cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pinastika Prajna Paramita
Contact Email
dinamika@unisma.ac.id
Phone
+6281233771267
Journal Mail Official
dinamika@unisma.ac.id
Editorial Address
Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Jalan MT Haryono 193 Malang 65144 Telephone: 0341 - 551932, 551822, Fax.: 0341 - 552249
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Dinamika
Published by Universitas Islam Malang
ISSN : -     EISSN : 27459829     DOI : 10.33474
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Dinamika merupakan jurnal tentang gagasan gagasan kritis dan alternatif yang berorientasi pada penguatan supremasi hukum yang menampung dan mempublikasih tulisan hasil riset atau opini yang berkaitan dengan ilmu hukum secara umum dan luas, baik dogmatika hukum, teori hukum atau filsafat hukum yang disusun oleh akademinisi, peneliti atau praktisi hukum. Secara khusus hasil riset atau opini yang berkaitan dengan 1. Hukum Perdata; 2. Hukum Hukum Pidana; 3. Hukum Tata Negara; 4. Hukum Administrasi Negara; 5. Hukum Internasional; 6. Hukum Islam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 28, No 16 (2022): Dinamika" : 6 Documents clear
PELAKSANAAN SANKSI PIDANA BAGI WAJIB PAJAK YANG MELANGGAR KETENTUAN PASAL 39 ( Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Studi KPP Pratama Baubau)) La Ode Nanang Defanny
Dinamika Vol 28, No 16 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (528.167 KB)

Abstract

ABSTRACT Tax collection in Indonesia uses a Self-assessment system. But the phenomenon of resistance to the system often occurs by taking advantage of legal loopholes. Violations committed by taxpayers will be subject to taxation in accordance with applicable provisions. This writing is motivated by the existence of problems, namely the first implementation of criminal sanctions for taxpayers who violate the provisions of Article 39 of Law Number 28 of 2007 concerning the Third Amendment to Law Number 6 of 1983 concerning General Provisions and Tax Procedures in Baubau City. Second, obstacles in the implementation of criminal sanctions for taxpayers who violate the provisions of Article 39. Third, solutions in overcoming the implementation of criminal sanctions. The research method used is a descriptive qualitative method with a normative-empirical research approach. The result of the study is that the implementation of tax criminal sanctions in Baubau City has not been carried out until now which is influenced by several factors, such as the vagueness of the limits on criminal sanctions and the vagueness of penalties for some violations.Key words: Tax, Criminal Sanction, Tax Law.ABSTRAK Pemungutan pajak di Indonsia menggunakan sistem Self-assesment. Namun fenomena perlawanan terhadap sistem sering terjadi dengan memanfaatkan celah hukum. Pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak akan dikenakan sanki perpajakan sesaui dengan ketentuan yang berlaku. Penulisan ini dilatarbelakangi oleh adanyaa permasalahan yaitu yang pertama Pelaksanaan sanksi pidana bagi wajib pajak yang melanggar ketentuan Pasal 39 UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan di Kota Baubau. Kedua, kendala dalam pelaksanaan sanksi pidana bagi wajib pajak yang melanggar ketentuan Pasal 39. Ketiga, solusi dalam mengatasi hambaatan pelaksanan sanksi pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan penelitian normatif-empiris. Hasil dari penelitian adalah pelaksanaan sanksi pidana perpajakan di Kota Baubau tidak terlaksana hingga saat ini yang dipengaruhi beberapa faktor, seperti ketidakjelasan batasan sanksi pidana dan ketidakjelasan hukuman bagi beberapa pelanggaran.Kata kunci : Pajak, Sanksi Pidana, Undang-Undang Perpajakan.
ANALISIS YURIDIS TRANSAKSI PEMBAYARAN MENGGUNAKAN BITCOIN Abdul Wahid
Dinamika Vol 28, No 16 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (487.011 KB)

Abstract

ANALISIS YURIDIS TRANSAKSI PEMBAYARANMENGGUNAKAN BITCOINOlehAbdul Wahid[1], Suratman[2], Benny Krestian Heriawanto[3]Fakultas Hukum Universitas Islam MalangJl. Mayjen Haryono 193 Malang 65144 Telp. (0341) 551932, 551822 Fax.Email: abdulwhd666@gmail.com ABSTRACT In this thesis, the author raises the title Juridical Analysis of Payment Transactions Using Bitcoin, the background of the appointment of this writing is because it is increasing and more and more people are using bitcoin as a means of payment transactions with the formulation of the problem 1. What is the background for the emergence of payment transactions using bitcoin, 2. How is the mechanism of payment transactions using bitcoin, 3. What is the form of protection for the aggrieved party in payment transactions using bitcoin.The research method used is normative juridical by taking a statutory approach and a conceptual approach. The sources of legal materials used are primary, secondary and tertiary sources of legal materials. The technique of collecting legal materials is done by studying existing legal materials. Meanwhile, the analysis of the legal material is carried out using qualitative analysis techniques.The results of the study, very rapid technological developments have brought changes in the era of human life, bitcoin is currently used by many people around the world for transactions on the internet, the bitcoin transaction mechanism of its users can directly send to other users without a third party, the form of legal protection is still weak because according to the law Law and Bank Indonesia are considered invalid as a means of payment. Keywords: Payment Transaction, Bitcoin ABSTRAK Pada skripsi ini, Penulis mengangkat judul Analisis Yuridis Transaksi Pembayaran Menggunakan Bitcoin, latar belakang diangkatnya penulisan tersebut karena semakin meningkat dan semakin ramai beberapa masyarakat yang menggunakan bitcoin sebagai alat transaksi pembayaran dengan rumusan masalah 1. Apa yang menjadi latar belakang timbulnya transaksi pembayaran menggunakan bitcoin, 2. Bagaimana mekanisme transaksi pembayaran menggunakan bitcoin, 3. Bagaimana bentuk perlindungan bagi pihak yang dirugikan dalam transaksi pembayaran menggunakan bitcoin.Metode Penelitian yang digunakan yuridis normatif dengan melakukan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan ialah sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Terknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan mempelajari bahan hukum yang ada. Sedangkan analisis bahan hukumnya dilakukan dengan teknik analisis kualitatif.Hasil penelitian tersebut perkembangan teknologi yang sangat pesat membawa perubahan di era kehidupan manusia, bitcoin saat ini digunakan banyak orang diseluruh dunia untuk transaksi di internet, mekanisme transaksi bitcoin para penggunanya dapat langsung mengirim ke pengguna lainnya tanpa adanya pihak ketiga, bentuk perlindungan hukumnya masih lemah karena menurut Undang-Undang dan Bank Indonesia di anggap tidak sah sebagai alat pembayaran. Kata Kunci: Transaksi pembayaran, Bitcoin 
PENYELESAIAN SENGKETA GANTI RUGI TANAH PEMBANGUNAN KILANG MINYAK BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NO.71 TAHUN 2012 Muhammad anam
Dinamika Vol 28, No 16 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (312.234 KB)

Abstract

ABSTRACTIn Indonesia, there are many land disputes, one of which is between the local community and the local government in Sumurgeneng Village, Jenu District, Tuban Regency. This study discusses how the government is doing the settlement of Compensation Disputes to the community and how the Land Acquisition Dispute Settlement Efforts are in the Oil Refinery development project which is integrated with the petrochemical complex (New Grass Root Refinery and Petrochimical/NGRR). The research method used is an empirical study using primary data obtained through interviews, and secondary data using a literature study. The settlement of disputes in the construction of an oil refinery and a dispute over compensation in Sumurgeneng Village is carried out in two different ways, namely the initiative of the residents to refuse/resist by submitting an appeal in the regional courts and provincial courts and mediation carried out by the government which shows the truth of the nominal matter. the price of land that should be obtained by the people of Sumurgeneng Village, Jenu District, Tuban Regency.Keywords : Dispute Resolution, Land Procurement for Public Interest, MediationABSTRAK Di Indonesia banyak terjadi persengketaan tanah, salah satu sengketa tanah yang terjadi yakni antara masyarakat setempat dengan pihak pemerintah daerah di Desa Sumurgeneng Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana Penyelesaian Sengketa Ganti Rugi yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat dan bagaimana Upaya Penyelesaian Sengketa Pengadaan Tanah dalam proyek pembangunan Kilang Minyak yang terintegerasi dengan kompleks petrokimia ( New Grass Root Refineryand Petrochimical/NGRR). Metode penelitian yang digunakan adalah study empiris dengan menggunakan data primer yang diperoleh dengan wawancara, dan data sekunder menggunakan studi kepustakaan. Penyelesaian sengketa dalam pembangunan kilang minyak dan sengketa ganti kerugian di Desa Sumurgeneng dilakukan dengan dua cara yang berbeda yakni Insiatif para warga untuk menolak/ melakukan perlawanan dengan mengajukan banding dalam pengadilan tingkat daerah serta pengadilan provinsi dan mediasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah yang menunjukan kebenaran soal nominal harga tanah yang sepantasnya di dapatkan masyarakat Desa Sumurgeneng Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban. Kata kunci : Penyelesaian Sengketa, Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Mediasi
ANALISIS YURIDIS PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI MALANG) Agung Satrio Wibowo
Dinamika Vol 28, No 16 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (229.964 KB)

Abstract

ABSTRACTMany cases of criminal acts of theft and violence that occur in the jurisdiction of the Malang District Court create a separate problem for law enforcement officers, especially judges in examining the flow of cases delegated by the public prosecutor to be tried. From the examination in court in cases of theft and violence, the panel of judges must be fair and determine the elements of the defendant's actions in accordance with the demands of the public prosecutor. This writing is motivated by the existence of problems, namely, first, setting sanctions for criminal acts of theft and violence according to the Criminal Code. Second, the consideration of the Malang District Court judges in examining case number 174/Pid.B/2021/PN Mlg. This research is a type of empirical juridical research, with a sociological juridical approach. Collecting legal materials through library research and field studies using primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Furthermore, the data that has been collected will be analyzed qualitatively, by combining library research and field research.ABSTRAKBanyak kasus tindak pidana pencurian dan kekerasan yang terjadi diwilayah hukum Pengadilan Negeri Malang menjadikan problem tersendiri bagi aparat penegak hukum khususnya hakim dalam pemeriksaan alur perkara yang di limpahkan oleh jaksa penuntut umum untuk di adili. Dari adanya pemeriksaan disidang pengadilan dalam perkara tindak pidana pencurian dan kekerasan, majelis hakim harus bersifat adil dan menentuk unsur dari tindakan terdakwa sesuai tuntuntan jaksa penutut umum. Penulisan ini dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan yaitu, pertama, pengaturan sanksi tindak pidana pencurian dan kekerasan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kedua, pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Malang dalam pemeriksaan perkara nomor 174/Pid.B/2021/PN Mlg. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan yuridis sosiologis. Pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan dan studi lapangan dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Selanjutnya data yang telah ada di kumpulakan dianalisis secara kualitatif, dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.
TANGGUNGJAWAB PIDANA PELAKU JUDI ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Muhsinul Anam
Dinamika Vol 28, No 16 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (525.273 KB)

Abstract

ABSTRACTAlong with the development of the times and gambling technology is now also growing which is commonly called online gambling where the crime is committed by utilizing the internet network with various modes when playing it. The research method that the author uses is normative juridical and uses a statutory approach. The technique of collecting legal materials used is through literature study. The results of this study indicate that the modus operandi of online gambling can be classified into 2, namely: 1. Online gambling with a direct transaction system, 2. Online gambling with a deposit system, and for criminal liability online gambling itself is regulated in Article 27 paragraph (2) and Article 45 of Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions, but in that article only explains about someone who distributes, transmits, and makes accessible something that contains gambling and its criminal acts, then online gambling in Indonesia must be equated with gambling. in general, where gambling players are also acted on under criminal law in addition to punishment for the bookie.Keywords: Responsibility, Criminal, Online Gambling ABSTRAKSeiring berkembangnya zaman dan teknologi perjudian kini juga semakin berkembang yang biasa di sebut perjudian online dimana kejahatan tersebut dilakukan dengan cara memanfaatkan jaringan internet dengan berbagai macam modus saat memainkannya. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif dan menggunakan pendekatan perundangan-undangan. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yakni melewati studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasannya modus operandi perjudian online dapat digolongkan menjadi 2 yaitu: 1. Perjudian online dengan sistem transaksi langsung, 2. Perjudian online dengan sistem deposit, serta untuk pertanggungjawaban pidana perjudian online itu sendiri sudah diatur dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun dalam pasal tersebut hanya menarangkan tentang seseorang yang mendistribusikan, mentransmisikan, serta membuat bisa diaksesnya sesuatu muatan yang didalamnya ada perjudian beserta dengan tindak pidananya, maka judi online di Indonesia harus disamakan dengan judi secara umum, yang dimana pemain judi juga di tindak berdasarkan hukum pidana selain hukuman terhadap bandarnya.Kata Kunci : Tanggungjawab, Pidana, Judi Online
PELANGGARAN TERHADAP KEPATUHAN KEPEMILIKAN SURAT IZIN MENGEMUDI BAGI REMAJA DI KABUPATEN PASURUAN (STUDI KASUS DI POLRES PASURUAN) Muchammad Yusron Ubaidillah
Dinamika Vol 28, No 16 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACTLately, there are many problems with teenagers who drive motorized vehicles without having a driver's license. The choice of this theme was motivated by the number of traffic violations, especially for teenagers in Pasuruan Regency. Because this is what makes me want to examine what causes many people, especially teenagers to violate traffic?, also the obstacles faced by the police to take action against these violations?, and what efforts are made by the police to deal with them?. The research method used is the empirical juridical method which is carried out directly in the field. The factors behind teenagers driving motorized vehicles without having a driver's license are awareness factors, complicated SIM management, and others. Also, the obstacles faced by the police are during the practical test, and there are still people who do not understand how to administer a SIM. Key Words : Traffic Offenses, Obey, Teenagers. ABSTRAKAkhir-akhir ini banyak permasalahan  remaja yang mengemudikan kendaraan bermotor tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi.  Pilihan tema ini dilatar belakangi karena banyaknya pelanggaran lalu lintas, khususnya bagi para remaja di Kabupaten Pasuruan. Karena hal inilah yang membuat saya ingin menelaah apa saja yang menyebabkan banyak orang terutama remaja melanggar lalu lintas?, juga hambatan yang di hadapi kepolisian untuk menindak pelanggaran tersebut?, dan upaya-upaya apa yang dilakukan kepolisian untuk menanganinya?. Metode penelitian yang digunakan yakni metode yuridis empiris yang mana dilakukan secara turun langsung ke lapangan. Faktor yang melatarbelakangi remaja mengemudikan kendaraan bermotor tanpa memiliki SIM yakni faktor kesadaran, pengurusan SIM yang rumit, dan lainnya. Juga hambatan yang dihadapi kepolisian adalah pada saat tes praktek, dan masih ada masyarakat yang belum paham tentang pengurusan SIM.Kata Kunci : Pelanggaran Lalu Lintas, Patuh, Remaja.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 29 No. 1 (2023): Dinamika Vol 28, No 19 (2022): Dinamika Vol 28, No 18 (2022): Dinamika Vol 28, No 17 (2022): Dinamika Vol 28, No 16 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 14 (2022): Dinamika Vol 28, No 13 (2022): Dinamika Vol 28, No 12 (2022): Dinamika Vol 28, No 11 (2022): Dinamika Vol 28, No 10 (2022): Dinamika Vol 28, No 9 (2022): Dinamika Vol 28, No 8 (2022): Dinamika Vol 28, No 7 (2022): Dinamika Vol 28, No 6 (2022): Dinamika Vol 28, No 5 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 5 (2022): Dinamika Vol 28, No 4 (2022): Dinamika Vol 28, No 3 (2022): Dinamika Vol 28, No 2 (2022): Dinamika Vol 28, No 1 (2022): Dinamika Vol 27, No 21 (2021): Dinamika Vol 27, No 20 (2021): Dinamika Vol 27, No 19 (2021): Dinamika Vol 27, No 18 (2021): Dinamika Vol 27, No 17 (2021): Dinamika Vol 27, No 16 (2021): Dinamika Vol 27, No 15 (2021): Dinamika Vol 27, No 14 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 13 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 12 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 11 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 10 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 9 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 8 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 7 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 6 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 5 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 4 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 3 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 2 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 1 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 17 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 16 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 15 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 14 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 13 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 12 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 11 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 10 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 9 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 8 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 7 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 6 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 5 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 4 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 3 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 2 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 1 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 15 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 14 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 13 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 12 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 11 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 10 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 9 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 8 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 7 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 6 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 5 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 4 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 3 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 2 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 1 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 24, No 42 (2016): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum More Issue