cover
Contact Name
Kholil Syu'aib
Contact Email
kholil_syuaib@uinjambi.ac.id
Phone
+628127682779
Journal Mail Official
alrisalah@uinjambi.ac.id
Editorial Address
Faculty of Sharia Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Jl. Raya Jambi - Muara Bulian KM. 15 Simpang Sungai Duren 36361. Telepon: (0741) 582632, 583377
Location
Kota jambi,
Jambi
INDONESIA
Legal Protection for the Partnership Agreement Parties
Core Subject : Economy, Social,
Al-Risalah Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan particularly focuses on the main problems in the development of the sciences of sharia and law areas. It publishes articles and research papers concerning Islamic law, Islamic legal thought, Islamic jurisprudence, Islamic economic laws, criminal law, civil law, international law, constitutional law, administrative law, economic law, medical law, customary law, environmental law and so on.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
Search results for , issue "Vol 17 No 02 (2017): December 2017" : 7 Documents clear
Istri Wajib Memberikan Nafkah Kepada Suami: Tradisi Adat Sari Galuh Perspektif Hukum Islam Muhammad Amirul Hasbi; Mohd Norhusairi bin Mat Hussin; Raihanah Abdullah
Al-Risalah Vol 17 No 02 (2017): December 2017
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (170.642 KB) | DOI: 10.30631/alrisalah.v17i02.58

Abstract

Artikel ini meneliti tentang tradisi adat Sari Galuh yang berkaitan dengan fungsi seorang istri yang memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada suami. Masyarakat adat Sari Galuh menganut sistem matrilinal yang mangatur hak dan kedudukan suami berada di bawah pengaruh istri dan kerabatnya. Atas dasar inilah seorang istri berkewajiban memberikan nafkah kepada suami dan anak-anak mereka, dan segala keperluan rumah tangga ditanggung oleh seorang istri dan suami hanya bertanggung jawab untuk mengurus rumah tangga. Hal tersebut bertentangan dengan kesepakatan jumhur ulama dan UU No. 1 Tahun 1974 bahwa yang berkewajiban mencari nafkah adalah seorang suami bukan istri
Perbandingan Sanksi Pidana Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam Ishaq Ishaq
Al-Risalah Vol 17 No 02 (2017): December 2017
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (242.35 KB) | DOI: 10.30631/alrisalah.v17i02.59

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan sanksi pidana pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan hukum pidana Islam. Metode yang dipergunakan adalah deskriptif analisis. Sumber datanya adalah data sekunder berupa kitab fiqhi jinayah, tafsir alqur’an, hadits, Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Sanksi pidana pencurian dalam KUHP ada 3 bulan, 5 tahun, 7 tahun, 9 tahun, 12 tahun, 15 tahun, seumur hidup, 20 tahun, atau pidana mati. tergantung pasal-pasal pencurian yang dilanggar. Sedangkan sanksi pidana pencurian di dalam hukum pidana Islam adalah potong tangan, jika pelakunya telah balig, berakal, dan jumlah barang yang dicuri seharga seperempat Dinar, diambil dari tempat yang terjaga dan bukan miliknya.
Perspektif Hukum: Peranan Perbankan Syariah Dalam Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia Nun Harrieti; Etty Mulyati
Al-Risalah Vol 17 No 02 (2017): December 2017
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (138.199 KB) | DOI: 10.30631/alrisalah.v17i02.60

Abstract

Perbankan syariah memiliki fungsi yang sangat strategis dalam system perekonomian nasional,selain fungsi intermediasi perbankan syariah juga memiliki fungsi sosial. Sehingga menarik untuk diteliti mengenai peranan perbankan syariah dalam pengelolaan wakaf uang di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Peranan perbankan syariah dalam pengelolaan wakaf uang di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan peraturan pelaksanaannya adalah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang yang menerbitkan sertifikat wakaf uang, serta menempatkan wakaf uang tersebut di dalam produk penerimaan dana dengan akad titipan (wadi’ah) atas nama Nazhir dan dapat mengelola dana tersebut sampai nazhir menentukan lain.
Tinjauan Fikih Terhadap Aktivitas Perdagangan di Pasar Bawah Bukittinggi Zainuddin Zainuddin; Bustamar Bustamar; Safwan Rozi
Al-Risalah Vol 17 No 02 (2017): December 2017
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (161.454 KB) | DOI: 10.30631/alrisalah.v17i02.61

Abstract

Studi ini mendeskripsikan aktifitas perdagangan di Pasar Bawah Bukittinggi.Studi ini juga meninjau aktifitas perdagangan tersebut dengan kacamata Fikih Mu’amalah (Hukum Ekonomi Islam). Pertanyaannya adalah apakah perilaku yang dilakukan oleh pedagang sejalan dengan Hukum Islam atau tidak ? Pertanyaan ini penting untuk dijawab mengingat mayoritas para pedagang di Pasar Bawah adalah muslim. Di sisi lain Nabi Muhammad Saw menyatakan bahwa pasar adalah seburuk-buruk tempat dan mesjid sebaikbaik tempat. Seakan-akan pernyataan ini memberi peluang bagi pelaku pasar untuk melakukan perbuatan menyimpang atau melanggar hukum. Studi inimenemukan bahwa perdagangan di Pasar Bawah Bukittinggi berlangsung secara intens dengan pola perdagangan tradisonal. Dalam aktivitas perdagangan tersebut ditemukan banyak penyimpangan yang dapat dikelompokkan: 1. terkait dengan komoditi yang diperdagangkan, 2. bentuk transaksi yang dilakukan, 3. pelanggaran terhadap regulasi, 4. pengabaian terhadap etika bisnis yang sudah diatur dalam Islam.
Sejarah Sosial Perkembangan Hukum Gadai dan Rahn (Gadai Syariah) di Indonesia Iskandar Iskandar; Addiarrahman Addiarrahman
Al-Risalah Vol 17 No 02 (2017): December 2017
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (331.904 KB) | DOI: 10.30631/alrisalah.v17i02.62

Abstract

Artikel ini bertujuan menjelaskan sejarah sosial perkembangan hukum gadai dan gadai syariah di Indonesia. Gadai merupakan bagian dari aktifitas ekonomi yang telah berlangsung lama. Terdapat tiga corak hukum yang mengatur praktik gadai, yaitu: hukum positif, hukum adat dan hukum Islam. Ketiga jenis hukum tersebut terus berkembang mengikuti dinamika sosial masyarakat, sehingga ikut mempengaruhi perkembangan praktik gadai sebagai instrument keuangan alternatif yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat.
Konvergensi Adat dan Syarak Dalam Tata Upacara Pernikahan Masyarakat Melayu Jambi Bambang Husni Nugroho
Al-Risalah Vol 17 No 02 (2017): December 2017
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (179.58 KB) | DOI: 10.30631/alrisalah.v17i02.63

Abstract

Adat yang besendi syarak, syarak yang besendi kitabullah; syarak mengato, adat memakai adalah sebuah slogan yang dipercaya masyarakat Melayu Jambi menjadi ruh dalam setiap ritual adat mereka. Namun kritik yang mengemuka mengenai tata upacara pernikahan mereka membuat penulis merasa perlu meneliti kembali keabsahan slogan tersebut. Setelah dilakukan penelitian, terbukti bahwa tiap tahap tata pernikahan masyarakat Melayu Jambi ternyata memiliki sandaran filosofis adat yang bersesuaian dengan kaidah-kaidah syarak yang berupa ayat Alquran, hadis dan kaidah fikih. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Melayu Jambi telah berupaya menyesuaikan tata pernikahannya dengan aturan-aturan syarak atau paling tidak berusaha untuk tidak menyelisihinya. Sehingga dapatlah dikatakan bahwa tata pernikahan masyarakat Melayu Jambi ternyata konvergen dengan nilai-nilai Islam yang memang menjadi motto adatnya.
Urgensi Hak dan Perlindungan Anak dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah M. Hasbi Umar; Bahrul Ma’ani
Al-Risalah Vol 17 No 02 (2017): December 2017
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (295.884 KB) | DOI: 10.30631/alrisalah.v17i02.64

Abstract

Kasus kekerasan terhadap anak terus meningkat. Di Kota Jambi, pada tahun 2015 ada 11 kasus, sedangkan pada tahun 2016 kekerasan terhadap anak meningkat drastis menjadi 34 orang. Hal ini harus mendapat perhatian yang serius, karena anak mesti diberikan hak dan perlindungannya. Dalam perspektif hukum Islam, pemberian hak dan perlindungan terhadap anak merupakan hal yang urgen untuk dilakukan. Urgensi tersebut menurut maqashid al-syariah adalah bersifat diyani dan qadhai, di mana anak penting untuk diberikan hak dan perlindungan dengan memenuhi kebutuhannya berupa asupan makanan dan minuman, pakaian dan kebutuhuhan kelengkapan lainnya.

Page 1 of 1 | Total Record : 7