cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pinastika Prajna Paramita
Contact Email
dinamika@unisma.ac.id
Phone
+6281233771267
Journal Mail Official
dinamika@unisma.ac.id
Editorial Address
Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Jalan MT Haryono 193 Malang 65144 Telephone: 0341 - 551932, 551822, Fax.: 0341 - 552249
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Dinamika
Published by Universitas Islam Malang
ISSN : -     EISSN : 27459829     DOI : 10.33474
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Dinamika merupakan jurnal tentang gagasan gagasan kritis dan alternatif yang berorientasi pada penguatan supremasi hukum yang menampung dan mempublikasih tulisan hasil riset atau opini yang berkaitan dengan ilmu hukum secara umum dan luas, baik dogmatika hukum, teori hukum atau filsafat hukum yang disusun oleh akademinisi, peneliti atau praktisi hukum. Secara khusus hasil riset atau opini yang berkaitan dengan 1. Hukum Perdata; 2. Hukum Hukum Pidana; 3. Hukum Tata Negara; 4. Hukum Administrasi Negara; 5. Hukum Internasional; 6. Hukum Islam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 28, No 6 (2022): Dinamika" : 6 Documents clear
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SENI TARI TRADISONAL BEDAYAN MALANG DALAM PERSPEKTIF HAK CIPTA ismi yatu hamidah
Dinamika Vol 28, No 6 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (55.572 KB)

Abstract

ABSTRACT      Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengangkat permasalahan perlindungan hukum terhadap tari tradisonal bedayan malang dalam perspektif hak cipta. karya tulis ini mengangkat rumusan masalah adaah Bagaimana perlindungan hukum seni tradisional bedayan malang menurut Undang-undang Hak Cipta? dan Apa Peran Peraturan Daerah yang Terhadap Perlindungan tari tradisonal Bedayan Malang?. Penelitian ini menggunakan peneitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konseptual. Pengumpulan bahan hukum melalui studi literatur dengan bahan hukum . Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis adanya suatu perlindungan hukum yang melindungi Tari Tradisional. Bedayan Malang sebagai suatu ide yang telah dituangkan ke dalam bentuk yang nyata. Perlindungan Hukum Hak Cipta atas Tari Tradisional Bedayan Malang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang tercantum di bahwa Hak Cipta Melindungi Perwujudan Ide Bukan Ide Itu Sendiri dan Hak Cipta Tidak Memerlukan Pendaftaran Untuk Mendapatkannya.Key words: Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Tari Tradisonal Bedayan Malang ABSTRAK      In this thesis, the author raises the issue of raising the issue of legal protection against the traditional dance of Bedayan Malang in the perspective of copyright. This paper raises the formulation of the problem, namely How is the legal protection of the traditional art of Bedayan Malang according to the Copyright Act? and What is the Role of Regional Regulations Against the Protection of the Malang Bedaya traditional dance?. This study uses a normative juridical research using a law approach and a conceptual approach. Collecting legal materials through literature study with legal materials. The purpose of this study was to analyze the existence of a legal protection that protects Traditional Dance. Bedaya Malang as an idea that has been poured into a real form. Legal Protection Copyright on traditional Bedayaan Malang Dance is protected by Law Number 28 of 2014 concerning Copyright which is stated in that Copyright Protects the Embodiment of Idea Not Idea Itself and Copyright Does Not Require Registration To Get It. Kata kunci : Legal Protection, Copyright, Malang Bedaya Traditional Dance 
ANALISIS HUKUM TIDAK TERPENUHINYA JANJI UNTUK MENIKAH BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANYUMAS NO.5/PDT.G/2019/PN.BMS) TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM Maryam Abas
Dinamika Vol 28, No 6 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (461.164 KB)

Abstract

ABSTRACKIn this thesis the author raises the title "Legal analysis of the non-fulfillment of the promise to marry based on the decision of the supreme court no.5/Pdt.G/2019/PN/Bms regarding unlawful acts" by raising the following problems: 1. Factors that are the background of the promise to marry which is not fulfilled as an act against the law in the decision of the supreme court no.5/Pdt.G/2019/PN/Bms ? 2. What is the responsibility of parties who commit acts against the law as referred to in the decision of the supreme court no.5/Pdt.G/2019/PN/Bms?. The research method used in this research is normative juridical law research, which uses research approaches such as a conceptual approach (statute approach), case approach (case approach) and legislation approach. The legal materials used are primary, secondary, and tertiary legal materials. The technique of collecting legal materials is to analyze descriptively by describing and then concluded. The results of this study are marriage promises that are not fulfilled are categorized as acts against the law because the act of breaking the marriage promise has fulfilled the element of unlawful acts. Therefore, the party who commits an unlawful act is obliged to himself for compensation as a form of consequence of his action. Keywords: Marriage, Promise, Actions Against   ABSTRAK Dalam skripsi ini penulis mengangkat judul “Analisis Hukum Tidak Terpenuhinya Janji Untuk Menikah Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.5/Pdt.G/2019/PN/Bms Tentang Perbuatan Melawan Hukum” dengan mengangkat permasalahan sebagai berikut: 1. Faktor yang menjadi latar belakang janji untuk menikah yang tidak terpenuhi sebagai perbuatan melawan hukum dalam putusan mahkamah agung no.5/Pdt.G/2019/PN/Bms ? 2. Bagaimana pertanggungjawaban pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam putusan mahkamah agung no.5/Pdt.G/2019/PN/Bms ? Metode Penelitian dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum yuridis normatif, yang mana menggunakan pendekatan penelitian seperti pendekatan konseptual pendekatan kasus dan pendekatan Perundang-Undangan. Adapun bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yaitu menganalisis secara deskriptif dengan menguraikan lalu kemudian disimpulkan. Hasil dari penelitian ini yaitu janji menikah yang tidak terpenuhi dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dikarenakan perbuatan ingkar janji kawin tersebut telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum. Maka dari itu pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum diwajibkan atas dirinya untuk ganti rugi sebagai bentuk konsekwensi dari perbuatannya.  Kata Kunci : Perkawinan, Janji, Perbuatan Melawan Hukum  
AKIBAT HUKUM PENERAPAN PERATURAN MENTERI AGRARIA NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN TANAH ULAYAT KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (Studi di Masyarakat Adat Desa Morella Kecamatan Lei Hitu Kabupaten Maluku Tengah) Ahmad Latukau
Dinamika Vol 28, No 6 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (244.711 KB)

Abstract

ABSTRACTIn this essay the authors raises the issue of Legal Effect of Implementation The Agrarian Minister Regulation Number 18 Of 2019 Concerning Procedures For Administration Of Ulayat Land Community Units Of Traditional Law in Morella Village. The choice of the theme is based on Maluku as an area in Indonesia which has customs and habits from generation to generation. Based on the background, the authors can formulate the main issues that will discussed in this essay, including: how the implementation of the legal effect and the obstacle of Ulayat Land Administration in Morella Village. This research is an empirical juridicial research which use a sociological juridicial approach. The types of data used are primary and secondary, data collection in the form of interviews, observations and document studies. Furthermore, the existing data were collected and analized by qualitative. The result of this research indicate that there is no implementation of administration in Morella Village because there are still obstacles in the form of areas that the boundaries are not yet clear to get protection from the administration of Ulayat Land.Keywords: Legal Effect, Administration, Ulayat LandABSTRAKPada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan Akibat Hukum Penerapan Peraturan Menteri Agraria Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Desa Morella. Pilihan tema dilatar belakangi oleh Maluku sebagai salah satu daerah di Indonesia yang memiliki adat dan kebiasaan secara turun-temurun. Berdasarkan dari latar belakang tersebut, maka penulis dapat merumuskanpermasalahan yang akan di bahas dalam karya ilmiah, diantaranya: Bagaimana penerapan, akibat hukum, dan kendala pada Penatausahaan Tanah Ulayat di Desa Morella. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan yuridis sosiologis. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder, pengumpulan data berupa wawancara, pengamatan dan studi dokumen. Selanjutnya data yang telah ada dikumpulkan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, belum adanya penerapan penatausahaan di Desa Morella karena masih terdapat kendala berupa wilayah yang belum jelas batasnya untuk mendapatkan perlindungan penatausahaan tanah ulayat.Kata Kunci: Akibat Hukum, Penatausahaan, Tanah Ulayat
KEKUATAN PEMBUKTIAN SAKSI DE AUDITU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA SUKMAN SUKMAN
Dinamika Vol 28, No 6 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (178.067 KB)

Abstract

ABSTRACT      The purpose of this study is to find out how the criminal procedural law regulates de auditu witnesses and how the strength of binding the de auditu witness statements in the trial. The method used is normative juridical. Thus, the arrangement of evidence in the Criminal Procedure Code is regulated in a limited manner. This means that other evidence may not be used in terms of proving, other than those rQegulated by the law itself. The various types of evidence determined by the Criminal Procedure Code, namely witness statements, expert statements, letters, instructions and statements of the defendant. During the trial and during the evidentiary process, the judge must look at the five pieces of evidence to determine the truth of the crime being examined. After the decision of the Constitutional Court No. 65/PUU-VIII/2010 and several Supreme Court decisions which have implications for the expansion of the meaning of witnesses. Several decisions of the Supreme Court accepted the testimony of de auditu witnesses as witnesses on the grounds that many crime victims were unable to present evidence to prove the crime that had occurred to them because of insufficient evidence.Keywords: evidence, witness evidence, de auditu witness ABSTRAK      Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana hukum acara pidana mengatur tentang saksi de auditu dan bagaimana kekuatan mengikat keterangan saksi de auditu dalam persidangan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Dengan demikian, pengaturan alat bukti pada KUHAP diatur secara limitatif. Artinya, alat bukti yang lain tidak boleh dipakai dalam hal membuktikan, selain yang diatur oleh Undang-undang sendiri. Adapun macam-macam alat bukti yang ditentukan KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Ketika persidangan dan pada saat proses pembuktian hakim harus melihat kelima alat bukti tersebut untuk menentukan kebenaran dari tindak pidana yang sedang diperiksa. Setelah putusan MK No 65/PUU-VIII/2010 dan beberapa putusan Mahkamah Agung yang berimplikasi pada perluasan makna saksi. Beberapa putusan Mahkamah Agung menerima keterangan saksi de auditu sebagai saksi dengan alasan banyak korban kejahatan yang tidak mampu menghadirkan alat bukti untuk membuktikan tindak pidana yang terjadi pada dirinya karena terkendala alat bukti yang tidak cukup.Kata kunci: pembuktian, alat bukti saksi, saksi de auditu
TINJUAUAN YURIDIS ANAK ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (Studi Di SMP Angkasa, SINGOSARI) Fizar Wildan Setiawan
Dinamika Vol 28, No 6 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (345.254 KB)

Abstract

ABSTRACTIn this journal, the author raises the issue of juvenile delinquency as a crime. The choice of theme is motivated by the many forms of crimes committed by teenagers. This has become a problem for the government to reduce the number of crimes caused by teenagers. The current legislation in Indonesia has regulated the criminal punishment of children. This paper raises the problem formulation of what factors are the causes of juvenile delinquency in the school education environment and how to solve the problem of juvenile delinquency that occurs in the school education environment. This research is an empirical juridical law research using a statutory approach, a conceptual approach and a case approach. The collection of legal materials through the literature study method, with primary and secondary legal materials. The results of this study indicate that the juvenile delinquency factor is mostly due to conditions or family background factors, social inequality. The role of the school is the right solution in an effort to overcome juvenile delinquency as a crime that can occur within the scope of the school.ABSTRAKPada jurnal ini, penulis mengangkat permasalan kenakalan remaja sebagai tindak kejahatan. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh banyaknya bentuk-bentuk kejahatan yang dilakukan kalangan remaja. Hal itu menjadi suatu problematikan tehadap pemerintah guna menekan angka kejahatan yang disebabkan oleh kalangan remaja . Perundang-undangan di Indonesia saat ini telah mengatur pemidanaan pidana anak. karya tulis ini mengangkat rumusan masalah faktor apa yang menjadi penyebab kenakalan remaja di lingkungan pendidikan sekolah dan bagaimana solusi mengatasi kenakalan remaja yang terjadi di lingkungan pendidikan sekolah. Penelitian ini merupakan penilitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Pengumpulan bahan hukum melalui metode studi literatur, dengan bahan hukum primer maupun sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, faktor kenakalan remaja lebih banyak disebabkan karena faktor kondisi atau latar belakang keluarga, ketidak setaraan sosial. Peran sekolah merupakan solusi yang tepat dalam upaya menanggulangi kenakalan remaja sebagai tindak kejahatan yang dapat terjadi di ruang lingkup sekolah.
KEKUATAN HUKUM HAK ATAS TANAH KESULTANAN YANG DIKUASAI MASYARAKAT (Studi Di Kelurahan Patehan kecamatan Keraton Kota Yogyakarta) Abd Wahab
Dinamika Vol 28, No 6 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (240.574 KB)

Abstract

ABSTRACTThe Special Region of Yogyakarta is an area that has various uniqueness in terms of culture to layout regarding land rights.  The community needed a mechanism in obtaining the power of rights to the sultanate land.  Formulate the problem as follows: How is the Mechanism of Acquisition of Land Rights Derived from Sultanate Land in Patehan Village, Keraton District, Yogyakarta City?  How is the Legal Power of the Sultanate Land Rights Controlled by the Community of Patehan Village, Keraton District, Yogyakarta City?.  The research method used is empirical juridical, with a sociological juridical approach.  Land is obtained from generation to generation and can apply for residence permits to the dispentaru and panitikismo, the power of community land is very weak because it does not have a certificate as evidence, the data collection techniques used are interviews, documentation, observation, data analysis is used, namely sociological juridical.  By submitting one's identity to the land and spatial planning office, that the land owned by the community itself is a usufructuary right on land belonging to the sultanate.   Keywords: Power of Law, Land rights, Sultanate. ABSTRAKDaerah Istimewah Yogyakarta adalah sebuah daerah yang memiliki berbagai keunikan dalam segi budaya hingga tata letak berkenaan dengan hak atas tanah. Masyarakat membutuhkan mekanisme dalam memperoleh kekuatan  hak atas tanah kesultanan tersebut. Berumuskan masalah sebagai berikut ini Bagaimana Mekanisme Perolehan Hak Atas Tanah Yang Berasal Dari Tanah Kesultanan Di Kelurahan Patehan Kecamatan Keraton Kota Yogyakarta? Bagaimana Kekuatan Hukum Hak Atas Tanah Kesultanan Yang Di Kuasai Masyarakat Kelurahan Patehan Kecamatan Keraton Kota Yogyakarta?. Metode penelitian yang digunakan berjenis yuridis empiris, dengan pendekatan yuridis sosiologis. Tanah di dapatkan secara turun-temurun dan bisa mengajukan izin tinggal ke dispentaru dan panitikismo, kekuatan tanah masyarakat sangat lemah karena tidak mempunyai sertifikat sebagai alat bukti, Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, dokumentasi, observasi, analisis data digunakan yaitu yuridis sosiologis. Dengan cara mengajukan identitas diri kepada Dinas pertanahan dan tata ruang, bahwa tanah yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri adalah Hak pakai atas tanah milik kesultanan.Kata Kunci: Kekuatan Hukum, Hak atas tanah, Kesultanan.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 29 No. 1 (2023): Dinamika Vol 28, No 19 (2022): Dinamika Vol 28, No 18 (2022): Dinamika Vol 28, No 17 (2022): Dinamika Vol 28, No 16 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 14 (2022): Dinamika Vol 28, No 13 (2022): Dinamika Vol 28, No 12 (2022): Dinamika Vol 28, No 11 (2022): Dinamika Vol 28, No 10 (2022): Dinamika Vol 28, No 9 (2022): Dinamika Vol 28, No 8 (2022): Dinamika Vol 28, No 7 (2022): Dinamika Vol 28, No 6 (2022): Dinamika Vol 28, No 5 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 5 (2022): Dinamika Vol 28, No 4 (2022): Dinamika Vol 28, No 3 (2022): Dinamika Vol 28, No 2 (2022): Dinamika Vol 28, No 1 (2022): Dinamika Vol 27, No 21 (2021): Dinamika Vol 27, No 20 (2021): Dinamika Vol 27, No 19 (2021): Dinamika Vol 27, No 18 (2021): Dinamika Vol 27, No 17 (2021): Dinamika Vol 27, No 16 (2021): Dinamika Vol 27, No 15 (2021): Dinamika Vol 27, No 14 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 13 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 12 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 11 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 10 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 9 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 8 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 7 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 6 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 5 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 4 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 3 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 2 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 1 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 17 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 16 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 15 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 14 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 13 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 12 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 11 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 10 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 9 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 8 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 7 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 6 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 5 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 4 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 3 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 2 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 1 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 15 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 14 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 13 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 12 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 11 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 10 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 9 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 8 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 7 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 6 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 5 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 4 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 3 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 2 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 1 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 24, No 42 (2016): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum More Issue