Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum

Rechtsnormen
Website

Published by Ilmu Bersama Center

ISSN : - EISSN : 29621739 DOI : https://doi.org/10.56211/rechtsnormen

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum merupakan kajian dalam Bidang Ilmu Hukum yang mempelajari tentang sistem hukum yang diterapkan atau berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat dan juga kegiatan bisnis. Jurnal Rechtsnormen terbit 2 kali dalam setahun yaitu pada bulan Agustus dan Februari. Terbitan pertama adalah bulan Februari 2022. Naskah yang masuk akan diterima oleh editor untuk kemudian kan dilakukan pemeriksaan kemiripan naskah dengan aplikasi Plagiarism Checker X. Proses review dilakukan dengan menggunakan peer review. Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum memuat tentang artikel hasil penelitian dan kajian konseptual bidang Ilmu Hukum. Secara garis besar topik utama yang diterbitkan adalah : - Hukum Islam, - Hukum Pidana, - Hukum Perdata, - Hukum Lingkungan, - Hukum Tata Negara / Hukum Administrasi Negara, - Hukum Adat, - Hukum Kesehatan, Dan lain-lain (topik lainnya yang berhubungan dengan Ilmu Hukum).

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)

Articles 15 Documents

1 2

Tinjauan Yuridis terhadap Asuransi Jiwa dalam Proses Pelaksanaan Penyelesaian Klaim Pembayaran Asuransi: Studi Putusan Nomor 111/PDT.G/2014/PN.PTK Aina Cahya Puspita; Tri Reni Novita
Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum Vol. 1 No. 1 (2022): Edisi Agustus
Publisher : Ilmu Bersama Center

Insurance is like an umbrella that must be available before the rain arrives. No one expects disasters and misfortunes to happen to themselves and their possessions. However, disasters or events that cause losses are often unavoidable. Insurance is protection or protection for yourself and your family and property when something unexpected happens. This type of research is normative legal research with descriptive analytical research. In conducting data collection, it is done by means of library research. This literature research uses secondary legal materials and tertiary legal materials. To analyze the use of the data approach approach, namely by analyzing the data in depth and then conducting research. The results are expected to be able to answer the legal problems posed in this paper. The results of the research show that what prospective customers need to pay attention to before buying insurance products are choosing the type of protection needed, understanding checking procedures and claim requirements, being aware of the ability to pay premiums, choosing the right insurance product and company, understanding buying insurance products. to whom, for example through an agent, through bancassurance, or telemarketing. The factor that causes the insurance claim to be rejected by the insurance company is because the claim payment is not in accordance with the clauses in the insurance policy. The steps that can be taken by the customer if the insurance claim issued by the insurer is not in accordance with the agreement is to mediate or report the case to the court

Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Perjanjian Waralaba (Franchise): Studi Putusan Nomor 2297 K/Pdt/2012 Tanty SriAulia Munthe; Ismed Batu Bara
Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum Vol. 1 No. 1 (2022): Edisi Agustus
Publisher : Ilmu Bersama Center

The franchise business system is currently widely used by entrepreneurs who are starting businesses in Indonesia. Not only big entrepreneurs have used this franchise business system, but also this franchise business system has also been used by lower and middle entrepreneurs. This is a very good first step to promote existing business in Indonesia. This business style originating from the United States is very suitable for use in Indonesia, because the system has similarities with the character of the Indonesian people, namely the mutual cooperation system. This franchise business system is considered easy and fast in starting a business for entrepreneurs who are just starting their business without requiring a lot of capital and can reduce greater risk

Tindak Pidana secara Bersama Melakukan Tindakan Kekerasan yang Mengakibatkan Meninggal Dunia: Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 978 K/Pid/2020 Antony Kristanto
Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum Vol. 1 No. 1 (2022): Edisi Agustus
Publisher : Ilmu Bersama Center

Violence in society is actually not a new thing. Violence is often carried out together with one form of criminal act, as regulated in the Criminal Code (KUHP) for example theft with violence (Article 365 of the Criminal Code), persecution (Article 351 of the Criminal Code), rape (Article 285 of the Criminal Code), committing acts of violence against people or goods in public (Article 170 of the Criminal Code) and so on.

Analisis Kekerasan Orangtua Kandung Memaksa Anak Melakukan Perbuatan Seksual Menurut KUHP: Nomor Putusan 3156/Pid Sus/2017pn Mdn Nur Aida; Mahzaniar Mahzaniar
Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum Vol. 1 No. 1 (2022): Edisi Agustus
Publisher : Ilmu Bersama Center

Anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa, oleh karena itu komitmen dan perlakuan yang akan diperhatikan perkembangan dan peranan pada diri anak sebagai penerus generasi bangsa yang merupakan suatu hal yang ahrus dipegang oleh peerintah anak yang belum matang secara mental dan fisik. Anak juga memiliki potensi dan peran strategis dan kelangsungan dan ekstensi bangsa pada masa depan. Dalam mengumpulkan metode data penelitian, peneliti mengambil data di pengadilan negeri medan yang beralamat dijalan pengadilan No.810 medan, Telp/Fax (061) 4515847, Kode Pos 20112, Email: delegasi.pnmdn@gmail.com. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif menurut Ronald Dworkin yaitu penelitian yang menganalisis baik hukum tertulis dalam buku. Kekerasan seksual merupakan permasalahan yang serius dihadapi peradapan modern saat ini, karena adanya tindakan Kekerasan seksual menunjukan tidak berfungsinya suatu norma pada seorang (pelaku) yang mengakibatkan dilanggarnya suatu hak asasi dan kepentingan orang lain yang menjadi korbannya.

Pertanggungjawaban Pidana atas Tindakan Pejabat Kantor Samsat Tidak Menyetorkan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor: Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3100 K/Pid.Sus/2019 Dedy Irwanto
Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum Vol. 1 No. 1 (2022): Edisi Agustus
Publisher : Ilmu Bersama Center

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh negara termasuk salah satunya berupa pengeluaran pembangunan

Penyelesaian Pekerjaan Notaris yang Tertunda karena Notaris Meninggal Dunia di Kota Medan Nada Syifa Rangkuti
Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum Vol. 1 No. 2 (2023): Edisi Februari
Publisher : Ilmu Bersama Center

Sejak perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengenai dalil Kementerian menyerahkan tugas kepada MPD untuk melakukan pemeriksaan, khususnya di Kota Medan sejak tahun 2014 sampai tahun 2022 terdapat 5 (lima) Notaris yang sudah meninggal dunia, kelima Notaris ini meninggal saat masa jabatannya berlangsung sehingga banyak meninggalkan pekerjaan-pekerjaan belum selesai terutama terkait pekerjaan yang sesuai dengan tugas wewenangan Notaris yaitu membuat akta autentik. Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana pengaturan penyelesaian pekerjaan notaris yang tertunda karena notaris meninggal dunia? Apa hambatan penyelesaian pekerjaan notaris yang tertunda karena notaris meninggal dunia di Kota Medan? Bagaimana pelaksanaan dan implementasi penyelesaian pekerjaan notaris yang tertunda karena notaris meninggal dunia?. Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris, yang didukung dengan sumber data primer dan sekunder, serta dilakukan analisis secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasannya yaitu pengaturan penyelesaian pekerjaan notaris yang tertunda karena notaris meninggal dunia diatur di pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, akan tetapi praktiknya di Kota Medan belum pernah terealisasi. Hambatan penyelesaian pekerjaan notaris yang tertunda karena notaris meninggal dunia di Kota Medan karena masih ada Ahli waris Notaris yang belum atau terlambat melaporkan protokol tersebut kepada MPD Kota Medan, serta MPD Kota Medan yang juga tidak cepat tanggap terkait penyerahan protokol dan penunjukan Pejabat Sementara Notaris. Pelaksanaan dan implementasi penyelesaian pekerjaan notaris yang tertunda karena notaris meninggal dunia di Kota Medan adalah banyaknya Pekerjaan Notaris belum selesai karena Salinan akta yang belum keluar ataupun minuta akta yang tidak di tanda tangani akan tetapi Salinan sudah keluar. Penyelesaiannya adalah dengan dilanjutkan pengeluaran Salinan oleh Pejabat Sementara Notaris. Atau bila Salinan sudah keluar sedangkan Minuta akta belum di tanda tangani, maka akta yang dibuat oleh kedua belah pihak tetap mengingat kebagai perjanjian tapi tidak lagi memenuhi kriteria akta autentik. Bilamana pula pekerjaan Notaris belum selesai dan berkasnya sudah Masuk tapi belum tanda tangan minuta, pengahadap boleh menarik seluruh berkas untuk diselesaikan di Notaris lain.

Cabur Bulung dalam Perkawinan Adat Karo: Studi di Kecamatan Dolat Rayat, Kabupaten Karo Marini Marini
Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum Vol. 1 No. 2 (2023): Edisi Februari
Publisher : Ilmu Bersama Center

Karo Cabur Bulung marriage aims to cure disease and avoid bad things from happening based on a hunch. Apart from being a belief in curing disease, the Cabur Bulung marriage is also carried out at the same time to bring a mother's family relationship closer to her Turang, or Anak Beru to Kalimbubu. The problem in this research is the procedure for implementing the Cabur Bulung marriage which is carried out on the Karo indigenous people in Kubucolia Village, Dolat Rayat District. The legal consequence is that the Cabur Bulung marriage which is carried out is not followed up by marriage until adulthood according to Karo customary law. legal protection for children who carry out Cabur Bulung marriages based on Karo customary law and positive law in force in Indonesia. The type of research used in writing this thesis is empirical juridical. The nature of this thesis research is analytical descriptive. The data used as material to analyze this thesis research are primary data and secondary data. The data collection tool in this research will be carried out by means of field studies. The analysis used by means of qualitative analysis.

Analisis Yuridis Mengenai Perubahan Gender Terhadap Kedudukan Transeksual Sebagai Ahli Waris Menurut Hukum Kewarisan Islam Muhammad Farhan Hanif; H. M. Hasballah Thaib Yefrizawati; T. Keizerina Devi Azwar
Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum Vol. 1 No. 2 (2023): Edisi Februari
Publisher : Ilmu Bersama Center

Seiring perkembangan zaman, banyak permasalahan baru yang muncul mengenai masalah kewarisan, seperti isu perubahan gender terhadap kelompok transeksual yang merupakan suatu fenomena sosial pelik pada saat ini. Transeksual adalah seseorang yang memiliki salah satu jenis kelamin antara laki-laki atau perempuan namun identifikasi karakteristik dan psikososialnya menyerupai lawan jenisnya dan memilih untuk hidup sebagai lawan jenis dengan melakukan operasi pergantian kelamin. Menurut hukum Islam fenomena perubahan gender apabila disandarkan pada keinginan pribadi tanpa adanya suatu kecacatan pada alat kelaminnya maka hukumnya adalah haram, terkecuali untuk penyempurnaan alat kelamin maka diperbolehkan. Selain itu di Indonesia, operasi pergantian kelamin yang dilakukan terhadap transeksual, secara hukum mendapat tanggapan yang berbeda antara hukum perdata dan hukum Islam. Pengadilan umum, dalam banyak perkara membenarkan operasi pergantian kelamin kepada transeksual, sekaligus mengesahkan perubahan status gender mereka. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1) Bagaimana ketentuan hukum tentang transeksual di Indonesia; 2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap transeksual yang telah mendapat penetapan pengadilan; 3) Bagaimana kedudukan transeksual sebagai ahli waris menurut hukum kewarisan Islam di Indonesia. Ketentuan Hukum tentang transeksual di Indonesia masih belum jelas karena tidak diatur secara khusus, akan tetapi tersirat dibeberapa peraturan-perundangan yang ada di Indonesia seperti UU Hak Asasi dan Manusia, UU Kesehatan dan UU Administrasi Kependudukan. Dalam UU Kesehatan dan UU Hak Asasi memiliki sebuah batasan yaitu tidak boleh bertentangan dengan moral dan norma yang hidup didalam masyarakat, sedangkan dalam UU Administrasi Kependukan memberikan jalan kepada transeksual untuk memperoleh haknya dengan melakukan permohonan ke Pengadilan. Dalam hukum Islam perubahan gender yang dilakukan seorang transeksual adalah haram, karena Islam hanya mengenal dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan, serta manusia telah diciptakan oleh Allah Swt sesuai dengan kodratnya masing-masing. berhak mendapatkan hak-haknya dalam pembagian waris karena tidak ada larangan dalam Islam untuk terhalangnya sebagai ahli waris.

Analisis Yuridis Pelaksanaan Pemberian Ganti Kerugian yang Layak dan Adil dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kota Langsa: Studi Perbandingan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1551.K/Pdt/2021 dan Nomor 1396.K/Pdt/2021 Taufik Taufik; Muhammad Yamin; Saidin Saidin; Yefrizawati Yefrizawati
Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum Vol. 1 No. 2 (2023): Edisi Februari
Publisher : Ilmu Bersama Center

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum berikut peraturan pelaksananya, telah menetapkan upaya hukum apa saja yang dapat dilakukan oleh pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah. Dalam upaya hukum tersebut telah dibatasi dengan tenggang waktu dan tanpa ada upaya hukum banding sehingga keberatan terhadap putusan pengadilan negeri langsung mengajukan permohonan Kasasi. Putusan Kasasi juga merupakan putusan akhir dan final dan terhadap putusan tersebut tidak dapat dilakukan upaya hukum peninjauan kembali. Dengan demikian pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan tanah memiliki kepastian hukum, dimana jika terdapat keberatan sudah dapat diperhitungkan tenggang waktu penyelesaiannya, hal ini juga mempertimbangkan waktu pelaksanaan pembangunan bagi kepentingan umum. Profesionalisme hakim yang termanifestasi dalam putusan-putusanyang dibuatnya tersebut sangat dipengaruhi oleh: penguasaan atas ilmuhukum, kemampuan berpikir yuridik, kemahiran yuridik, dan kesadaranserta komitmen profesional. Penguasaan atas Ilmu Hukum, akan dapat melihat bagaimana pengetahuan, penguasaan, serta pengembangan secarasistematik, metodik dan rasional atas asas-asas, kaidah-kaidah, dan/atauaturan-aturan hukum.

Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Kumulatif Sanksi Pidana dan Denda Terhadap Pelaku Yang Menghalangi Penanggulangan Wabah Penyakit : Analisis Putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Bms Three One Gulo
Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum Vol. 1 No. 2 (2023): Edisi Februari
Publisher : Ilmu Bersama Center

Adanya penolakan pemakaman jenazah akibat wabah Covid-19 ini terdapat beberapa dasar hukum yang dapat menjerat pelaku yang menolak jenazah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan mengenai tindak pidana menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah penyakit menular Covid-19, bagaimanapertanggungjawaban pidana menghalangi penanganan jenazah akibat wabah penyakit Covid-19, bagaimana penjatuhan sanksi kumulatif pidana dan denda ditinjau dari tujuan pemidanaan dalam Putusan No. 59/Pid.B/2020/PN Bms Jenis Penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang didasaran pada undang-undang. Analisis data dilakukan secara kualitatif, yakni suatu bentuk analisa yang tidak bertumpu pada angka-angka melainkan pada kalimat-kalimat.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tindak pidana menghalangi penanganan jenazah akibat wabah penyakit Covid-19 diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular perbuatan terdakwa dapat dijerat Pasal 14 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.Pertanggungjawaban pidana menghalangi penanganan jenazah akibat wabah penyakit Covid-19 dapat dilihat pada unsur kesalahan pelaku tindak pidana. Berdasarkan hal tersebut, para pelaku penolakan pemakaman jenazah kasus konfirmasi Covid-19 dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari dan denda sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Pertimbangan hukum hakim menjatuhkan sanksi pidana dan denda dalam Putusan Nomor 59/PID.B/2020/PN BMS adalah perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan masyarakat luas dimasa penanganan Pandemi Covid-19 dan pada diri terdakwa tidak ada ditemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf.

Page 1 of 2 | Total Record : 15

1 2

Filter by Year

2022 2023

Filter By Issues

All Issue Vol. 2 No. 1 (2023): Edisi Agustus Vol. 1 No. 2 (2023): Edisi Februari Vol. 1 No. 1 (2022): Edisi Agustus

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Gema Rahmadani

Contact Email
ilmubersamacenter@gmail.com

Phone
+6281361749348

Journal Mail Official
rechtsnormen@gmail.com

Editorial Address
Jl. Imam Bonjol No. 9 Forum 9th Floor, Kota Medan, Sumatera Utara 20112

Location
Kota medan,

Sumatera utara

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Gema Rahmadani

Contact Email ilmubersamacenter@gmail.com

Phone +6281361749348

Journal Mail Official rechtsnormen@gmail.com

Editorial Address Jl. Imam Bonjol No. 9 Forum 9th Floor, Kota Medan, Sumatera Utara 20112

Location Kota medan, Sumatera utara INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Gema Rahmadani

Contact Email
ilmubersamacenter@gmail.com

Phone
+6281361749348

Journal Mail Official
rechtsnormen@gmail.com

Editorial Address
Jl. Imam Bonjol No. 9 Forum 9th Floor, Kota Medan, Sumatera Utara 20112

Location
Kota medan,

Sumatera utara

INDONESIA