cover
Contact Name
Heribertus Dwi Kristanto
Contact Email
dwikris@driyarkara.ac.id
Phone
+6221-4247129
Journal Mail Official
admin.diskursus@driyarkara.ac.id
Editorial Address
Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Jl. Cempaka Putih Indah 100A Jembatan Serong, Rawasari, Jakarta 10520
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
DISKURSUS Jurnal Filsafat dan Teologi
ISSN : 14123878     EISSN : 25801686     DOI : https://doi.org/10.36383/diskursus.v18i2
Founded in 2002 DISKURSUS is an academic journal that publishes original and peer-reviewed works in the areas of philosophy and theology. It also welcomes works resulting from interdisciplinary research at the intersections between philosophy/theology and other disciplines, notably exegesis, linguistics, history, sociology, anthropology, politics, economics, and natural sciences. Publised semestrally (in April and October), DISKURSUS aims to become a medium of publication for scholars to disseminate their novel philosophical and theological ideas to scholars in the same fields, as well as to the wider public.
Articles 8 Documents
Search results for , issue "Vol. 18 No. 2 (2022): Diskursus - Jurnal Filsafat dan Teologi STF Driyarkara" : 8 Documents clear
Pendidikan bagi Manusia sebagai Pengada Yang Nestapa: Education for Humans as Beings in Despair Harry Kristanto
DISKURSUS - JURNAL FILSAFAT DAN TEOLOGI STF DRIYARKARA Vol. 18 No. 2 (2022): Diskursus - Jurnal Filsafat dan Teologi STF Driyarkara
Publisher : STF Driyarkara - Diskursus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (309.111 KB) | DOI: 10.36383/diskursus.v18i2.307

Abstract

In almost every aspect of life, human being always tries to seek happiness. At the same time, we tend to avoid situations which may lead to unhappiness. In fact, there are two undeniable phenomena that negate this tendency, namely, first, happiness has become a commodity that is packaged, advertised, and marketed. Second, despair and other forms of crisis often understood as the antithesis of happiness are actually the existential experiences of every human being. This obsession towards happiness has also infiltrated into education system so that education is understood as some kind of means providing solutions in order to overcome these forms of unhappiness and despair. In disagreement with it, based on Søren Kierkegaard's ideas, especially in Kierkegaard’s work entitled The Sickness unto Death, Peter Roberts argues that education should embrace despair because apart from being inevitable, despair does not always need to be understood as a problem that requires a solution. Education should not try to overcome it. On the contrary, education should work with it so that humans as despair beings are enabled to understand, identify, acknowledge, and discuss it. This idea is an invitation for every person to critically reflect on despair and to rethink the role of education in such crisis circumstances. For this reason, a revitalization of the pedagogical paradigm is necessary, for example by applying political pedagogy through critical discourse analysis methods that do not tend to remain muted in the face of existential despair, as well as injustice and any other social problems occurred structurally. Abstrak Hampir dalam setiap lini kehidupan, manusia senantiasa mencari kebahagiaan dan di saat yang sama menghindar dari situasi yang mengarah pada ketidakbahagiaan. Padahal, ada dua fenomena yang tak terbantahkan dan menegasi kecenderungan tersebut, yaitu pertama, kebahagiaan telah menjadi layaknya komoditas yang diperjualbelikan, dikemas, dan diiklankan. Kedua, kenestapaan dan bentuk-bentuk krisis lainnya yang sering kali dipahami sebagai antitesis dari kebahagiaan itu sebenarnya merupakan pengalaman eksistensial setiap manusia. Tendensi yang obsesif terhadap kebahagiaan itu juga telah merasuk ke dalam bidang pendidikan sehingga pendidikan dipahami sebagai sarana yang dapat memberi solusi agar dapat mengatasi bentuk-bentuk ketidakbahagiaan dan kenestapaan itu. Terhadap perkara di atas, dengan mendasarkan diri pada gagasan Søren Kierkegaard terutama yang dituangkan dalam The Sickness unto Death, Peter Roberts berargumentasi bahwa pendidikan justru seharusnya memeluk kenestapaan itu karena selain tak terelakkan, kenestapaan tidak perlu selalu dipahami sebagai masalah yang membutuhkan solusi. Pendidikan seharusnya tidak mencoba menghindari realitas kenestapaan, tetapi menanggapinya sehingga manusia sebagai pengada yang nestapa dimungkinkan untuk memahami, mengidentifikasi, mengakui, dan membahasakan keadaan krisis itu. Gagasan tersebut merupakan undangan bagi setiap manusia, bukan hanya bagi pelaku pendidikan, untuk secara kritis berefleksi mengenai kenestapaan dan untuk berpikir ulang mengenai kodrat serta peran pendidikan di tengah situasi krisis. Untuk itu, suatu revitalisasi terhadap paradigma pedagogis menjadi perlu, misalnya dengan menerapkan pedagogi politis melalui metode analisis wacana kritis yang tidak cenderung bungkam di hadapan kenestapaan yang eksistensial, maupun di hadapan ketidakadilan dan ketidakberesan sosial yang sering kali terjadi secara struktural.
Dekalog dan Perjanjian yang Baru (Ul 5:6-21; Kel 20:1-17; Yer 31:31-34): The Decalogue and the New Covenant (Dt. 5:6-21; Ex. 20:1-17; Jr. 31:31-34) Surip Stanislaus
DISKURSUS - JURNAL FILSAFAT DAN TEOLOGI STF DRIYARKARA Vol. 18 No. 2 (2022): Diskursus - Jurnal Filsafat dan Teologi STF Driyarkara
Publisher : STF Driyarkara - Diskursus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (337.219 KB) | DOI: 10.36383/diskursus.v18i2.314

Abstract

The Decalogue is the ten commandments which are a covenant between God and His people. Written on two tablets of stone, this Decalogue is apodictive (unconditional command and prohibition). It expresses the love between God and His people and between members of the people. This article shows that in the Pentateuch there are two versions of the Decalogue (Ex. 20:1-17 and Deut. 5:6-21) with some differences between them. Deuteronomy 5:6-21 contains additions to Exodus 20:1-17. Ex. 20:1-17 was spoken by God himself to the Israelites at Mount Sinai; Deut. 5:6-21 by Moses in the plains of Moab when quoting Ex. 20:1-17. The commandment to keep the Sabbath day holy in Ex. 20:8-11 is motivated by God’s rest on the seventh day of creation; in Deut. 5:12-15 it is motivated by Israel’s liberation from slavery in the land of Egypt. Ex. 20:13-17 contains fi ve social commandments in no apparent order; Deut. 5:17-21 contains six social commandments inparallel arrangement. The Decalogue, as a law does not guarantee its implementation. And the Israelites repeatedly violated or disobeyed the law. Therefore, God Himself takes the initiative and intervenes toensure its implementation. After the destruction of the city of Jerusalem as an outward sign of the end of the Old Covenant, the prophet Jeremiah prophesied the New Covenant at the initiative of God to bewritten in the hearts, so that previously impossible loyalty would now become a reality (Jer. 31:31-34). Thus, the New Covenant is not different from the Sinai Covenant, but rather a renewal of YHWH’s faithfulnesswhich is rebuilt and deepened continuously so that it becomes a “covenant without end” (Lam. 3:22-23). Abstrak Dekalog adalah sepuluh fi rman yang merupakan pernjanjian antara Allah dengan umat-Nya, tertulis dalam dua loh batu. Dekalog yang bersifat apodiktif (perintah dan larangan tanpa syarat) mengungkapkankasih antara Allah dengan umat-Nya dan antarumat Allah. Artikel ini menunjukkan bahwa dalam Pentateukh terdapat dua versi Dekalog (Kel. 20:1-17 dan Ul. 5:6-21) dengan beberapa perbedaan. Ul. 5:6-21 memuat beberapa tambahan yang tidak terdapat dalam Kel. 20:1-17. Kel. 20:1-17 diucapkan sendiri oleh YHWH kepada bangsa Israel di gunung Sinai; Ul. 5:6-21 diucapkan oleh Musa di dataran Moab dengan mengutip isi Kel. 20:1-17. Perintah kuduskanlah hari Sabat dalam Kel. 20:8-11 bermotifkan istirahat Allah pada hari ketujuh saat penciptaan; dalam Ul. 5:12-15 bermotifkan pembebasan bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Kel. 20:13-17 memuat lima perintah sosial tanpa urutan yang jelas; Ul. 5:17-21 memuat enam perintah sosial yang disusun paralel. Dekalog sebagai undang-undang tidak menjamin pelaksanaannya. Berulangkali bangsa Israel telah melanggar atau tidak setia pada penjanjian tersebut. Maka, Allah sendiri yang berinisiatif dan campur tangan demi terjaminnya pelaksanaan perjanjian-Nya. Sesudah penghancuran kota Yerusalem sebagai tanda lahiriah berakhirnya Perjanjian Lama, Nabi Yeremia menubuatkan Perjanjian Yang Baru atas prakarsa Allah yang akan ditulis dalam hati manusia, sehingga kesetiaan yang tadinya mustahil akan menjadi kenyataan (Yer. 31:31-34). Dengan demikian Perjanjian Yang Baru itu tidak berbeda dengan Perjanjian Sinai, tetapi lebih berupa pembaruan kesetiaan YHWH yang dibangun kembali dan diperdalam terus-menerus sehingga menjadi “perjanjian yang tak berkesudahan” (Rat. 3:22-23).
Reflexivity, Relativism, and Self-Refutation: Refleksivitas, Relativisme, dan Penyanggahan-diri Clemens Dion Yusila Timur
DISKURSUS - JURNAL FILSAFAT DAN TEOLOGI STF DRIYARKARA Vol. 18 No. 2 (2022): Diskursus - Jurnal Filsafat dan Teologi STF Driyarkara
Publisher : STF Driyarkara - Diskursus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (247.394 KB) | DOI: 10.36383/diskursus.v18i2.316

Abstract

In this paper, I will examine whether the reflexivity thesis of David Bloor’s Strong Programme in the Sociology of Knowledge is self-refuting. I will argue that even though the relativism in the Strong Programme is self-refuting, I do not think Bloor’s reflexivity thesis implies relativism. By looking at the case of determinism, I intend to show that we can and should treat the reflexivity thesis independently of relativism. Therefore, the reflexivity thesis is not necessarily subject to self-refutation objection. Abstrak Dalam tulisan ini, saya akan membahas apakah tesis refleksivitas dalam Program Kuat Sosiologi Pengetahuan yang diusung oleh David Bloor mengimplikasikan penyanggahan diri. Saya hendak berargumen bahwa kendati relativisme yang diimplikasikan Program Kuat menyanggah dirinya sendiri, saya tidak melihat tesis refleksivitasyang diusung Bloor per se mengimplikasikan relativisme. Dengan merujuk pada contoh determinisme, saya ingin menunjukkan bahwa tesis refleksitivitas dapat dan semestinya diperlakukan secara terpisah dari relativisme. Dengan demikian, tesis refleksivitas tidak dapat serta-merta menjadi sasaran argumen yang menyoal penyanggahan diri.
Unsur-unsur Epistemologi ‘Proto-Nyaya’ dalam Bhagavad-Gita : Epistemological Elements of 'Proto-Nyaya' in the Bhagavad Gita Jeffrey W. Jacobson
DISKURSUS - JURNAL FILSAFAT DAN TEOLOGI STF DRIYARKARA Vol. 18 No. 2 (2022): Diskursus - Jurnal Filsafat dan Teologi STF Driyarkara
Publisher : STF Driyarkara - Diskursus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (288.883 KB) | DOI: 10.36383/diskursus.v18i2.317

Abstract

The Bhagavad-Gita, as a multivalent text, has been a source of inspiration for all areas of Indian thought. This paper identifies elements in the Bhagavad-Gita which may have influenced the formation of Nyaya philosophy in the centuries after it was written. Part one of the paper reviews Nyaya epistemology as a whole, focusing on aspects that play an important role in the Bhagavad-Gita: perception (pratyaksa), inference (anumana), ‘syllogism’, verbal utterance (sabda) and the practical orientation of knowledge. The second part shows how those aspects appear in the text of the Bhagavad-Gita. In praticular, Krishna relies on a number of techniques in convincing Arjuna of his obligation as a ksatria which would later be formalized in Nyaya philosophy as pramana or methods of knowing. As a whole, the Bhagavad-Gita also emphasizes the Nyaya view that knowledge is only useful insofar as it helps the knower achieve a particular goal. This paper does not, and has no pretention to prove the existence of a direct line of influence connection the Bhagavad-Gita and Nyaya philosophy; readers will instead gain an appreciation of the shared cultural context which gave rise to both of these forms of Indian thought. Abstrak Bhagavad-Gita, sebagai teks yang multitafsir, telah menjadi sumber inspirasi bagi segala pemikiran India. Makalah ini mengidentifikasikan unsur-unsur dalam Bhagavad-Gita yang mungkin memengaruhi pembentukan filsafat Nyaya selama beberapa abad setelah Bhagavad-Gita ditulis. Bagian pertama makalah meringkas epistemologi Nyaya secara keseluruhan dengan berfokus pada aspek-aspek yang memainkan peran penting dalam Bhagavad-Gita: persepsi (pratyaksa), penyimpulan (anumana), ‘silogisme’, saksi verbal (sabda), dan orientasi praktis pengetahuan. Bagian kedua memperlihatkan bagaimana aspek-aspek tersebut muncul dalam teks Bhagavad-Gita. Secara khusus, Krishna mengandalkan berbagai teknik dalam meyakinkan Arjuna akan kewajibannya sebagai ksatria yang kemudian diformalkan dalam filsafat Nyaya sebagai pramana atau sarana pengetahuan. Secara keseluruhan, Bhagavad-Gita juga menekankan pandangan Nyaya bahwa pengetahuan hanya berguna sejauh dapat membantu si penahu mencapai tujuan tertentu. Makalah ini tidak dapat membuktikan adanya garis pengaruh langsung yang menghubungkan Bhagavad-Gita dengan filsafat Nyaya; namun, kita tetap dapat mengapresiasi suatu ‘kemiripan keluarga’ di antara keduanya yang menunjukkan kekayaan konteks kebudayaan yang menghasilkan kedua buah pemikiran peradaban India ini.
The Control over Perception of Mass Violence through Strategic Labelling: Kontrol atas Persepsi Publik akan Kekerasan Massal melalui Pelabelan Lilian Budianto
DISKURSUS - JURNAL FILSAFAT DAN TEOLOGI STF DRIYARKARA Vol. 18 No. 2 (2022): Diskursus - Jurnal Filsafat dan Teologi STF Driyarkara
Publisher : STF Driyarkara - Diskursus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (193.827 KB) | DOI: 10.36383/diskursus.v18i2.326

Abstract

This paper examines the creation and use of names that refer to a mass violence in Indonesia that occurred in May 1998 in several cities. The media has dubbed the event the May 1998 riots. Alternative names have been widely used and each represents either a different portrayal of the event or social political stance towards the event. Using discourse analysis, this paper will demonstrate how the choice of names affects presentation of the event, recognition of what actually happened and the identification of parties involved, both the perpetrator and the victim. The labels assigned by the media to the event serve to promote certain points of view, shape social narrative and influence readers’ understanding of political violence. This paper found that the use of May 1998 as the token has blurred the nature of the event that is arguably politically motivated and downplayed the violence suffered by a particular group targeted during the riots. Abstrak Tulisan ini meneliti penggunaan nama untuk peristiwa kekerasan massa di Indonesia yang terjadi pada bulan Mei 1998 di beberapa kota. Media massa pada umumnya menggunakan nama Kerusuhan Mei 1998 untuk merujuk pada peristiwa tersebut. Beberapa nama alternatif juga dipergunakan secara luas dan masing-masing nama merepresentasikan gambaran atau pandangan sosial politis yang berbeda terhadap peristiwa tersebut. Penulis akan menggunakan analisa diskursus untuk menunjukkan bagaimana penamaan berpengaruhterhadap presentasi peristiwa, pengakuan atas apa yang terjadi dan pengidentifi kasian pihak-pihak yang terlibat, baik sebagai pelaku maupun korban. Label yang diberikan oleh media massa terhadap peristiwa tersebut berperan dalam membentuk narasi sosial dan mempengaruhi pemahaman pembaca akan kejadian tersebut. Tulisan ini menemukan bahwa penggunaan Mei 1998 sebagai penanda pada penamaan telah mengaburkan peristiwa yang dilatarbelakangi unsur politis tersebut dan juga menyampingkan kekerasan yang dialami oleh kelompok tertentu selama kerusuhan.
Konsep Liberalisme Politik John Rawls sebagai Jawaban terhadap Tantangan Masyarakat Plural dan Kritik atasnya: John Rawls' Liberalism as a Response to the Challenge of Contemporary Plural Society and Some Arguments against It Otto Gusti Ndegong Madung
DISKURSUS - JURNAL FILSAFAT DAN TEOLOGI STF DRIYARKARA Vol. 18 No. 2 (2022): Diskursus - Jurnal Filsafat dan Teologi STF Driyarkara
Publisher : STF Driyarkara - Diskursus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (306.173 KB) | DOI: 10.36383/diskursus.v18i2.327

Abstract

This article aims to explore critically John Rawls’ concept of political liberalism which is meant to be a response to the conflict and contestation of ideologies, religions, and other comprehensive doctrines in contemporary plural society. The key question is how the universalized principles of justice can be formulated in the conditionof radical pluralism characterized by contestation of different comprehensive doctrines. In answering this question, John Rawls suggests the concept of overlapping consensus and public reason. While taking accountof the fundamental contribution of John Rawls’ thought in the process of overcoming conflicts in a plural society, this essay discusses further some weaknesses of Rawls’ concept of political liberalism, and at thesame time proposes a new model of political philosophy which provides room for fundamental dissent. This new political philosophy can be called liberal fundamentalism. Fundamentalism basically expressesitself in public sphere in the form of liberality. This essay argues that liberal fundamentalism can create a social condition where fundamental moral differences are accepted, respected, and recognized. Abstrak Tulisan ini bertujuan membahas secara kritis konsep liberalisme politik John Rawls sebagai jawaban atas konfl ik dan kontestasi pandangan hidup atau doktrin komprehensif yang menandai masyarakat kontemporer yang plural. Pertanyaan pokok yang dibahas dalam tulisan ini ialah, bagaimana prinsip-prinsip keadilan yang berlakuumum dapat dirumuskan dalam kondisi factum pluralisme atau pertarungan doktrin-doktrin komprehensif tersebut. Untuk menjawab pertanyaan ini, Rawls menganjurkan dua konsep yakni overlapping consensus dan public reason. Tanpa mengabaikan kontribusi Rawls dalam menyelesaikan konflik dalam masyarakat plural, tulisan ini lebih jauh menunjukkan kelemahan konsep liberalisme politik John Rawls, dan menganjurkan sebuah filsafat politik baru yang harus memberi ruang bagi disensus-disensus fundamental. Filsafat politik baru itu dapat dinamakan posisi fundamentalisme liberal. Sebuah fundamentalisme yang mengungkapkan diri di ruang publik dalam bentuk liberalitas. Artinya, kondisi sebuah masyarakat yang memberi ruang bagi pertentangan-pertentangan etis fundamental, namun dihadapi dengan sikap pengakuan dan penghargaan atas perbedaan fundamental tersebut.
God: A Human History of Religion Franz Magnis-Suseno
DISKURSUS - JURNAL FILSAFAT DAN TEOLOGI STF DRIYARKARA Vol. 18 No. 2 (2022): Diskursus - Jurnal Filsafat dan Teologi STF Driyarkara
Publisher : STF Driyarkara - Diskursus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (181.318 KB) | DOI: 10.36383/diskursus.v18i2.329

Abstract

This article reviews Reza Aslan's book God: a Human History of Religion, published in 2018 by Transworld Publ., Corgi Edition, London
Theology and Ecology in Dialogue: The Wisdom of Laudato Si’ Martin Harun
DISKURSUS - JURNAL FILSAFAT DAN TEOLOGI STF DRIYARKARA Vol. 18 No. 2 (2022): Diskursus - Jurnal Filsafat dan Teologi STF Driyarkara
Publisher : STF Driyarkara - Diskursus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (189.556 KB) | DOI: 10.36383/diskursus.v18i2.330

Abstract

This is an important book by Dermot A. Lane, widely known as one of the leading theologians in Ireland with a notable international profile; recognized for his work in re-positioning Catholic theology through dialogue with other disciplines, worldviews, and insistent social, cultural and political problems. In this his latest work he explores new roads opened up by Laudato Si’ for contemporary theology; and shows how ecological questions should permeate the whole of theology and Christian faith.

Page 1 of 1 | Total Record : 8


Filter by Year

2022 2022


Filter By Issues
All Issue Vol. 19 No. 2 (2023): Diskursus - Jurnal Filsafat dan Teologi STF Driyarkara Vol. 19 No. 1 (2023): Diskursus - Jurnal Filsafat dan Teologi STF Driyarkara Vol. 18 No. 2 (2022): Diskursus - Jurnal Filsafat dan Teologi STF Driyarkara Vol. 18 No. 1 (2022): Diskursus - Jurnal Filsafat dan Teologi STF Driyarkara Vol. 17 No. 2 (2018): Diskursus - Jurnal Filsafat dan Teologi STF Driyarkara Vol. 17 No. 1 (2018): Diskursus - Jurnal Filsafat dan Teologi STF Driyarkara Vol. 16 No. 2 (2017): Diskursus - Jurnal Filsafat dan Teologi STF Driyarkara Vol. 16 No. 1 (2017): Diskursus - Jurnal Filsafat dan Teologi STF Driyarkara Vol. 15 No. 2 (2016): Diskursus - Jurnal Filsafat dan Teologi STF Driyarkara Vol. 15 No. 1 (2016): Diskursus - Jurnal Filsafat dan Teologi STF Driyarkara Vol. 14 No. 2 (2015): Diskursus - Jurnal Filsafat dan Teologi STF Driyarkara Vol. 14 No. 1 (2015): Diskursus - Jurnal Filsafat dan Teologi STF Driyarkara Vol. 13 No. 2 (2014): Diskursus - Jurnal Filsafat dan Teologi STF Driyarkara Vol. 13 No. 1 (2014): Diskursus - Jurnal Filsafat dan Teologi STF Driyarkara Vol. 12 No. 2 (2013): Diskursus - Jurnal Filsafat dan Teologi STF Driyarkara Vol. 12 No. 1 (2013): Diskursus - Jurnal Filsafat dan Teologi STF Driyarkara Vol. 11 No. 2 (2012): Diskursus - Jurnal Filsafat dan Teologi STF Driyarkara Vol. 11 No. 1 (2012): Diskursus - Jurnal Filsafat dan Teologi STF Driyarkara Vol. 10 No. 2 (2011): Diskursus - Jurnal Filsafat dan Teologi STF Driyarkara Vol. 10 No. 1 (2011): Diskursus - Jurnal Filsafat dan Teologi STF Driyarkara Vol. 9 No. 2 (2010): Diskursus - Jurnal Filsafat dan Teologi STF Driyarkara More Issue