cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mimin Mintarsih
Contact Email
miensh66@gmail.com
Phone
+6281315305603
Journal Mail Official
jrh.fhuid@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta, Jl. Balai Rakyat No.37, RT.8/RW.10, Utan Kayu Utara, Kec. Matraman, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13120
Location
Kota adm. jakarta timur,
Dki jakarta
INDONESIA
Reformasi Hukum
Published by Universitas Islam Jakarta
ISSN : 16939336     EISSN : 26861593     DOI : https://doi.org/10.46257/jrh
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
We are interested in topics which relate generally to Law issues in Indonesia and around the world. Articles submitted might cover topical issues in, such as : Civil Law, Criminal Law, Civil Procedural Law, Criminal Procedure Law, Commercial Law, Constitutional Law, International Law, State Administrative Law, Adat Law, Islamic Law, Agrarian Law, and Environmental Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 94 Documents
 6   7   8   9   10 
Kedudukan Hak Waris Anak Yang Berkewarganegaraan Asing Atas Hak Kepemilikan Tanah di Indonesia Sonia Amelia; Al Qodar Purwo Sulistyo
Reformasi Hukum Vol 27 No 2 (2023): Reformasi Hukum: Edisi Mei-Agustus 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46257/jrh.v27i2.617

Abstract

Sebagai makhluk social yang hidup berdampingan dengan manusia lain, status kewarganegaraan seseorang dapat menjadi jaminan perolehan hak dari suatu negara. Sebuah status hukum yang sah sangat penting misalnya terkait isu kepemilikan seperti kepemilikan atas tanah, warisan dan sebagainya. Tanah merupakan bagian tanggung jawab secara nasional guna mewujudkan kekuasaan tanah. Namun seiring berjalannya waktu terdapat kesempatan bagi WNA untuk memiliki hak terkait tanah yang ada di Indonesia. Fenomena ini merupakan latar belakang untuk melakukan penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah menemukan dan menunjukkan konsistensi terhadap norma dan kepastian hukum dari ahli waris dengan status WNA terkait hak kepemilikan untuk tanah di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian yuridis normatif dan menggunakan sifat pendekatan Undang-Undang (UU). Selain itu, sudut pandang teoritis dari berbagai buku serta jurnal ilmiah untuk memberikan sebuah solusi terkait permasalahan tentang hukum yang ada. Hasil dari penelitian ini, menjelaskan bahwa WNA tetap bisa mendapatkan warisan namun mereka tidak bisa memiliki hak kepemilikan tanah yang ada di Indonesia, akan tetapi WNA bisa memiliki hak untuk tanah dengan status hak pakai. Terjadi peristiwa tersebut harus diperhatikan betul oleh Pemerintah dengan cara penguatan hukum terkait pertanahan sehingga WNA tidak bisa melakukan penyelundupan terkait hukum untuk memperoleh hak tanah.
Disrupsi Teknologi Hukum Terhadap Jasa Advokat Dalam Pandangan Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja Anjar Setiarma
Reformasi Hukum Vol 27 No 2 (2023): Reformasi Hukum: Edisi Mei-Agustus 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46257/jrh.v27i2.622

Abstract

Tulisan ini membahas mengenai disrupsi teknologi hukum terhadap jasa advokat dalam sudut pandang hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmadja, dalam era digitalisasi saat ini perkembangan teknologi pada sektor industri telah membawa perubahan yang signifikan terhadap masyarakat, termasuk industri bidang hukum seperti jasa advokat. Dalam industri jasa advokat telah terjadi digitalisasi layanan jasa hukum dengan bantuan teknologi yang disebut sebagai teknologi hukum (legal technology atau legal tech), secara definisi dapat diartikan sebagai penggunaan teknologi untuk mengotomatisasi, membantu atau meningkatkan kualitas pekerjaan pengacara, klien dan pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (doctrinal legal research) dengan metode pendekatan analisis (analytical approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) yang disajikan menggunakan penelitian induktif. Hasil terhadap penelitian ini yaitu kehadiran teknologi hukum telah mendisrupsi layanan jasa hukum tradisional dan apabila ditinjau dengan teori hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmadja yang mengajarkan bahwa perubahan terhadap hukum dapat terjadi dengan cara pembentukan hukum positif yang disesuaikan dengan nilai dan fakta yang terjadi di lapangan, maka merujuk pada teori tersebut saat ini masih terdapat kekosongan hukum positif yang mengatur teknologi hukum.
Perlindungan Hukum dan Kepemilikan Hak Atas Kekayaan Intelektual Konten di Platform Media Sosial Indonesia Lie Natanael
Reformasi Hukum Vol 27 No 2 (2023): Reformasi Hukum: Edisi Mei-Agustus 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46257/jrh.v27i2.638

Abstract

Penggunaan media sosial di Indonesia kini semakin meluas, yang mengangkat isu-isu hak kekayaan intelektual, seperti pelanggaran hak cipta, plagiasi, dan penggunaan informasi rahasia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Indonesia menjadi dasar hukum relevan. Namun, terdapat permasalahan dalam perlindungan hak properti intelektual di platform media sosial, dan tantangan dalam menyeimbangkan kepentingan content creator, platform, dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual konten di media sosial Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, serta mengidentifikasi isu hukum dan tren perlindungan properti intelektual. Metode penelitian hukum normatif digunakan dengan menganalisis hukum perdata, kebijakan pemerintah, dan kerangka kebijakan. Hasil studi ini mengidentifikasi isu perlindungan hak kekayaan intelektual di media sosial serta tren terkait. Kesimpulannya, perlindungan hukum hak kekayaan intelektual di media sosial Indonesia memerlukan pendekatan kontekstual dan keseimbangan antara perlindungan dan kepentingan content creator, platform, dan masyarakat. Penguatan efektivitas hukum dan kerangka kebijakan diperlukan untuk memajukan isu hak kekayaan intelektual di media sosial.
Urgensi Penegakan Hukum Tindak Pidana Malapraktik Medis Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan Salsabila Meidita Hermawan; Ujuh Juhana; Haidan Angga Kusumah
Reformasi Hukum Vol 27 No 2 (2023): Reformasi Hukum: Edisi Mei-Agustus 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46257/jrh.v27i2.659

Abstract

Tenaga kesehatan dalam prakteknya seringkali menimbulkan polemik, seperti halnya lalai atau melakukan kesalahan dalam menjalankan tugas ketika menangani pasien, dalam pertanggungjawabannya seorang tenaga kesehatan seringkali menghindar dari tanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya, maka dari itu seperti apa bentuk pertanggungjawaban yang harus ditanggung oleh tenaga kesehatan yang melakukan tindakan Malapraktik dan seperti apa pula penegakan hukum di Indonesia terhadap tindakan Malapraktik medis ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan metode ini penulis dapat menganalisa dan memberikan penjelasan dalam menerapkan suatu peraturan perundang-undangan. Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan menunjukan kesimpulan bahwa dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana Malapraktik masih kurang dalam penanganannya, karena peraturan yang mengatur tentang tindakan Malapraktik ini belum diatur secara spesifik dan belum adanya liminatif yang memberikan suatu batasan dalam tindakan Malapraktik. Pertanggungjawaban pidana diawali dengan adanya suatu kesalahan, baik disengaja maupun karena kelalaian, dalam hal ini menjadi acuan bahwa ada tidaknya pertanggungjawaban yang telah diperbuat oleh tenaga kesehatan, pertanggungjawaban pidana terhadap tenaga kesehatan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. Maka dari itu perlu adanya perhatian lebih dari pemerintahan terhadap kasus malapraktik medis dengan melakukan sosialisasi, dan dibuatnya regulasi baru khusus malapraktik medis.

Page 10 of 10 | Total Record : 94

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2016 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 27 No 2 (2023): Reformasi Hukum: Edisi Mei-Agustus 2023 Vol 27 No 1 (2023): Reformasi Hukum: Edisi Januari-April 2023 Vol 26 No 2 (2022): Reformasi Hukum Juli-Desember 2022 Vol 26 No 1 (2022): Reformasi Hukum: Edisi Januari-Juni 2022 Vol 25 No 2 (2021): Reformasi Hukum: Edisi Juli-Desember 2021 Vol 25 No 1 (2021): Reformasi Hukum: Edisi Januari-Juni 2021 Vol 24 No 2 (2020): Reformasi Hukum: Edisi Juli-Desember 2020 Vol 24 No 1 (2020): Reformasi Hukum: Edisi Januari-Juni 2020 Vol 23 No 2 (2019): Reformasi Hukum: Edisi Juli-Desember 2019 Vol 23 No 1 (2019): Reformasi Hukum : Edisi Januari-Juni 2019 Vol 22 No 2 (2018): Reformasi Hukum: Edisi Juli-Desember 2018 Vol 22 No 1 (2018): Reformasi Hukum : Edisi Januari-Juni 2018 Vol 21 No 2 (2017): Reformasi Hukum: Edisi Juli-Desember 2017 Vol 21 No 1 (2017): Reformasi Hukum : Edisi Januari-Juni 2017 Vol 20 No No. 2 (2016): More Issue