cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Christo Sumurung Tua Sagala
Contact Email
christosagala@unej.ac.id
Phone
+628565407999
Journal Mail Official
jurnalkajiankonstitusi@unej.ac.id
Editorial Address
Jalan Kalimantan No. 37 – Kampus Bumi Tegalboto Kotak POS 159 Jember, Jawa Timur, 68121, Indonesia
Location
Kab. jember,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Kajian Konstitusi
Published by Universitas Jember
ISSN : -     EISSN : 29623707     DOI : https://doi.org/10.19184/jkk
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Kajian Konstitusi is a peer-reviewed journal published by the Department of Constitutional Law, the Faculty of Law, the University of Jember, Indonesia. The publication in this journal focuses on the legal and constitutional studies under doctrinal, empirical, socio-legal, and comparative approaches. The journal welcomes all submissions about current discourses on law and constitution from diverse perspectives in a certain jurisdiction or with comparative analysis. Manuscript submissions should be between 5,000-8,000 words in length, although shorter papers relating to policy analysis and debate will be considered. The peer-review process and decision on publication will normally be completed within 60 days of receipt of submissions. Please see our Instructions for Authors for information on manuscript submission. If you require any further information or help, please visit our Support Center.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 3 No 2 (2023): JURNAL KAJIAN KONSTITUSI" : 5 Documents clear
Tanggung Jawab Negara Turkiye terhadap Kasus Jamal Khashoggi menurut Hukum Internasional May Fadha Aisyah; Al Khanif; Gautama Budi Arundhati
Jurnal Kajian Konstitusi Vol 3 No 2 (2023): JURNAL KAJIAN KONSTITUSI
Publisher : Department of Constitutional Law, Faculty of Law, University of Jember, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/j.kk.v3i2.42106

Abstract

Pembunuhan terhadap jurnalis Jamal Khashoggi di Istanbul Turkiye menimbulkan kompleksitas terhadap penerapan yurisdiksi. Menurut fakta, kasus itu muncul sebagai akibat dari pelanggaran HAM terhadap jurnalis, pelaku yang merupakan tangan kanan kerajaan Arab Saudi mencari impunitas dan kedaulatan hukum di hadapan keinginan untuk mendestabilisasi negara. Situasi saat ini menunjukkan bahwa kehadiran organisasi internasional dan pemerintah adalah faktor penting dalam penyelidikan yang sedang berlangsung atas kematian Jamal Khashoggi untuk mendapatkan keadilan melalui sistem peradilan sesuai dengan Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Act 2001. Penelitian ini mencoba mencari solusi yang solutif terkait perlindungan HAM jurnalistik di kancah internasional dengan menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, penelitian ini menemukan permasalahan-permasalahan yang dihadapi di dalam hukum internasional. Permasalahan-permasalahan tersebut diantaranya, terkait penyelesaian kasus tersebut hingga saat ini dan mengetahui penerapan prinsip yurisdiksi negara dalam pembunuhan Khashoggi. Dengan menyelesaikan permasalahan tersebut, peneliti menawarkan bahwa penerapan prinsip yurisdiksi negara berdasarkan hukum internasional adalah prinsip yurisdiksi teritorial dan nasionalitas mengacu pada Arab Saudi. Namun tidak sepenuhnya dapat diberlakukan karena adanya suatu pelanggaran. Salah satu bentuk upaya tersebut mencakup investigasi secara rinci, pengusutan pelaku kejahatan, dan kerja sama internasional dengan melibatkan pihak netral atau mediator yang dapat dijadikan sebagai regulasi tambahan antara pihak-pihak yang terlibat.Kata Kunci: Tanggung Jawab Negara; Yurisdiksi; Perlindungan Hak Asasi Manusia Jurnalis.The murder of journalist Jamal Khashoggi in Istanbul Turkiye raises complexities regarding the application of jurisdiction. According to the facts, the case arose as a result of human rights violations against journalists, the perpetrators who are the right hand of the kingdom of Saudi Arabia seeking impunity and rule of law in the face of the desire to destabilize the country. The current situation shows that the presence of international organizations and governments is an important factor in the ongoing investigation into the death of Jamal Khashoggi to obtain justice through the justice system in accordance with the Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Act 2001. This research tries to find solutions related to this. protecting journalistic human rights in the international arena by using normative juridical legal research, this research finds the problems faced in international law. These problems include the resolution of the case to date and knowing the application of the principle of state jurisdiction in Khashoggi's murder. By resolving this problem, the researcher offers that the application of the principle of state jurisdiction based on international law is the principle of territorial jurisdiction and nationality referring to Saudi Arabia. However, it cannot be fully enforced because there is a violation. One form of this effort includes detailed investigations, prosecuting criminals, and international cooperation involving neutral parties or mediators who can serve as additional regulations between the parties involved.Keywords: State Responsibility; Jurisprudence; Protecting the Rights of Journalists.
Penguatan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia melalui Peradilan Etik Emanuel Raja Damaitu; Christian Adam Kautsar
Jurnal Kajian Konstitusi Vol 3 No 2 (2023): JURNAL KAJIAN KONSTITUSI
Publisher : Department of Constitutional Law, Faculty of Law, University of Jember, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/j.kk.v3i2.45059

Abstract

Hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum yang menjadi ujung tombak keadilan di masyarakat ketika terjadi sebuah sengketa harus memegang teguh etika dan moralitas. Peradilan dan etika adalah dua kata yang bisa dibedakan, tetapi tidak bisa dipisahkan. Untuk menjaga kepercayaan publik (public confidence) terhadap profesi hakim, baik itu hakim negara bagian maupun hakim federal dan institusi peradilan di Amerika Serikat, setiap ada pelanggaran terhadap Code of Judicial Conduct akan dilakukan tindakan disipliner dan bahkan pemberhentian hakim yang telah terbukti berperilaku tidak pantas tersebut. Penegakan kode etik hakim di Italia dilakukan oleh asosiasi hakim (dan jaksa) secara internal. Keberadaan peradilan etik pada akhirnya akan semakin memperkuat kekuasaan kehakiman dan kebijaksanaan peradilan sebagai lembaga yang menyelesaian sengketa di masyarakat.Kata Kunci: Kekuasaan Kehakiman; Peradilan Etika; Perbandingan Hukum.Judges as one of the law enforcement officers who spearhead justice in society when a dispute occurs must uphold ethics and morality. Judiciary and ethics are two words that can be distinguished, but cannot be separated. In order to maintain public confidence in the profession of judges, both state judges and federal judges and judicial institutions in the United States, every violation of the Code of Judicial Conduct will be subject to disciplinary action and even dismissal of judges who have been proven to have behaved inappropriately. Enforcement of the code of ethics of judges in Italy is carried out by associations of judges (and prosecutors) internally. The existence of an ethical court will ultimately further strengthen judicial power and judicial policy as an institution that resolves disputes in society.Keywords: Judicial Power; Justice Ethics; Comparative Law.
Diskursus Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Pancasila dan Konstitusi Muhammad Najih Vargholy
Jurnal Kajian Konstitusi Vol 3 No 2 (2023): JURNAL KAJIAN KONSTITUSI
Publisher : Department of Constitutional Law, Faculty of Law, University of Jember, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/j.kk.v3i2.44167

Abstract

Penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai ketuhanan yang termuat dalam Pancasila dan Konstitusi. Namun saat ini nilai ketuhanan tersebut dihadapkan pada realita kemajemukan bangsa Indonesia yang telah membawa implikasi sosial ketiadaan sekat antar individu dalam menjalin interaksi antar sesama, termasuk upaya membangun hubungan keluarga dalam sebuah ikatan perkawinan, sehingga sebagian pihak yang melangsungkan perkawinan tidak lagi memandang latar belakang suku, budaya, dan bahkan agama. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pandangan Pancasila dan UUD NRI 1945 terhadap fenomena perkawinan beda agama di Indonesia serta memberikan penegasan terhadap bagaimana sebenarnya status perkawinan tersebut secara hukum. Tulisan ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Secara konseptual, perkawinan tidak hanya mencakup aspek privat dan hukum saja, namun juga mencakup aspek agama, selanjutnya negara menyerahkan sepenuhnya kewenangan terkait penentuan keabsahan perkawinan kepada hukum agama, yang secara implisit tidak menghendaki terjadinya perkawinan beda agama. Tulisan ini menyimpulkan bahwa Pancasila dan UUD 1945 tidak mengakui adanya perkawinan beda agama karena bertentangan dengan nilai ketuhanan. Oleh karena itu pengadilan seharusnya tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama dan untuk mengatasi konflik hukum terkait perkawinan beda agama tersebut, perlu dilakukan pencabutan terhadap ketentuan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan.Kata Kunci: Perkawinan Beda Agama, Pancasila, Undang-Undang Dasar.The implementation of national and state life cannot be separated from the divine values contained in Pancasila and the Constitution. However, currently this divine value is faced with the reality of the pluralism of the Indonesian nation which has had social implications of the absence of barriers between individuals in establishing interactions between each other, including efforts to build family relationships within a marriage bond, so that some parties entering into a marriage no longer look at their ethnic background. culture, and even religion. This article aims to analyze the views of Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia on the phenomenon of interfaith marriages in Indonesia and to provide confirmation of what the actual legal status of these marriages is. This paper is normative juridical research using statutory and conceptual approaches. Conceptually, marriage does not only cover private and legal aspects, but also includes religious aspects. Furthermore, the state completely delegates authority regarding determining the validity of marriage to religious law, which implicitly does not require interfaith marriages to occur. This article concludes that Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia do not recognize interfaith marriages because they conflict with divine values. Therefore, the court should not grant the request for registration of interfaith marriages and to resolve legal conflicts related to interfaith marriages, it is necessary to repeal the provisions of Article 35 letter a of the Population Administration Law.Keywords: Interfaith Marriage; Pancasila; Constitution.
Menggagas Desain Kelembagaan Partai Politik di Indonesia Elva Imeldatur Rohmah
Jurnal Kajian Konstitusi Vol 3 No 2 (2023): JURNAL KAJIAN KONSTITUSI
Publisher : Department of Constitutional Law, Faculty of Law, University of Jember, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/j.kk.v3i2.45177

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menggagas desain kelembagaan partai politik di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan sosiological jurisprudence. Sosiological jurisprudence merupakan pendekatan yang melihat hukum sebagai suatu fenomena sosial, di mana perspektifnya berasal dari masyarakat. Penelitian ini menemukan bahwa sistem multi partai yang selama ini diterapkan di Indonesia menimbulkan banyak masalah seperti adanya konflik antar partai politik, konflik internal partai, sistem rekrutmen partai yang tidak jelas dan mencerminkan praktik nepotisme, serta munculnya dinasti politik di kalangan partai politik. Praktik tersebut mampu menggerus nilai-nilai demokrasi serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan partai politik. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah perlu mempertimbangkan untuk menerapkan sistem dwi partai. Sistem ini dianggap mampu untuk menjamin adanya check and balance serta menjaga stabilitas politik karena ada perbedaan yang jelas antara partai pemerintah dan partai oposisi.Kata Kunci: Desain Kelembagaan; Partai Politik; Indonesia.This research aims to investigate the institutional design of political parties in Indonesia. This research is empirical juridical research using a sociological jurisprudence approach. Sociological jurisprudence is an approach that sees law as a social phenomenon, where the perspective comes from society. This research found that the multi-party system implemented in Indonesia has caused many problems, such as conflicts between political parties, internal party conflicts, a party recruitment system that needs to be clarified and reflects the practice of nepotism, and the emergence of political dynasties among political parties. This practice is capable of eroding democratic values and reducing public confidence in the existence of political parties. Based on this, the government needs to consider implementing a dual-party system. This system is considered capable of ensuring checks and balances and maintaining political stability because there are apparent differences between government and opposition parties.Keywords: Institutional Design; Political Parties; Indonesia.
Penggunaan Media Sosial sebagai Media Kampanye dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Nuris Sabilatul Munfida; Iwan Rachmad Soetijono; Rosita Indrayati
Jurnal Kajian Konstitusi Vol 3 No 2 (2023): JURNAL KAJIAN KONSTITUSI
Publisher : Department of Constitutional Law, Faculty of Law, University of Jember, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/j.kk.v3i2.41193

Abstract

Pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah merupakan wadah untuk mempresentasikan keinginan rakyat dalam memilih wakilnya di lembaga pemerintahan, termasuk didalamnya adalah proses kampanye sebagai wadah untuk meraup dukungan dari masyarakat. Ketersediaan media sosial di era kemajuan teknologi informasi menyediakan banyak alternatif metode kampanye bagi para peserta, salah satunya dengan berkampanye melalui media sosial. Media sosial merupakan seperangkat alat komunikasi dan kolaborasi baru yang menciptakan terjadinya jenis interaksi dengan memudahkan penggunanya untuk dapat berpartisipasi, berbagi dan menuangkan isi, termasuk untuk berkampanye. Pemanfaatan media sosial sebagai media kampanye tentunya memberikan dampak negatif dan postif. Dampak positifnya adalah selain lebih efisien dalam hal biaya juga pesan atau visi misi pasangan calon dapat cepat mudah tersampaikan kepada khalayak. Sedangkan dampak negatif yang dapat terjadi adalah penyalahgunaan media sosial sebagai alat melakukan kampanye hitam.Kata kunci: Kampanye; Media soial; Pemilu; Pilkada.General elections and regional head elections are a forum for presenting the people's wishes in electing their representatives in government institutions, including the campaign process as a forum for gaining support from the community. The availability of social media in the era of advances in information technology provides many alternative campaign methods for participants, one of which is campaigning via social media. Social media is a new set of communication and collaboration tools that create types of interaction by making it easier for users to participate, share and share content, including campaigning. The use of social media as a campaign medium certainly has negative and positive impacts. The positive impact is that apart from being more efficient in terms of costs, the message or vision and mission of the candidate pairs can be quickly and easily conveyed to the public. Meanwhile, the negative impact that can occur is the misuse of social media as a tool for carrying out black campaigns.Keywords: Campaign, Social Media; General Elections; Regional Head Elections.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3 No 2 (2023): JURNAL KAJIAN KONSTITUSI Vol 3 No 1 (2023): JURNAL KAJIAN KONSTITUSI Vol 2 No 2 (2022): JURNAL KAJIAN KONSTITUSI Vol 2 No 1 (2022): JURNAL KAJIAN KONSTITUSI Vol 1 No 2 (2021): JURNAL KAJIAN KONSTITUSI Vol 1 No 1 (2021): JURNAL KAJIAN KONSTITUSI