cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Kholil Syu'aib
Contact Email
kholil_syuaib@uinjambi.ac.id
Phone
+628127682779
Journal Mail Official
alrisalah@uinjambi.ac.id
Editorial Address
Faculty of Sharia Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Jl. Raya Jambi - Muara Bulian KM. 15 Simpang Sungai Duren 36361. Telepon: (0741) 582632, 583377
Location
Kota jambi,
Jambi
INDONESIA
Legal Protection for the Partnership Agreement Parties
Published by Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
ISSN : 1412436X     EISSN : 25409522     DOI : https://doi.org/10.30631/alrisalah.v22i1.1118
Core Subject : Economy, Social,
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Al-Risalah Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan particularly focuses on the main problems in the development of the sciences of sharia and law areas. It publishes articles and research papers concerning Islamic law, Islamic legal thought, Islamic jurisprudence, Islamic economic laws, criminal law, civil law, international law, constitutional law, administrative law, economic law, medical law, customary law, environmental law and so on.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 18 No 1 (2018): June 2018" : 5 Documents clear
Pelarangan Perkawinan Satu Marga Dalam Adat Batak Mandailing Samin Batubara
Al-Risalah Vol 18 No 1 (2018): June 2018
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (681.881 KB) | DOI: 10.30631/alrisalah.v18i1.37

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mendiskusikan pelarangan perkawinan semarga dalam adat Batak Mandailing yang difokuskan di Desa Muara Penyenggerahan, Kecamatan Rao, Provinsi Sumatera Barat. Ia juga bertujuan untuk menguji hipotesa yang menyatakan pelarangan perkawinan semarga dalam adat Batak Mandailing telah mengalami pergeseran nilai di tengah masyarakat. Metodologi yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode fenomenologis. Artikel ini menyimpulkan bahwa pelarangan perkawinan semarga dalam perspektif adat Batak Mandailing di Desa Muara Penyenggerahan masih eksis. Namun dalam prakteknya sekarang, aturan adat ini mengalami pergeseran, karena alasan-alasan internal dan eksternal dari pasangan yang menikah semarga tersebut. Selanjutnya, ditinjau dari perspektif hukum Islam, pelarangan perkawinan semacam ini tidak sesuai dengan hukum Islam.
Implementasi Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/Ot.140/9/2013 di Kabupaten Rokan Hulu Riau Bagio Kadaryanto; Nabella Puspa Rani
Al-Risalah Vol 18 No 1 (2018): June 2018
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (631.943 KB) | DOI: 10.30631/alrisalah.v18i1.130

Abstract

Objectives to be achieved in this research isexplaining about the implementation of business licensing the cultivation of oil palm plantations by the Regulation of the Minister of Agriculture of the Republic of Indonesia Number 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013;Describes the implementation of business licensing the cultivation of oil palm plantations in Rokan Hulu; as well as formulate and explain the measures to be taken by the Government of Rokan Hulu to regulate business licensing cultivation of oil palm plantations in Rokan Hulu. The specific targets to be achieved in this research is theorderly implementation of licensing the cultivation of palm oil plantation in Rokan Hulu with better and more effective. So it does not cause environmental problems derived from oil palm plantations in Rokan Hulu. Type of research is a sociological law that is more focused on the implementation of business licensing the cultivation of oil palm plantations by the Regulation of the Minister of Agriculture of the Republic of Indonesia Number 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013, the problems that arise regarding the implementation of business licensing cultivation oil palm plantations in Rokan Hulu. Results and discussion of this research are the implementation of business licensing the cultivation of oil palm plantations in Rokan Hulu has not been fully implemented by the Regulation of the Minister of Agriculture of the Republic of Indonesia Number 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013.
Peran Serta Masyarakat Dalam Meningkatkan Kualitas Lingkungan Daerah Aliran Sungai Batanghari di Desa Sungai Duren Hartati Hartati
Al-Risalah Vol 18 No 1 (2018): June 2018
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (678.656 KB) | DOI: 10.30631/alrisalah.v18i1.132

Abstract

Peran serta masyarakat, penegakan hukum dan pengaturan kelembagaan pengelolaan daerah aliran sungai, menjadi sesuatu yang mutlak dalam meningkatkan kualitas lingkungan. Dalam hal ini, setiap orang adalah bagian dari masyarakat dan masyarakat memiliki hak, kewajiban dan peran yang sama dalam pengelolaan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran serta masyarakat, penegakan hukum, dan pengaturan kelembagaan melalui pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu dalam meningkatkan kualitas lingkungan Daerah Aliran Sungai Batanghari. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif-empiris. Hasil penelitian menunjukkan, dengan aturan hukum melalui peran serta masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan Daerah Aliran Sungai Batanghari secara terpadu, dapat mendorong terbentuknya mekanisme pengambilan keputusan kolektif yang berorientasi pada pemecahan masalah pokok di lapangan.
Implementasi Metode Rechtvinding Hakim Terhadap Pencabutan Surat Penolakan Pekawinan Dalam Masa ‘Iddah Muhammad Fauzi Arifin; Lukman Santoso
Al-Risalah Vol 18 No 1 (2018): June 2018
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (860.02 KB) | DOI: 10.30631/alrisalah.v18i1.168

Abstract

Artikel ini mengeksplorasi Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: 287/Pdt.P/2017/PA.TA, tentang pencabutan surat penolakan perkawinan dalam masa ‘iddah. Perkawinan dalam masa ‘iddah secara hukum positif tidak dapat dilaksanakan sebelum masa ‘iddah-nya habis, akan tetapi majelis hakim berpendapat lain yang berseberangan dengan KUA Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, pihak KUA menyatakan bahwa calon mempelai wanita masih dalam masa ‘iddah hamil. Berdasarkan analisis,dalam putusannya majelis hakim menggunakan dasar hukum terhadap perkara tersebut, yakni Pasal 153 Ayat 2 Huruf b KHI, QS. At-Thalaq ayat 4, serta Pasal 53 KHI, yang diketahui berdasarkan metode penemuan hukum (rechtvinding), diantaranya: Pertama, Metode Interpretasi Sistematis digunakan untuk mengetahui masa ‘iddah W (pemohon) bukan ‘iddah hamil akan tetapi ‘iddah qurû’; Kedua, Metode A Contrario (Argumen a Contrario) terhadap Pasal 153 Ayat (2) Huruf c KHI, untuk mengetahui siapa pria yang menghamili W (pemohon), sekaligus sebagai dasar untuk mencabut surat penolakan perkawinan dari KUA; dan Ketiga, Silogisme terhadap Pasal 53 KHI, untuk mengetahui diantara W (pemohon) dengan S (calon suami) tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan.Selain itu, perlu upaya preventif dan mengadvokasi masyarakat secara dini mengenai pelaksanaan perkawinan pasca perceraian terutama bagi pihak wanita yang masih dalam masa ‘iddah.
Perbandingan Sanksi Zina Dalam Hukum Pidana Adat Desa Koto Lolo dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Ishaq Ishaq
Al-Risalah Vol 18 No 1 (2018): June 2018
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (669.564 KB) | DOI: 10.30631/alrisalah.v18i1.169

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk membandingkan sanksi zina dalam hukum pidana adat Desa Koto Lolo dengan hukum pidana Indonesia dalam rangka pembaruan hukum pidana Indonesia. Harapannya, ia dapat dijadikan sebagai pedoman bagi pembuat undang-undang (legislator) dalam badan legislatif. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan perbandingan hukum. Tulisan ini menyimpulkan bahwa sanksi zina dalam hukum pidana adat Desa Koto Lolo adalah denda 20 kilogram beras dan seekor kambing, serta dikawinkan. Sedangkan sanksi zina dalam hukum pidana Indonesia adalah penjara 9 (sembilan) bulan dan termasuk delik aduan, sehingga tidak mencapai tujuan pemidanaan. Oleh karena itu, dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia, seyogyanya sanksi adat dimassukkan sehingga dapat melindungi dan menciptakan kesejahteraan masyarakat dan tujuan pemidanaan dapat tercapai.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 24 No 1 (2024): June 2024 Vol 23 No 2 (2023): December 2023 Vol 23 No 1 (2023): June 2023 Vol 22 No 2 (2022): December 2022 Vol 22 No 1 (2022): June 2022 Vol 21 No 2 (2021): December 2021 Vol 21 No 1 (2021): June 2021 Vol 20 No 2 (2020): December 2020 Vol 20 No 1 (2020): June 2020 Vol 19 No 2 (2019): December 2019 Vol 19 No 1 (2019): June 2019 Vol 18 No 2 (2018): December 2018 Vol 18 No 1 (2018): June 2018 Vol 17 No 02 (2017): December 2017 Vol 17 No 01 (2017): June 2017 Vol 16 No 02 (2016): December 2016 Vol 16 No 01 (2016): June 2016 Vol 15 No 02 (2015): December 2015 Vol 15 No 01 (2015): June 2015 Vol 14 No 02 (2014): December 2014 Vol 14 No 01 (2014): June 2014 Vol 13 No 02 (2013): December 2013 Vol 13 No 01 (2013): June 2013 Vol 12 No 02 (2012): December 2012 Vol 12 No 01 (2012): June 2012 Vol 11 No 02 (2011): December 2011 Vol 11 No 01 (2011): Juni 2011 Vol 10 No 2 (2010): Desember 2010 More Issue