Garuda - Garba Rujukan Digital

Sosialisasi Dan Penyuluhan Hukum Tentang Hibah, Wasiat, Wakaf, Dan Waris Di Wilayah Kecamatan Cinere Kota Depok Ahmad Baihaki; Yulianto Syahyu; Adi Nur Rohman; Harinanto Sugiono
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat UBJ Vol. 3 No. 1 (2020): Januari 2020
Publisher : Lembaga Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Grants, wills, endowments, and inheritance are legal instruments that are often used by someone to transfer their assets or wealth to others. But in practice, these four things become legal issues in society, especially for Muslim residents. Legal settlement of. This case was settled by the Religious Court. Based on case data that entered the Depok City Religious Court for the past five years until 2019, there were 24 grant cases approved, 20 wills, 8 endorsed cases, and 48 s allocation for inheritance. Some of the things behind this case and the most crucial is due to the ignorance of the community against the provisions of Indonesian law regarding grants, wills, endowments, and inheritance. On that basis, a Lecturer in the Faculty of Law of the University of Bhayangkara, Greater Jakarta, conducted socialization and legal counseling on grants, wills, endowments, and inheritance on Compilation of Islamic Law for the people in the Cinere District area. The will, endowments, and inheritance in the Compilation of Islamic Law is still very minimal. After the socialization and discussion of the law, the community's knowledge and awareness will require the implementation and legalization of grants, wills, endowments, and inheritance to improve legal problems up to the increasingly increasing religious court. The output resulting from this activity is planned to be made a waqf pocketbook as an additional reference about the legal grants, wills, endowments, and inheritance according to the Compilation of Islamic Law. Besides, the results of the activities are published in the form of implementation reports and published in scientific journals to provide comprehensive and academic-wide benefits and practical levels.

Pendidikan Anti Korupsi Bagi Pelajar Hesti Widyaningrum; Adi Nur Rohman; Sugeng Sugeng; Elfirda Ade Putri
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat UBJ Vol. 3 No. 1 (2020): Januari 2020
Publisher : Lembaga Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Abstract Corruption crime can not only be minimized through the eradication of corruption, such as through law enforcement, but also needs precaution that is no less important. Therefore, the community plays an important role in preventing these crimes. Various elements that exist in society, civita academics can also participate in supporting building anti-corruption behavior. Lecturers and Students can be involved in this through Community Service activities as part of the Higher Education Tri Dharma. Various ways can be done and one of them is by providing early education for students in recognizing anti-corruption behavior and its importance for the nation and state. The Legal Counseling Activity regarding Anti-Corruption Education for Students was held at the Global Prima Islamic School Vocational School which was attended by approximately 59 Participants. After delivering the material and questionnaire to the participants, it can be seen that anti-corruption education is really needed to students because based on the questionnaire distributed, it turns out students do not know the relationship of dishonesty with corrupt behavior as evidenced from the results of the questionnaire that most students stated that cheating is not corrupt behavior. Through the material delivered at the time of counseling that cheating is one of the dishonest behaviors that is the seed of a corrupt attitude and can be the seeds of corruption crime in the future and the impact that occurs on the behavior of corruption. Regarding this, based on the results of the questionnaire, the majority of participants stated that the behavior of corruption had a more complex effect on the nation and state. Keywords: Education, Anti-Corruption, Students Abstrak Kejahatan Korupsi tidak hanya dapat diminimalisir melalui pemberantasan korupsi semata seperti melalui penegakan hukum namun juga perlu tindakan pencegahan yang tidak kalah pentingnya. Oleh karena itu, masyarakat sangat berperan dalam pencegahan kejahatan tersebut. Berbagai elemen yang ada di masyarakat, civita akademika juga dapat ikut berpartisipasi dalam mendukung membangun prilaku anti korupsi. Dosen dan Mahasiswa dapat terlibat dalam hal ini melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Berbagai cara dapat dilakukan dan salah satunya dengan cara memberikan pendidikan dini bagi pelajar dalam mengenal prilaku anti korupsi dan pentingnya bagi bangsa dan negara. Kegiatan Penyuluhan Hukum mengenai Pendidikan anti Korupsi bagi Pelajar ini telaksana di SMK Global Prima Islamic School yang diikuti lebih kurang 59 Peserta. Setelah disampaikannya materi dan kuisioner kepada peserta, maka dapat diketahui bahwa pendidikan anti korupsi sangat diperlukan kepada pelajar karena berdasarkan kuisioner yang dibagikan ternyata pelajar belum mengetahui hubungan sikap tidak jujur dengan prilaku korupsi yang dibuktikan dari hasil kuisioner bahwa sebagian besar pelajar menyatakan bahwa menyontek bukan prilaku korupsi. Melalui materi yang disampaikan pada saat penyuluhan bahwa menyontek adalah salah satu prilaku tidak jujur yang menjadi bibit dari sikap korup dan dapat menjadi bibit kejahatan korupsi di masa mendatang serta dampak yang terjadi atas prliaku korupsi. Atas hal ini, Berdasarkan hasil kuisioner itu juga, sebagian besar peserta menyatakan bahwa prilaku korupsi berdampak lebih komplek terhadap bangsa dan negara. Kata Kunci: Pendidikan, Anti Korupsi, Pelajar

UPAYA MEMANTAPKAN PERATURAN ISBAT NIKAH DALAM HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA Adi Nur Rohman
Jurnal Hukum Sasana Vol. 6 No. 1 (2020): Jurnal Hukum Sasana
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v6i1.173

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis kedudukan isbat nikah dalam hukum perkawinan Indonesia. Di samping itu, upaya pemantapan pengaturan isbat nikah dalam sistem hukum nasional menjadi perhatian khusus mengingat masih banyak persoalan yang muncul terkait isbat nikah. Permasalahan isbat nikah terlihat layaknya dua sisi koin yang berbeda, satu sisi isbat nikah menghadirkan maslahat dalam proses pengakuan perkawinan yang sah, namun dari sisi tekstual hukum terlihat ruang disharmoni peraturan dalam perundang-undangan perkawinan terkait pencatatan perkawinan. Artikel ini merupakan kajian yuridis normatif yang mengkaji peraturan isbat nikah dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa isbat nikah merupakan perbuatan hukum yang memiliki legitimasi yang cukup kuat dalam hukum perkawinan di Indonesia melalui penetapan pengadilan. Selanjutnya, upaya untuk memantapkan ketentuan hukum isbat nikah menjadi sebuah keharusan di saat masih banyaknya persoalan penafsiran kategorisasi perkawinan yang dapat diajukan isbat nikah.

The Out of Court Divorce Model and Its Legal Implications: A Juridical Study in Babelan District Bekasi Nursaidah Nursaidah; Adi Nur Rohman; Panti Rahayu
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 20, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Abstract:Divorce in Indonesia, legally positive, must be carried out before a panel of judges at trial in accordance with the mandate of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law. However, out-of-court divorce is still common in several areas including Babelan district Bekasi where some of the community still practice out-of-court divorce. Out-of-court divorce even though it is considered religiously valid, leaves various legal issues such as neglect of the rights of children and wives who are divorced to the legality of the divorce itself. This study aims to find models of out-of-court divorce that are conducted by the community. Besides that, the study of the consequences and legal efforts to overcome this phenomenon are very important to be analyzed. This research is classified as a normative-empirical juridical study using a statutory approach assisted by a sociological approach. The results showed that research outside the court was carried out by: (1) kinship, and (2) through amil. From a positive legal perspective, divorce outside the court does not have a strong legal position, resulting in neglect of the right to support, distribution of assets and subsequent marriage.Keywords:divorce, Religious Court, legal consequences Abstrak:Perceraian di Indonesia secara hukum positif harus dilakukan dihadapan majelis hakim di persidangan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian, perceraian di luar pengadilan masih banyak ditemui di beberapa daerah termasuk di kecamatan Babelan Bekasi dimana sebagian masyarakatnya masih mempraktikkan perceraian di luar pengadilan. Perceraian di luar pengadilan meskipun dianggap sah secara agama, tetapi menyisakan berbagai persoalan hukum seperti pengabaian hak anak dan istri yang diceraikan hingga legalitas perceraian itu sendiri.Penelitian ini bertujuan untuk menemukan model-model perceraian di luar pengadilan yang dilakukan masyarakat. Disamping itu, kajian tentang akibat serta upaya hukum menanggulangi fenomena tersebut menjadi sangat penting untuk dianalisis. Penelitian ini tergolong penelitian yuridis normative-empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dibantu dengan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penelitian di luar pengadilan dilakukan dengan cara: (1) secara kekeluargaan, dan (2) melalui amil. Dalam perspektif hukum positif, perceraian di luar pengadilan tidak memiliki kedudukan hukum yang kuat sehingga berakibat kepada pengabaian terhadap hak nafkah, pembagian harta serta pernikahan selanjutnya.Kata Kunci: akibat hukum, luar pengadilan, perceraian, Pengadilan Agama

Hukum Islam dan Perubahan Sosial: Dinamisasi Perkembangan Metode Ijtihad Muhammadiyah Adi Nur Rohman
Syakhsia Jurnal Hukum Perdata Islam Vol 22 No 1 (2021): Januari-Juni
Publisher : Islamic Civil Law Departement of Shari'a Faculty at Islamic State University of Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/syakhsia.v22i1.4877

Perubahan sosial menjadi sesuatu yang tak dapat dihindari dalam kehidupan masyarakat. Perubahan sosial yang terjadi di masyarakat dipastikan akan bersinggungan dengan hukum Islam sebagai pranata sosial yang bersentuhan langsung dengan perilaku manusia. Muhammadiyah sebagai organisasi Islam yang besar di Indonesia turut serta dalam melahirkan produk-produk hukum yang progresif serta relevan terhadap tuntutan zaman melalui lembaga Majlis Tarjih dan Tajdid. Tulisan ini mengulas tentang hubungan hukum Islam terhadap perubahan sosial yang terjadi di masyarakat dengan memfokuskan kajian bahasan kepada metode ijtihad Muhammadiyah dalam mengikuti arus kehidupan masyarakat yang mengalir dengan sangat dinamis. Melalui kajian analitis dengan menggunakan pendekatan historis, penulis menilai bahwa metode ijtihad Muhammadiyah dalam menjawab perubahan sosial bersifat dinamis dan progresif dengan mengembangkan tiga pendekatan; bayani, tahlili dan istislahi. Dinamisasi ijtihad Muhammadiyah dapat dilihat dari fatwa-fatwa yang dikeluarkannya yang mengikuti kebutuhan zaman meski dalam beberapa hal kerapkali berseberangan dengan fatwa-fatwa tradisional dalam kitab-kitab klasik. Namun demikian, ia mampu menjawab persoalan-persoalan kontemporer dengan tetap mengikuti prinsip-prinsip dasar syariah Islam di tengah masyarakat yang multicultural.

Meningkatkan Kompetensi Guru Melalui Pelatihan Penulisan Karya Tulis Ilmiah Dan Publikasi Jurnal Ilmiah Berbasis Open Journal System (OJS) Di MTs Negeri 32 Jakarta Adi Nur Rohman; Sugeng Sugeng
JATI EMAS (Jurnal Aplikasi Teknik dan Pengabdian Masyarakat) Vol 6 No 1 (2022): Jati Emas (Jurnal Aplikasi Teknik dan Pengabdian Masyarakat)
Publisher : Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Perkumpulan Dosen Indonesia Semesta (DIS) Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36339/je.v6i1.544

Among the models of continuous professional development for teachers are potential development and increasing scientific cultural traditions through scientific publications. The obligation of scientific publications for teachers is strengthened by the Minister of Administrative and Bureaucratic Reform Regulation Number 16 of 2009 concerning Teacher Functional Positions and Credit Scores. However, in reality, scientific publications from teachers are still very minimal. The partner of this PKM activity is MTsN 32 Jakarta where the problem faced is the lack of teacher knowledge in terms of technical writing of scientific papers. In addition, it is a new thing for MTsN 32 Jakarta teachers to publish in OJS-based scientific journals. This PKM activity provides solutions for partners in the form of training in writing scientific papers and publications in OJS-based scientific journals as an effort to improve teacher competence so that it has an impact in realizing professional and competent educators.

THE EXISTENCE OF MASLAHAH MURSALAH AS THE BASIS OF ISLAMIC LAW DEVELOPMENT IN INDONESIA Adi Nur Rohman
KRTHA BHAYANGKARA Vol. 13 No. 2 (2019): KRTHA BHAYANGKARA: DECEMBER 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/krtha.v13i2.9

Makalah ini bertujuan untuk menganalisis konsepsi maslahah dalam wacana perkembangan hukum Islam. Selanjutnya, makalah ini menguraikan keberadaan masalah dan melihat lebih dalam ke dalam implementasi masalah sebagai dasar untuk pengembangan hukum Islam di Indonesia. Makalah ini adalah yuridis normatif menggunakan pendekatan doktrinal. Pada akhirnya, dapat disimpulkan bahwa konsepsi maslahah adalah metode penggalian hukum Islam yang didasarkan pada aspek manfaat dan kebaikan bagi manusia selama tidak bertentangan dengan norma syariah Islam. Selain itu, implementasi masalah sebagai dasar untuk penemuan hukum Islam di Indonesia tidak dapat disangkal. Hal ini dapat dilihat dari daruratnya undang-undang atau peraturan di bawahnya yang mengatur berbagai aspek hukum Islam di Indonesia dalam menanggapi masalah kehidupan masyarakat sebagai dampak dari zaman dan teknologi.

Interpretation of The Phrase “Coercion” in The Compilation of Islamic Law as Reasons for Cancellation of Marriage Neng Widya Millyuner; Adi Nur Rohman; Elfirda Ade Putri
KRTHA BHAYANGKARA Vol. 15 No. 2 (2021): KRTHA BHAYANGKARA: DECEMBER 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/krtha.v15i2.844

Marriage is a common thing in society with ubudiyyah elements in it. However, legal issues often accompany the sanctity of the marriage bond itself, such as the cancellation of a marriage due to an element of coercion from a third party. Article 71 Compilation of Islamic Law (KHI) states that one of the reasons for being able to apply for a marriage cancellation is because of coercion when the marriage took place. The purpose of this study is to analyze the meaning of the phrase "coercion" as a reason for annulment of marriage and its accompanying legal implications. This type of research is classified as normative-empirical legal research using a statutory approach and a conceptual approach plus a sociological approach as a tool. This research refers to a variety of primary, secondary and tertiary legal materials compiled and traced through literature studies and interviews with judges of the Religious Courts. The legal materials that have been collected are then analyzed descriptively and analytically. The results showed that what is meant by coercion in marriage is a marriage that occurs not because of one's own will or feels that he is under threat. As a form of legal consequence, annulment of a marriage by force is different from divorce, where the marriage bond that occurred before the breakup of the marriage is considered never to have occurred.

PROBABILITAS MEKANISME SMALL CLAIM COURT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS DI PENGADILAN AGAMA / PROBABILITY OF SMALL CLAIM COURT MECHANISM IN RESOLVING INHERITANCE DISPUTES IN RELIGIOUS COURT Adi Nur Rohman; Sugeng Sugeng
Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 7, No 3 (2018)
Publisher : Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/jhp.7.3.2018.387-404

Hukum acara formil yang berlaku di Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa waris relatif memakan waktu yang cukup lama. Hal ini mengakibatkan waktu serta biaya yang dikeluarkan menjadi lebih besar. Mekanisme small claim court yang diatur oleh Mahkamah Agung melalui PERMA No. 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian sengketa sederhana dalam sistem peradilan umum menjadi titik terang. Konsep small claim court tersebut diharapkan dapat diaplikasikan dalam sistem peradilan agama sehingga mampu memangkas waktu yang lama dalam penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama. Penelitian ini bertujuan untuk menawarkan terobosan baru dalam sistem peradilan agama di Indonesia khususnya terkait penyelesaian sengketa waris. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual dengan menggunakan studi kepustakaan sebagai alat analisis bahan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama dengan konsep small claim court dipandang mungkin untuk diimplementasikan sebagai bagian dari pembaharuan hukum acara peradilan agama. Namun demikian, hal itu perlu diiringi dengan pengklasifikasian perkara waris ke dalam perkara besar dan kecil dilihat dari nilai harta warisan yang disengketakan. Oleh karenanya, perluasan pengaturan mekanisme small claim court ke dalam sistem peradilan agama menjadi penting guna memangkas mekanisme penyelesaian perkara yang terlalu lama.The formal procedural law that applies in the Religious Courts in resolving inheritance disputes takes a relatively long time. This results in greater time and costs. The small claim court mechanism regulated by the Supreme Court through Supreme Court Regulation No. 2 of 2015 concerning the procedure for resolving simple disputes in the general justice system to become a bright spot. The concept of small claim court is expected to be applied in the religious justice system so that it can cut down the long time in resolving inheritance disputes in the Religious Courts. This study aims to offer a new breakthrough in the system of religious justice in Indonesia, especially in relation to the resolving of inheritance disputes. This research is a normative juridical research with a law and conceptual approach by using literature study as a legal material analysis tool. The results showed that the resolving of dispute of inheritance in the Religious Court with the small claim court concept was considered possible to be implemented as part of the renewal of the religious court procedural law. However, this needs to be accompanied by the classification of inheritance cases into large and small cases seen from the value of the disputed inheritance. Therefore, the expansion of the small claim court mechanism into the religious justice system is deemed necessary in order to reduce the mechanism for resolving cases that are too long.

SHIFTING THE ROLE OF MEDIATION IN ISLAMIC INHERITANCE DISPUTES: AN OVERVIEW OF ISLAMIC LEGAL PHILOSOPHY Adi Nur Rohman
Diponegoro Law Review Vol 7, No 2 (2022): Diponegoro Law Review October 2022
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dilrev.7.2.2022.230-244

This article aims to see the other side of mediation as an alternative settlement of inheritance disputes. The general view of the community is that mediation is carried out after the occurrence of a dispute as a form of dispute resolution between the disputing parties. However, the perspective of Islamic legal philosophy sees the other side of the role of mediation in dealing with disputes, including inheritance disputes. The writing of this paper is done in an analytical descriptive manner that combines a normative juridical approach with a philosophical approach. The study results show that the settlement of inheritance disputes can be done in two ways; litigation and non-litigation. As one of the non-litigation channels and acting as a dispute resolution institution, mediation also prevents disputes. Mediation is positioned to avoid disputes arising at the philosophical level in inheritance cases. This argument can be seen from the statements in the Qur'an and hadith regarding inheritance law which indicate that the existence of inheritance law is intended as an effort to prevent disputes.

Title

Found 15 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 15 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 15 Documents
Search