28, No 14 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (363.391 KB)

Abstract

ABSTRACTMany factors, one of which is an economic problem which requires parents to marry off their children to ease the burden on their parents. Marriages carried out by children in the Besuki Village area, Situbondo Regency, are motivated by many factors, one of which is economic problems which require parents to marry off their children to ease the burden on parents, apart from that the most common factor is promiscuity which causes a child required to carry out marriages to account for the consequences of the impacts carried out. This writing is motivated by the existence of problems, namely, the conception of underage marriage according to Law Number 16 of 2019, as well as the legal consequences of underage marriage in Besuki Village, Besuki District, Situbondo Regency. -Law Number 16 of 2019. This research is an empirical juridical research, using a sociological juridical approach and a case approach.Keywords: Marriage, Legal Consequences, Children.ABSTRAKBanyak faktor salah satunya masalah ekonomi yang dimana mengharuskan orang tua untuk menikahkan anaknya untuk meringankan beban orang tua. Perkawinan yang dilakukan oleh anak di wilayah Desa Besuki Kabupaten Situbondo, dilatar belakangi banyak faktor salah satunya masalah ekonomi yang dimana mengharuskan orang tua untuk menikahkan anaknya untuk meringankan beban orang tua, selain dari pada itu faktor yang paling banyak terjadi adalah pergaulan bebas yang menyebakan seorang anak diharuskan untuk melangskukan perkawinan untuk mempertanggungjawabkan akibat dari dampak yang dilakukan.Penulisan ini dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan yaitu, Konsepsi perkawinan di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Serta akibat hukum perkawinan di bawah umur di Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.Penelitian ini merupakan penelitian bersifat yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dan Pendakatan Kasus.Kata Kunci: Perkawinan, Akibat Hukum, Anak.
MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN KERUGIAN MATERIAL (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pasuruan) Mukhammad Ardiansyah Tri Saputra
Dinamika Vol 28, No 14 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (403.675 KB)

Abstract

ABSTRACTThis thesis is motivated because there are still many traffic accidents that result in material losses in Pasuruan. Issues raised regarding: settlement of traffic accident cases due to negligence resulting in material losses through penal mediation in the jurisdiction of the Pasuruan Police, obstacles and efforts. This research is an empirical juridical research using sociological approach, legislation approach and case approach. The results of this study are limited penal mediation regulated in the Letter of the Chief of Police No. Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS. Based on the letter from the National Police Chief, one of the things that can be resolved through penal mediation is a crime that causes material loss. The obstacles experienced in implementing penal mediation in traffic accident cases that resulted in material losses by the Pasuuran Police Traffic Unit were the conflict of interest between the victim and the perpetrator, there was no SOP on penal mediation, and the lack of mediator skills. Efforts made to overcome these obstacles are proposing the preparation of SOPs as well as providing education and improving the quality of investigators as mediators.Keywords: Penal Mediation, Traffic Accident, Material Loss ABSTRAKSkripsi ini dilatarbelakangi karena masih banyak terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerugian material di Pasuruan. Permasalahan yang diangkat mengenai: penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas karena kelalaiannya mengakibatkan kerugian material melalui mediasi penal di wilayah hukum Polres Pasuruan, hambatan dan upaya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan metode pendekatan sosiologis, pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini adalah mediasi penal secara terbatas diatur dalam Surat Kapolri No. Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS. Berdasarkan Surat Kapolri tersebut bahwa salah satu yang dapat diselesaikan secara mediasi penal adalah tindak pidana yang menimbulkan kerugian material. Hambatan-hambatan yang dialami dalam menerapkan mediasi penal pada perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerugian material oleh Satlantas Polres Pasuuran adalah benturan kepentingan antara korban dan pelaku, tidak ada SOP tentang mediasi penal, dan kurangnya kecakapan Mediator. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah megusulkan penyusunan SOP serta memberikan pendidikan dan meningkatkan kualitas Penyidik sebagai Mediator.Kata Kunci: Mediasi Penal, Kecelakaan Lalu Lintas, Kerugian Material
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME kemal maulana anam
Dinamika Vol 28, No 14 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (240.103 KB)

Abstract

ABSTRACT In this thesis, the author raises about the victims of the crime of terrorism, this crime is not only a national discussion but also an international conversation. Therefore, it departs from the formulation of the problem, namely: 1. How do the laws and regulations regulate the rights of victims of criminal acts of terrorism? 2. What are the forms of protection for victims of criminal acts of terrorism? This research is a normative juridical research, which is based on researching and collecting library materials such as primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results of this study indicate that there are 6 laws and regulations that are oriented towards rights in the form of compensation, restitution, and rehabilitation as well as legal protection for victims of criminal acts of terrorism, but there are still weaknesses in terms of victims where victims do not fully understand related to the law. regulate their rights and protection.Keywords: Protection, Rights, Victims, Terrorism ABSTRAK Pada skripsi ini, penulis mengangkat tentang korban kejahatan tindak pidana terorisme, tindak pidana ini tidak hanya menjadi perbincangan skala nasional saja tapi juga menjadi perbincangan berskala internasional juga, Pada kasus tindak pidana seperti  ini menimbulkan banyak kerugian dan banyak memakan korban jiwa. Oleh karena itu berangkat dari rumusan masalah yaitu:1. Bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur tentang hak-hak korban tindak pidana terorisme ? 2. Apa saja bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana terorisme ?   Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, adalah penilitian yang berlandaskan dengan cara meneliti dan mengumpulkan bahan kepustakaan seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat 6 peraturan perundangundangan yang berorientasi terhadap hak-hak berupa kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi serta perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana terorisme, akan tetapi dalam masih ada kelemahan dari segi korban yang mana korban belum sepenuhnya mengerti  terkait dengan hukum yang mengatur akan hak-hak dan perlindungannya.Kata kunci : Perlindungan, Hak-Hak, Korban, Terorisme. 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ATAS PENYESUAIAN UPAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 Evi Nur Habibah Wulandari T
Dinamika Vol 28, No 14 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (421.627 KB)

Abstract

AbstractThis study aims to understand the company's authority in making adjustments to workers' wages and to find out the form of the Government's legal protection to protect workers from wage adjustments during the Covid-19 pandemic. The method used is a normative statute approach by using legal materials that refer to the norms and legislation in force. The results of this study are companies have the authority to make adjustments to workers' wages during the Covid-19 pandemic, based on agreements between employers and workers that are carried out fairly and proportionally by taking into account the survival of workers and business continuity. The Government's form of legal protection to protect workers from wage adjustments during the Covid-19 pandemic, there is a Circular Letter of the Minister of Manpower Number M/3/HK.04/III/2020 and Decree of the Minister of Manpower Number 104 of 2021 concerning Guidelines for Implementing Employment Relations During the Period The Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pandemic is a form of preventive legal protection. Meanwhile, the industrial relations dispute court is a form of repressive legal protection.Keywords: Covid-19 Pandemic, Wages Adjustment, WorkersAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk memahami wewenang perusahaan dalam melakukan penyesuaian upah pekerja dan mengetahui bentuk perlindungan hukum Pemerintah untuk melindungi pekerja atas penyesuaian upah pada masa pandemi Covid-19. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif (statute approach) dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang mengacu pada norma-norma serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil dari penelitian ini adalah perusahaan memiliki wewenang untuk melakukan penyesuaian upah pekerja pada masa pandemi Covid-19, didasarkan pada kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja yang dilakukan secara adil dan proporsional dengan memperhatikan kelangsungan hidup pekerja dan kelangsungan usaha. Bentuk perlindungan hukum Pemerintah untuk melindungi pekerja atas penyesuaian upah pada masa pandemi Covid-19, terdapat Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor M/3/HK.04/III/2020 dan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Kerja Selama Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai bentuk perlindungan hukum preventif. Sedangkan pengadilan perselisihan hubungan industrial sebagai bentuk perlindungan hukum represif.Kata Kunci: Pandemi Covid-19, Penyesuaian Upah, Pekerja
Akibat Hukum Pendirian Permukiman Di Atas Tanah PT. Kereta Api Indonesia Muhammad Fakhrurrozy
Dinamika Vol 28, No 14 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (181.041 KB)

Abstract

                                                     ABSTRACTThis study aims to determine the legal consequences for the people who set up settlements on the land of PT. Kereta Api Indonesia in Malang City Based on this background, this paper raises the formulation of the problem as follows: 1. What is the procedure for licensing the construction of buildings on the land of PT Kereta Api Indonesia? 2. What are the legal consequences caused by the people who build buildings on the land of PT Kereta Api Indonesia? This research is a juridical empirical legal research that relies on primary data to concretely know all the problems that arise in the research studied by the author. Legal materials are studied and analyzed with the approaches used in the research to answer the legal issues in this research.Keywords: Legal Consequences, Settlement, PT Kereta Api Indonesia ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum terhadap masyarakat yang mendirikan permukiman di atas tanah PT. Kereta Api Indonesia di Kota Malang  Berdasarkan latar belakang tersebut karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana prosedur perizinan pendirian bangunan di atas tanah PT Kereta Api Indonesia? 2. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan oleh masyarakat yang mendirikan bangunan di atas tanah PT Kereta Api Indonesia Penelitian ini merupakan penelitian hukum Yuridis Empiris yaitu bertumpu pada data primer untuk mengetahui secara konkrit terhadap segala permasalahan yang timbul dalam penelitian yang diteliti oleh penulis. Bahan hukum dikaji dan dianalisis dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini.Kata Kunci: Akibat Hukum, Permukiman, PT Kereta Api Indonesia
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PEJABAT PEMERINTAH DALAM MENERAPKAN DISKRESI MENURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Andy Febrianto Firmansah
Dinamika Vol 28, No 14 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (359.247 KB)

Abstract

ABSTRAKPertanggungjawaban Hukum Pejabat Pemerintah Dalam Menerapkan Diskresi Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi dengan masih terdapatnya pejabat yang berwenang dalam menggunakan diskresi sudah keluar dari kedudukannya ataupun menyalahi ketentuan peraturan yang ada. Sehingga dari penyelewengan kedudukan yang disalahgunakan dari wewenanganya demikian harus ada bentuk tanggung jawab oleh setiap pejabat yang menyalahi ketentuan demikian. Untuk itu, diskresi janganlah disalahartikan bahwa Pejabat Pemerintahan bisa sebebas-bebasnya mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan atas kehendaknya sendiri tanpa dilandasi dengan koridor yang harus dipatuhi, yakni demi kepentingan umum, dalam batas wilayah kewenangannya, dan tidak melanggar AUPB.Penelitian  ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana Pengaturan Hukum Penggunaan Diskresi oleh Pejabat Pemerintahan Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Bagaimana Bentuk pertanggungjawaban Penggunaan Diskresi oleh Pejabat Pemerintahan Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yakni, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Selanjutnya dilakukan analisis bahan hukum melakukan sistematisasi dan analisis bahan hukum, dengan langkah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori dan topik penelitian. Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan agar dapat menjawab isu hukum yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini, dan akhirnya ditarik kesimpulan.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam pengaturan hukum penggunaan Diskresi oleh Pejabat Pemerintahan yang dimana dalam ketentuan penggunaannya harus mengikuti prosedur Penggunaan Diskresi sebagaimana yang terdapat dalam ketetuan Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang pemberlakuan pengaturannya harus mengikuti ketentuan yang terdapat dalam AUPB. Adanya AUPB dalam penggunaan diskresi oleh pejabat pemerintah sebagai kebutuhan untuk peraturan mendesak agar tidak terjadi kekosongan hukum harus mengimplementasi dengan kebijakan-kebijakan dalam ketentuan UU Administrasi Pemerintahan.Bentuk pertanggungjawaban penggunaan Diskresi oleh Pejabat Pemerintahan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dapat diberikan dengan tanggungjawab Jawab Jabatan dan Tanggung Jawab Pribadi, yang dimana pengaturannya bertitik pada Pasal 45 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan dengan pengujian melalui ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam AUPB. Serta UU Administrasi Pemerintahan memberikan kewenangan kepada PTUN dalam menilai ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh badan atau pejabat pemerintahan.Kata Kunci: Diskresi, Pertanggungjawaban, Pejabat Pemerintah. SUMMARYIn this thesis, the author raises the issue of the Legal Liability of Government Officials in Applying Discretion According to the Provisions of Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration. The reason for choosing this theme is that there are still officials who are authorized to use discretion who have left their positions or violated the provisions of existing regulations. So that from the misappropriation of positions that are abused from such authority, there must be a form of responsibility by every official who violates such provisions. For this reason, discretion should not be misunderstood that Government Officials can freely issue decisions and/or actions of their own free will without being based on a corridor that must be obeyed, namely in the public interest, within the boundaries of their authority, and not violating the AUPB.The formulation of the problem as follows: How is the Legal Arrangement for the Use of Discretion by Government Officials according to the provisions of Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration and What is the form of accountability for the use of discretion by government officials according to the provisions of Law Number 30 of 2014 concerning Government AdministrationThis research is a type of normative juridical research, using a statutory approach, and a conceptual approach. Sources of legal materials, namely, primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Furthermore, the analysis of legal materials is carried out by systematizing and analyzing legal materials, with the step of conducting studies related to theories and research topics. In the search for theory, the researcher will collect as much information as possible from the relevant literature in order to be able to answer the legal issues that are the subject of discussion in this study, and finally draw conclusions.The results of this study indicate that in legal arrangements the use of discretion by government officials which in the provisions of its use must follow the procedures for the use of discretion as contained in the provisions of Article 26, Article 27, and Article 28 of Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration, which applies the arrangement must follow the provisions contained in the AUPB. The existence of AUPB in the use of discretion by government officials as a need for urgent regulations so that there is no legal vacuum must implement the policies in the provisions of the Government Administration Law.The form of accountability for the use of discretion by Government Officials in Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration can be given with Position Responsibilities and Personal Responsibilities, where the arrangement is based on Article 45 paragraph (1) of the Government Administration Law by testing through the provisions contained in Article 45 paragraph (1) of the Government Administration Law. contained in the AUPB. And the Government Administration Law gives the PTUN authority in assessing whether or not there is an element of abuse of authority committed by government agencies or officials. Keywords: Discretion, Accountability, Government Officials.
KEWENANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DALAM MENYELESAIKAN TUMPANG TINDIH PERATURAN MENTERI UNTUK MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM DI INDONESIA Moh. Rusydi
Dinamika Vol 28, No 14 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (487.395 KB)

Abstract

ABSTRACT               One of the biggest problems in our government today is that there are many laws and regulations issued by the government and these regulations have the potential to be overlapping or disharmony (over legislation,) causing legal uncertainty and slow government wheels. The existence of Permenkum HAM Number 2 of 2019 concerning Settlement of Disharmonization of Legislation through Mediation. The executive has the authority to settle out of court or Non-Judicial Review but whether the status and legal position is in accordance with the existing laws and regulations. because the settlement is within the jurisdiction of the Judiciary, in this case the Supreme Court (MA), then does the government need a special institution to complete laws and regulations such as in South Korea, namely the Minstry of Ligislation (Moleg).Keywords: Authority, Ministry of Law and Human Rights, Legal Certainty.ABSTRAKSalah satu permasalahan terbesar dalam pemerintahan kita hari ini yaitu ada banyaknya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan peraturan tersebut bepotensi tumpang tindih atau disharmonis (over legislation,) sehingga menyebabkan ketidak pastian hukum dan lambannya roda pemerintahan. Adanya PermenkumHAM Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Disharmonisasi peraturan Perundang-undangan Melalui Mediasi. Eksekutif mempunyai kewenangan dalam menyelesaikan diluar pengadilan atau Non-Judicial Review tapi apakah status dan kedudukan hukum  tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undngan yang ada. karena penyelesaian tersebut merupakan wilayahnya Yudikatif dalam hal ini Mahkamah Agung (MA) lalu apakah pemerintah perlu lembaga khusus untuk meyelesaiak peraturan perundang undangan seperti di di Korea Selatan yakni Minstry of Ligislation (Moleg).Kata Kunci : Kewenangan, Kementerian Hukum dan HAM, Kepatian Hukum.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 29 No. 1 (2023): Dinamika Vol 28, No 19 (2022): Dinamika Vol 28, No 18 (2022): Dinamika Vol 28, No 17 (2022): Dinamika Vol 28, No 16 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 14 (2022): Dinamika Vol 28, No 13 (2022): Dinamika Vol 28, No 12 (2022): Dinamika Vol 28, No 11 (2022): Dinamika Vol 28, No 10 (2022): Dinamika Vol 28, No 9 (2022): Dinamika Vol 28, No 8 (2022): Dinamika Vol 28, No 7 (2022): Dinamika Vol 28, No 6 (2022): Dinamika Vol 28, No 5 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 5 (2022): Dinamika Vol 28, No 4 (2022): Dinamika Vol 28, No 3 (2022): Dinamika Vol 28, No 2 (2022): Dinamika Vol 28, No 1 (2022): Dinamika Vol 27, No 21 (2021): Dinamika Vol 27, No 20 (2021): Dinamika Vol 27, No 19 (2021): Dinamika Vol 27, No 18 (2021): Dinamika Vol 27, No 17 (2021): Dinamika Vol 27, No 16 (2021): Dinamika Vol 27, No 15 (2021): Dinamika Vol 27, No 14 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 13 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 12 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 11 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 10 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 9 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 8 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 7 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 6 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 5 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 4 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 3 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 2 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 1 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 17 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 16 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 15 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 14 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 13 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 12 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 11 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 10 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 9 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 8 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 7 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 6 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 5 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 4 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 3 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 2 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 1 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 15 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 14 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 13 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 12 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 11 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 10 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 9 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 8 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 7 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 6 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 5 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 4 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 3 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 2 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 1 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 24, No 42 (2016): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum More Issue