cover
Contact Name
suparna wijaya
Contact Email
sprnwijaya@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
akuntansiku.jurnalku@gmail.com
Editorial Address
Serpong, Tangerang Selatan
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Akuntansiku
Published by PT WIM Solusi Prima
ISSN : -     EISSN : 28288866     DOI : https://doi.org/10.54957/
Akuntansiku merupakan media penyebarluasan hasil penelitian di bidang akuntansi. Akuntansiku merupakan jurnal akuntansi yang ada di Indonesia. Akuntansiku diterbitkan empat kali dalam setahun.
Articles 5 Documents
Search results for , issue "Vol 1 No 1 (2022)" : 5 Documents clear
Activity Based Costing Dalam Penentuan Biaya Pendidikan Per Siswa Pada Madrasah Aliyah Pondok Pesantren X Pacitan Rizki Rachmatullah Catur Putra; Amrie Firmansyah
Akuntansiku Vol 1 No 1 (2022)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (239.72 KB) | DOI: 10.54957/akuntansiku.v1i1.142

Abstract

This study aims to review the calculation of the cost of education through the design of the Activity Based Costing model at Madrasah Aliyah Pondok Pesantren X. Determination of the amount of this fee is used as an alternative method in determining the cost of educational service activities per student. This research data was obtained by content analysis and interviews based on the data provided by the treasurer of Madrasah Aliyah Pondok Pesantren X. The research was conducted with and interviewed with information on the finance department of Madrasah Aliyah X Pacitan. This research was conducted in the period from March to May 2017. This study concludes that the monthly student fees can meet the cost per unit for direct materials and direct labor. In contrast, sources of financing must be sought for overhead costs by submitting assistance to government agencies and private parties either through grants or donations. Penelitian ini bertujuan untuk mengulas perhitungan besaran biaya pendidikan melalui perancangan model Activity Based Costing di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren X. Penentuan besaran biaya ini digunakan sebagai metode alternatif dalam menentukan harga pokok kegiatan pelayanan pendidikan per siswa. Data penelitian ini diperoleh dengan content analysis dan wawancara berdasarkan data yang diberikan oleh bendahara Madrasah Aliyah Pondok Pesantren X. Penelitian dilakukan dengan dan wawancara dengan informasi bagian keuangan Madrasah Aliyah X Pacitan. Penelitian ini dilakukan pada periode bulan Maret sampai dengan Mei tahun 2017. Penelitian ini menyimpulkan bahwa biaya per unit untuk direct material dan direct labor dapat terpenuhi dari iuran bulanan siswa, sementara untuk biaya overhead harus dicari sumber pembiayaannya melalui pengajuan bantuan ke instansi pemerintah maupun pihak swasta baik melalui hibah maupun donasi.
Kesesuaian Pelaporan Keuangan Segmen Dan Interim Berdasarkan PSAK Nomor 3, PSAK Nomor 5, IFRS 8, Dan IAS 34: Studi Kasus PT Unilever Indonesia Tbk Muhammad Ilham; Andykha David Novri Sitanggang; Rahayu Asriyani; Amrie Firmansyah
Akuntansiku Vol 1 No 1 (2022)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (340.283 KB)

Abstract

This study aims to review the segment and interim financial reporting of the 1st Quarter 2018 of PT Unilever Indonesia Tbk following the applicable Financial Accounting Standards, namely conformity to the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) 5 concerning Operating Segments, PSAK 3 concerning Interim Financial Statements, International Financial Reporting Standards (IFRS) 8 concerning Operating Segments, and International Accounting Standards (IAS) 34 which regulates Interim Financial Reporting. This research was conducted using a qualitative method with a content analysis approach. The data used is secondary data sourced from the first quarter financial statements of PT Unilever Indonesia Tbk. The data was obtained through the company's official website. The results showed that the operating segment reporting of PT Unilever Indonesia Tbk for the first quarter for the three months ended March 31, 2017, and March 31, 2018, based on revenue, assets, and profit and loss tests was following PSAK 5 and did not require additional reportable segments and did not require additional reporting segments. There is a dominant operating segment. Furthermore, the disclosure of the first quarter interim reports for the three months ended March 31, 2017, and March 31, 2018, presented by PT Unilever Indonesia Tbk, also follows PSAK 3. In addition, the provisions of IFRS 8 and IAS 34 have generally been complied with in segment and interim financial statements for the first quarter of 2018 of PT Unilever Indonesia Tbk. The components that are not fulfilled are related to geographic segments, which are not following the company's business processes. Penelitian ini bertujuan untuk mengulas pelaporan keuangan segmen dan interim Kuartal 1 2018 PT Unilever Indonesia Tbk telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, yaitu kesesuaian terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 5 tentang Segmen Operasi, PSAK 3 tentang Laporan keuangan Interim, International Financial Reporting Standards (IFRS) 8 tentang Operating Segments, dan International Accounting Standards (IAS) 34 yang mengatur tentang Interim Financial Reporting. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan pendekatan analisis isi. Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan Kuartal 1 PT Unilever Indonesia Tbk. Data tersebut diperoleh melalui website resmi perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaporan segmen operasi PT Unilever Indonesia Tbk Kuartal 1 untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2017 dan 31 Maret 2018 berdasarkan uji pendapatan, aktiva, dan laba rugi telah sesuai dengan PSAK 5 serta tidak membutuhkan adanya segmen dilaporkan tambahan dan tidak terdapat segmen operasi yang dominan. Selanjutnya, pengungkapan laporan interim Kuartal 1 untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2017 dan 31 Maret 2018 yang disajikan oleh PT Unilever Indonesia Tbk juga telah sesuai dengan PSAK 3. Selain itu, ketentuan dalam IFRS 8 dan IAS 34 secara umum telah dipenuhi dalam laporan keuangan segmen dan interim kuartal 1 2018 PT Unilever Indonesia Tbk. Adapun komponen yang tidak dipenuhi berkaitan dengan segmen geografis, memang tidak sesuai dengan proses bisnis perusahaan.
Akuntabilitas Dana Desa Di Kelurahan Argosari Martika Khoirun Nisa; Puji Wibowo
Akuntansiku Vol 1 No 1 (2022)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (342.227 KB) | DOI: 10.54957/akuntansiku.v1i1.167

Abstract

The village fund (in bahasa dana desa) is a government program as a form of government decentralization which is intended to achieve equitable development and welfare of rural public in regions in Indonesia. The study aims to determine and analyze the level of accountability of village funds in Argosari, including the knowledge and awareness of the villagers to participate in the implementation of village funds. Based on agency and institutional theory, village governments are expected to serve and provide trust as agents to the villagers (general public) as principals. The method used in this study is a qualitative research method followed by quantitative research by distributing questionnaires. The results showed that the Argosari government was not good enough in processing and compiling financial reports before 2017, but this has been resolved since 2017. In terms of the villagers, they are quite aware of and support the village government's efforts in implementing village fund management. Therefore, the Argosari government continues to make improvements and evaluations in the management of village funds, including in the development of human resources and public involvement in order to obtain good and transparent accountability of village funds. Dana desa merupakan program pemerintah sebagai bentuk desentralisasi pemerintahan yang dimaksudkan terwujudnya pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa di daerah-daerah di Indonesia. Karya tulis ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana tingkat akuntabilitas dana desa di Kelurahan Argosari, termasuk pada pengetahuan dan kesadaran masyarakatnya dalam ikut serta dalam pelaksanaan dana desa. Berdasarkan teori keagenan dan institusioanal, pemerintah desa diharapkan bisa melayani dan memberikan kepercayaan sebagai agen kepada masyarakat sebagai principal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang ditindaklanjuti penelitian kuantitatif dengan penyebaran kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Argosari kurang cukup baik dalam mengolah dan menyusun laporan keuangan sebelum tahun 2017, namun hal ini sudah teratasi dari tahun 2017. Dari segi masyarakatnya, mereka sudah cukup sadar dan mendukung upaya pemerintah desa dalam melaksanakan pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, selanjutnya pemerintah Argosari selalu melakukan perbaikan dan evaluasi dalam pengelolaan dana desa, termasuk dalam pengembangan sumber daya manusianya dan keterlibatan masyarakat demi memperoleh akuntabilitas dana desa yang baik dan transparan.
Apakah Pencegahan Berdampak Terhadap Pelunasan Utang Pajak? Fina Rohmatul Ula; Gabriela Kunthi Putri Utami; Gideon Marcellino Siahaan; Ferry Irawan
Akuntansiku Vol 1 No 1 (2022)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (588.825 KB) | DOI: 10.54957/akuntansiku.v1i1.170

Abstract

Taxes have a great contribution to sustainable development in Indonesia. However, efforts to collect such tax revenues may encounter obstacles in the form of collection arrears. For this reason, policy makers must be able to determine the most effective way for taxpayers to pay off their tax debts. This study aims to determine the impact of the selection of prevention efforts on tax revenue in collection activities. The data selection method used is literature study. The results of this study indicate that the preventive measures taken by the tax bailiff have an impact on the payment of tax debts owned by the tax insurer. Tax bailiffs must carry out a selectivity strategy in determining which tax insurers should be given preventive measures. It is hoped that all tax collection actions carried out by tax collectors will produce effective and efficient outcomes. Pajak memiliki kontribusi yang besar untuk pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Namun, upaya untuk mengumpulkan penerimaan pajak dimaksud dapat menemui kendala berupa tunggakan penagihan. Untuk itu, pembuat kebijakan harus dapat menentukan cara yang paling efektif agar para wajib pajak melunasi utang pajaknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pemilihan upaya pencegahan terhadap penerimaan pajak dalam kegiatan penagihan. Metode pemilihan data yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tindakan pencegahan yang dilakukan oleh jurusita pajak berdampak bagi pembayaran utang pajak yang dimiliki penanggung pajak. Jurusita pajak harus melakukan strategi selektivitas dalam menentukan penanggung pajak mana yang harus diberi tindakan pencegahan. Hal ini diharapkan supaya segala tindakan penagihan pajak yang dilakukan oleh jurusita pajak menghasilkan outcome yang efektif dan efisien.
Problematika Tindakan Penyanderaan Sebagai Salah Satu Upaya Penagihan Pajak Di Indonesia Gidion Samuel Manurung; Hafidz Taqullah Rahman; Lisa Fitri Lestari; Ferry Irawan
Akuntansiku Vol 1 No 1 (2022)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (288.63 KB) | DOI: 10.54957/akuntansiku.v1i1.173

Abstract

One of the efforts made by the Directorate General of Taxes to collect tax debts that have not been paid off by the tax insurer is taking hostage (gijzeling). Gijzeling can be defined as a temporary restraint on the freedom of the tax bearer by placing him in a certain place. In the implementation of gijzeling, there are pros and cons regarding whether or not taking hostage is a violation of the human rights of the tax payer. In addition, questions arise regarding the effectiveness of the implementation of gijzeling on tax debt collection and state revenues as well as obstacles in its implementation. This study uses a qualitative method with a literature study approach. The results of this study indicate that the implementation of gijzeling does not violate the human rights of the tax bearer. The implementation of hostage taking in Indonesia is also quite effective, although it faces several obstacles, both from the DGT side, taxpayers, other agencies, and related regulations. Salah satu upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk menagih utang pajak yang tidak kunjung dilunasi oleh penanggung pajak adalah penyanderaan. Penyanderaan didefinisikan sebagai pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu. Dalam pelaksanaan penyanderaan terjadi pro dan kontra mengenai benar tidaknya bahwa penyanderaan merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dari penanggung pajak. Selain itu muncul pertanyaan mengenai efektivitas pelaksanaan penyanderaan terhadap penagihan utang pajak dan penerimaan negara serta kendala dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penyanderaan tidak melanggar HAM penanggung pajak. Pelaksanaan penyanderaan di Indonesia juga tergolong efektif walaupun menghadapi beberapa kendala baik dari sisi DJP, wajib pajak, instansi lain, maupun peraturan terkait.

Page 1 of 1 | Total Record : 5