Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik [JIMSIPOL] adalah jurnal ilmiah yang dikelola oleh Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) dengan melibatkan seluruh komponen akademisi yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. JIMSIPOL adalah jurnal ilmiah yang menerbitkan dan menyebarluaskan hasil penelitian, studi mendalam, pemikiran kreatif, inovatif atau karya-karya terkait Ilmu Komunikasi dan Politik. Jurnal ini akan terbit setiap 2 kali dalam sebulan, dimulai dari bulan Januari tahun 2023. JIMSIPOL telah memiliki ISSN Online (2808-6503) dan diterbitkan 6 kali dalam setahun pada bulan Januari, Maret, Mei, Juli, September, November.
Articles
173 Documents
<![CDATA[Pengaruh Pembinaan Pegawai Terhadap Etika Pelayanan Di Kantor Kecamatan Medan Barat ]]>
<![CDATA[Fahrunnisa Nurrizky Purba]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik [JIMSIPOL] Vol 2, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (746.728 KB)
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembinaan pegawai terhadap etika pelayanan di Kantor Kecamatan Medan Barat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan analisis pendekatan kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian, terbukti bahwa adanya pengaruh pembinaan pegawai terhadap etika pelayanan. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil r hitung 0.50, maka bila dihubungkan r dengan r tabel lebih dahulu dicari r tabel, dimana r tabel taraf kepercayaan 95% dengan n=30 adalah 0.361 pada taraf signifikan 5% dengan demikkian nilai rxy hitung lebih besar dari r tabel product moment yaitu 0.500 0.361. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh pembinaan pegawai terhadap etika pelayanan di Kantor Kecamatan Medan Barat. Diketahui t hitung lebih besar dari t tabel 2.6641 2.0452 dari data diatas diperoleh data yang signifikan antara kedua variable. Dari hasil pengujian dengan menggunakan uji t maka dapat dilihat terdapat pengaruh positif pembinaan pegawai terhadap etika pelayanan di Kantor Kecamatan Medan Barat. Diketahui nilai uji determinasi adalah 25.01% sehingga besarnya pembinaan pegawai dalam meningkatkan etika pelayanan adalah 25.01% sedangkan sisanya 74.99% disebabkan oleh faktor-faktor lain di luar dari penelitian ini. Dalam memberikan pembinaan terhadap pegawai hendaknya dilakukan sosialisasi atau pelatihan, sehingga melahirkan etika pelayanan yang baik dan semangat pengabdian yang tinggi. Kantor Kecamatan Medan Barat dalam memberikan pembinaan terhadap pegawainya, agar lebih efektif lagi sehingga pegawai dalam etika pelayanan dapat diorientasikan berdasarkan kualitas pegawai tersebut. Untuk dapat meningkatkan pembinaan pegawai di kantor Kecamatan Medan Barat hendaknya mempertahankan kinerja yang telah dicapai dengan sangat baik meskipun terdapat kendala di dalam bekerja agar tetap maksimal dalam etika pelayanan yang diberikan. Kata Kunci : Pembinaan Pegawai, Etika pelayanan]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Peraturan Daerah No 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan Di Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan ]]>
<![CDATA[Gebrina Fadhilah]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik [JIMSIPOL] Vol 1, No 4 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (758.548 KB)
<![CDATA[Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah wajib retribusi setiap orang atau badan yang menutut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi di wajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pungutan atau pemotongan retribusi pelayanan kebersihan(Menurut Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2012)subjek retribusi pelayanan kebersihan adalah setiap orang atau badan yang menikmati pelayanan kebersihan cara mengukur tingkat penggunaan jasa di ukur berdasarkan kualitas bangunan, fungsi bangunan,luas bangunan,lokasi/letak bangunan klasifikasi jalan,volume sampah terlayani.Di Kota Medan tercatat ada sekitar 284 ribu warga yang terdaftar wajib retribusi sampah (wrs),namun wrs yang membayar retribusi sampah hanya 77 ribu akibatnya pendapatan dari sampah untuk menutupi operasional sampah tidak tercukupi.Hal itu merupakan salah satu kendala dalam pengutipan sampah karena untuk perbaikan dan penambahan angkutan serta biaya lainnya menjadi terkendala dan penurunan target.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan di Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan.Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dan analisis data kualitatif proses pemecahan masalah yang di selidiki dengan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau gambaran sebagaimana adanya tentang implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No.10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan berdasarkan yang ada dan akan mencoba menganalisis kebenarannya berdasarkan data yang di peroleh.Hasil penelitian menunjukan bahwa peraturan pemerintah Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan belum sepenuhnya berjalan dengan baik.Hal itu di karna kan Kepala Dinas Kota Medan kurang bertindak tegas terhadap iuran wajib retribusi pelayanan Kota Medan karna masih banyak warga Kota Medan yang tidak mau sampah nya di angkut oleh pihak dinas Kota Medan serta kurang nya personil bestari.Serta seharusnya pihak dinas berupaya dan membuat tindakan yang tepat agar tercapainya tujuan perda tersebut. Kata Kunci: Retribusi, Iuran,Warga]]>
<![CDATA[Pengaruh Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Struktural Terhadap Prestasi Kerja Pegawai Negri Sipil Di Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara ]]>
<![CDATA[Darathul Laila]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik [JIMSIPOL] Vol 2, No 3 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (735.05 KB)
<![CDATA[Diklat dalam jabatan dilaksanakan untuk mengembangkan pengetahuan keterampilan, dan sikap Pegawai Negeri Sipil agar dapat melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan dengan sebaik-baiknya. Diklat Jabatan Struktural adalah Diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan Kompetensi Kepemimpin- an Aparatur Pemerintah yang sesuai dengan jenjang Jabatan Struktural selalu disesuaikan dengan rencana Diklat maupun formasi Jabatan Struktural. Dalam pengisian Jabatan Struktural maupun mutasi Jabatan Struktural pada masing-masing instansi disesuaikan dengan waktu yang telah ditentukan.Oleh karena itu untuk menduduki suatu Jabatan baik eselon III, IV harus terlebih dahulu melaksanakan Diklat Kepemimpinan yang di dukung oleh prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil, artinya yang mengikuti Diklat harus mempunyai Prestasi Kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Diklat Jabatan Struktural pada Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara untuk mengetahui bagaimana tingkat Prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara dan untuk mengetahui pengaruh Diklat Jabatan Struktural di Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara. Jenis penelitian yaitu jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan korelasional, yaitu mencari hubungan antara variabel. Data-data dalam penelitian ini diperoleh dengan menyebarkan kuisoner kepada 48 responden yang menjadi sampel, selanjutnya diolah dengan menggunakan koefisien korelasi product moment, untuk mengetahui ada atau tidak hubungan antara variabel, kemudian dilanjukan dengan koefesien determinan, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan oleh variabel X terhadap variabel Y. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka, Hipotesis penelitian ini terbukti yaitu “ ada pengaruh Diklat Jabatan Struktural Terhadap Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara”. Hal ini dapat dibuktikan dari nilai r hitung 0.615 0.284 yang berarti juga positif dan berada pada interprestasi korelasi kuat 0,60-0,799, dari penghitungan uji signifikan 5.288 dan uji t tabel 2.010 maka dengan demikian hipotesis di terima. Dari penghitungan determinasi yang diperoleh bahwa besarnya pengaruh Diklat Jabatan Struktural Terhadap Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara adalah sebesar 0.378%. sehingga dapat disimpulkan berpengaruh Diklat Jabatan Struktural Terhadap Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara. Kata Kunci :DiklatJabatanStruktural, PrestasiKerjaPegawai ]]>
<![CDATA[Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2017 Dalam Rangka Penyediaan Sarana Dan Prasarana Transportasi Bagi Pengguna Berkebutuhan Khusus Di Kota Medan ]]>
<![CDATA[Cahyatri Nasution]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik [JIMSIPOL] Vol 2, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (559.493 KB)
<![CDATA[Penyandang disabilitas mempunyai hak kesempatan yang sama dengan masyarakat lainnya dalam hal aksesibilitas ketersediaan sarana dan prasarana ramah difabel saat ini masih sangat terbatas Kota Medan khususnya. Penyandang disabilitas mempunyai hak pelayanan public meliputi hak memperoleh akomodasi yang layak selama pelayanan public secara optimal, wajar, bermatabat tanpa diskriminasi, pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang dapat diakses ditempat layanan public tanpa biaya tambahan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Implementasi Peraturan Mentri Perhubungan Nomor 98 tahun 2017 Dalam Rangka Penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi Bagi Pengguna Berkebutuhan Khususdi Kota Medan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini mengambil narasumber sebanya ktiga orang. Sedangkan Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyediaan sarana dan prasarana transportasi bagi pengguna berkebutuhan khusus di Kota Medan dapat dikatakan sudah terimplementasi dari segi tujuan, dimana pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana sudah tersedia di beberapa tempat lokasi transportasi seperti terminal, stasiun kereta api dan tempat pejalan kaki. Kemudian tindakan yang dilakukan dalam penyediaan sarana dan prasarana transportasi bagi kelompok disabilitas dengan memperbaiki fasilitas di beberapa halte, trotoar, dan revitalisasi terminal amplas dan rehabilitasi terminal pinang baris. Sehingga memudahkan pengguna transportasi. Selanjutnya Kerjasama dalam penyediaan sarana dan prasarana transportasi bagi kelompok disabilitas di kota Medan sudah sepenuhnya berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya. Hanya saja perlu adanya penambahan di sarana dan prasana agar lebih baik lagi. Kata Kunci :Implementasi, SaranadanPrasarana, Transportasi,Disabilitas]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Dalam Rangka Penetapan Tarif Rumah Susun Sederhana Sewa Di Kota Binjai ]]>
<![CDATA[Andriani Br Sitompul]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik [JIMSIPOL] Vol 1, No 4 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (685.564 KB)
<![CDATA[Rumah susun sederhana sewa adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam satu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertical dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat memiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Binjai. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis kualitatif, yaitu metode yang berusaha mencari dan memperoleh informasi mendalam dari pada luas atau banyaknya informasi. Narasumber pada penelitian ini sebanyak 6 orang, antara lain ketua bidang perumahan dan permukiman, kepala unit pelaksana teknis serta 4 orang masyarakat diantanya adalah penghuni rusunawa disetiap lantai rusunawa.Hasil penelitian menunjukan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rumah Susun Sederhana Sewa (rusunawa) dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai belum terlaksana dengan maksimal karena belum adanya penetapan tarif yang seharusnya dalam Peraturan Walikota untuk menunjang segala kebutuhan operasional dan perawatan rusunawa, akan tetapi pelaksanaan program serta kegiatan harian sudah terlaksana dengan baik seperti pendampingan, pengawasan dan perawatan sudah terlaksana. Sejauh ini pihak Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sedang ingin secepatnya menerbitkan tarif rusunawa.Kata Kunci : Rusunawa, Perumahan, Permukiman]]>
<![CDATA[Fungsi Dewan Kerajinan Nasional Provinsi Sumatera Utara Dalam Pembinaan Kerajinan Songket Dan Batik Medan ]]>
<![CDATA[Nasridah Syamsir]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik [JIMSIPOL] Vol 2, No 6 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (439.707 KB)
<![CDATA[Hasil kerajinan tangan yang paling banyak di produksi oleh Sumatera Utara adalah hasil kerajinan tangan berupa kain. Hasil kerajinan kain yang dimaksud adalah kain ulos, songket dan batik. Kain-kain ini mempunyai perbedaan pembuatan, motif bahan disetiap jenisnya. Untuk Kota Medan, hasil kerajinan kain yang paling banyak diproduksi dan diminati adalah kain songket dan batik. Dewan Kerajinan Nasional (DEKRANAS) daerah Kota Medan merupakan organisasi yang melestarikan nilai-nilai budaya bangsa berupa produk kerajinan melalui program pembinaan, pelatihan, mempromosikan dan pemasaran hasil kerajinan daerah dengan mengkikutsertakan dalam event pameran baik berupa dalam negeri maupun luar negeri. Namun, sampai saat ini, DEKRANAS masih harus bergiat dalam mempromosikan hasil karya kain songket dan batik Medan. untuk kain songket sendiri, sebagian banyak dari masyarakat luar dari Sumatera Utara sudah tahu dan mengerti akan kain songket, karena keberadaan kain songket sudah cukup lama adanya. Hanya terkendala proses bahan yang masih mahal dan pengerjaan yang tidak dapat selesai dengan cepat. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Dewan Kerajinan Nasional Daerah (DEKRANAS) Sumatera Utara Dalam Pembinaan Kerajinan Songket Dan Batik Medan. Penelitian ini penulis mengadakan pendekatan yang diarahkan pada latar belakang dari individu secara keseluruhan dengan menggunakan metode deskriptif sehingga dapat memberikan gambaran mengenai realitas sosial yang kompleks mengenai Efektivitas Dewan Kerajinan Nasional Daerah (DEKRANAS) Sumatera Utara Dalam Pembinaan Kerajinan Songket Dan Batik Medan. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa efektivitas Dewan Kerajian Nasional (DEKRANAS) Provinsi Sumatera Utara belum efektif. Dapat diketahui tujuan dan sasaran dari perencanaan program DEKRANAS dalam pembinaan kerajinan songket dan batik Medan belum tercapai, dikarenakan untuk membina kerajinan songket dan batik Medan masih memiliki hambatan-hambatan dalam proses pelaksanaannya. Kata Kunci : Efektvitas Dewan Kerajinan Nasional (DEKRANAS) Provinsi Sumatera Utara dan Pembinaan dan Kerajinan Songket dan Batik Medan.]]>
<![CDATA[Potensi Program Pelayanan Administrasi Terpadu (Paten) Dalam Meningkatkan Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris Dikecamatan Stabat Kabupaten Langkat ]]>
<![CDATA[Rizka Amalia]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik [JIMSIPOL] Vol 1, No 4 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (536.253 KB)
<![CDATA[PATEN diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan ini terutama terlihat dari aspek waktu dan biaya pelayanan.Melalui penyelenggaraan PATEN warga masyarakat dapat menerima pelayanan yang lebih cepat dan terukur dengan jelas. Tujuan dari Penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana Efektivitas Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam meningkatakan pelayanan non perizinan Pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif. Analisis data keseluruhan dilakukan dengan mendeskripsikan hasil wawancara kemdian dibahas dan ditarik kesimpulan. Dari penelitian diperoleh hasil bahwa pelayanan yang diberikan pihak Kantor Camat belum maksimal. Hal ini dikarenakan tujuan dan sasaran pelaksanaan kebijakan yang belum memadai, masih terdapat hal-hal yang menghambat prosedur pelayanan, sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya mendukung dan masih banyak masyarakat yang kekurangan informasi tentang Program PATEN. Kata kunci : Efektivitas Program Pelayanan Administrasi Terpadu (Paten)]]>
<![CDATA[Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Dalam Rangka Pendauran Ulang Sampah Rumah Tangga Di Kabupaten Asahan ]]>
<![CDATA[Hafazira Sima]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik [JIMSIPOL] Vol 1, No 3 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (560.634 KB)
<![CDATA[Daur ulang merupakan proses untuk menjadikan suatu bahan bekas menjadi bahan baru dengan tujuan mencegah adanya sampah yang sebenarnya. Daur ulang sebagai salah satu strategi pengelolaan sampah padat yang terdiri atas kegiatan pemilahan, pengumpulan, pemrosesan, pendistribusian dan pembuatan produk/material bekas pakai. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah nomor 81 tahun 2012 dalam rangka pendauran ulang sampah rumah tangga di Kabupaten Asahan. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Pemerintah nomor 81 tahun 2012 dalam rangka pendauran ulang sampah rumah tangga di Kabupaten Asahan. Jenis penelitian yang digunakan di dalam penulisan ini adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan pengamatan dengan cara menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang terlihat atau sebagaimana adanya. Berdasarkan hasil penelitian ini, diketahui bahwa Peraturan Pemerintah nomor 81 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga sudah terimplementasi, akan tetapi dalam pelaksanaannya belum dapat sepenuhnya dilaksanakan. Hal ini dikarenakan kurangnya anggaran sarana dan prasarana dalam membuat program pendauran ulang sampah rumah tangga.Pada saat ini, pemerintah hanya menjalin kerjasama dengan lembaga masyarakat serta belum tersedianya wadah pendauran ulang sampah yang dinaungi oleh Dinas Lingkungan Hidup. Tidak adanya waktu yang ditetapkan untuk proses pendauran ulang sampah sehingga menghambat pengurangan jumlah sampah dan belum dilaksanakannya sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kepedulian dalam pengelolaan sampah rumah tangga.Diharapkan kegiatan pendauran ulang sampah rumah tangga dapat menjalin kerjasama antara Dinas lingkungan hidup dengan masyarakat dalam melakukan tahapan-tahapan pendauran ulang sampah rumah tangga di Kabupaten Asahan.]]>
<![CDATA[Penerapan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 Dalam Rangka Pengawasan Dan Pembinaan Pengemis Di Wilayah Kota Medan ]]>
<![CDATA[Zulfah Matondang]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik [JIMSIPOL] Vol 2, No 5 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (510.813 KB)
<![CDATA[Pengemis menjadi persoalan yang sangat mencoreng wajah berbagai kota besar di Indonesia termasuk Kota Medan. Melihat kondisi saat ini, pengemis telah banyak menggunakan modus demi untuk mendapatkan uluran tangan masyarakat disekelilingnya, mulai dari meminta-minta, mengulurkan tangan bahkan mengatasnamakan sebuah mushola, pesantren dan sebagainya untuk kepentingan mereka. Maraknya jumlah pengemis di tengah-tengah kota Medan tentu mengindikasikan meningkatnya kemiskinan kota. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Pengawasan dan Pembinaan Pengemis Di wilayah Kota Medan. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan analisa kualitatif yaitu suatu jenis penelitian ingin menggambarkan realita empirik secara mendalam dan teperinci. Berdasarkan hasil penelitian ini, diketahui bahwa Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pengawasan dan Pembinaan Pengemis di Kota Medan sudah terimplementasi dengan baik, hal tersebut dapat dilihat dari pelaksanaan pengawasan dan pembinaan pengemis yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Medan dengan baik dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan Pengawasan dan pembinaan pengemis di kota Medan tidak terlepas dari adanya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, tindakan kebijakan yang dijalankan, keputusan yang harus di ambil, program pengawasan dan pembinaan pengemis serta evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Diharapkan Di Dinas Sosial Kota Medan agar dapat memberikan sanksi tegas jika pengemis yang sudah lebih dari tiga kali terjaring razia yang di lakukan Dinas Sosial Kota Medan, memberikan pembinaan yang baik terkait peningkatan kualitas keterampilan pengemis, menambah Sumber Daya Manusia (SDM) dan meningkatkan kualitas dan kuantitasnya serta perlunya peningkatan jumlah mobil patroli agar Dinas Sosial Kota Medan dapat melakukan razia di beberapa tempat dalam waktu yang bersamaan. Kata Kunci: Implementasi, Pengemis, Pengawasan dan Pembinaan.]]>
<![CDATA[Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 2 Tahun 2018 Dalam Rangka Kinerja Penanggulangan Bencana Banjir Di Kota Medan ]]>
<![CDATA[Muhammad Reza Pahlepi]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik [JIMSIPOL] Vol 1, No 4 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (535.121 KB)
<![CDATA[Penanggulangan bencana merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, yaitu serangkaian kegiatan penanggulangan bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana. Seringkali bencana hanya ditanggapi secara parsial oleh pemerintah. Bahkan bencana hanya ditanggapi dengan pendekatan tanggap darurat (emergency response). Pemerintah bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi fokus rekontruksi dan rehabilitasi dari pascabencana. Jaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan harus segera diupayakan, hal ini untuk mengantisipasi korban yang lebih banyak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 2 Tahun 2018 Dalam Rangka Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Banjir Di Kota Medan. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu suatu jenis penelitian melalui prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan sekitar dengan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta. Berdasarkan hasil penelitian ini, diketahui bahwa Peraturan Walikota Medan Nomor 2 Tahun 2018 Dalam Rangka Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Banjir Di Kota Medan sudah terimplementasi, namun masih ada terdapat beberapa kendala antara lain kurangnya sosialisasi dan edukasi, kurangnya anggaran yang dianggarkan pemerintah serta masih minimnya pengetahuan masyarakat terkait bahayabencana banjir. Dalam penanganan bencana banjir BPBD selaku perpanjangan tangan Pemerintahan Kota medan masih belum mampu menangani banjir dari tahun ketahun, hal ini dapat kita lihat dari masih seringnya terdengar berita banjir di kota medan. Kurangnya koordinasi dan komunikasi kepada intansi/pihak-pihak yang berwenang dalam penanganan bencana banjir membuat BPBD kesulitan dalam menanggulangi bencana banjir. kata kunci: Peraturan, Kinerja, Bencana Banjir]]>
