cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Habibi Miftakhul Marwa
Contact Email
habibi.marwa@law.uad.ac.id
Phone
+6285729007440
Journal Mail Official
adlp@uad.ac.id
Editorial Address
Faculty of Law, Universitas Ahmad Dahlan 4th Campus Building, 7th Floor, South Ringroad St., Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55191, Indonesia
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Ahmad Dahlan Legal Perspective
Published by Universitas Ahmad Dahlan
ISSN : -     EISSN : 27923123     DOI : https://doi.org/10.12928/adlp.v1i1.3554
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
This journal aims to provide Indonesian academicians and researchers a venue for publishing their original research articles. The scope of the articles published in this journal deals with a broad range of topics in the fields of Criminal Law, Civil Law, International Law, Constitutional Law, Administrative Law, Islamic Law, Economic Law, Medical Law, Adat Law, Environmental Law, and another section related to contemporary issues in law or interconnection study with Legal Studies.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 2 No. 2 (2022)" : 5 Documents clear
Ahmad Ibrahim dan Pengislaman Sistem Hukum di Malaysia Ahmad Nabil Amir
Ahmad Dahlan Legal Perspective Vol. 2 No. 2 (2022)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12928/adlp.v2i2.6173

Abstract

Makalah ini bertujuan mengkaji sumbangan Ahmad Ibrahim (1916-1999) dalam usahanya merangka dan menjayakan gagasan Islamisasi undang-undang di Malaysia. Beliau telah membangunkan kerangka perundangan Islam yang bernafaskan prinsip hukum dan syariat yang dilakarkannya bagi menggantikan undang-undang sivil yang diwarisi dari penjajah. Kajian ini berasaskan metode kualitatif dari jenis analisis kandungan. Sumber data diperoleh dari bahan primer dan sekunder yang terkait dan dianalisis secara deskriptif, historis dan komparatif. Ia mengkaji secara terperinci kaedah yang diusulkan Ahmad Ibrahim bagi menerapkan dan meninggikan harkat undang-undang Islam dan sistem pentadbiran dan kehakimannya seperti yang dicerakinkan dan dibincangkan dalam karya-karyanya. Temuan ringkas menyimpulkan bahwa Ahmad Ibrahim telah membawa pembaharuan dalam pentadbiran undang-undang Islam dengan memperkenalkan kaedah perundangan Islam dan syariah dalam usahanya menegakkan prinsip syariat dan semangat perundangannya di Malaysia.
Administrative Appeal Efforts in Indonesian Administrative Dispute Resolution After the Government Administration Law (Pre-Omnibus Law) Muhammad Rizal Sirojudin
Ahmad Dahlan Legal Perspective Vol. 2 No. 2 (2022)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12928/adlp.v2i2.6251

Abstract

Administrative effort is an effort to resolve disputes in the Indonesian State Administrative Court. This administrative effort changed after the Omnibus Law was introduced. However, the Omnibus Law itself will be changed in the future because there is a demand for a constitutional court decision. Therefore, administrative efforts have the potential to change back to what it was before the Omnibus Law. This study aims to determine the competence of existing changes in administrative efforts. This research method is carried out using a normative approach that is based on browsing library materials or secondary data. The result to be achieved in this research is to give a prescription that Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration has its own procedural process, even though this Law is sectoral.
Aspek Yuridis Rencana Pembangunan Ibu Kota Baru Negara Indonesia di Kalimantan Timur dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan Moh Heri; Nurul Satria Abdi
Ahmad Dahlan Legal Perspective Vol. 2 No. 2 (2022)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12928/adlp.v2i2.6463

Abstract

Rencana pembangunan ibu kota baru lazim di lakukan disebuah negara, tidak terkecuali di Negara Republik Indonesia. Akan tetapi yang menjadi problematika sekarang adalah, apakah rencana pembangunan ini sudah memenuhi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan atau malah sebaliknya, yaitu merusak lingkungan hidup. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek yuridis rencana pembanguan ibu kota baru negara Indonesia dan prinsip-prinsip yang harus di penuhi dalam rencana pembangunan ibu kota baru negara Indonesia. Penelitian ini ,mengunakan hukum yuridis normatif atau penelitian dogmatik, karena menganalisis suatu kaidah hukum atau norma hukum dalam koridor hukum positif atau peraturan perundang-undangan. Dari hasil penelitian ini rencana pembangunan ibu kota baru hanya fokus pada Pasal 7 ayat (1) sedangkan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2) belum sepenuhnya terakomudi. Adapun prinsip-prinsp pembangunan berkelanjutan yang diakomodir meliputi, konsep smart city, green city, beautiful city, dan sutainable city. Sehingga ini belum mencerminkan keadilan antar generasi, keadilan dalam satu generasi, pencegahan dini, perlindungan hayati, internalisasi biaya lingkungan yang idealnya terakomudir dalam prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
Penentuan Dana Keistimewaan Yogyakarta antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Nur Kholik
Ahmad Dahlan Legal Perspective Vol. 2 No. 2 (2022)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12928/adlp.v2i2.6693

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menentukan dana keistimewaan dan untuk mengetahui pengelolaan dana keistimewaan yang telah turun dari Pemerintah Pusat ke Daerah Istimewa Yogyakarta menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan masalah secara yuridis normatif yang dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan cermat tentang hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menentukan dana keistimewaan dan untuk mengetahui pengelolaan dana keistimewaan yang telah turun dari Pemerintah Pusat ke Daerah Istimewa Yogyakarta menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012. Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah DIY adalah hubungan disentralisasi asimetris, artinya pemerintah pusat memberikan kebebasan kepada DIY untuk menentukan letak otonomi, format pemerintahan atau hal-hal yang lain dalam manajemen pemerintahannya yang disesuaikan dengan kebutuhan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam hal penentuan Dana Keistimewaan berdasarkan UU. No.13 Tahun 2012 ditentukan bahwa pemerintah menyediakan pendanaan dalam rangka penyelenggaraan urusan Keistimewaan DIY, dana keistimewaan tersebut dibahas dan ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan pengajuan Pemerintah Daerah DIY. Dana Keistimewaan yang diperuntukkan bagi dan dikelola oleh Pemerintah Daerah DIY yang pengalokasian dan penyalurannya melalui mekanisme transfer ke daerah. Pengelolaan Dana Keistimewaan DIY tersebut dialokasikan pemerintah pusat untuk mendanai kewenangan keistimewaan DIY sesuai UUK Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Dana keistimewaan yang telah terlaksana lima tahun masih terdapat permasalahan seperti pada pencairan anggarannya, program dan kegiatan yang belum menyentuh masyarakat dan lain-lainnya.
Penanggulangan Dampak Penggunaan Media Sosial Hoax Guna Mewujudkan Kesatuan Bangsa Liana Endah Susanti; Nurmiati Nurmiati
Ahmad Dahlan Legal Perspective Vol. 2 No. 2 (2022)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12928/adlp.v2i2.6864

Abstract

Perkembangan teknologi yang tengah melaju sangat pesat menjadikan media sosial sebagai wadah utama dalam memberikan informasi disertai dengan mudahnya akses dalam berkomunikasi telah meningkatkan resistensi, mengubah perspektif masyarakat yang sebelumnya beraktivitas di dunia nyata bergeser ke dunia maya. Kondisi yang demikian memutarbalikkan konsep, pemikiran dan teori yang dimiliki sehingga dapat melahirkan perdebatan di tengah masyarakat. Interaksi tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu dapat berdampak negatif pada merebaknya berita palsu atau hoax. Pemberitaan palsu atau hoax menjadi fokus perhatian banyak kalangan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian berdasarkan peristiwa sosial yang terjadi di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan tingginya angka pengguna media sosial seperti facebook, instagram, twitter hingga whatsApp membuat proses validasi informasi semakin terabaikan apalagi sikap masyarakat yang cenderung gampang terpengaruh, penggunaan sosial media yang tidak diimbangi dengan literasi media dan produk informasi yang dinilai mengalami disorientasi etika menjadi penyebab utama pesatnya penyebaran hoax di Indonesia. Kontribusi penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat modern untuk lebih barhati-hati bagaimana menggunakan media sosial yang beretika agar nilai-nilai kearifan yang terdapat di Indonesia tidak luntur serta budaya sosial dapat bersatu. Perlu adanya upaya dari segala sektor baik dari masyarakat, jurnalis sebagai transformasi informasi dapat berkontribusi dengan baik dalam menyajikan suatu informasi yang akurat dan terverifikasi sumber kebenarannya serta peran pemerintah dengan cara menyusun peraturan perundang-undangan terkait dengan sanksi bagi pengguna media sosial yang turut menyebarkan berita hoax dengan membentuk Badan Siber Nasional. Media sosial diharapkan dapat menjadi jembatan dalam mempersatukan bangsa dan mempererat nilai-nilai nasionalisme agar pengaruh budaya luar di era globalisasi yang mudah masuk ke Indonesia dapat disaring (literasi media) dengan baik, hal ini bertujuan guna mewujudkan tercapainya kesatuan bangsa.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 1 (2023) Vol. 2 No. 2 (2022) Vol. 2 No. 1 (2022) Vol. 1 No. 2 (2021) Vol. 1 No. 1 (2021)