cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Antonius Primus
Contact Email
antonius.primus@yahoo.com
Phone
+6285782304575
Journal Mail Official
jph.atmajaya@gmail.com
Editorial Address
http://lppmfatimaparepare.org./index.php/JPH/pages/view/Editorial%20Board
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Jurnal Pemberdayaan Hukum
Published by Universitas Atma Jaya Makassar
ISSN : 20887647     EISSN : 26567857     DOI : -
Core Subject : Humanities, Art, Social,
Arts Humanities Social Sciences
Jurnal PEMBERDAYAAN HUKUM diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Makassar merupakan wadah elaborasi berbagai gagasan ilmiah aktual-kontekstual perspektif Ilmu Hukum dalam bentuk kajian-kajian literatur (Literature Review) maupun hasil penelitian ilmiah. Jurnal PEMBERDAYAAN HUKUM terbit 2 (dua) kali setahun, yakni pada Juni dan Desember, dan diterbitkan pertama kali pada tahun 2011.
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Seni dan Humaniora (Lain-Lain)
Articles 20 Documents
 1   2 
MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN DI INDONESIA Wencislaus Sirjon Nansi
Jurnal Pemberdayaan Hukum Vol 2, No 1 (2012): Jurnal Pemberdayaan Hukum
Publisher : Universitas Atma jaya Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Maraknya konflik di Indonesia khususnya dalam bidang penguasaan tanah di satu sisi dan memburuknya sistem penegakan hukum serta lemahnya moralitas aparat penegak hukum di sisi lain, menuntut terobosan baru dalam penyelesaian konflik tersebut. Salah satu cara yang efektif dalam menyelesaikan konflik pertanahan adalah dengan cara mediasi. Dengan cara mediasi maka diharapkan proses penyelesaian sengketa tidak sulit, murah, dan kedua belah pihak yang bersengketa tidak merasa dirugikan (win-win solution). Tulisan ini merupakan kajian kajian teoritis normatif kepustakaan tentang konflik pertanahan di Indonesia dan bagaimana mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa pertanahan. Hasil daripenulisan ini adalah mengharapkan pihak-pihak yang terlibat konflik pertanahan menggunakan mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa, sehingga persaudaraan tetap terjaga dan terbentuk serta tidak ada pihak yang merasa kehilangan atau dirugikan. Kata Kunci: Sengketa, Pertanahan dan Mediasi.ABSTRACTThe rise of the conflict in indonesia especially in the field of land tenure in one side and a worsening of a system of law enforcement and the lack of morality law enforcement officials on the other side, demanding a new breakthrough in the settlement of the conflict. One of the effective ways in resolving land conflict is by way of mediation.By way of mediation then expected dispute resolution process is not difficult, inexpensive, and both parties to the dispute does not feel harmed (win-win solution). This paper is a study of normativetheoretical study of literature with about of land conflicts in Indonesia and how mediation as an alternative to the settlement of land dispute. The result of this paper is to expect the parties involved conflict of land to use mediation as an alternative means of dispute resolution, so that the fraternity is maintainedand formed and neither side felt lost or harmed.Keywords: Disputes, Land and Mediation.
PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR DI KABUPATEN ENREKANG Rafael Tunggu; Bobby Tanriyadi
Jurnal Pemberdayaan Hukum Vol 5, No 2 (2015): Jurnal Pemberdayaan Hukum
Publisher : Universitas Atma jaya Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan penertiban dan  pendayagunaan tanah terlantar di Kabupaten Enrekang Propinsi Sulawesi Selatan. Terpilihnya Kabupaten Enrekang sebagai lokasi penelitian karena Kabupaten Enrekang merupakan satu dari antara dua kabupaten di Propinsi Sulawesi Selatan yang telah melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Subyek penelitian adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang. Data dikumpulkan dengan cara interview dan dianalisa secara kualitatif. Luaran yang ditargetkan adalah karya ilmiah dalam bentuk jurnal penelitian lokal dan jurnal nasional terakreditasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penertiban tanah terlantar di Kabupaten Enrekang telah dilaksanakan sesuai dengan amanat PP Nomor 11 Tahu 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, namun pendayagunaannya tidak efektif karena kurangnya koordinasi antara Kantor Pertanahan dan Bupati Kabupaten Enrekang. Kata Kunci: Penertiban, Pendayagunaan, Tanah Terlantar, Pertanahan
Aspek Kriminologi Terhadap Delik Pencurian yang Dilakukan Oleh Wanita Di Kota Makassar Agnes Sutarnio
Jurnal Pemberdayaan Hukum Vol 1, No 1 (2011): Jurnal Pemberdayaan Hukum
Publisher : Universitas Atma jaya Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study was aimed to examine internal and external factors causing criminal act of steal done by women in Makassar City, and its prevention effort. In the background it was explained that many steal offence done by women was essentialy caused by family economi factor. This study used descriptive methode with qualitative analysis through interview and library research, and quantitative analysis using persentage technique through frequncy tables. ...............................
FUNGSIONALISASI HUKUM PIDANA TERHADAP KEJAHATAN PORNOGRAFI ANAK DAN PERLINDUNGAN KEPENTINGAN ANAK Antonius Sudirman; Ignasius Grasian
Jurnal Pemberdayaan Hukum Vol 2, No 1 (2012): Jurnal Pemberdayaan Hukum
Publisher : Universitas Atma jaya Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas tentang penerapan hukum pidana pornografi anak dan perlindungan kepentingan anak. Untuk membahas permasalahan tersebut dilakukan pengumpulan data dengan cara wawancara kepada penyidik Polrestabes Makassar dan pengguna warnet (CAFE) dan observasi non partisipatif terhadap responden pengguna warnet. Selain itu mempelajari dokumen dengan cara membaca dan menelaah berbagai dokumen yang relevan. Kemudian data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, pada kenyataan bahwa UU Pornografi perlindungan anak berorientasi pada kepentingan perlindungan anak termasuk kejahatan pornografi anak.Namun ketentuan undang-undang tentang Pornografi mengandung kelemahan yaitu rumusan khusus sanksi pidana minimum tidak disertai dengan pedoman ancaman pidana dan minimal keterlaluan rendah atau ringan dibandingkan dengan ancaman pidana maksimal sehingga membuka terjadinya disparitas pidana. peluang. Kedua, Polrestabes, aparat Kepolisian Makassar belum optimal melakukan penegakan UU demi perlindungan kepentingan anak dari tindak pidana pornografi anak.Kata Kunci: Fungsionalisasi hukum pidana, Pornografi Anak, Perlindungan kepentingan anak. ABSTRACTThis research discusses the putting into functionof the criminal law for child pornography and the protection of the interests of the child. To discuss these issues is carried out data collection by means of interviews to investigators of Polrestabes, Makassar and users of internet cafes (CAFE) and non participatory observations against the respondents users of internet cafes. Besides, studying the document by means of reading and examining the various relevant documents. Then the data processed and analyzed using qualitative analysis. The results showed that: first, on the fact that the Pornography Act child protection is oriented on the interests of child protection including child pornography crimes. But the provisions of the law on Pornography containing weakness which is a special formulation of minimum criminal sanctions is not accompanied by the threat of criminal punishment guidelines and minimum outrageously low or mild compared with the maximum criminal threats so that it opens the occurrence of criminal disparity  opportunities. Second, Polrestabes, Makassar Police apparatus is not optimal doing the Act enforcement for the sake of protection of the interests of the child from the child pornography crimes. Keywords: Functionalization of criminal law, Child Pornography, Protection of children’s interests
Penerapan Prinsip Hak Atas Lingkungan yang Baik dan Sehat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Baso Madiong
Jurnal Pemberdayaan Hukum Vol 1, No 1 (2011): Jurnal Pemberdayaan Hukum
Publisher : Universitas Atma jaya Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Raight recognize and respected as such rights are believed to bring people to a level that is more prosperous, happy, safe, and just. Right to a good and healthy environment is a human rights held since he was born. Every human being born into this earth will require a good healthy and comfortable environment. The concept of the rights environment is in desperate need of reason that is rational and reasonable right whic is recognize as human rights. The destruction of environment is a violation of human roghts, because every act of a person of group of person including the state apparatus, either intentionaly..... 
PENERAPAN ASAS KEPATUTAN DALAM PERJANJIAN JASA PARKIR YANG MENGANDUNG KLAUSULA EKSONERASI Aurelius Kasimirus Yori
Jurnal Pemberdayaan Hukum Vol 5, No 2 (2015): Jurnal Pemberdayaan Hukum
Publisher : Universitas Atma jaya Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan asas kepatutan dalam perjanjian jasa parkir yang mencantumkan klausula eksonerasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, yakni studi terhadap dokumen-dokumen hukum berupa peraturan perundang-undangan, buku, danjurnal yang berkaitan dengan penerapan asas kepatutan dalam pembuatan perjanjian jasa parkir yang mengandung klausula eksonerasi. Hasil penelitian menunjukkan klausula eksonerasi yang tercantum dalam karcis parkir yang menyatakan “Segala kerusakan dan kehilangan atas kendaraan yang diparkirkan dan barang-barang di dalamnya adalah tanggung jawab pemilik kendaraan (tidak ada penggantian berupa apapun)” bertentangan dengan asas kepatutan yang diatur dalam Pasal 1339 KUHPerdata yang menegaskan bahwa “persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, tetapi juga segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang”. Asas kepatutan menekankan pada keadilan dan itikad baik, dimana pengelola jasa parkir tidakmenerapkan kedua hal tersebut dalam proses penyusunan karcis parkirnya.Kata kunci: Asas Kepatutan, perjanjian jasa parkir, perjanjian penitipan, klausula eksonerasi
PERAN SERTA PERGURUAN TINGGGI DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI Andreas Lumme
Jurnal Pemberdayaan Hukum Vol 2, No 1 (2012): Jurnal Pemberdayaan Hukum
Publisher : Universitas Atma jaya Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masalah utama dalam diskusi ini adalah pentingnya kontribusi Perguruan Tinggi dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif yang memanfaatkan data sekunder. Bentuk dan peran Perguruan Tinggi terhadap isu korupsi termaktub dalam materi perkuliahan dan kurikulum proses pembelajaran semua jurusan (S-1), yang dapat memasukkan nilai-nilai dan sikap antikorupsi. Gerakan antikorupsi Perguruan Tinggi diperlukan karena memiliki kekuatan sosial dan moral yang mandiri. Harapan publik terhadap penampilan dan peran Perguruan Tinggi dalam peningkatan transparansi dan pemberantasan korupsi. Kajian hasil kajian penegakan hukum dan putusan pengadilan (yang mempunyai kekuatan hukum pula) oleh Perguruan Tinggi merupakan citra tersendiri untuk membantu/memajukan kualitas penegakan hukum tindak pidana korupsi dan peningkatan mutu putusan pengadilan tindak pidana korupsi.Kata Kunci: Peran Serta, Perguruan Tinggi, Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.ABSTRACTA major problem in this discussion is the importance of Higher Education Institution contributes to the prevention and eradication of corruption. The method used is the normative approach, which makes use of secondary data.The form and role of Higher Education Institution to corruption issues is included in the lecture material and curricula of the learning process for all majors (S-1), which can incorporate values and anti-corruption stance.The anti-corruption movement of Higher Education Institution is needed becausethey have an independent social power and moral force. Publicputs expectationson appearances and role of Higher Education Institution in the improvement of transparency and the fight against corruption. Review the results of the study of law enforcement and court rulings (which has legal force anyway) by a Higher Education Institution is a distinctive image to help / advance the quality of law enforcement of corruption and improving the quality judgment of a court of corruption. Keywords: Participation, Higher Education, Prevention and Eradication of Corruption.
Penanaman Modal Asing di Indonesia Dan Hambatannya Marcel Seran
Jurnal Pemberdayaan Hukum Vol 1, No 1 (2011): Jurnal Pemberdayaan Hukum
Publisher : Universitas Atma jaya Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Improving economic growth of a country needs quite a big amount of fund. Funding of the country as expected as source of money is not enough, so alternative choice of fund neded is through direct foreign investment. But this is not an easy way. A lot of problem faced, for instance, the inadequate infrastructures, the dificulty in procedure of getting permit, instability of political situation, unrealibility of law to support and to protect which are usually block foreign investor. And also those problems cause the foreign investor remove their investment to another country. Because of that, is needs a dealing to the problems so that the foreign investor interest to invest in Indonesia.
PENGISIAN JABATAN ADMINISTRASI NEGARA DALAM PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE Very Werson Sutanto; Melky Rante
Jurnal Pemberdayaan Hukum Vol 5, No 2 (2015): Jurnal Pemberdayaan Hukum
Publisher : Universitas Atma jaya Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Skripsi ini membahas tentang Pengisian Jabatan Administrasi Negara Dalam Persfektif Good Governance. Dalam penelitian ini membahas mengenai pengisian jabatan administrasi negara yang dilakukan oleh bupati Kabupaten Cianjur yang mengangkat Drs. H Edi Iryana, MAP Mantan Narapidana Tindak Pidana Korupsi Sebagai pejabat Sekretaris Inspektorat Daerah. Dalam hal ini proses pengangkatan jabatan terhadap Drs. H. Edi Iryana, MAP sebagai sekretaris inspektorat daerah di Kabupaten Cianjur, yang dilakukan oleh bupati sangatlah bertentangan dengan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme dan ketentuan dalam Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil Negara, dan surat Edaran Kementerian Dalam negeri Nomor 800/4329/SJ tanggal 29 Oktober 2012. Berdasarkaan isu hukum penulis bahwa telah adanya pengisian jabatan administrasi Negara yang teleh melanggar ketentuan peraturan perundang-undang dan perarturan pemerintah serta surat edaran kementerian dalam negeri terkait larangan terhadap bupati mengangkat mantan narapidana menjadi pejabat di kabupaten. dengan melakukan penelitian secara normatif serta mengkombinasikan nilai horizontal dan vertical yakni penerapan das sain dan das sollen.Kata Kunci : Pengisian Jabatan Administrasi Negara
KERANCUAN PENGATURAN KEWENANGAN PENGELOLAAN HUTAN DALAM ERA OTONOMI DAERAH Baso Madiong
Jurnal Pemberdayaan Hukum Vol 2, No 1 (2012): Jurnal Pemberdayaan Hukum
Publisher : Universitas Atma jaya Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

UUD 1945 (Hasil Perubahan) Pasal 33 ayat (3) himpunan Bumi dan Air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu sumber daya alam yang dikuasai oleh negara adalah sumber daya hutan. Sebagai sumber daya publik, hutan merupakan sumber daya yang sarat dengan konflik, karena terlibat begitu banyak aktor yang memiliki kepentingan yang berbeda terhadap sumber daya hutan. Ragam konflik yang dimaksud adalah konflik antara lain ‘kepemilikan’, konflik kepentingan (tujuan) penggunaan, dan konflik bentuk operasi. Desentralisasi pengelolaan kehutanan belum berjalan dengan baik, dimana penegakan hukum termasuk kerancuan pengaturan pengelolaan hutan, sehingga kejahatan seperti illegal logging, penyelundupan kayu, pembakaran lahan, terus berlangsung, dan ironisnya ketika kejahatan itu terjadi, masing-masing lembaga memiliki kewenangan untuk saling melempar tanggung jawab.Kata Kunci: Kerancuan pengaturan pengelolaan Hutan dan Otonomi Daerah.ABSTRACTThe 1945 Constitution (Amendment results) Article 33 paragraph (3) sets of Earth and Water and natural riches contained therein are held by the State and used for the prosperity of the people majority. One of the natural resources which are controlled by the state is forest resources. As a public resource, the forest is a resource loaded with conflict, because it involved so many actors have different interests of forest resource. Range of conflict is a conflict among others ‘possession’, a conflict of interest (aims) the use, and conflictform of operation.Decentralized management of forestry has not been doing well, where law enforcement, including forest management arrangements of confusion is unclear, so that crimes like illegal logging, smuggling of wood, burning land, continue to take place, and ironically when the crime occurred, each institution has the authority to throw each other the responsibility.  Keywords: Confusion of forest management arrangements and regional autonomy

Page 1 of 2 | Total Record : 20

 1   2 

Filter by Year

2011 2015


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5, No 2 (2015): Jurnal Pemberdayaan Hukum Vol 2, No 1 (2012): Jurnal Pemberdayaan Hukum Vol 1, No 2 (2011): Jurnal Pemberdayaan Hukum Vol 1, No 1 (2011): Jurnal Pemberdayaan Hukum