cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pinastika Prajna Paramita
Contact Email
dinamika@unisma.ac.id
Phone
+6281233771267
Journal Mail Official
dinamika@unisma.ac.id
Editorial Address
Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Jalan MT Haryono 193 Malang 65144 Telephone: 0341 - 551932, 551822, Fax.: 0341 - 552249
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Dinamika
Published by Universitas Islam Malang
ISSN : -     EISSN : 27459829     DOI : 10.33474
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Dinamika merupakan jurnal tentang gagasan gagasan kritis dan alternatif yang berorientasi pada penguatan supremasi hukum yang menampung dan mempublikasih tulisan hasil riset atau opini yang berkaitan dengan ilmu hukum secara umum dan luas, baik dogmatika hukum, teori hukum atau filsafat hukum yang disusun oleh akademinisi, peneliti atau praktisi hukum. Secara khusus hasil riset atau opini yang berkaitan dengan 1. Hukum Perdata; 2. Hukum Hukum Pidana; 3. Hukum Tata Negara; 4. Hukum Administrasi Negara; 5. Hukum Internasional; 6. Hukum Islam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 28, No 4 (2022): Dinamika" : 6 Documents clear
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS DISKRIMINASI TERHADAP TENAGA KERJA PENYANDANG DISABILITAS DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Mutiara Putri Nabila
Dinamika Vol 28, No 4 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (207.243 KB)

Abstract

ABSTRACT             People with disabilities are people who have limitations that cause people with disabilities to have difficulty interacting in their environment. Many communities consider people with disabilities as people who will interfere with activities, especially in terms of work. Therefore, there is often discrimination against people with disabilities. Getting a decent job is the right of every human being, both disabled and non-disabled. To protect the rights of persons with disabilities in getting a job without discrimination, the government issued several laws and regulations.  This writing is motivated by the problem of how the form of legal protection provided by the government for discrimination for workers with disabilities is reviewed in Law No. 13 of 2003 on Employment.  What is the form of legal protection that the government provides for discrimination for workers with disabilities in the perspective of human rights. What are the opportunities for people with disabilities to get a job. The research methods used in this writing use normative juridical methods and literature law research with conceptual approaches and statutory approaches.Keyword: Legal Protection, Discrimination, Labor, Persons with Disabilities, Human RightsABSTRAK            Penyandang Disabilitas merupakan setiap orang yang mempunyai keterbatasan yang mengakibatkan para penyandang disabilitas kesulitan dalam berinteraksi di lingkungannya. Banyak komunitas yang menganggap penyandang disabilitas sebagai orang yang akan mengganggu kegiatan, terutama dalam hal bekerja. Oleh karena itu kerap terjadi diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Mendapatkan pekerjaan yang layak adalah hak-hak setiap manusia, baik penyandang disabilitas maupun non disabilitas. Untuk melindungi hak-hak para penyandang disabilitas dalam mendapatkan pekerjaan tanpa diskriminasi, pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan Perundang-undangan. Penulisan ini dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan yaitu Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan pemerintah atas diskriminasi bagi tenaga kerja penyandang disabilitas ditinjau dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.  Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan pemerintah atas diskriminasi bagi tenaga kerja penyandang disabilitas dalam perspektif hak asasi manusia. Bagaimana peluang bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dan penelitian hukum kepustakaan dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Diskriminasi, Tenaga Kerja, Penyandang Disabilitas, Hak Asasi Manusia
Kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat di desa komodo diwilayah kawasan taman nasional komodo labuan bajo Saripa Saripa
Dinamika Vol 28, No 4 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (187.713 KB)

Abstract

DAFTAR PUSTAKABuku Arba, 2015, Hukum Agraria Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.Chandra S, 2003, Sertifikat Kepemilikan Hak Atas Tanah Persyaratan Permohonan diKantor Pertanahan, Jakarta: Grasindo. Dahuri R. Et.al, 1996, Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir Dan Lautan SecaraTerpadu, Jakarta: Pradnya Paramita.Harsono Boedi, 2013, Hukum Agraria Indonesia, Jakarta: Trisakti.Marulap Togatorap, (2020), Perlindungan Hukum Atas Tanah Mayarakat Hukum Adat DalamPengadaan Tanah dan Kepentingan Umum, Yogyakarta: STPN Press.Jurnal Isdiyana Kusuma A, 2019 Oktober, Kepastian Hukum Penguasaan Tanah MelaluiPendaftaran Tanah Sistematik Lengkap di Kota Batu, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 31., No. 3.Internet Putra G. D, 2018, Taman Nasional Komodo, Diakses pada 18 Desember 2021. Website: https://indonesiabaik.id/inforgrafis/taman-nasional-komodo.KPA, 2020, Menyikapi Rapat Dengar Pendapat (RDP) Terkait Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Pulau Komodo Dengan Komisi IV DPR RI, Diakses pada 16 Oktober 2021, Website: https://kpa.or.id/media/baca2/siaran_pers/218/Menyikapi_Rapat_Dengar_Pendapat_RDP_Terkait_Pembangunan_Kawasan_Strategis_Pariwisata_Nasional_Pulau_Komodo_dengan_komisi_IV_DPR_RI. Korebima,R.A, 2015, Status Hak Penguasaan Pada Pulau Di Sekitar Taman Nasional Komodo, Diakses pada tanggal 16 oktober 2021. Website: http://repository.unair.ac.id/13304/17/4.%20BAB%20I%20PENDAHULUAN.Pdf Sigid, 2018, Sertifikat Tidak Bisa Terbit Dalam Kawasan Hutan, Diakses pada tanggal 19 Desember 2021. Website: https://senarai.or.id/korupsi/sigid-sertifikat-tidak-bisa-terbuka-dalam-kawasan-hutanPPID, 2019, Pulau Komodo Tetap Terbuka Untuk Wisatawan, Diakses pada 14 Oktober 2021. Website: http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/5096/pulau-komodo tetapterbuka-untuk wisatawan
PENGATURAN ASAS TANGGUNG JAWABAN MUTLLAK ATAS PENCEMARAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN OLEH KORPORASI Fitri Fatma Wati
Dinamika Vol 28, No 4 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (231.789 KB)

Abstract

ABSTRACTThe principle of strict liability in Article 88 of the UUPPLH which contains the phrase "without the need for proof of elements of error" has been changed in Article 22 number (33) of the Job Creation Law to "from its business and/or activities." Discussion on this research; A) How is the strict liability principle regulated in Article 88 UUPPLH and Article 22 number (33) of the Job Creation Act? B) How is the civil liability of corporations for B3 waste pollution related to the principle of strict liability? C) How is corporate criminal responsibility for B3 waste pollution related to the principle of strict liability? This research uses normative legal research methods. With the change in the phrase in Article 22 number (33) of the Job Creation Law, this responsibility is based on accountability by proving the element of error. Civil liability is based on the principle of strict liability, namely being responsible without the need to prove the element of guilt of the perpetrator as the basis for payment of compensation. Criminal liability is based on the principle of strict liability, namely the imposition of imprisonment or fines without questioning mistakes.Keyword : Stirict liability, Corporation, Pollution ABSTRAKAsas strict liability pada Pasal 88 UUPPLH yang terdapat frasa “tanpa perlu pembuktian unusur kesalahan” telah dirubah dalam Pasal 22 angka (33) UU Cipta Kerja menjadi “dari usaha dan/atau kegiatannya.” Pembahasan pada penelitian ini; A) Bagaimana pengaturan asas strict liability dalam Pasal 88 UUPPLH dan Pasal 22 angka (33) UU Cipta Kerja? B) Bagaimana pertanggungjawaban perdata korporasi atas pencemaran limbah B3 kaitannya dengan asas strict liability? C) Bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi atas pencemaran limbah B3 kaitannya dengan asas strict liability?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dengan perubahan frasa dalam Pasal 22 angka (33) UU Cipta Kerja telah menjadikan pertanggungjawaban tersebut berdasar pada pertanggungjawaban dengan membuktian unsur kesalahan. Pertanggungjawaban perdata berdasarkan asas strict liability yaitu bertanggung jawab tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan si pelaku sebagai dasar pembayaran ganti kerugian. Pertanggungjawaban pidana berdasarkan asas strict liability yaitu pembebanan sanksi pidana penjara atau dan sanksi denda tanpa mempersolakan kesalahan.Kata Kunci: Stirict liability, Korporasi, Pencemaran 
IILEGAL LOGGING YANG MENGAKIBATKAN KERUSAKAN HUTAN DI DESA PUNGKAT, KECAMATAN GAUNG, KABUPATEN INDRAGIRIHILIR (INHIL) RIAU MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN Muhammad syafrudin
Dinamika Vol 28, No 4 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (205.027 KB)

Abstract

AbstrakPada penelitian ini, penulis mengangkat permasalahan penebangan hutan liar di Desa Pungkat Kec. Gaung Kabupaten Indragirihilir Riau. Berkenaan dengan kehadiran PT SAL, ratusan warga Pangkat protes. Mereka meminta perusahaan menghentikan aktivitasnya dan menyelesaikan masalah dengan warga terlebih dahulu. Namun, tidak ada tanggapan positif dari perusahaan. Selain menyebabkan hilangnya lahan perkebunan mereka, kehadiran perusahaan juga menyebabkan kualitas tanaman kelapa menurun. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Adapun hasil penelitian dan pembahasan ditemukan bahwa PT. SAL secara administratif perizinan masih belum jelas dan kritik penolakan warga Desa Pungkat tidak diharaukan bahkan hasil kesepakatan saat musyawarah pun tidak diindahkan oleh pihak perusahaan. Selain daripada itu, PT. SAL telah melakukan suatu penebangan hutan di luar area perizinannya, sehinnga tindakan perusahaan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan penebangan hutan secara liar. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa kendala-kendala yang menyebabkan permasalahan di Desa Pungkat tidak usai adalah tidak efektifnya koordinasi antar instansi, pengawasan yang lemah dan minimnya anggaran dalam menegakkan para pelaku penebang hutan liar. Langkah-langkah dalam menangani permasalah tersebut dapat berupa tindakan deteksi, tindakan preventif dan tindakan represif.Kata Kunci : Hutan, Kerusakan Hutan, Penebangan Liar AbstractIn this study, the authors raised the problem of illegal logging in the village of Pungkat, district. The echo of Indragirihilir Regency, Riau. Regarding the presence of PT SAL, hundreds of Rank residents protested. They asked the company to stop its activities and resolve the problem with the residents first. However, there was no positive response from the company. In addition to causing the loss of their plantation land, the presence of the company also causes the quality of coconut plantations to decline. The research method used is empirical juridical research. The results of research and discussion found that PT. Administratively, SAL permits are still unclear and criticism of the refusal of Pukat Village residents is not expected, even the results of the agreement during deliberation are not heeded by the company. Apart from that, PT. SAL has carried out a forest clearing outside its permit area, so that the company's actions can be categorized as illegal logging. In this study it was found that the obstacles that caused the problems in Pukat Village to not end were ineffective coordination between agencies, weak supervision and the lack of budget in enforcing illegal loggers. The steps in dealing with these problems can be in the form of detection, preventive and repressive measures.Keywords: Forest, Forest Destruction, Illegal Logging
Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi di Bank Rakyat Indonesia Cabang Bagansiapiapi) Dini Saniati
Dinamika Vol 28, No 4 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (266.987 KB)

Abstract

Dalam skripsi ini penulis mengangkat judul “Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi di Bank Rakyat Indonesia Cabang Bagansiapiapi)” dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana penerapan prinsip mengenal nasabah sebagai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang di Bank Rakyat Indonesia cabang Bagansiapiapi? 2. Hambatan apa saja yang dihadapi dalam penerapan prinsip mengenal nasabah sebagai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang pada Bank Rakyat Indonesia cabang Bagansiapiapi serta solusi untuk mengatasi hambatan.Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan perundangundangan dan pendekatan konseptual. Lokasi penelitian adalah BRI Cabang Bagansiapiapi. Penulis menggunakan jenis data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan studi dokumen. Dan Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penerapan prinsip mengenal nasabah di BRI Cabang Bagansiapiapi telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dibuktikan dengan kebijakan yang mengharuskan calon nasabah mengisi Formulir Pembukaan Rekening Nasabah dengan lengkap dan benar. Sedangkan hambatan yang dihadapi oleh BRI Cabang Bagansiapapi dalam menerapkan prinsip mengenal nasabah sebagai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang adalah pengisian data yang tidak lengkap dan/atau tidak benar oleh nasabah/calon nasabah. 
TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA KEPADA ANAK Muhammad Mirza Khomaini Hamid
Dinamika Vol 28, No 4 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (213.878 KB)

Abstract

ABSTRAKThe purpose of this study case was to identify and analyze the factor behind the crime of premeditated murder against children in terms of criminology and to find out what countermeasures have been carried out by the police. The research method that the author uses is empirical juridical using a legal sociology approach and case studies. The data used is primary data in the form of data obtained from respondents and informant, secondary data in the form of data obtained by examining various kinds of relevant literacy books. The results of the research regarding the factor of premeditated murder against children are motivated by several factors, namely internal factors in the form of heartache factors and disturbed psychological factors, external factors in the form of economic factors, environmental factors, low education factors, technological factors. And countermeasures carried out by the police are in the form of Pre-Emtif, Preventive, and Repressive efforts to the community.Key words: Criminology, Murder, Child Premeditated Murder ABSTRAKTujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang melatarbelakangi tindak pidana Pembunuhan Berencana kepada Anak di tinjau dari ilmu kriminologi dan mengetahui upaya penanggulangan apa saja yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan studi kasus. Data yang digunakan adalah data primer yakni berupa data yang diperoleh dari responden dan informan, data sekunder yang berupa  data yang diperoleh dengan cara menelaah berbagai macam buku literasi yang relevan. Hasil penelitian mengenai faktor tindak pidana pembunuhan berencana kepada anak ialah dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yakni faktor internal berupa faktor sakit hati dan faktor kejiwaan yang terganggu, faktor eksternal berupa faktor ekonomi, faktor lingkungan sekitar, faktor pendidikan yang rendah, faktor teknologi. Dan upaya penanggulangan yang di lakukan oleh pihak kepolisian berupa upaya Pre-Emtif, Preventif, Represif kepada masyarakat.Kata Kunci: Kriminologi, Pembunuhan, Pembunuhan Berencana Anak

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 29 No. 1 (2023): Dinamika Vol 28, No 19 (2022): Dinamika Vol 28, No 18 (2022): Dinamika Vol 28, No 17 (2022): Dinamika Vol 28, No 16 (2022): Dinamika Vol 28, No 15 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 14 (2022): Dinamika Vol 28, No 13 (2022): Dinamika Vol 28, No 12 (2022): Dinamika Vol 28, No 11 (2022): Dinamika Vol 28, No 10 (2022): Dinamika Vol 28, No 9 (2022): Dinamika Vol 28, No 8 (2022): Dinamika Vol 28, No 7 (2022): Dinamika Vol 28, No 6 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 5 (2022): Dinamika Vol 28, No 5 (2022): Dinamika Vol 28, No 4 (2022): Dinamika Vol 28, No 3 (2022): Dinamika Vol 28, No 2 (2022): Dinamika Vol 28, No 1 (2022): Dinamika Vol 27, No 21 (2021): Dinamika Vol 27, No 20 (2021): Dinamika Vol 27, No 19 (2021): Dinamika Vol 27, No 18 (2021): Dinamika Vol 27, No 17 (2021): Dinamika Vol 27, No 16 (2021): Dinamika Vol 27, No 15 (2021): Dinamika Vol 27, No 14 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 13 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 12 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 11 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 10 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 9 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 8 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 7 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 6 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 5 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 4 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 3 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 2 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 1 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 17 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 16 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 15 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 14 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 13 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 12 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 11 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 10 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 9 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 8 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 7 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 6 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 5 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 4 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 3 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 2 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 1 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 15 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 14 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 13 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 12 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 11 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 10 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 9 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 8 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 7 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 6 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 5 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 4 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 3 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 2 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 1 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 24, No 42 (2016): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum More Issue