cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Agus Arif Rakhman
Contact Email
agusarifrakhman@gmail.com
Phone
+6285330686593
Journal Mail Official
journal.ifpi@gmail.com
Editorial Address
Gedung LKPP Lt 8 Jl Rasuna Said Komp. Rasuna Epicentrum Lot 11B Jaksel 12870, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12870
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa
Published by Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia
ISSN : -     EISSN : 28289153     DOI : 10.55961
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa merupakan media publikasi ilmiah yang terbit dua kali dalam setahun, periode pertama terbit di Bulan April dan Oktober. JPBJ merupakan media Publikasi online yang dikelola oleh Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia (IFPI)
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa, Edisi Oktober 2023" : 5 Documents clear
Analisis Dukungan Anggaran Belanja Produk Dalam Negeri (PDN) pada Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Gumilar, Asep Indra; Herviani, Dini Herviani; Nurhasanah, Fitri; Ahmad, Kresna; Ariyanti, Paramita
Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa, Edisi Oktober 2023
Publisher : Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55961/jpbj.v2i2.38

Abstract

Dukungan pemerintah dalam mewujudkan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) adalah dengan mengimplementasikan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui dukungan anggaran pada belanja Produk Dalam Negeri (PDN) dalam pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat setelah Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 berlaku. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Bandung Barat sudah memenuhi prasyarat Penggunaan PDN. Hal ini dapat ditunjukkan melalui 1. Peningkatan anggaran pengadaan barang dan jasa pada tahun 2022 yang semula 648,4 Milyar menjadi 765,7 Milyar pada tahun 2023, 2. Peningkatan perencanaan penggunaan Produk Dalam Negeri pada tahun 2022 yang semula 641,5 Miliar menjadi 757,2 Milyar di tahun 2023, 3. Penggunaan Produk Dalam Negeri yang semula berada pada nilai 53% pada tahun 2022 kemudian pada triwulan kedua Tahun 2023 baru mencapai 8%, nilai ini dipastikan akan meningkat pada triwulan keempat. Ketiga peningkatan ini semakin menguatkan komitmen pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam mendukung peningkatan dukungan anggaran belanja PDN pada pengadaan barang dan jasa dan secara tidak langsung mendorong sektor UMKM dan pengusaha lokal Bandung Barat dapat terus tumbuh dan berkembang
Penyelenggaraan Clearing House Dalam Rangka Mencegah Potensi Permasalahan Pengadaan Di Lingkungan Mahkamah Agung Permata, Bintang Puwan
Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa, Edisi Oktober 2023
Publisher : Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55961/jpbj.v2i2.39

Abstract

Pada prakteknya proses pengadaan barang dan jasa menyimpan potensi permasalahan yang dapat muncul pada setiap tahapan prosesnya, mengingat begitu panjang dan kompleksnya alur pengadaan barang/jasa mulai dari tahap perencanaan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Clearing house pengadaan merupakan alternatif baru dalam menyelesaikan permasalahan pengadaan yaitu dengan cara melibatkan ahli/pakar/pihak lain yang telah lama berpengalaman dalam dunia pengadaan. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan layanan clearing house pengadaan di mahkamah agung dan tantangan yang di hadapi. Tulisan ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa peraturan hukum dan hasil penelitian terdahulu. Melalui tulisan ini diketahui bahwa clearing house pengadaan di mahkamah agung telah dilaksanakan dengan pendekatan antisipatif, yaitu berusaha untuk mencegah/menghindari risiko pengadaan dengan cara melakukan mitigasi permasalahan-permasalahan yang mungkin terjadi pada kegiatan pengadaan. Sebagai masukan dimasa yang akan datang, perlu dilaksanakan konsultasi secara berkala ke LKPP terkait dengan isu-isu aktual seputar dunia pengadaan atau mitigasi potensi permasalahan yang mungkin terjadi dengan melihat permasalahan pengadaan yang timbul pada K/L/PD lain.
Usulan Kebijakan Pemenuhan Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan dari Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nugroho, Sunu Ardhi
Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa, Edisi Oktober 2023
Publisher : Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55961/jpbj.v2i2.41

Abstract

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 mengamanatkan bahwa Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD) wajib memiliki Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) sebagai Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan. Kewajiban tersebut akan berlaku mulai 1 Januari 2024. Namun aturan ini dikecualikan untuk K/L/PD dalam hal nilai atau jumlah paket pengadaan tidak mencukupi untuk memenuhi pencapaian batas angka kredit minimum per tahun bagi Pengelola PBJ atau Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa pada K/L/PD dilakukan oleh prajurit TNI atau anggota POLRI. Berdasarkan profil pengadaan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) merupakan salah satu kementerian/lembaga yang dianggap dapat memenuhi kriteria nilai atau jumlah paket pengadaan untuk pemenuhan pencapaian batas angka kredit minimum per tahun bagi Pengelola PBJ, sehingga tidak dapat dikecualikan dalam kewajiban pemenuhan Pejabat Pengadaan dan Pokja Pemilihan dari Pengelola PBJ. Melalui penelitian menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus di Kementerian PUPR, dilakukan analisis terkait implementasi dan kendala pemenuhan Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan dari Pengelola PBJ di Kementerian PUPR dan disusun usulan kebijakan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dari Pengelola PBJ di Kementerian PUPR sebagai salah satu alternatif solusi untuk melaksanakan amanat Peraturan Presiden tersebut.
Pengaruh Dinamika Regulasi Jabatan Fungsional terhadap Kenaikan Pangkat Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di BP2JK Wilayah Gorontalo Nugroho, Sunu Ardhi
Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa, Edisi Oktober 2023
Publisher : Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55961/jpbj.v2i2.42

Abstract

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (JF) merupakan peraturan yang dibentuk dengan metode omnibus law yang memuat beragam substansi aturan jabatan fungsional Ap
Analisa Tingkat Kepatuhan Pengumuman Rencana Umum Pengadaan berdasarkan Cara, Jenis dan Metode Pengadaan di Indonesia Darmawan; Herniwan, Iwan; Yudiyatna, Heldi
Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa, Edisi Oktober 2023
Publisher : Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55961/jpbj.v2i2.43

Abstract

Selama tiga tahun lebih adanya kewajiban mengumumkan rencana umum pengadaan belum ada upaya meneliti bagaimana tingkat kepatuhan satker pada masing-masing K/L/PD. Sehingga penting untuk melakukan penelitian ini karena besarnya pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah RI (K/L/PD) setiap tahunnya. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan kebijakan perencanaan pengadaan pemerintah dimasa yang akan datang. Periode pengamatan penelitian ini dilakukan selama tiga tahun dan untuk semua KLPD. Hasilnya kemudian di konfirmasi dengan direktorat PMEP LKPP pada FGD pertama dan melibatkan semua direktorat pada FGD kedua. Ditemukan bahwa tingkat kepatuhan pengumuman RUP paling besar dipengaruhi oleh nilai kontrak pengadaannya. Tetapi pada cara pengadaannya, jumlah kontrak pengadaan memiliki pengaruh yang lebih besar dari pada nilainya. Ditemukan pula bahwa jumlah paket pengadaan dengan cara swakelola memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan. Pada jenis pengadaan, ditemukan bahwa nilai paket pengadaan lebih besar pengaruhnya dari pada jumlah paketnya. Ditemukan pula bahwa nilai paket pengadaan konsultan memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kepatuhan pengumuman RUP. Pada metode pemilihan penyedia, ditemukan bahwa nilai paket pengadaan lebih besar pengaruhnya dari pada jumlah paket pengadaan. Pada umumnya ditemukan bahwa variabel nilai paket pengadaan secara parsial lebih banyak secara signifikan mempengaruhi tingkat kepatuhan daripada jumlah paket pengadaannya.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa, Edisi April 2024 Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa, Edisi Oktober 2023 Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa, Edisi April 2023 Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa, Edisi Oktober 2022 Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa, Edisi April 2022