cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Safwan
Contact Email
safwan@iainlhokseumawe.ac.id
Phone
+6285360000269
Journal Mail Official
syarah@iainlhokseumawe.ac.id
Editorial Address
Jln. Banda Aceh Medan, Alue Awe, Kota Lhokseumawe
Location
Kota lhokseumawe,
Aceh
INDONESIA
Syarah: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi
Published by Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe
ISSN : 23029978     EISSN : 27152642     DOI : -
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Social,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Social Sciences
Syarah: Journal of Islamic Law and Economics invites scholars, researchers, and students to contribute the results of their studies and researchers in the fields related to Islamic law and Economics which includes textual investigations, both in terms of theory and practice of Islamic law and economics and fieldwork related issues updated with the perspective of the Koran, Hadith and Ijma. This journal warmly welcomes contributions from scholars from related fields who consider the following general topics; (1) Sharia Economic Law, (2) Agreement Law in Islam; (3) Comparative Law on Economics; (5) Community Economic Institutions; (6) Civil, Economic, Business (Conventional) Law; (6) Contemporary Islamic Legal though; (7) The Law of Zakat and Waqf; (8) Anthropological Law and Sociological Law;
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 9 No. 2 (2020): SYARAH : Jurnal Hukum Islam" : 6 Documents clear
REKONSTRUKSI HUKUM KEWARISAN ISLAM DENGAN PENDEKATAN TEORI MASLAHAH Nazaruddin
Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi Vol. 9 No. 2 (2020): SYARAH : Jurnal Hukum Islam
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Produk Hukum Islam KHI, khususnya Buku II tentang hukum Kewarisan sejak awal telah menimbulkan kontradiksi, baik teks pasal dianggap bertentangan dengan nash, maupun penghapusan hukum-hukum, seperti ashabah, beda agama, hajib mahjub dan lain-lain, telah menimbulkan disparitis putusan hakim. Indonesia mayoritas penduduknya penganut agama Islam dalam komunitas kehidupan berbangsa dan bernegara secara konstitusional tidak mengklaim mazhab tertentu dan fenomena ini perlu untuk ditelusuri karena memberikan peluang perkembangan daya untuk berijtihad. Dalam kasus hukum kewarisan beda agama menjadi perdebatan panjang dan serius, pada akhirnya muncul kesimpulan dengan pandangan yang berbeda dan mengunakan pendekatan yang berbeda pula, kontroversi ini dikarenakan berbeda dalam memahami konteks hadis dari sanad Usammah bin Zaid yang mengatakan “tidak ada warisan bagi seorang muslim kepada orang kafir dan tidak ada warisan pula dari orang kafir kepada orang muslim” hal ini dipegang oleh para pembangun mazhab Hambali, Hanafi, Maliki dan Muhammad Idris as-Syafi’i,. Sebahagian kecil para Ulama membolehkan muslim mewarisi kafir, mereka melihat bahwa tidak terdapat kata dalam ayat-ayat mewarisi dalam al-qur’an yang menjelaskan secara eksplisit bahwa antara pewaris dan yang mewarisi adalah sama-sama muslim, dan tidak ada indikasi yang menunjukkan bahwa pewaris adalah harus seorang muslim. Sesungguhnya pendapat ini memiliki relevansinya dengan konsep maqashid syari’ah. Perbedaan cara pandang para Ulama menjadi suatu kesimpulan bahwa betapa kayanya kazanah ilmu pengetahuan, dimana satu persoalan hukum yang membutuhkan kepada kepastian terhadap jawaban hukum maka pada kesimpulan akhir akan berbeda hal ini karena berbeda dalam pengunaan metode dan pendekatan untuk memahami sumber hukum Islam
ANALISIS PERANAN HAKAM DALAM PERKARA SYIQAQ DI MAHKAMAH SYAR’IYAH BANDA ACEH (Analisis Putusan No.115/Pdt.G/2011/MS-Bna) Lukmanul Hakim
Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi Vol. 9 No. 2 (2020): SYARAH : Jurnal Hukum Islam
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengangkat judul tentang analisis peranan hakam dalam menyelesaikan perkara syiqaq di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh. Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkapkan informasi tentang eksistensi hakam dalam perkara syiqaq di Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan cara mewawancara para hakim dan panitera di lokasi penelitian. Juga dengan mengutip pendapat para ahli yang sesuai atau memiliki relevansi dengan pembahasan yang dibahas dalam penelitian ini. Penelusuran data literatur ini dilakukan berdasarkan pendekatan yuridis dan sosiologis. Sedangkan data lapangan dilakukan berdasarkan interviuw dan observasi. Setelah kedua data lapangan dan kepustakaan terkumpul, lalu kemudian diolah dan dianalisis berdasarkan metode induktif dan deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peranan hakam dalam kasus perkara syiqaq Nomor. 115/Pdt.G/2011/MS-Bna yaitu ḥakam dari pihak Penggugat telah melakukan upaya iṣlāh antara para pihak tetapi tidak berhasil dan Ḥakam dari pihak Tergugat menerangkan ia telah melakukan upaya ishlah antara para pihak bersama dengan Ḥakam dari Penggugat tetapi tidak berhasil atau gagal didamaikan karena penggugat sangat bersikeras pada pendiriannya sedangkan Tergugat masih mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat. Analisisnya bahwa hakam yang diterapkan dalam perkara syiqaq di atas secara prosedural sudah menjalankan tugas sebagaimana yang diamatkan oleh Undang-undang
ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP KONSEP MASLAHAH PERKAWINAN DI USIA MUDA Tri Eka Putra Muhtarivansyah Waruwu
Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi Vol. 9 No. 2 (2020): SYARAH : Jurnal Hukum Islam
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai-nilai kemaslahatan dari perkawinan usia muda dengan melihat kepada dua rujukan hukum yang saling kontradiksi antara hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan norma dan kaidah dari peraturan perundangan dan hukum Islam. Sumber data diperoleh dari literatur-literatur kitab-kitab klasik, perundang-undangan yang berlaku. Analisis data menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian yang dapat di simpulkan adalah tinjauan pernikahan diusia muda dibolehkan menurut hukum Islam karena melihat adanya sisi kemaslahatan, juga sebaliknya pelarangan pernikahan usia muda dalam perundang-undangan juga ditinjau dari sisi kemaslahatan. Oleh karena demikian, pernikahan usia muda bersifat individual-relatif. Artinya ukuran kemaslahatan di kembalikan kepada pribadi masing-masing. Jika dengan menikah usia muda mampu menyelamatkan diri dari hal-hal negatif dalam kehidupannya, maka menikah adalah alternatif terbaik. Namun apabila pernikahan usia muda menjerumuskan kepada hal yang negatif, maka dianjurkan menikah hingga usia dewasa.
LEGAL POSITION OF RESTORATIVE JUSTICE IN QANUN JINAYAT Muhammad Ihsan
Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi Vol. 9 No. 2 (2020): SYARAH : Jurnal Hukum Islam
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The penal theory that exists is basicly aimed at achieving justice, therefore the achievement model can be devide into two models, namely the retributive justice model and the restorative justice model. The retributive justice model establish justice based on the philosophy of retaliation, while the restorative justice model is based on the philosophy of recovery. In the case of criminalization in the Criminal Code which is also maintained in the Qanun Jinayat, the philosophy of justice adopted is the first model. Thus, in the convictions of cases of offenders of jinayat offenses, Qanun Jinayat also emphasizes the principle of retributive justice. Meanwhile, the concept of restorative justice in the criminal law system in Indonesia is only applied to cases of children who are dealing with the law and are also adopted by Qanun Jinayat. The concept of restorative justice is basically not known in the Aceh Qanun Jinayat, namely Qanun Number 6 of 2014, but based on the sound of Article 66 of this qanun "If a child who has not reached the age of 18 (eighteen) years commits or is suspected of committing Jarimah, then the child is subject to examination. guided by the laws and regulations regarding juvenile criminal justice ", then automatically every case of children who face the law will be returned to the provisions contained in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System which is familiar with the restorative justice system and diversion. The concept of not being able to provide protection and respect for the interests of victims and perpetrators. This is a conventional mechanism that is based on the enforcement of the criminal justice system without seeing the reality in society, without looking at the interests of the community, and without seeing the benefits. Based on this description, it can be used as an adequate introduction in promoting the concept of restorative justice in the criminal justice system process in Indonesia, especially in Aceh in implementing qanun jinayat which is relevant for its philosophical roots to Islamic criminal law through the concept of diyat. Based on these problems, it is important to study more deeply related to the legal position of restorative justice in the Aceh Jinayat Qanun considering that Aceh applies Islamic law in its regulations
MEMBANGUN KONSEP FIKIH KONTEMPORER M.Yusuf
Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi Vol. 9 No. 2 (2020): SYARAH : Jurnal Hukum Islam
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui rancang bangun konsep fiqh kontemporer yang lebih humanis dan moderat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan penelitian kepustakaan (library research). Dari penelitian ini ditemukan bahwa kajian fiqh kontemporer adalah masalah-masalah kekinian yang dilihat dari sudut pandang fiqh dengan menggabungkan dengan ilmu pengetahuan modern. Oleh karena demikian, hukum Islam kontemporer tidak serta merta merespons aspek hukum (halal haram) dan persoalan-persoalan baru, tetapi mencoba untuk melihat perubahan-perubahan signifikan hukum Islam dari masa ke masa. Setidaknya untuk membangun konsep fiqh kontemporer dibutuhkan ilmu pengetahuan (science). Ilmu pengetahuan (science) dapat berperan sebagai: pertama, alat untuk berijtihad dalam kasus-kasus baru, kedua, sebagai penunjang untuk kebutuhan praktek. Misalnya ilmu matematika diperlukan untuk praktek ilmu mawaris dan penentuan arah kiblat dan waktu shalat. Dengan demikian kebutuhan ilmu pengetahuan dalam membangun fiqh kontemporer bersifat dialektis, saling mempengaruhi baik untuk kebutuhan ijtihad, untuk kebutuhan pengamalan serta untuk menangkap makna dan manfaat yang terkandung dibalik hukum-hukum tersebut
PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP KETERANGAN SAKSI (Studi Kasus pada Mahkamah Syar’iyah di Aceh) Amiruddin
Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi Vol. 9 No. 2 (2020): SYARAH : Jurnal Hukum Islam
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa terhadapa pertimbangan hukum hakim terhadap keterangan saksi yang terjadi pada Mahkamah Syar’iyah Aceh. Metode penelitian ini bersifat kualitatif dengan jenisnya berupa yuridis normatif dan empiris. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah adalah tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, hakim mempunyai kebebasan untuk menilainya. Berdasarkan beberapa kasus perceraian yang telah diputus oleh Mahkamah Syar’iyyah di Provinsi Aceh memperlihatkan bahwa secara filosofis di dalam pertimbangan hakim, keberadaan alat bukti keterangan saksi sangat berperan penting, serta diperlukan dalam setiap kasus yang diputuskan. Namun ia tidak bersifat mengikat hakim, tetapi terserah pada hakim untuk menerimanya atau tidak, artinya hakim leluasa untuk mempercayai atau tidak mempercayai keterangan saksi.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 1 (2024): SYARAH : Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Vol. 12 No. 2 (2023): SYARAH : Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Vol. 12 No. 1 (2023): SYARAH : Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Vol. 11 No. 2 (2022): SYARAH : Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Vol. 11 No. 1 (2022): SYARAH : Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Vol. 10 No. 2 (2021): SYARAH : Jurnal Hukum Islam Vol. 10 No. 1 (2021): SYARAH : Jurnal Hukum Islam Vol. 9 No. 2 (2020): SYARAH : Jurnal Hukum Islam Vol. 9 No. 1 (2020): SYARAH : Jurnal Hukum Islam Vol. 8 No. 2 (2019): SYARAH : Jurnal Hukum Islam Vol. 8 No. 1 (2019): SYARAH : Jurnal Hukum Islam More Issue