Articles
429 Documents
<![CDATA[ALASAN BERPOLIGAMI DENGAN MENGENYAMPINGKAN SYARAT ALTERNATIF DEMI PERLINDUNGAN ANAK DALAM KANDUNGAN HASIL HUBUNGAN SEBELUM PERKAWINAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 1821/PDT.G/2013/ PA.SDA) ]]>
<![CDATA[Akbar Kurniawan]]>;
<![CDATA[Wahyuni Retnowulandari]]>
<![CDATA[ Reformasi Hukum Trisakti Vol. 1 No. 1 (2019): Reformasi Hukum Trisakti ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Trisakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (60.225 KB)
|
DOI: 10.25105/refor.v1i1.4381
<![CDATA[Penelitian normatif ini mengangkat masalah poligami dalam putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor : 1821/Pdt.G/2013/Pa.Sda, Hakim mengabulkan izin poligami dengan tidak terpenuhinya sayarat alternatif sehingga menimbulkan masalah apakah syarat alternatif sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam bersifat mutlak dan apakah pertimbangan Hakim yang mengabulkan permohonan izin berpoligami yaitu untuk melindungi anak dalam kandungan hasil hubungan sebelum perkawinan sudah sesuai menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Hasil penelitian menunjukan bahwa pada prinsipnya syarat alternatif merupakan syarat mutlak hal ini sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan juncto Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, sehingga pertimbangan Hakim yang mengabulkan permohonan izin berpoligami yaitu untuk melindungi anak dalam kandungan hasil hubungan sebelum perkawinan tidak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Kata Kunci : Perkawinan, Poligami. ]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PENERBITAN SERTIPIKAT PENGGANTI HAK ATAS TANAH KARENA HILANG OLEH KANTOR PERTANAHAN JAKARTA BARAT ]]>
<![CDATA[Alvira Rachma Triana]]>;
<![CDATA[Irene Mariane]]>
<![CDATA[ Reformasi Hukum Trisakti Vol. 1 No. 1 (2019): Reformasi Hukum Trisakti ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Trisakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (71.911 KB)
|
DOI: 10.25105/refor.v1i1.4382
<![CDATA[Penerbitan sertipikat pengganti hak atas tanah karena hilang di Kantor Pertanahan Jakarta Barat dilakukan guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah yang kehilangan sertipikat tanahnya. Pokok permasalahannya adalah bagaimana pelaksanaan penerbitan sertipikat pengganti hak atas tanah karena hilang oleh kantor pertanahan Jakarta Barat ?, Apakah ada kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penerbitan sertipikat pengganti hak atas tanah karena hilang oleh kantor pertanahan Jakarta Barat . Tipe penelitian menggunakan tipe penelitian hukum yuridis-normatif dengan sifat penelitian deskriptif, data diperoleh melalui data sekunder yang juga membutuhkan data primer sebagai data penunjang bagi data sekunder. Data dianalisis secara kualitatif yang penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif. Pelaksanaan penerbitan sertipikat pengganti hak atas tanah karena hilang di kantor Pertanahan Jakarta Barat sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun pada kenyataannya ada beberapa hambatan yang timbul dalam pelaksanaan penerbitan sertipikat pengganti hak atas tanah karena hilang oleh kantor pertanahan Jakarta Barat, diantaranya adalah dokumen yang tidak lengkap, pengambilan sumpah, biaya yang harus dikeluarkan dianggap mahal, dan informasi yang diberikan oleh kantor pertanahan Jakarta Barat tidak diterima dengan baik. Oleh karena itu untuk kedepannya kantor pertanahan Jakarta Barat diharapkan untuk dapat membuat agenda rutin dalam melakukan penyuluhan kepada masyarakat, dan masyarakat dapat lebih aktif untuk memperoleh informasi secara langsung di Kantor Pertanahan Jakarta Barat. Kata Kunci : Hukum Agraria, Pendaftaran Tanah]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS MENGENAI HAK ATAS KEBEBASAN BERAGAMA TERHADAP YENIMA SWANDINA ALFA YANG DITOLAK SMPN3 GENTENG, BANYUWANGI MENURUT INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS ]]>
<![CDATA[Dhea Edgina Tiara Sari]]>;
<![CDATA[Aji Wibowo]]>
<![CDATA[ Reformasi Hukum Trisakti Vol. 1 No. 1 (2019): Reformasi Hukum Trisakti ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Trisakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (71.099 KB)
|
DOI: 10.25105/refor.v1i1.4383
<![CDATA[International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal yang mencakup 6 Bab dan 53 Pasal dan dirancang oleh Komisi HAM PBB melalui sidang Majelis Umum PBB di tahun 1951. Salah satu hak yang diatur di dalam ICCPR adalah hak atas kebebasan beragama. Negara yang sudah meratifikasi ICCPR berkewajiban untuk menjalankan ketentuan yang terdapat di dalam ICCPR. Indonesia sendiri telah meratifikasi ICCPR melalui UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR. Namun pada kenyataannya masih ada ketentuan yang terdapat di dalam ICCPR tersebut yang tidak dijalankan atau tidak sesuai, yaitu pada kasus penolakan Yenima Swandina Alfa oleh SMPN3 Genteng, Banyuwangi yang didasarkan atas agama atau kepercayaan. Permasalahan yang diangkat adalah: 1. Apakah terdapat pelanggaran HAM terhadap Yenima Swandina Alfa dalam kasus penolakannya oleh SMPN 3 Genteng, Banyuwangi berdasarkan ICCPR? 2. Bagaimana mekanisme penegakan hukum terhadap kasus penolakan Yenima Swandina Alfa oleh SMPN 3 Genteng, Banyuwangi dalam perspektif ICCPR? Peneltian ini menggunakan tipe penelitian normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan data diolah secara kualitatif dengan menggunakan penarikan kesimpulan logika deduktif. Kesimpulannya menunjukkan bahwa: 1. Terdapat pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam bidang hak atas kebebasan beragama dalam kasus penolakan Yenima Swandina Alfa oleh SMPN 3 Genteng, Banyuwangi. 2. Mekanisme penegakan hukum dalam kasus penolakan Yenima Swandina Alfa oleh SMPN 3 Genteng, Banyuwangi adalah dengan pencabutan peraturan yang bersifat diskriminatif di SMPN 3 Genteng, Banyuwangi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi yang merupakan perintah dari Bupati Kabupaten Banyuwangi. Kata Kunci: International Covenant on Civil and Political Rights, Hak Atas Kebebasan Beragama ]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERKAIT PEMBATALAN SEPIHAK PENERBITAN TIKET PESAWAT OLEH PT. TRINUSA TRAVELINDO INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN ]]>
<![CDATA[Dzakiannisa Roskiyasa]]>;
<![CDATA[N.G.N Renti Maharaini Kerti]]>
<![CDATA[ Reformasi Hukum Trisakti Vol. 1 No. 1 (2019): Reformasi Hukum Trisakti ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Trisakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (85.571 KB)
|
DOI: 10.25105/refor.v1i1.4384
<![CDATA[Legal protection for consumers is important, because without a balance of legal protection between consumers and business actors causes consumers to be in a weak position. With the development of e-commerce, online travel agents began to emerge, one of which was Traveloka. Based on this, the authors propose the problem of how the legal protection provided by the UUPK to consumers and how form Traveloka's responsibility as a business actor in the case of unilateral cancellation of aircraft ticket issuance sold on its website. This study uses a research method with a type of normative legal research with the nature of descriptive research and analyzed qualitatively, as well as conclusions based on deductive mindset. Based on the results of the analysis, the authors do that, legal protection of consumers has been regulated both preventively and repressively by Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The form of business actor's responsibility in the form of a Contractual Liability based on a contract that has occurred between Traveloka and consumers, therefore Traveloka is obliged to provide compensation in the form of refunds or replacement of goods and / or services of similar or equivalent value to a Jakarta-Singapore Jetstar Air flight ticket based on the determination of the court Number 615 / Pdt.G / 2017 / PN.Jkt.Brt.Key Words : Consumer Protection, Business Actor’s Liability]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS TERHADAP PROSES PENYELESAIAN PERSELISIHAN HAK (STUDI KASUS: KEPUTUSAN PANEL ARBITRASE KHUSUS PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI LINGKUNGAN PT FREEPORT INDONESIA TANGGAL 21 FEBRUARI 2015) ]]>
<![CDATA[Leonardo Sanjaya]]>;
<![CDATA[Yogo Pamungkas]]>
<![CDATA[ Reformasi Hukum Trisakti Vol. 1 No. 1 (2019): Reformasi Hukum Trisakti ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Trisakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (106.914 KB)
|
DOI: 10.25105/refor.v1i1.4385
<![CDATA[Arbitrase Hubungan Industrial (“arbitrase”) merupakan lembaga tripartit yang diberikan kewenangan oleh UU PPHI untuk menyelesaikan perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja/buruh dalam suatu perusahaan. Para Pihak yang berselisih justru menyelesaikan perselisihan hak melalui arbitrase. Permasalahan dalam penelitian ini: apakah proses penyelesaian perselisihan hak di Lingkungan PT Freeport Indonesia tanggal 27 September 2014 s/d 21 Februari 2015 telah sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan apakah putusan Panel Arbitrase Khusus Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Lingkungan PT Freeport Indonesia tanggal 21 Februari 2015 sah, telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengikat Para Pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Data diolah dengan metode kualitatif. Penarikan kesimpulan dengan metode deduktif. Kesimpulan penelitian adalah: proses penyelesaian perselisihan hak setelah ada kegagalan perundingan bipartit melalui arbitrase, bukan proses yang sesuai dengan UU PPHI; dan putusan arbitrase tersebut tidak sah karena tidak terdapat eksistensi arbitrase yang memenuhi syarat pembentukan arbitrase (antara lain: seluruh arbiter tidak terlisensi Kementerian Ketenagakerjaan RI), kepala putusan tidak sesuai UU PPHI, dan perselisihan hak bukan kewenangan arbitrase, sehingga tidak mengikat para pihak. Kata Kunci: Arbitrase Hubungan Industrial, Perselisihan Hak. ]]>
<![CDATA[PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 313/PID.B/2017/PN BKN.) ]]>
<![CDATA[Reva Vergano]]>;
<![CDATA[Mety Rahmawati]]>
<![CDATA[ Reformasi Hukum Trisakti Vol. 1 No. 1 (2019): Reformasi Hukum Trisakti ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Trisakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (72.469 KB)
|
DOI: 10.25105/refor.v1i1.4386
<![CDATA[Suatu tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dikenakan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, dimana terdakwa telah melakukan pencurian 2 (dua) unit handphone, di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup dan dengan cara melalui jendela untuk sampai pada barang yang dicuri. Permasalahan yang diangkat adalah apakah perbuatan pelaku melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, dan apakah penjatuhan sanksi pidana oleh hakim terhadap perbuatan pelaku sudah sesuai (Studi Kasus Putusan Nomor 313/Pid.B/2017/ PN Bkn). Untuk menjawab penelitian ini penulis menggunakan penelitian secara yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan data diolah secara kualitatif dengan menggunakan penarikan kesimpulan deduktif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa pebuatan terdakwa melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP dan penjatuhan sanksi terhadap terdakwa belum memenuhi tujuan pemidanaan. Kata Kunci: Hukum Pidana, Pencurian dengan pemberatan]]>
<![CDATA[PERAN DAN FUNGSI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM MELAKSANAKAN PENGAWASAN TERHADAP LEMBAGA PEMASYARAKATAN (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN SUKAMISKIN BANDUNG) ]]>
<![CDATA[Tiara Meridith Ladistra]]>;
<![CDATA[Tri Sulistyowati]]>
<![CDATA[ Reformasi Hukum Trisakti Vol. 1 No. 1 (2019): Reformasi Hukum Trisakti ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Trisakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (90.585 KB)
|
DOI: 10.25105/refor.v1i1.4387
<![CDATA[Peran dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melaksanakan pengawasan terhadap Lembaga Pemasyarakatan diwujudkan dalam bentuk perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan dalam bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pada tahun 2018 terjadi penyalahgunaan kewenangan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung yang dilakukan oleh Kepala LAPAS yang menerima suap dari Narapidana. Pokok permasalahan dalam penelitian adalah: bagaimana terjadinya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung, upaya apakah yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap penyalahgunaan wewenang di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung, dan bagaimana peran dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang ideal dalam melaksanakan pengawasan di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung. Untuk menjawab permasalahan tersebut, dilakukan penelitian yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui data studi kepustakaaan yang kemudian dianalisis secara kualitatif serta penarikkan kesimpulan metode deduktif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: terjadinya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Kepala Lapas dikarenakan faktor internal dan eksternal. Upaya yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah memperbaiki Sumber Daya Manusia dari segi kuantitas dan kualitas. Peran dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang ideal melakukan monitori, evaluasi, pengawasan kemudian bimbingan. Kata Kunci: Hukum Kelembagaan Negara, Pengawasan, Lembaga Pemasyarakatan. ]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG JAKARTA PUSAT TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA NASABAH OLEH PIHAK KETIGA DI LUAR BANK BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PERBANKAN ]]>
<![CDATA[Devinta Pramesti Chrisnamurty]]>;
<![CDATA[Setyaningsih Setyaningsih]]>
<![CDATA[ Reformasi Hukum Trisakti Vol. 1 No. 1 (2019): Reformasi Hukum Trisakti ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Trisakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25105/refor.v1i1.6023
<![CDATA[Kemajuan teknologi dapat memberikan manfaat yang sangat besar bagi suatu Bank, mengingat hampir seluruh masyarakat dalam melakukan transaksi bisnis memerlukan proses yang cepat tanpa ada hambatan ruang dan waktu. Namun demikian Bank sebagai financial intermediary dan lembaga kepercayaan memiliki tanggung jawab terhadap kerahasiaan data nasabah. Oleh karena itu permasalahan yang mendasar adalah bagaimanakah penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam menjaga kerahasiaan data nasabah dan bagaimanakah tanggung jawab PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Jakarta Pusat terhadap penyalahgunaan data nasabah oleh pihak ketiga di luar bank berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan? Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif dengan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara, diolah secara kualitatif yang penarikan kesimpulannya menggunakan metode deduktif. Dari analisis data tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Penerapan SOP kerahasiaan data milik Nasabah yang dilakukan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Jakarta Pusat telah sesuai dengan Pasal 49 POJK 1/2013, namun dalam penerapan SOP penanganan dan penyelesaian pengaduan Nasabah terkait kerahasiaan data Nasabah terdapat ketidaksesuaian dengan SOP yang telah dibuat terutama dari aspek proses dan waktu. Selain itu, ketentuan Pasal 29 POJK 1/2013 tidak dapat digunakan sebagai dasar pemberian tanggung jawab Bank terhadap penyalahgunaan data nasabah oleh pihak ketiga di luar bank, melainkan tanggung jawab bank untuk memberikan ganti rugi kepada nasabah akibat penyalahgunaan data nasabah itu timbul karena peran bank sebagai lembaga penerbit produk layanan ATM yang harus menjamin keamanan segala peralatan yang menunjang produknya. Kata Kunci: Hukum Perbankan, Rahasia Bank]]>
<![CDATA[STUDI PERBANDINGAN KEWAJIBAN PEMBERITAHUAN (NOTIFIKASI) PENGAMBILALIHAN SAHAM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 DI INDONESIA DAN THE COMPETITION ACT 2004 DI SINGAPURA ]]>
<![CDATA[Agustina Gempita Padama]]>;
<![CDATA[Anna Maria Tri Anggaraini]]>
<![CDATA[ Reformasi Hukum Trisakti Vol. 1 No. 1 (2019): Reformasi Hukum Trisakti ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Trisakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25105/refor.v1i1.6024
<![CDATA[Hukum persaingan usaha di Indonesia memiliki sistem pemberitahuan Post-Notification dan dilakukan dalam jangka waktu 30 hari setelah pengambilalihan berlaku, berbeda halnya di Singapura sistem pemberitahuannya adalah Pre-Notification. Permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana perbandingan pengaturan tentang kewajiban memberitahukan pengambilalihan saham dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan The Competition Act dan Bagaimana akibat hukumnya apabila kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham tidak dilakukan oleh pelaku usaha menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan The Competition Act. Tipe penelitian menggunakan tipe penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif, data diperoleh melalui data sekunder. Data dianalisis secara kualitatif yang penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif. Pada akhirnya ditemukan sebagai kesimpulan bahwa memang ada perbedaan sistem pemberitahuan di Indonesia dan Singapura. Indonesia menggunakan Post-Notification yang dilakukan secara mandatory dan Singapura menggunakan sistem Pre-Notification yang dilakukan secara voluntary. Di Indonesia apabila para pelaku usaha terlambat melakukan pemberitahuan maka dapat dikenakan denda administratif, sebaliknya di Singapura tidak ada denda keterlambatan karena sistemnya secara voluntary. Kata Kunci: Kewajiban Pemberitahuan (Notifikasi), Perbandingan Hukum, Indonesia, Singapura, Hukum Persaingan Usaha.]]>
<![CDATA[KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN KEMASAN MEREK TERDAFTAR OLEH PIHAK LAIN YANG BERDAMPAK BAGI KESEHATAN MASYARAKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS ]]>
<![CDATA[Ayu Diyanti]]>;
<![CDATA[Simona Bustani]]>
<![CDATA[ Reformasi Hukum Trisakti Vol. 1 No. 1 (2019): Reformasi Hukum Trisakti ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Trisakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (195.271 KB)
|
DOI: 10.25105/refor.v1i1.7123
<![CDATA[Di Indonesia marak terjadi penggunaan kemasan dari merek terdaftar yang dilakukan oleh pihak lain yang kemasan produknya berdampak bagi kesehatan masyarakat. Permasalahan dalam skripsi ini yaitu apakah penggunaan kemasan dari merek terdaftar oleh pihak lain selain pemilik merek merupakan pelanggaran merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan apakah pemilik merek yang kemasan produknya dipergunakan oleh pihak lain yang berdampak bagi kesehatan masyarakat dapat dituntut dengan Pasal 100 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif, sifat penelitian deskriptif melalui data sekunder yang didukung data primer, pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara, analisis data kualitatif serta penarikan kesimpulan dengan cara deduktif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penggunaan kemasan dari merek terdaftar merupakan pelanggaran merek namun belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang hanya mengatur mengenai penggunaan merek saja sedangkan pemilik merek yang kemasan produknya dipergunakan oleh pihak lain yang berdampak bagi kesehatan masyarakat tidak dapat dituntut dengan Pasal 100 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena belum ada pengaturan terkait penggunaan kemasan dan produk tersebut bukan merupakan hasil produksi dari pemilik merek.Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Penggunaan Kemasan Merek]]>
