cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andi Akram
Contact Email
sekretariatjurnalkumdil@gmail.com
Phone
+6221-29079286
Journal Mail Official
jurnalhukumperadilan@mahkamahagung.go.id
Editorial Address
Jl. Jend. A. Yani Kav. 58 Lt. 10 Cempaka Putih Jakarta Pusat
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Hukum dan Peradilan
Published by Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan MA RI
ISSN : 23033274     EISSN : 25281100     DOI : https://doi.org/10.25216/jhp
Core Subject : Economy, Social,
Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Hukum dan Peradilan (JHP) is published by the Research Center for Law and Judiciary of the Supreme Court of the Republic of Indonesia. JHP aimed to be a peer-reviewed platform and an authoritative source of information on legal and judiciary studies. The scope of JHP is analytical, objective, empirical, and contributive literature on the dynamics and development of legal studies, specifically in Indonesia. JHP welcomes scientific papers on a range of topics from research studies, judicial decisions, theoretical studies, literature reviews, philosophical and critical consultations that are analytical, objective, and systematic. However, from a wide range of topics that researchers can choose from, JHP puts more attention to the papers focusing on the sociology of law, living law, legal philosophy, history of national law, customary law, literature studies, international law, interdisciplinary, and empirical studies. Jurnal Hukum dan Peradilan (JHP) is a media dedicated to judicial personnel, academician, practitioners, and law expertise in actualizing the idea of research, development, and analysis of law and judiciary. Jurnal Hukum dan Peradilan comes out three times a year in March, July, and November.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 7, No 3 (2018)" : 5 Documents clear
PROBABILITAS MEKANISME SMALL CLAIM COURT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS DI PENGADILAN AGAMA / PROBABILITY OF SMALL CLAIM COURT MECHANISM IN RESOLVING INHERITANCE DISPUTES IN RELIGIOUS COURT Adi Nur Rohman; Sugeng Sugeng
Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 7, No 3 (2018)
Publisher : Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/jhp.7.3.2018.387-404

Abstract

Hukum acara formil yang berlaku di Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa waris relatif memakan waktu yang cukup lama. Hal ini mengakibatkan waktu serta biaya yang dikeluarkan menjadi lebih besar. Mekanisme small claim court yang diatur oleh Mahkamah Agung melalui PERMA No. 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian sengketa sederhana dalam sistem peradilan umum menjadi titik terang. Konsep small claim court tersebut diharapkan dapat diaplikasikan dalam sistem peradilan agama sehingga mampu memangkas waktu yang lama dalam penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama. Penelitian ini bertujuan untuk menawarkan terobosan baru dalam sistem peradilan agama di Indonesia khususnya terkait penyelesaian sengketa waris. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual dengan menggunakan studi kepustakaan sebagai alat analisis bahan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama dengan konsep small claim court dipandang mungkin untuk diimplementasikan sebagai bagian dari pembaharuan hukum acara peradilan agama. Namun demikian, hal itu perlu diiringi dengan pengklasifikasian perkara waris ke dalam perkara besar dan kecil dilihat dari nilai harta warisan yang disengketakan. Oleh karenanya, perluasan pengaturan mekanisme small claim court ke dalam sistem peradilan agama menjadi penting guna memangkas mekanisme penyelesaian perkara yang terlalu lama.The formal procedural law that applies in the Religious Courts in resolving inheritance disputes takes a relatively long time. This results in greater time and costs. The small claim court mechanism regulated by the Supreme Court through Supreme Court Regulation No. 2 of 2015 concerning the procedure for resolving simple disputes in the general justice system to become a bright spot. The concept of small claim court is expected to be applied in the religious justice system so that it can cut down the long time in resolving inheritance disputes in the Religious Courts. This study aims to offer a new breakthrough in the system of religious justice in Indonesia, especially in relation to the resolving of inheritance disputes. This research is a normative juridical research with a law and conceptual approach by using literature study as a legal material analysis tool. The results showed that the resolving of dispute of inheritance in the Religious Court with the small claim court concept was considered possible to be implemented as part of the renewal of the religious court procedural law. However, this needs to be accompanied by the classification of inheritance cases into large and small cases seen from the value of the disputed inheritance. Therefore, the expansion of the small claim court mechanism into the religious justice system is deemed necessary in order to reduce the mechanism for resolving cases that are too long.
PEMBATALAN HUKUMAN CAMBUK BAGI PELAKU JARIMAH PENCABULAN ANAK DALAM PUTUSAN NOMOR 07/JN/2016/MS.Aceh / CANING SENTENCE REVERSAL FOR JARIMAH CRIMINAL IN DECISION NUMBER 07/JN/ 2016/MS.Aceh Mansari Mansari; Hasnul Arifin Melayu
Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 7, No 3 (2018)
Publisher : Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/jhp.7.3.2018.425-440

Abstract

Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh melalui putusannya Nomor 07/JN/2016/MS.Aceh membatalkan putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah Langsa yang menjatuhkan hukuman cambuk bagi pelaku pelecehan seksual kepada anak. Putusan Mahkamah Syar’iyah berbeda dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut ‘uqubat (hukuman) penjara selama 90 bulan kepada pelaku karena melakukan pelanggaran terhadap Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim membatalkan hukuman cambuk bagi pelaku pelecehan seksual kepada anak dan mengkaji putusan Nomor 07/JN/2016/MS.Aceh terkait terpenuhi kepentingan terbaik kepada anak atau tidak. Kajian ini termasuk penelitian yuridis normatif yang mengkaji tentang asas-asas, kaidah-kaidah hukum sesuai teori-teori yang terdapat dalam ilmu hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim membatalkan hukuman cambuk dalam putusan Nomor 07/JN/2016/MS.Aceh dikarenakan putusan MS Langsa belum memberikan efek jera kepada pelaku, supaya anak tidak berjumpa dengan pelaku karenanya hakim tinggi menghukum dengan hukuman penjara, mementingkan kepentingan terbaik bagi anak dan membuatkan pelaku menjadi insaf manakala berada di dalam penjara. Putusan hakim telah memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, karena membuat pelaku insaf, menjauhkannya dari anak, sesuai dengan konsep mashlahah murshalah dan adanya pengakuan secara aturan hukum berdasarkan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Diharapkan kepada hakim yang mengadili kasus pelecehan seksual, dan pemerkosaan pada anak supaya memperberat hukumannya dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) dan masa depannya.Judge of the Court of Syar'iyah of Aceh through its verdict Number 07 / JN / 2016 / MS.Aceh annulled the verdict of the Court of Justice of Syar'iyah Langsa which imposed a whip for the perpetrators of child sexual abuse. The decision of the Court of Syar'iyah is different from that of the Public Prosecutor demanding 'uqubat (punishment) of imprisonment for 90 months to the perpetrator for violating Article 47 Qanun Aceh Number 6 Year 2014 on Jinayat Law. This study aims to determine the judge's consideration of cancellation of punishment for child abuse perpetrators and review the decision No. 07 / JN / 2016 / MS.Aceh related to the best interests of the child or not. This study includes normative juridical research that examines the principles, legal rules according to theories contained in the science of law. The result of the research shows that judge consideration cancels the caning punishment in decision No. 07 / JN / 2016 / MS.Aceh because the decision of MS Langsa has not given deterrent effect to the perpetrator, so that children do not meet with the perpetrator because high judge punish by prison sentence, and make the perpetrator become converted when in prison. The judge's decision has taken into account the best interests of the child, for making the perpetrators convert them away from the children, in accordance with the concept of masshlahah murshalah and the recognition of the rule of law based on Qanun Aceh Number 7 of 2013 on the Law of Jinayat and Qanun Aceh No. 6 of 2014 on Jinayat Law. It is expected that the judge who hears cases of sexual harassment, and rape on the child in order to aggravate the sentence and prioritize the best interest of the child and the future.
URGENSI PEMBANGUNAN YURISPRUDENSI PEMIDANAAN KORPORASI PELAKU KORUPSI UNTUK EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA / URGENCY OF JURISPRUDENCY DEVELOPMENT OF CORPORATION PUNISHMENT OF CORRUPTION ACTORS FOR EFFECTIVENESS OF LAW IN INDONESIA Budi Suhariyanto
Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 7, No 3 (2018)
Publisher : Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/jhp.7.3.2018.459-482

Abstract

Realitas pemberantasan tindak pidana korporasi di Indonesia banyak mengalami kendala, termasuk dalam perkara korupsi. Ketiadaan yurisprudensi yang bisa dijadikan pedoman bagi penegak hukum dan hakim menjadi persoalan yang mendasar dalam mengatasi kegalauan yang selama ini ada.Menarik dipermasalahkan yaitu bagaimanakah urgensi pembangunan yurisprudensi pemidanaan korporasi Pelaku korupsi untuk efektivitas penegakan hukum di Indonesia? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendorong Mahkamah Agung menginisiasi pembentukan yurisprudensi pemidanaan korporasiPelaku korupsi. Jika telah ditetapkan sebagai yurisprudensi dapat berguna sebagai inspirasi dan dipedomani oleh penegak hukum dan hakim. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatankasus. Hasil pembahasan mengemukakan bahwa beberapa putusan pemidanaan terhadap korporasi Pelaku korupsi memiliki kaidah hukum baru yang perlu mendapatkan perhatian penegak hukum dan hakim Pengadilan Tipikor. Kaidah hukum baru tersebut perlu dipertimbangkan untuk dijadikan yurisprudensi sehingga bisa menjadi solusi atas kendala efektivitas pemberantasan korupsi korporasi yang selama ini ada. Mengingat persyaratan yurisprudensi pemidanaan korporasi Pelaku korupsi telah terpenuhi maka sesegera mungkin dapat dimulai proses dan tahapannya oleh Mahkamah Agung.The reality of the eradication of corporate crime in Indonesia has many obstacles, including in corruption cases. The absence of jurisprudence that can be used as a guide for law enforcers and judges to be a fundamental problem in overcoming the turmoil that has been there. Interest in question is how urgency of jurisprudence development corporations corruption Actors of corruption for the effectiveness of law enforcement in Indonesia? The purpose of this study is to encourage the Supreme Court to initiate the formation of corporate criminal prosecution jurisprudence. If it has been established as jurisprudence can be useful as an inspiration and guided by law enforcement and judges. This research uses normative research method with the approach of legislation, conceptual approach and approach of case. The results of the argument suggest that some criminal verdicts against corporations Perpetrators of corruption have new legal rules that need to get the attention of law enforcers and judges of the Corruption Court. The new law rules need to be considered for jurisprudence so that it can be a solution to the obstacles to the effectiveness of corruption eradication of corporations that have been there. In view of the requirements of corporations punishment lawsuit The perpetrators of corruption have been fulfilled as soon as possible can begin the process and its stages by the Supreme Court.
MEMAHAMI KEDUDUKAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DI INDONESIA: SISTEM UNITY OF JURISDICTION ATAU DUALITY OF JURISDICTION? SEBUAH STUDI TENTANG STRUKTUR DAN KARAKTERISTIKNYA / UNDERSTANDING ADMINISTRATIVE COURT IN INDONESIA: UNITY OF JURISDICTION OR DUALITY OF JURISDICTION SYSTEM? A STUDY OF HIERARCHY AND CHARACTERISTIC Umar Dani
Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 7, No 3 (2018)
Publisher : Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/jhp.7.3.2018.405-424

Abstract

Ada dua perbedaan prinsip sistem peradilan di berbagai negara hukum, yaitu: pertama: sistem unity of jurisdiction yang dianut oleh negara-negara hukum rule of law yang hanya mengenal satu set pengadilan yaitu pengadilan biasa (pengadilan umum) dan tidak mengenal eksistensi PTUN. Kedua: sistem duality of jurisdiction yang dianut oleh negara-negara hukum rechtsstaat dikenal adanya dua set pengadilan yaitu pengadilan biasa (pengadilan umum) dan PTUN, pengadilan umum berpuncak ke Mahkamah Agung sedangkan PTUN berpuncak ke Dewan Negara (Conseil d’Etat). Kedua sistem ini bukan hanya struktur organisasi pengadilan yang berbeda, tetapi substansi hukum maupun hukum acaranya juga berbeda. Untuk di Indonesia, hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem peradilan di Indonesia sangat unik, jika dilihat dari struktur organisasi peradilan maka lebih dekat pada sistem unity of jurisdiction, sedangkan jika dilihat dari prinsip-prinsip pengadilan atau tata cara penyelesaian sengketa maka lebih dekat pada sistem duality of jurisdicton sehingga penulis menyimpulkan bahwa sistem peradilan Indonesia adalah sistem campuran.The two main different principles in judicial system in the various legal states are namely (first): as the unity of jurisdiction system applied by rule of law which only consisted of civil court and, (second): the duality of jurisdiction system which applied by rechtstaat law states that is known consisted of civil court and administrative court. Civil court culminates in the Supreme Court while the Administrative Court culminates in the State Council (Conseil d'Etat). These two systems are not just different in court organizational hierarchy, but also different ini the legal substance and the legal procedural. The research reports show that the judicial system in Indonesia is very unique, from the judicial organizational hierarchy perspective is closer to the system of unity of jurisdiction, whereas from the principles of the court and the procedure of dispute settlement perspective is closer to the duality of system jurisdicton so the authors finally conclude that the judicial system of Indonesia is a mixture system.
PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP / THE REGULATION OF CORPORATE LIABILITY IN ENVIRONMENTAL CRIMINAL ACT Nuzul Qur'aini Mardiya
Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 7, No 3 (2018)
Publisher : Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/jhp.7.3.2018.483-502

Abstract

Kebakaran hutan dan lahan khususnya lahan gambut selama ini menjadi perhatian pemerintah secara nasional dan lintas negara. Penegakan hukum tindak pidana lingkungan bagi korporasi yang melakukan pembakaran hutan dan lahan menjadi hal penting karena berdampak pada kerusakan lingkungan dan gangguan kesehatan. Ketentuan mengenai tanggung jawab bagi korporasi dalam tindak pidana lingkungan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan Direktur Perusahaan tidak dapat melepaskan dirinya dari pertanggungjawaban pidana dalam hal perusahaan yang dipimpinnya mencemari dan atau merusak lingkungan. Senada dengan itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga mengatur bila pertanggungjawaban dapat dikenakan kepada badan hukum dan para pengurusnya secara bersama-sama, dalam hal kegiatan dan/atau usaha korporasi tersebut menyebabkan terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. UU PPLH ini kemudian didukung dengan perangkat aturan penanganan perkara di Mahkamah Agung yakni Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup.Land and forest fire especially peatland so far had been a serious concern for the government that pay  attention nationally and cross country. Law enforcement of environment for a criminal that burn forests and land areas are important because resulted in an impairment of health and environmental damage. Provisions on corporate accountability for the environment in a criminal offense has been regulated in Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Company that had been said the company could not set them free from criminal responsibility in terms of companies made pollution and damage the environment. Law Number 32 of 2009 on The Protection And Environmental Management (PPLH) also regulate if accountability may be subject to the body of laws and the managers together, in activities and/or corporate business if it causes the pollution and or damage environment. PPLH Law were then supported with a device rules of case handling in the Supreme Court such as Supreme Court Regulation Number 13 of 2016 on the procedures for case handling of a criminal act in corporate and Decree of Chief Justice of The Republic of Indonesia Number: 36/KMA/SK/II/2013 about the guidelines of case handling in environmental issue.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 1 (2023) Vol 11, No 3 (2022) Vol 11, No 2 (2022) Vol 11, No 1 (2022) Vol 10, No 3 (2021) Vol 10, No 2 (2021) Vol 10, No 1 (2021) Vol 9, No 3 (2020) Vol 9, No 2 (2020) Vol 9, No 1 (2020) Vol 8, No 3 (2019) Vol 8, No 2 (2019) Vol 8, No 1 (2019) Vol 7, No 3 (2018) Vol 7, No 2 (2018) Vol 7, No 1 (2018) Vol 6, No 3 (2017) Vol 6, No 2 (2017) Vol 6, No 1 (2017) Vol 5, No 3 (2016) Vol 5, No 2 (2016) Vol 5, No 1 (2016) Vol 4, No 3 (2015) Vol 4, No 2 (2015) Vol 4, No 1 (2015) Vol 3, No 3 (2014) Vol 3, No 2 (2014) Vol 3, No 1 (2014) Vol 2, No 3 (2013) Vol 2, No 2 (2013) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 3 (2012) Vol 1, No 2 (2012) Vol 1, No 1 (2012) More Issue