cover
Contact Name
M Misbahul Mujib
Contact Email
misbahul.mujib@uin-suka.ac.id
Phone
+6281392409940
Journal Mail Official
supremasi.uinsuka@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga; Jalan Marsda Adi Sucipto, Caturtunggal, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum
ISSN : 23021128     EISSN : 27234207     DOI : https://doi.org/10.14421/sh
Core Subject : Humanities, Social,
The focus and scope of SUPREMASI HUKUM: Jurnal Kajian Ilmu Hukum are legal Science, including the study of Law issues in Indonesia and around the world, either research study or conceptual ideas. Generally we are interested in all law studies such as following topics Civil Law, Criminal Law, Civil Procedural Law, Criminal Procedure Law, Commercial Law, Constitutional Law, International Law, State Administrative Law, Customary Law, Islamic Law, Agrarian Law, Environmental Law, Legal Theory and Legal Philosophy.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
Search results for , issue "Vol 9, No 1 (2020): Supremasi Hukum" : 7 Documents clear
Implikasi Yuridis Penetapan Status Bencana Nasional Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Terhadap Perbuatan Hukum Keperdataan Wardatul Fitri
Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol 9, No 1 (2020): Supremasi Hukum
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/sh.v9i1.2125

Abstract

Implication Juridical the Determination of Status National Disaster Pandemics Corona Virus Disease 2019 (covid-19) of Civil Legal ActionBy : Wardatul Fitri, MH. AbstractThis journal aims to find out if a legal basis which is the legitimacy of epidemics corona viruses disease 2019 ( covid-19 ) expressed as a national disaster, and how are the implications juridical against the determination of the status of the national disaster corona pandemic virus disease 2019 ( covid-19 ) in civil legal action. This journal principally used the normative, by analyzing the regulations, in Indonesia , journal electronic data, then mixed with ingredients parse the law and the results presented in the form of narrative as a process to formulate a conclusion. The analysis was conducted by decomposing, discuss, interpret the law with perspective or a particular viewpoint. The discussion from the journal shows that the legal basis for the legitimacy of epidemic diseases corona viruses disease 2019 ( covid-19 ) declared a national disaster is a decision of the president number 12 years 2020 non nature disaster on the determination of the corona viruses disease 2019 ( covid-19 ) as, national disaster the implication in selecting the juridical status national disaster corona pandemic virus disease 2019 ( covid-19 ) in civil legal action is with respect to the implementation of the agreement /contract. The issuance of a presidential decree number 12 years 2020 disaster on the determination non nature the spread of a national disaster, covid 19 the next one on a level the implementation of followed up with government policy in the application of large scale social restrictions (PSBB) and social distancing, which in turn causing obstruction of a debtor obligations to fulfill his achievements to the creditors could be used as a reason to defend themselves to charges of wanprestasi by reason of force majeure ( force majeure or overmacht).  Keywords: covid-19 , cause covid-19 as force majeure , force majeure , wanprestasi.   Implikasi Yuridis Penetapan Status Bencana NasionalPandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)Terhadap Perbuatan Hukum KeperdataanOleh : Wardatul Fitri, S.H., M.H.[1] ABSTRAKJurnal ini bertujuan untuk mengetahui apakah dasar hukum yang menjadi legitimasi wabah penyakit Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dinyatakan sebagai Bencana Nasional, serta bagaimanakah implikasi yuridis terhadap Penetapan Status Bencana Nasional Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di dalam Perbuatan Hukum Keperdataan; Jurnal ini pada prinsipnya menggunakan pendekatan normatif, yaitu dengan menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, jurnal, data elektronik, kemudian diolah dengan mengurai bahan-bahan hukum tersebut dan hasilnya disajikan dalam bentuk narasi sebagai proses untuk merumuskan suatu kesimpulan. Analisis dilakukan dengan menguraikan, membahas, menafsirkan bahan-bahan hukum dengan perspektif atau sudut pandang tertentu. Hasil pembahasan dari jurnal ini menunjukkan bahwa dasar hukum yang menjadi legitimasi wabah penyakit Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dinyatakan sebagai Bencana Nasional adalah Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tanggal 13 April 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional, selanjutnya implikasi yuridis terhadap Penetapan Status Bencana Nasional Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di dalam Perbuatan Hukum Keperdataan adalah sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian/kontrak. Diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran COVID 19 sebagai Bencana Nasional, yang selanjutnya pada tataran implementasi ditindaklanjuti dengan kebijakan pemerintah dalam penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan social distancing, yang pada akhirnya menyebabkan terhalangnya kewajiban debitur untuk memenuhi prestasinya kepada kreditur dapat dijadikan alasan untuk membela dirinya atas tuntutan wanprestasi dengan alasan keadaan memaksa (force majeure atau overmacht).. Kata Kunci : Covid-19, alasan Covid-19 sebagai force majeure, force majeure, wanprestasi. [1] Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Pengaturan Wisata Halal Untuk Pembangunan Daerah: Transformasi Industri Halal Di Era Disrupsi Lukman Santoso; Yutisa Tri Cahyani
Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol 9, No 1 (2020): Supremasi Hukum
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/sh.v9i1.2130

Abstract

AbstractHalal tourism is one of the sectors in the global economy that isexperiencing significant development. Indonesia as a country with aMuslim majority has the potential to develop halal tourism. However,there is a regulatory vacuum related to efforts to develop this potential inIndonesia. The existing legal basis is in the form of Fatwa Number 108 /DSN-MUI / X / 2016 concerning Guidelines for Organizing TourismBased on Sharia Principles. The government currently does not have astrong legal umbrella related to the development of the halal tourismsector. This halal tourism potential must be responded positively by theregions through transformative regional regulations as a means of regionaldevelopment and the welfare of the people. This article aims to explorethe ideal transformation model of halal tourism arrangements forsustainable regional development. Using a qualitative-interpretativeapproach, this study produces an ideal and synergic legal model of legalhalal tourism arrangements between local law and Islamic law as aninstrument of regional development in realizing people's welfare in theindustrial revolution era.Keywords: arrangement, transformation, halal tourism, regional regulation
Pandemi Corona Sebagai Alasan Force Majeur Dalam Suatu Kontrak Bisnis Annisa Dian Arini
Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol 9, No 1 (2020): Supremasi Hukum
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/sh.v9i1.2129

Abstract

AbstractContract is an agreement made by the parties in a written form. Agreement is an act thatbinds one person or more to one or more persons. The results of this agreement is a legal relationshipbetween the parties, which includes the existence of rights and obligations. Contract usually containsby the rules of insistence or known as force majeur (overmacht). The rules of force majeure is due toprotect the debtor when carrying out its obligations to the creditor an event that occurs outside theauthority of the party concerned. Force majeure can be in the form of earthquake, fire, flood,landslide, war, military coup, embargo, epidemic, and so on. During the corona pandemic which iscurrently struck out whole of the world, it certainly has an impact on the implementation of businesscontract. This study examines about force majeure in an agreement that occurred during the coronavirus pandemic cannot automatically be used as a reason for canceling business contract, but can beused as a way to negotiate in canceling or changing the contents of the contract.AbstrakKontrak merupakan perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuktertulis. Perjanjian adalah suatu perbuatan yang mengikat antara satu orang atau lebihterhadap satu orang atau lebih. Peristiwa tersebut mengakibatkan suatu hubunganhukum antara para pihak, yang di dalamnya mencakup adanya hak dan kewajiban.Dalam suatu kontrak biasanya berisi mengenai pengaturan keadaan memaksa atauyang dikenal dengan istilah force majeur (overmacht). Pengaturan atas force majeur ini adakarena untuk melindungi debitur manakala dalam menjalankan kewajibannya kepadakreditur terjadi suatu kejadian yang berada di luar kuasa pihak yang bersangkutan.Keadaan memaksa atau force majeur dapat berupa gempa bumi, kebakaran, banjir,tanah longsor, perang, kudeta militer, embargo, epidemik, dan lain sebagainya. Dalammasa pandemi corona yang saat ini sedang melanda seluruh belahan dunia tentunyaberdampak pada pelaksaan suatu kontrak bisnis. Kajian tulisan ini menelaahmengenai keadaan memaksa atau force majeur dalam suatu perjanjian yang terjadidalam masa pandemi virus corona tidak dapat secara otomatis dijadikan alasanpembatalan suatu kontrak bisnis, namun dapat dijadikan jalan untuk bernegosiasidalam membatalkan atau mengubah isi kontrak tersebut.Kata kunci: force majeur, keadaaan memaksa, kontrak, perjanjian.
Pengendalian Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Sistem Pre Project Selling Irwan Gomulja
Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol 9, No 1 (2020): Supremasi Hukum
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/sh.v9i1.2093

Abstract

Pre Project Selling is a sale before the project is built where the property being sold is just a picture or concept. This concept of marketing has become a trend in the modern era, especially for developers. The principle of freedom of contract in an agreement is a must-have foundation in the case of an agreement in a pre-project selling transaction. In consumer contracts made in standard written form prepared in advance by the developer. This means that all terms and conditions are made by the developer himself, so the consumer will only do so need to approve or reject the contract without the ability to change or add anything to PPJB content. The agreement generally does not consider enough the interests of other parties so that it is being questioned whether it still gives freedom to consumers. The absence of rules regarding Pre Project Selling in the applicable laws and regulations makes controlling consumer protection not optimal. The Government needs to make regulations on this matter.
Mengkaji Pidana Kebiri Kimia Dalam Perspektif Medis, Hukum Dan Ham Saharuddin Daming
Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol 9, No 1 (2020): Supremasi Hukum
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/sh.v9i1.1803

Abstract

Anak merupakan anugerah yang harus dilindungi oleh negara, masyarakat, keluarga dan semua pihak. Hal ini penting dilakukan mengingat anak merupakan penerus kehidupan dan peradaban. Itulah sebabnya anak perlu dibekali dengan beragam kemampuan ilmu, iman dan akhlaqul karimah. Sayangnya karena anak dalam berbagai situasi, ternyata sering tidak aman dari berbagai macam ancaman kejahatan. Parahnya karena predator anak berasal dari lingkungan eksternal dan internal, bahkan tidak jarang predator anak diperankan oleh orang yang terdekat dengan anak itu sendiri. Ironisnya karena meski sanksi hukum yang diancamkan oleh peraturan perundang-undangan terbilang berat bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, namun efek jera tak juga surut. Tak salah jika akhirnya pemerintah bersama parlemen memberlakukan ancaman pidana kebiri kimia kepada para pedofilia sebagai pidana tambahan. Tragisnya karena pemberlakuan pidana kebiri kimia tersebut, menimbulkan pro kontra karena dianggap melanggar HAM, bahkan Ikatan Dokter Indonesia menolak untuk dilibatkan sebagai eksekutor dengan alasan kebiri kimia bertentangan dengan sumpah dokter.
KONSEP DAN IMPLEMENTASI KELUARGA IDEAL DALAM PERSPEKTIF MAQĀŞID SYARİ’AH IBN ‘ASYUR Mujib Rahman Salim
Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol 9, No 1 (2020): Supremasi Hukum
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/sh.v9i1.2060

Abstract

The family has been around for thousands of years. As the smallest unit in society, it has survived and is able to grow in line with the needs of its people. The rights and obligations of individuals in a unique (and culturally related) family make the family deserve to be an endless unit of research analysis. The conclusion of this study is the concept of Maqāṣid Syarī'ah in the family according to Ţahir Ibn 'Asyur: the family is the basis of human civilization and the orderliness of the order of society. In connection with Ibn 'Asyur's view of the application of the Maqāṣid Syarī'ah in the family: Islām Regulates the distribution of sexual desires, for there are adverse and destructive effects if not regulated. Meanwhile, custody in marriage is a form of protection against both parties. Wedding announcements generally aim to achieve two main goals: caring and mutual respect. The great concern of the Syari'ah regarding the protection of the noble is to prevent all the causes of the disputes it causes
TANGGUNG GUGAT ATAS PELANGGARAN PRINSIP KERAHASIAAN DALAM AKTA ELEKTRONIK JIKA DIHUBUNGKAN TERHADAP UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Grace Coresy; Moh. Saleh
Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol 9, No 1 (2020): Supremasi Hukum
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/sh.v9i1.2092

Abstract

In the growing business world is balanced by the development of technology which is also increasingly rapid. Evidence in the field can be seen on the online trading site. The point is that in buying and selling online there is a process which then arises an agreement that is poured online or electronically. This electronic agreement if analyzed in the world of Notaries and the National Law domain indirectly also influences. The validity of the agreement is still questionable, because none of them are clearly stated in the provisions of the law. In the national law based on the law governing the deed itself, namely the Law of Notary Position and the Civil Code, the application of these provisions will not yet be clearly regulated in both laws. The principle of confidentiality that must be upheld in Article 16 of the LawJN must still be carried out even in making electronic deeds. This study uses a normative juridical method, which describes, explains and at the same time explains the notary liability in upholding the principle of confidentiality in the making of an electronic notary deed. be an authentic deed or not. Notary liability does not uphold the principle of confidentiality according to Article 16 of the UUJN, the notary must be responsible for all the contents of the deed.  

Page 1 of 1 | Total Record : 7