cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pinastika Prajna Paramita
Contact Email
dinamika@unisma.ac.id
Phone
+6281233771267
Journal Mail Official
dinamika@unisma.ac.id
Editorial Address
Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Jalan MT Haryono 193 Malang 65144 Telephone: 0341 - 551932, 551822, Fax.: 0341 - 552249
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Dinamika
Published by Universitas Islam Malang
ISSN : -     EISSN : 27459829     DOI : 10.33474
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Dinamika merupakan jurnal tentang gagasan gagasan kritis dan alternatif yang berorientasi pada penguatan supremasi hukum yang menampung dan mempublikasih tulisan hasil riset atau opini yang berkaitan dengan ilmu hukum secara umum dan luas, baik dogmatika hukum, teori hukum atau filsafat hukum yang disusun oleh akademinisi, peneliti atau praktisi hukum. Secara khusus hasil riset atau opini yang berkaitan dengan 1. Hukum Perdata; 2. Hukum Hukum Pidana; 3. Hukum Tata Negara; 4. Hukum Administrasi Negara; 5. Hukum Internasional; 6. Hukum Islam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 28, No 15 (2022): Dinamika" : 7 Documents clear
PENERAPAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG PENANGANAN TERPADU GELANDANGAN DAN PENGEMIS DALAM PENINGKATAN PARIWISATA (Studi Kota Denpasar) Yoga Mahendra
Dinamika Vol 28, No 15 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (314.588 KB)

Abstract

ABSTRACTThe island of Bali itself is famous for its tourist spots, and one of the places visited by foreign and domestic tourists is Denpasar City, Denpasar City is the Capital City as well as the center of life in Bali. Homeless and beggars appear in big cities in Indonesia and Denpasar City is one of them. And cause discomfort for tourists who want to travel on the island of Bali, especially in the city of Denpasar. The discussion is about the regulation regarding the handling of homeless people and beggars in increasing tourism, the effectiveness of the implementation of Denpasar Mayor Regulation Number 20 of 2016 concerning the Integrated Handling of Homeless and Beggars. This research is a juridical research. The results obtained are according to data obtained from the Denpasar City Social Service that the Mayor's Regulation has been effective, but empirically the application of the Mayor's Regulation is not optimal or effective, in fact there are still homeless and beggars who are active in tourist attractions and crossroads. Keywords: Denpasar City, application, homeless and beggars, tourism ABSTRAKPulau Bali sendiri terkenal dengan tempat-temat wisatanya, dan salah satu tempat yang dikunjungi oleh wisatawan luar ataupun dalam negeri adalah Kota Denpasar, Kota Denpasar adalah Ibu Kota Sekaligus Pusat kehidupan di Bali. Gelandangan dan pengemis muncul di kota-kota besar di Indonesia dan Kota Denpasar menjadi salah satunya. Dan mengakibatkan ketidak nyamanan wisatawan yang ingin berwisata di Pulau Bali, khususnya di Kota Denpasar. Pembahasannya tentang pengaturan tentang penanganan gelandangan dan pengemis dalam peningkatan pariwisata, efektifitas penerapan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 20 Tahun 2016 tentang Penangan Terpadu Gelandangan dan Pengemis. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis. Hasil yang didapat yaitu menurut data yang diperoleh dari Dinas Sosial Kota Denpasar bahwa Peraturan Walikota sudah efektif, namun secara empiris Penerapan Peraturan Walikota tersebut kurang maksimal atau efektif, nyatanya masih ada gelandangan dan pengemis berktivitas di tempat- tempat wisata dan persimpangan jalan.Kata kunci : Kota Denpasar, penerapan, gelandangan dan pengemis, pariwisata
KEDUDUKAN BUMDESA SETELAH DITETAPKANNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA APABILA TERJADI PERUBAHAN AD/ART (Studi BUMDesa GIRI MULYO Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji Kota Batu) Munir Andriono
Dinamika Vol 28, No 15 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (225.103 KB)

Abstract

BUMDesa Girimulyo Desa Giripurno sejak didirikan Tahun 2019 oleh Pemerintah Desa Giripurno, guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Giripurno yang ditetapkan dengan Peraturan Desa Giripurno Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa. Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa diatur secara rinci perangkat Organisasi BUMDesa/ BUMDesa bersama yang terdiri atas Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa, dan penasihat. Tetapi bagaimana kedudukan BUMDesa Giri Mulyo dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya yang telah ada sebelum adanya peraturan tersebut.
PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG OLEH ANAK (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pasuruan) Arief Setyawan
Dinamika Vol 28, No 15 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (399.224 KB)

Abstract

ABSTRACTThis research is motivated by the many cases of traffic accidents by children with imprisonment sanctions that have a negative impact on children. The problem raised is the application of restorative justice in resolving cases of traffic accidents that result in the death of people by children in the jurisdiction of the Pasuruan Resort Police, along with obstacles and efforts. Empirical juridical research with sociological approach and legislation approach. The results of this study are the Unit Gakkum Satlantas Polres Pasuruan implement restorative justice in cases of traffic accidents that resulted in the death of people through diversion. Barriers experienced: there is no clear rule of law, difficulty in getting approval from the victim's family, pre-diversion takes a long time, legal awareness is still low and intervention from the community. Efforts to overcome these obstacles: form special regulations, provide understanding to the families of victims regarding the restorative justice settlement process, the Police coordinate with other agencies, conduct socialization and counseling, and the Police act as mediators in the diversion process.Keywords: Restorative Justice, Traffic Accident, Child, Death Person ABSTRAKSkripsi ini dilatarbelakangi banyaknya kasus kecelakaan lalu lintas oleh anak dengan sanksi pidana penjara yang menimbulkan dampak negatif bagi anak. Adapun permasalahan yang diangkat adalah penerapan restorative justice dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang oleh anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Pasuruan, beserta hambatan dan upaya. Penelitian yuridis empiris dengan metode pendekatan sosiologis dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini adalah Unit Gakkum Satlantas Polres Pasuruan menerapkan restorative justice pada kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang melalui diversi. Hambatan yang dialami: tidak ada aturan hukum yang jelas, sulitnya mendapat persetujuan dari pihak keluarga korban, pra diversi membutuhkan waktu lama, kesadaran hukum masih rendah dan intervensi dari masyarakat. Upaya untuk mengatasi hambatan tersebut: membentuk peraturan khusus, memberikan pemahaman kepada keluarga korban terkait proses penyelesaian secara restorative justice, Kepolisian berkoordinasi dengan instansi lain, melakukan sosialisasi dan penyuluhan, serta Kepolisian menjadi penengah dalam proses diversi.  Kata Kunci: Restorative Justice, Kecelakaan Lalu Lintas, Anak, Matinya Orang
PENERIMAAN LABA DALAM APLIKASI FOREX TRADING PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UU NO. 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL Windi Nilla Sary
Dinamika Vol 28, No 15 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (58.083 KB)

Abstract

PENERIMAAN LABA DALAM APLIKASI FOREX TRADING PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UU No. 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODALWindi Nilla Sary1, Moh Muhibbin2, Pinastika Prajana Paramita3Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Jl. Mayjen Haryono No. 193 Kota Malang Email : 21801021131@unisma.ac.id ABSTRACT This study aims to find out and understand the law of buying and selling currencies online trading systems. In general, there are many Muslim communities in the world and in Indonesia, especially those who trade foreign exchange online. An overview of Islamic law in the foreign exchange trading business with an online contract system for foreign exchange trading, which is included in foreign exchange trading activities between countries in the world, is currently a hot topic of discussion because it has not yet received its legal status in the view of Islam. The method used in this research is normative juridicial using a statutory appoarch and a conceptual appoarch. The results of this study are that, this paper tries to analyze the practice of trading or selling foreign currencies online to find out how online foreign exchange trading operations are in accordance with Sharf's principles.  Keywords : Trading, Islamic Law, Capital Market ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan  memahami hukum jual beli mata uang sistem trading secara online. Pada umumnya banyak masyarakat muslim di dunia dan di Indonesia khususnya yang memperdagangkan valuta asing secara online. Gambaran umum hukum islam pada bisnis perdagangan valuta asing dengan sistem kontrak online perdagangan valuta asing, yang termasuk dalam kegiatan perdagangan valuta asing antar Negara di dunia, saat ini menjadi perbincangan hangat karena belum mendapatkan status hukumnya dalam pandangan islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatifdengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini bahwa, tulisan ini mencoba menganalisis praktik perdagangan atau penjualan mata uang asing secara online untuk mengetahui bagaimana operasi perdagangan valuta asing online sesuai dengan prinsip-prinsip Sharf. Kata kunci : Trading, Hukum Islam, Pasar Modal
IMPLEMENTASI PASAL 40 AYAT (1) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH TERKAIT PENDAFTARAN AKTA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (Studi di Kantor Pertanahan dan Kantor Notaris/PPAT Kabupaten Malang) Zakiya Kusuma Wardhani; Isdiyana Kusuma Ayu
Dinamika Vol 28, No 15 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (326.431 KB)

Abstract

ABSTRACT               Not later than 7 (seven) working days from the date of signing the deed in question, the land deed official is obligated to submit the deed he made along with the relevant documents to the Land Office for registration. What if this is not done by the land deed official or it is late due to negligence, then are there special sanctions against the land deed official in question. The problems discussed are (1) How is the implementation of Article 40 section (1) of Government Regulation No. 24 of 1997 concerning Land Registration by land deed official at the Office of the National Land Agency? (2) What are the legal consequences for land deed official if they do not carry out land registration in accordance with Article 40 section (1) of Government Regulation No. 24 of 1997 concerning Land Registration?The research method used in this research is empirical juridical, with a sociological juridical approach, while the data analysis is done descriptive-qualitatively. From the results of the research, it can be concluded that (1) the implementation of Article 40 section (1) of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration by land deed official at the Land Office (BPN), no one is on time to meet the deadline of 7 (seven) working days, such as which is mandated by Government Regulation Number 24 of 1997. (2) The legal consequence for land deed official if it does not register land in accordance with Article 40 section (1) Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration, is in the form of a warning and an obligation to make a certificate or statement of delay.  Keywords: Implementation, Legal Consequences, Land deed official, Land Registration.  ABSTRAKSelambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar. Bagaimana jika hal tersebut tidak dilakukan oleh PPAT atau terlambat karena kelalaiannya, maka apakah ada sanksi khusus terhadap PPAT yang bersangkutan. Adapun masalah yang dibahas adalah (1) Bagaimana implementasi Pasal 40 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah oleh PPAT di Kantor Badan Pertanahan Nasional? (2) Apa akibat hukumnya bagi PPAT apabila tidak melakukan pendaftaran tanah sesuai Pasal 40 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) Implementasi Pasal 40 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Oleh PPAT di Kantor Pertanahan/BPN, tidak ada yang tepat waktu memenuhi tenggat waktu selama 7 (tujuh) hari kerja, seperti yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. (2) Akibat hukumnya bagi PPAT apabila tidak melakukan pendaftaran tanah sesuai Pasal 40 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, adalah berupa teguran dan kewajiban membuat surat keterangan atau surat pernyataan keterlambatan. Kata Kunci: Implementasi, Akibat Hukum, PPAT, Pendaftaran Tanah. 
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 6481/Pdt.G/2021/PA.MLG TENTANG GUGATAN PERCERAIAN DENGAN PUTUSAN VERSTEK Firmansyah Firmansyah Firmansyah
Dinamika Vol 28, No 15 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (541.355 KB)

Abstract

ABSTRACTMarriage is holy covenant between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family based on the One Godhead. However, a marriage can result in a divorce due to several factors. As for divorce itself, judges often decide verstek so that it seems to eliminate the rights of the Defendant. This study aims to determine the factors that cause divorce between husband and wife in Malang Regency, to find out the rationale of judges in the process of proving in a divorce lawsuit with a Verstek decision, and to find out how the considerations of religious court judges examine and decide on the case are verstek but ignore the rights of the judges. rights that should be owned by the defendant. The research method used in this research is normative juridical. The results obtained are that the factors that lead to divorce in Malang Regency are generally due to economic problems, while the judge's rationale in the process of proving divorce cases decided by Verstek is Article 22 paragraph (2) Government Regulation Number 9 of 1975 jo. Article 134 of the Compilation of Islamic Law. The judge's considerations in deciding the case verstek were that the Defendant was never present, the judge had tried to reconcile the Plaintiff but was unsuccessful, and the judge had obtained the facts from the Plaintiff's arguments through evidence.Keywords:Divorce, Verstek Decision ABSTRAKperkawinan ialah ikrar lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Meski demikian suatu perkawinan dapat terjadi suatu perceraian akibat beberapa faktor. Adapun dalam perceraian sendiri seringkali oleh hakim diputus secara verstek sehingga terkesan menghilangkan hak-hak yang dimiliki Tergugat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebabkan perceraian antara suami istri di Kabupaten Malang, mengetahui landasan pemikiran hakim dalam proses pembuktian pada perkara cerai gugat dengan putusan Verstek,dan Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim pengadilan agama yang memeriksa dan memutus perkara tersebut secara verstek namun mengabaikan hak-hak yang sewajarnya di miliki oleh tergugat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasilyang diperoleh bahwa faktor yang mengakibatkan perceraian di Kabupaten Malang umumnya dikarenakan permasalahan ekonomi, sementara landasan pemikiran hakim dalam proses pembuktian perkara perceraian yang diputus verstek adalah Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Adapun pertimbangan hakim memutus perkara secara verstek adalah Terggugat tidak pernah hadir, hakim telah mencoba mendamaikan melalui pihak Penggugat namun tidak berhasil, dan hakim telah memperoleh fakta-fakta dari dalil-dalil Penggugat melaluipembuktian.Kata Kunci: Perceraian, Putusan Verstek
KONSEP PEMBATALAN NORMA HUKUM: (Studi Perbandingan Konsep Asas Lex Posteriori Derogat Legi Periori dan Konsep Nasikh Mansukh) Sadam Asir
Dinamika Vol 28, No 15 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (917.875 KB)

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang penerapan Asas Lex Posteriori Derogat Legi Priori dan Nasikh Mansukh sekaligus mengidentifikasikan persamaan dan perbedaannya dengan melakukan kajian secara normative menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan yakni primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan membuat kartu penelitian kemudian dianalisis. Penerapan Asas Lex Posteriori Derogate Legi Periori meliputi dua cara yaiti pencabutan dan perubahan atas peraturan perundang-undangan yang lama kemudian diganti dengan peraturan yang baru. Penerapan Nasikh Mansukh meliputi penghapusan hukum dan teks; penghapusan hukum tanpa teks; penghapusan teks tanpa hukum. Persamaan membatalkan produk hukum lama dan digantikan dengan produk hukum baru. Perbedaan terletak pada siapa yang berwenang dan cara penerapannya.Kata Kunci: Asas Lex Posteriori Derogat Legi Priori, Nasikh Mansukh  ABSTRACTThis study discusses the application of Asas Lex Posteriori Derogat Legi Priori and Nasikh Mansukh as well as identifying similarities and differences by conducting normative studies using a statutory approach and conceptuall. The legal materials used are primary, secondary and tertiary. The technique of collecting legal materials by making a research card is then analyzed. The application of the Lex Posteriori Derogate Legi Periori Principle includes two ways of repealing and changing the old legislation and then replacing it with the new regulation. The application of Nasikh Mansukh includes the abolition of laws and texts; the abolition of laws without text; unlawful removal of texts. The equation invalidates the old legal product and is replaced with the new legal product. The difference lies in who is authorized and how it is applied.Keywords: Lex Posteriori Derogat Legi Priori Principle, Nasikh Mansukh

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 29 No. 1 (2023): Dinamika Vol 28, No 19 (2022): Dinamika Vol 28, No 18 (2022): Dinamika Vol 28, No 17 (2022): Dinamika Vol 28, No 16 (2022): Dinamika Vol 28, No 15 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 14 (2022): Dinamika Vol 28, No 13 (2022): Dinamika Vol 28, No 12 (2022): Dinamika Vol 28, No 11 (2022): Dinamika Vol 28, No 10 (2022): Dinamika Vol 28, No 9 (2022): Dinamika Vol 28, No 8 (2022): Dinamika Vol 28, No 7 (2022): Dinamika Vol 28, No 6 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 5 (2022): Dinamika Vol 28, No 5 (2022): Dinamika Vol 28, No 4 (2022): Dinamika Vol 28, No 3 (2022): Dinamika Vol 28, No 2 (2022): Dinamika Vol 28, No 1 (2022): Dinamika Vol 27, No 21 (2021): Dinamika Vol 27, No 20 (2021): Dinamika Vol 27, No 19 (2021): Dinamika Vol 27, No 18 (2021): Dinamika Vol 27, No 17 (2021): Dinamika Vol 27, No 16 (2021): Dinamika Vol 27, No 15 (2021): Dinamika Vol 27, No 14 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 13 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 12 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 11 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 10 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 9 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 8 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 7 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 6 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 5 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 4 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 3 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 2 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 1 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 17 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 16 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 15 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 14 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 13 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 12 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 11 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 10 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 9 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 8 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 7 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 6 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 5 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 4 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 3 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 2 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 1 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 15 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 14 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 13 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 12 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 11 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 10 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 9 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 8 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 7 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 6 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 5 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 4 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 3 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 2 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 1 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 24, No 42 (2016): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum More Issue