cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Randi Atma
Contact Email
qaumiyyah@iainpalu.ac.id
Phone
+6282345682297
Journal Mail Official
qaumiyyah@iainpalu.ac.id
Editorial Address
Jalan Diponegoro Nomor 23 Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah
Location
Kota palu,
Sulawesi tengah
INDONESIA
Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara
Published by Universitas Islam Negeri DATOKARAMA PALU
ISSN : 27750299     EISSN : 27750299     DOI : https://doi.org/10.24239/qaumiyyah
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara dipublikasikan oleh Program Studi Hukum Tata Negara Islam, Fakultas Syariah, Instutut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu. Terbit dua kali dalam setahun, jurnal ini mengundang para dosen, peneliti, dan pemerhati dalam bidang hukum tata negara dalam kaitannya dengan isu-isu keislaman untuk berpartisipasi dengan mempublikasikan hasil riset pada jurnal ini
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 2 No. 2 (2021)" : 5 Documents clear
POLEMIK PENAFSIRAN DALAM HUBUNGAN SYURA DAN DEMOKRASI Muhammad Taufik
Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 2 No. 2 (2021)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (235.6 KB) | DOI: 10.24239/qaumiyyah.v2i2.23

Abstract

Democracy is a concept that has developed in people's lives which originally came from the Western tradition. Democracy was only entered into the treasures of Islamic thought in the second half of the 19th century because it is a value system that can be applied in the context of people's lives, as a nation and state and does not conflict with Islamic values. At the beginning of the 20th century Islamic thinkers conducted a study of the relationship between Islam and democracy. Many Islamic thinkers view that democracy has positive values. Therefore, they tried to find the equivalent of the word democracy in Islamic teachings, then the term shura was invented. Shura is one of the teachings brought by the Prophet Muhammad, then practiced in Islam, especially in solving all life problems related to the affairs of the community, nation and state. Therefore, Islam is identified with the word shura, while the West is more familiar with the word democracy. However, in viewing the relationship between shura and democracy, the Mufassirs and Islamic intellectuals have different opinions. There was a polemic between them which has not been resolved until now. There are two different views regarding the relationship between shura and democracy. The first view, says that shura and democracy are two different things historically as well as their sources, shura comes from Islam while democracy comes from the West, therefore these two things are very contradictory. The second view is that between shura and democracy, although they have different origins, they have the same value content, among which they both hope for justice, equality and freedom. Therefore, shura and democracy are compatible and not contradictory. Abstrak Demokrasi merupakan salah satu konsep yang telah berkembang dalam kehidupan masyarakat yang awalnya berasal dari tradisi Barat. Demokrasi baru masuk dalam khazah pemikiran Islam pada paruh kedua Abad ke 19 karena merupakan sebuah sistem nilai yang dapat diterapkan dalam konteks kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Pada permulaan abad ke 20 para pemikir Islam melakukan kajian terhadap hubungan Islam dan demokrasi. Banyak dari kalangan pemikir Islam memandang bahwa demokrasi memiliki nilai-nilai positif. Karena itu, mereka berusaha mencari padanan kata demokrasi dalam ajaran-ajaran Islam, lalu ditemukanlah istilah syura. Syura merupakan salah satu ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, kemudian dipraktekkan dalam Islam, khususnya dalam menyelesaikan segala permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan urusan masyarakat, bangsa dan Negara. Karena itu Islam diidentikkan dengan kata syura, sedangkan kalangan Barat lebih akrab dengan kata demokrasi. Namun, dalam melihat hubungan syura dan demokrasi, para Mufassir dan intelektual Islam berbeda pendapat. Terjadi polemik di antara mereka yang tidak terselesaikan hingga sekarang. Terdapat dua pandangan yang berbeda terkait dengan hubungan syura dan demokrasi. Pandangan pertama, mengatakan syura dan demokrasi adalah dua hal yang berbeda secara historis maupun sumbernya, syura bersumber dari Islam sedangkan demokrasi bersumber dari Barat karena itu kedua hal tersebut sangat bertentangan. Pandangan kedua, antara syura dan demokrasi walaupun mempunyai sumber asal yang berbeda, tetapi mempunyai kandungan nilai yang sama di antaranya sama-sama mengharapkan keadilan, persamaan dan kebebasan kareana itu, syura dan demokrasi sejalan dan tidak bertentangan.
PRINSIP TAUHID DALAM DEMOKRASI ISLAM (SUATU ANALISIS PERSPEKTIF TEORI KEDAULATAN) Muhaemin Muhaemin
Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 2 No. 2 (2021)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (298.741 KB) | DOI: 10.24239/qaumiyyah.v2i2.24

Abstract

The formulation of the principles of democracy in Islam has actually been compiled by many thinkers, both from insiders and outsiders. Of the many principles that exist, the author is interested in studying the principle of monotheism. This is because, this principle is the most essential principle in democracy from an Islamic perspective. This principle is then examined by the author based on the theory of sovereignty. The results of the author's study show that the principle of monotheism as part of the democratic principle in Islam is very much in line with the theory of sovereignty which wants a sovereign person who has power, as well as rules that are continuity and obedience. Abstrak Rumusan prinsip-prinsip demokrasi dalam Islam sebenarnya telah banyak disusun oleh para pemikir, baik dari dalam maupun dari luar. Dari sekian banyak asas yang ada, penulis tertarik untuk mengkaji asas tauhid. Sebab, asas ini merupakan asas yang paling esensial dalam demokrasi dari perspektif Islam. Prinsip ini kemudian dikaji oleh penulis berdasarkan teori kedaulatan. Hasil kajian penulis menunjukkan bahwa prinsip tauhid sebagai bagian dari prinsip demokrasi dalam Islam sangat sejalan dengan teori kedaulatan yang menginginkan pribadi yang berdaulat yang memiliki kekuasaan, serta aturan-aturan yang bersifat kontinuitas dan ketaatan.
IMPLEMENTASI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA TINJAUAN FIQH SIYASAH Ukasyah Ukasyah
Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 2 No. 2 (2021)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/qaumiyyah.v2i2.35

Abstract

This research specifically understands and examines the implementation of the functions of the Village Consultative Body (BPD) in administering village governance from the perspective of Fiqh Siyasah. This research is included in the category of field research, which is a research that is carried out systematically by collecting data in the field. Data collection methods used are observation, interviews and documentation. The subjects in this study consisted of BPD, Village Head, Village Secretary, Head of Government, community leaders, and youth leaders. The research object is to study the function of BPD from the Fiqh Siyasah perspective. The results showed that the BPD of Ujumbou Village was not optimal in carrying out its functions. There are several inhibiting factors in the implementation of BPD functions, namely village facilities and infrastructure, inadequate funding and human resources. Based on the Siyasah Fiqh review, the BPD is synonymous with the ahl al-hall wa al-aqd institution as an institution that has a legislative function that drafts laws and regulations including village regulations at the village level and supervisory functions, and carries out deliberations to resolve all problems faced by the community as as exemplified by the Prophet Muhammad, but in its implementation the BPD in Ujumbou Village has not been optimal in carrying out its functions. Abstrak Penelitian ini secara spesifik memahami dan mengkaji implmentasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa ditinjau dari perspektif Fiqh Siyasah. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (field research) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data di lapangan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Subjek dalam penelitian ini terdiri dari BPD, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Pemerintahan, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda. Adapun objek penelitiannya adalah mengkaji fungsi BPD perspektif Fiqh Siyasah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD Desa Ujumbou belum optimal dalam menjalankan fungsinya. Terdapat beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan fungsi BPD yaitu sarana dan prasarana desa, pendanaan dan sumber daya manusia yang belum memadai. Berdasarkan tinjauan Fiqh Siyasah, BPD identik dengan lembaga ahl al-hall wa al-aqd sebagai lembaga yang memiliki fungsi legislasi yang merancang peraturan perundang-undangan termasuk peraturan desa di tingkat desa dan fungsi pengawasan, dan melaksanakan musyawarah untuk menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi masyarakat sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad, namun dalam implementasinya BPD di Desa Ujumbou belum Optimal dalam menjalankan fungsinya.
TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP KINERJA KEPALA DESA DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT Yusran; Muhammad Akbar
Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 2 No. 2 (2021)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/qaumiyyah.v2i2.36

Abstract

The article entitled review of Fiqh Siyasah on the performance of the village head in empowering the community in Konamukan Village, Bunobogu District, Buol Regency. This paper aims to determine the performance of the Konamukan Village Head in empowering the community and his review of siyasah fiqh. This study uses a descriptive qualitative approach, data collection techniques through observation, interviews and documentation. The data analysis technique used is data reduction, data presentation and data verification. As well as checking the validity of the data used are trust, dependence, certainty and triangulation. The results of this study indicate that the village head's performance in community empowerment, especially in development in Konamukan Village, is quite good, although there are still obstacles in community development. This can be seen from the quality of work, the implementation of the physical program which reaches 80 percent. Regarding timeliness, the performance of the Village Head in community empowerment, specifically in development, is fast and timely. This can be seen from the quick and straightforward settlement of affairs. The village head's performance in community empowerment is not fully in accordance with the principles contained in siyasah fiqh, because the decision making carried out by the Konamukan Village Head still does not apply the principles of deliberation and has not made the principles of transparency effective such as disseminating village funds through the installation of billboards or other information facilities so that it affects the level of community participation in development and empowerment. Abstrak Tulisan yang berjudul Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap kinerja kepala desa dalam memberdayakan masyarakat di Desa Konamukan Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Kepala Desa Konamukan dalam memberdayakan masyarakat serta tinjauannya dalam fiqh siyasah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan verivikasi data.serta pengecekankeabsahan data yang digunakan adalah kepercayaan, kebergantungan, kepastian dan triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat khususnya dalam pembangunan di Desa Konamukan sudah cukup baik, meskipun masih ada kendala dalam pembangunan masyarakatnya. Hal ini dapat dilihat dari kualitas kerja, pelaksanaan program fisik yang mencapai 80 persen, Terkait dengan ketepatan waktu, kinerja Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat khusus dalam pembangunan sudah termasuk cepat dan tepat waktu. Hal ini dapat dilihat dari penyelesaian urusan yang cepat dan tidak berbelit-belit. Kinerja kepala desa Pemberdayaan masyarakat belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip yang terdapat dalam fiqh siyasah, karena pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Kepala Desa Konamukan masih kurang menerapkan prinsip musyawarah dan belum mengefektifkan prinsip tranparansi seperti sosialisai dana desa melalui pemasangan baliho atau sarana informasi lainnya sehingga berpengaruh pada tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan.
POLA SIMBIOTIK NEGARA DAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF PERBANDINGAN HUKUM TATA NEGARA INDONESIA Wahyuni
Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 2 No. 2 (2021)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/qaumiyyah.v2i2.37

Abstract

One of the issues in the field of religion that is of concern is global information disclosure which has an impact on violence in religion. Narrow interpretations of religion that give rise to conflicts between religious communities and between adherents of the same religion, especially in Indonesia, are experiencing dynamics that affect the state structure. Religious order and state order in Indonesia have a close relationship. Therefore, this paper seeks to provide an overview of how the position of religion in the state is from the perspective of constitutional law. The position of religion in the state can be seen in three patterns, namely the integralistic pattern, the symbiotic pattern and the secularistic pattern. Through the concept of the three patterns, it will provide a normative descriptive analysis of the position of religion in various countries in the world and its correlation to the effectiveness of law. Abstrak Salah satu isu dibidang agama yang menjadi perhatian adalah keterbukaan informasi global yang berdampak pada kekerasan dalam beragama. Penafsiran sempit terhadap agama yang memunculkan konflik antar umat beragama maupun antar sesama penganut agama yang sama khususnya di Indonesia mengalami dinamika yang mempengaruhi tatanan negara. Tatanan keagamaan dan tatanan negara di Indonesia memiliki hubungan yang erat. Olehnya tulisan ini berupaya memberikan gambaran bagaimana kedudukan agama dalam negara dengan perspektif hukum tata negara. Kedudukan agama dalam negara dapat dilihat pada tiga pola, yaitu pola integralistik, pola simbiotik dan pola sekularistik. Melalui konsep tiga pola tersebut akan memberikan deskriptif analisis secara normatif mengenai kedudukan agama dalam berbagai negara di dunia serta korelasinya terhadap efektivitas hukum.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2023) Vol. 3 No. 2 (2022) Vol. 3 No. 1 (2022) Vol. 2 No. 2 (2021) Vol. 2 No. 1 (2021) Vol. 1 No. 2 (2020) Vol. 1 No. 1 (2020)