cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
andri Winjaya Laksana
Contact Email
journalijlss@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
journalijlss@gmail.com
Editorial Address
Jalan Kaligawe Raya KM.4, Terboyo Kulon, Genuk, Semarang, Jawa Tengah 50112
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
International Journal of Law Society Services
Published by Universitas Islam Sultan Agung
ISSN : -     EISSN : 27758885     DOI : http://dx.doi.org/10.26532/ijlss
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
IJLSS, particularly focuses on the main problems in the development of the sciences of community services areas as follows: 1. Community Services, People, Local Security; 2. Training, Marketing, Design; 3. Community Empowerment, Social Access; 4. Student Community Services; 5. Border Region, Less Developed Region; 6. Education for Sustainable Development.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 1, No 1 (2021): International Journal of Law Society Services" : 5 Documents clear
IMPLEMENTATION OF LAND LEASE AGREEMENT MANAGED BY PT. INDONESIAN RAILWAYS IN THE OPERATING AREA 4 SEMARANG Evira Damayanti
International Journal of Law Society Services Vol 1, No 1 (2021): International Journal of Law Society Services
Publisher : LAW FACULTY UNISSULA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (378.526 KB) | DOI: 10.26532/ijlss.v1i1.14736

Abstract

The right to control from the state over land originates from the right of the Indonesian nation to land, which in essence is an assignment to carry out the duties of the nation's authority which contain elements of public law. PT. Kereta Api Indonesia (Persero) may diversify its business by utilizing its land in collaboration with third parties to support its main business. The purpose of this research is to determine the implementation procedure, the form of land lease agreements to the settlement of land lease defaults managed by PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Operation Area 4 Semarang. This research is a sociological juridical research. The results of this research indicate that the implementation of the land lease agreement managed by PT. Kereta Api Indonesia (Persero) is carried out by submitting an application to the Executive Vice President of Daop 4 Semarang. If the contents of the contract have been agreed upon by both parties, the contract is made in 2 (two) copies and signed by both parties on a stamp duty. The form and content of the lease agreement is standard in nature, the contents of which are an agreement of two or more parties or a reciprocal standard agreement. Efforts made by PT. Kereta Api Indonesia (Persero) if there is default, but the contract period has expired and does not make an extension if 2 (two) months before the due date the tenant has not made an application letter for contract extension, the Asset Management Manager makes a notification letter to the tenant that the contract will end and concerned in order to complete the contract extension process.
Legal Society Service of Pro-Bono on Migrant in Morocco in Law Perspective Muhammad Amine El Khalfi
International Journal of Law Society Services Vol 1, No 1 (2021): International Journal of Law Society Services
Publisher : LAW FACULTY UNISSULA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (413.619 KB) | DOI: 10.26532/ijlss.v1i1.14737

Abstract

Morocco is a constitutional, democratic and social monarchy. The King is the Supreme Representative of the Nation and the Symbol of the unity thereof. He is the guarantor of the perpetuation and the continuity of the State. As Defender of the Faith, he ensures the respect for the Constitution. He is the Protector of the rights and liberties of the citizens, social groups and organizations. System Barriers to Pro Bono work result from the social environment of the judiciary and, more specifically, from the current practice of law in Morocco. The population generally has a low regard for the legal and judicial sector, and expects corruption in the judiciary. In Morocco, legal information is also not adequately disseminated to the public.[1] In addition, the low literacy rate 52.3% for the total population (39.6% for women, 65.7% for men) renders access to justice all the more difficult. A substantial proportion of the population is therefore vulnerable and may fall prey to unethical behavior. The Bar Association has great difficulty in supervising “homeless” lawyers, who are lawyers with no fixed business address and operate with a cellular telephone from undisclosed premises. Up to 800 of the 3,000 lawyers registered with the Casablanca Bar Association are reportedly “homeless” lawyers, who prey on the uninformed and often maintain frivolous suits in order to collect higher fees.[1] US Department of State, 2004 census <http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/5431.htm accessed on January 10, 2021
PENYULUHAN HUKUM TENTANG BAHAYA NARKOBA SEBAGAI UPAYA PREVENTIF PEREDARAN DAN PENYALAHGUNAANNYA (Desa Gebangsari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang) Widayati Widayati; Winanto Winanto
International Journal of Law Society Services Vol 1, No 1 (2021): International Journal of Law Society Services
Publisher : LAW FACULTY UNISSULA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (367.766 KB) | DOI: 10.26532/ijlss.v1i1.14738

Abstract

Narkoba sangat berbahanya bagi tubuh kita karena dampak yang ditimbulkan akibat penyalahgunaannya dapat merusak fungsi sel-sel syaraf. Peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin meningkat, terutama di kota besar, termasuk Kota Semarang. Perlu diberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya generasi muda tentang bahaya narkoba. Pengabidan kepada masyarakat dengan penyuluhan hukum ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang jenis-jenis narkoba, akibat penyalahgunannya, modus peredarannya, dan bagaimana cara pencegahannya. Sebagai mitra adalah Bhabinkamtibmas Polek Genuk, Karang Taruna, Rt, dan RW Desa Gebangsari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang. Peserta antusias mengikuti kegiatan terlihat dari pertanyaan dan tangggapan yang disampaikan kepada pemateri. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah masyarakat lebih mengetahui dan memahami bahaya penyalahgunaan narkoba dan modus peredarannya sehingga dapat melakukan pencegahan.
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN KELEBIHAN MUATAN DI JEMBATAN TIMBANG KABUPATEN BLORA Lukman Hakim
International Journal of Law Society Services Vol 1, No 1 (2021): International Journal of Law Society Services
Publisher : LAW FACULTY UNISSULA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (424.561 KB) | DOI: 10.26532/ijlss.v1i1.14739

Abstract

Pembangunan sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di indonesia selama ini sering mendapat kritik karena selalu menekankan pada segi fisik, dan dianggap kurang memperhatikan sisi pembangunan pranata aturan lalu lintas dan pengembangan Sumber Daya Manusia pada diri aparatur pemerintah bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jembatan timbang belum berperan dengan baiksaat ini, tapi bukan berati keberadaanya tidak diperlukan ataupun dihapuskan. Upaya penanganan yang perlu dilakukan saat ini adalah usaha penegakan hukum dengan memberikan sanksi hukum untuk pelanggar muatan yang melebihi batas Muatan Sumbu Terberat yang telah ditentukan oleh pemerintah. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis mengenai pelanggaran kelebihan muatan, kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pengukuran muatan dan upaya mengatasi kendala tersebut di area  jembatan timbang Kabupaten Blora. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis.  Hasil dari penelitian ini adalah Tinjauan hukum terhadap pelanggaran kelebihan muatan di jembatan timbang Kabupaten Blora antara lain apabila ada kelebihan muatan barang di jembatan timbang Sambong Blora kurang atau sama dengan 5 %,  maka pihak petugas jembatan timbang Sambong Blora masih memberikan toleransi dan tidak dianggap melakukan pelanggaran, sedangkan apabila ada kelebihan muatan barang diatas 5% di jembatan timbang Sambong Blora maka termasuk pelanggaran dan dihitung sesuai kategori yang diberlakukan di Jembatan Timbang Sambong Blora. Terdapat kendala dalam pelaksanaan pengawasan kelebihan muatan di area jembatan timbang Kabupaten Blora, antara lain Masih banyaknya pengemudi atau pengusaha angkutan muatan barang yang belum sadar hukum (kesadaran hukum para pengemudi yang masih rendah untuk mentaati peraturan kelebihan muatan). Terkait dengan infrastruktur timbangan, diiperlukan upaya revitalisasi infrastruktur gudang atau lahan kosong di sekitar jembatan timbang yang ada.
PENYEBAB ANAK DI BAWAH UMUR MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI KABUPATEN DEMAK Bambang Sarutomo
International Journal of Law Society Services Vol 1, No 1 (2021): International Journal of Law Society Services
Publisher : LAW FACULTY UNISSULA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (428.615 KB) | DOI: 10.26532/ijlss.v1i1.14741

Abstract

Permasalahan anak yang bermasalah dengan hukum, baik dalam posisi sebagai objek (victim) maupun anak sebagai subjek ( pelaku ) tindak pidana, merupakan permasalahan yang dihadapi semua negara. Anak seringkali terlibat tindak pidana pencurian dilatar belakangi beberapa faktor. Mulai dari faktor keluarga, lingkungan bahkan faktor dari dalam diri sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengenalisa penyebab anak dibawah umur melakukan tindak pidana pencurian serta upaya penanggulan dan aturan hukumnya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum sosiologis atau empiris dengan pendekatan deskriptif analisis. Hasil penelitian yang didapatkan adalah Kecenderungan Anak Di Bawah Umur Melakukan Tindak Pidana Pencurian di wilayah Kabupaten Demak lebih banyak dilator belakangi oleh faktor lingkungan, sosial ekonomi disamping karena lemahnya pengawasan orang tua terhadap anak yang sedang dalam masa perkembangan, selain itu keadaan keluarga yang sudah tidak utuh akibat perceraian atau kematian salah satu orang tua membuat anak kehilangan sosok teladan yang baik dalam menjalani kehidupannya. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Tindak Pidana Pencurian Anak Di Bawah Umur, harus dilakukan sedini mungkin dengan berbagai upaya pendekatan dan pola penanganan prevensi, represif dan kuratif. Aturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur, telah diatur dalam UU RI No. 11 Tahun 2012, tentang Peradilan Anak.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3, No 1 (2023): International Journal of Law Society Services Vol 2, No 2 (2022): International Journal of Law Society Services Vol 2, No 1 (2022): International Journal of Law Society Services Vol 1, No 2 (2021): International Journal of Law Society Services Vol 1, No 1 (2021): International Journal of Law Society Services