cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Narita Adityaningrum
Contact Email
narita.a@trisakti.ac.id
Phone
+6281528282851
Journal Mail Official
reformasihukum@trisakti.ac.id
Editorial Address
Jl. Kyai Tapa No 1, Grogol Jakarta Barat
Location
Kota adm. jakarta barat,
Dki jakarta
INDONESIA
Reformasi Hukum Trisakti
Published by Universitas Trisakti
ISSN : -     EISSN : 2657182X     DOI : https://doi.org/10.25105/refor
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
The scope of this journal is in the field of legal science for case studies in Indonesia and also other regions of the world. Jurnal Reformasi Hukum Trisakti comes from a half of the results of the sudents undergraduate thesis of the Faculty of Law Trisakti University, in subjects : Business Law International Law Labour Law Family Law Land Law Constitutional Law Criminal Law Etc
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Seni dan Humaniora (Lain-Lain)
Articles 44 Documents
 1   2   3   4   5 
Search results for , issue "Vol. 2 No. 1 (2020): Reformasi Hukum Trisakti" : 44 Documents clear
PERBANDINGAN HUKUM TANAH TERLANTAR DI INDONESIA DAN MALAYSIA Sa’adatud Daroini; Sri Untari Indah Artati
Reformasi Hukum Trisakti Vol. 2 No. 1 (2020): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (224.034 KB) | DOI: 10.25105/refor.v2i1.13249

Abstract

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 dan National Land Code 1965 secara umum tanah terlantar merupakan tanah yang dengan sengaja tidak digunakan, diusahakan, dan dimanfaatkan sesuai dengan peruntukan penggunaan tanahnya. Permasalahan yang diangkat ialah mengenai perbandingan hukum tanah terlantar di Indonesia dan Malaysia. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana hukum positif yang mengatur tanah terlantar di Indonesia dan Malaysia? (2) Apa faktor yang menyebabkan perbedaan hukum positif yang mengatur tanah terlantar di Indonesia dan Malaysia?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, bersifat deskriptif, menggunakan data sekunder dan data primer dan dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan pertama, hukum positif yang mengatur tanah terlantar di Indonesia yaitu Undang-Undang No 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2010, Peraturan Kepala BPN No 4 Tahun 2010 dan Peraturan Kepala BPN No 5 Tahun 2011. Sedangkan hukum positif yang mengatur tanah terlantar di Malaysia yaitu National Land Code 1965. Setelah mengetahui hukum positif yang mengatur tanah terlantar di Indonesia dan Malaysia, maka akan terlihat persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah mengenai pengertian tanah dan adanya kebutuhan konkret masyarakat akan tanah. Sedangkan perbedaannya berupa pengertian tanah terlantar, kriteria tanah terlantar, pihak yang berwenang dalam penertiban tanah terlantar, tahapan penetapan tanah terlantar serta pendayagunaan tanah terlantar. Kesimpulan kedua, faktor yang menyebabkan perbedaan hukum positif tanah mengenai tanah terlantar di Indonesia dan Malaysia yaitu perbedaan konsepsi hukum tanah dan perbedaan peraturan yang mengatur mengenai tanah terlantar.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP (PTSL) DI KOTA PONTIANAK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI ATR/BPN NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP Nabila Mardiyah Alkadrie; Sri Untari Indah Artati
Reformasi Hukum Trisakti Vol. 2 No. 1 (2020): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (226.685 KB) | DOI: 10.25105/refor.v2i1.13250

Abstract

Pendaftaran Tanah bertujuan untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi pemegang haknya. Untuk itu, pemerintah melakukan upaya melalui program pendaftaran tanah sistematik lengkap. Dalam pelaksanaannya di Kota Pontianak ditemukan berbagai kendala. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah pelaksanaan dari program PTSL di Kota Pontianak telah sesuai dengan PerMen ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 dan kendala apa saja yang terjadi serta upaya yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Pontianak untuk mengatasi kendala tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, bersifat deskriptif, data sekunder dan data primer, penarikan kesimpulan secara deduktif, dan dianalisis secara kualitatif. Pelaksanaan PTSL dilakukan dalam suatu wilayah kelurahan/desa,. Beberapa kendala yang menghambat pelaksanaan PTSL adalah kurangnya kesadaran dari masyarakat pentingnya pendaftaran tanah. Kantor Pertanahan melalui berbagai upaya mengatasai kendala tersebut sehingga program PTSL dapat dilaksanakan dengan sukses. Di Kota Pontianak pelaksanaan PTSL belum sesuai dengan peraturan, untuk mengatasi kendala dalam masyarakat tersebut Kantor Pertanahan Kota Pontianak mengadakan sosialisasi untuk masyarakat mengenai PTSL.
ANALISIS YURIDIS SENGKETA PEMBATALAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAKASSAR (STUDI PUTUSAN NOMOR 6/G/PILKADA/2018/PTTUN.MKS. JUNCTO PUTUSAN NOMOR 250K/TUN/PILKADA/2018) Adji Sitti Laila Salsabila; Gandes Candra Kirana
Reformasi Hukum Trisakti Vol. 2 No. 1 (2020): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (292.115 KB) | DOI: 10.25105/refor.v2i1.13255

Abstract

Salah satu sengketa yang terjadi dalam Peradilan Tata Usaha Negara adalah sengketa mengenai pilkada yang salah satunya adalah Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan. Adapun pokok permasalahan yang diangkat adalah apakah PT.TUN berwenang memeriksa dan memutus sengketa dalam kasus Putusan Nomor 6/G/Pilkada/2018/PTTUN.Mks dan Apakah putusan Majelis Hakim telah sesuai dengan Peraturan Perundangan-Undangan. Penulisan dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif yang menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder serta didukung oleh badan hukum tersier serta dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa PT.TUN memang berwenang memeriksa dan mengadili Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan jika seluruh Upaya Administrasi di Panwaslu telah terselsaikan dan Adanya Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang obyeknya merupakan Surat Keputusan pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU bersama-sama dengan Panwaslu sesuai dengan kewenangan Panwaslu menguatkan keterangan bahwa sengketa adanya pelanggaran dapat tuntas diselesaikan pada Panwaslu Kota dan bukan dijadikan sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan.
ANALISIS YURIDIS FIKTIF POSITIF PADA PERADILAN TATA USAHA NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (STUDI KASUS PERKARA PENINJAUAN KEMBALI NOMOR 175/PK/TUN/2016) Fernanda Mangalik; Gandes Candra Kirana
Reformasi Hukum Trisakti Vol. 2 No. 1 (2020): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (250.004 KB) | DOI: 10.25105/refor.v2i1.13256

Abstract

Keputusan disebut fiktif karena sikap diam badan atau pejabat TUN yang tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon sedang itu menjadi kewajibannya maka hal itu disamakan dengan keputusan TUN. Munculnya UU Administrasi Pemerintahan membawa perubahan pada hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara karena keputusan fiktif positif yang dikenal dalam UU Administrasi Pemerintahan bertentangan dengan keputusan fiktif negatif yang dikenal dalam UU Peradilan TUN. Permasalahannya adalah bagaimana penerapan fiktif positif yang dikenal dalam UU Administrasi Pemerintahan jika suatu pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan keputusan tetapi tidak ada respon atau tindakan Pejabat TUN. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian secara normatif, dengan penelitian yang bersifat deskriptif, menggunakan data sekunder, cara pengumpulan data dengan studi kepustakaan, analisis data secara kualitatif, dan penarikan kesimpulan dengan metode deduktif. Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa: 1) Pada permohonan keputusan yang diajukan oleh pemohon kepada Pejabat TUN yang tidak melakukan tindakan atas kewenangannya tersebut, maka pemohon harus mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperoleh putusan guna mendapatkan keputusan dari Pejabat TUN, 2) Putusan Peninjauan Kembali Nomor 175 PK/TUN/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan PERMA Nomor 5 Tahun 2015 karena amarnya yang mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali sehingga membatalkan putusan Pengadilan TUN yang memerintahkan Pejabat TUN untuk menerbitkan keputusan atas permohonan PT Coalindo Utama yang telah memiliki kelengkapan syarat

Page 5 of 5 | Total Record : 44

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6 No 2 (2024): Reformasi Hukum Trisakti Vol 6 No 1 (2024): Reformasi Hukum Trisakti Vol 5 No 4 (2023): Reformasi Hukum Trisakti Vol 5 No 3 (2023): Reformasi Hukum Trisakti Vol. 5 No. 3 (2023): Reformasi Hukum Trisakti Vol 5 No 2 (2023): Reformasi Hukum Trisakti Vol. 5 No. 2 (2023): Reformasi Hukum Trisakti Vol 5 No 1 (2023): Reformasi Hukum Trisakti Vol. 5 No. 1 (2023): Reformasi Hukum Trisakti Vol 4 No 4 (2022): Reformasi Hukum Trisakti Vol. 4 No. 4 (2022): Reformasi Hukum Trisakti Vol. 4 No. 3 (2022): Reformasi Hukum Trisakti Vol 4 No 3 (2022): Reformasi Hukum Trisakti Vol. 4 No. 2 (2022): Reformasi Hukum Trisakti Vol 4 No 2 (2022): Reformasi Hukum Trisakti Vol 4 No 1 (2022): Reformasi Hukum Trisakti Vol. 4 No. 1 (2022): Reformasi Hukum Trisakti Vol 3 No 4 (2021): Reformasi Hukum Trisakti Vol. 3 No. 4 (2021): Reformasi Hukum Trisakti Vol 3 No 3 (2021): Reformasi Hukum Trisakti Vol. 3 No. 3 (2021): Reformasi Hukum Trisakti Vol 3 No 2 (2021): Reformasi Hukum Trisakti Vol. 3 No. 2 (2021): Reformasi Hukum Trisakti Vol 3 No 1 (2021): Reformasi Hukum Trisakti Vol. 3 No. 1 (2021): Reformasi Hukum Trisakti Vol. 2 No. 2 (2020): Reformasi Hukum Trisakti Vol. 2 No. 1 (2020): Reformasi Hukum Trisakti Vol. 1 No. 2 (2019): Reformasi Hukum Trisakti Vol. 1 No. 1 (2019): Reformasi Hukum Trisakti More Issue