cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Paulus Parnyoto
Contact Email
realpaul@ugm.ac.id
Phone
+628994796772
Journal Mail Official
abis-maksi.feb@ugm.ac.id
Editorial Address
Jl. Sosio Humaniora No. 1 Bulaksumur Yogyakarta 55281 » Tel / fax : 0274-513109 / 0274-548516
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal
Published by Universitas Gadjah Mada
ISSN : 23021500     EISSN : 23021500     DOI : 10.22146/abis
Core Subject : Economy,
Economics, Econometrics & Finance
ABIS : Accounting and Bussiness Information Systems Journal, terbitan ini berisi artikel bidang ilmu Akuntansi dan Sistem Informasi yang diterbitkan secara berkala satu tahun 4 kali yaitu pada bulan Februari, Mei, Agustus dan November.
Arjuna Subject : Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (semua kategori) - Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (Lain-Lain)
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 10, No 4 (2022): November" : 6 Documents clear
Analisis Pengembangan Kapabilitas Dinamis Audit Internal Berbasis Risiko dengan Pendekatan DCT Efa Agus Susanto
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 10, No 4 (2022): November
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (363.471 KB) | DOI: 10.22146/abis.v10i4.78990

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengembangan kapabilitas dinamis Audit InternalBerbasis Risiko (AIBR) pada inspektorat pemerintah daerah. Desain kualitatif dengan pendekatan studi kasus eksploratori digunakan untuk mengeksplorasi aspek-aspek baru dan penting dalam pengembangan kapabilitas AIBR. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan wawancara dandokumentasi. Sedangkan, validitas penelitian dipastikan dengan triangulasi dan member checking.Penelitian ini mencapai saturasi ketika wawancara dilakukan kepada 18 partisipan yang terdirilima orang irban, satu sekretaris, lima ketua tim, dan dua orang auditor pembina. Penelitian inimenghasilkan tiga temuan utama. Pertama, pengembangan kapabilitas hanya diarahkan untukmencapai tujuan performa. Kedua, manajemen pengetahuan pengembangan kapabilitas AIBRbelum dilakukan secara utuh. Terakhir, model mental antitesis masih dimiliki oleh sebagianAuditor Internal Pemerintah Daerah (AIPD).
PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (STUDI PADA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA) Fransiska Arum Anggraini
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 10, No 4 (2022): November
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (410.641 KB) | DOI: 10.22146/abis.v10i4.78991

Abstract

Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yang menyebabkan skor SAKIP pada Pemerintah Kota Yogyakarta belum optimal. Metode/Pendekatan: Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer berupa hasil wawancara mendalam dengan partisipan di Pemerintah Kota Yogyakarta dan data sekunder berupa analisis dokumen terkait. Temuan Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa aspek yang menyebabkan perolehan SAKIP pada Pemerintah Kota Yogyakarta menjadi belum optimal. Aspek tersebut diantaranya ialah adanya tekanan regulasi, kurangnya kompetensi SDM, keterbatasan jumlah SDM, mutasi pegawai, kurangnya ketersediaan data, dan faktor eksternal (pandemi). Sebagai upaya perbaikan dan penguatan akuntabilitas kinerja, pemerintah Kota Yogyakarta memberikan pendidikan dan pelatihan bimtek untuk meningkatkan kompetensi SDM, penguatan komitmen manajemen, penguatan pengawasan dan pendampingan Inspektorat, serta melakukan berbagai inovasi sistem yang terintegrasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa aspek-aspek tersebut didominasi oleh fenomena isomorfisma koersif dan isomorfisma normatif. Selanjutnya, analisis indikator kinerja denganmenggunakan pendekatan Empat Kuadran Friedman menunjukkan bahwa sebagian besar indikator kinerja masih berorientasi pada upaya untuk meningkatkan penyediaan pelayanan.
ANALISIS PEMANFAATAN PERTUKARAN DATA/INFORMASI PAJAK PUSAT DAN PAJAK DAERAH DALAM RANGKA PEMERIKSAAN PAJAK PUSAT Mei Tri Utami
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 10, No 4 (2022): November
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (814.578 KB) | DOI: 10.22146/abis.v10i4.78992

Abstract

Tujuan – Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan kerjasama pertukaran data/informasi pajak pusat dan pajak daerah serta potensi pemanfaatannyadalam rangka pemeriksaan pajak pusat, serta mengidentifikasi dan menganalisis kendalakendalayang menyebabkan belum optimalnya pelaksanaan kerja sama dan pemanfaatan data dalam rangka pemeriksaan pajak pusat. Metode penelitian Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatifstudi kasus dengan fokus pada pelaksanaan di pajak pusat. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian - Dalam pelaksanaan kerja sama pertukaran data/informasi pajak pusat dan pajak daerah diidentifikasi terdapat tiga kegiatan utama yang difokuskan pada kegiatan yang dilaksanakan di DJP (pajak pusat), yaitu kegiatan persiapan pertukaran data, kegiatan pertukaran dan pemanfaatan, dan kegiatan monitoring dan evaluasi. Kerja sama pertukaran data ini juga berpotensi untuk dapat dimanfaatkan dalam rangka pemeriksaan pajak pusat, yaitu sebagai tindak lanjut dari mekanisme pengawasan dan dapat menjadi data pembanding dalam proses pengujian pemeriksaan. Pelaksanaan dan pemanfaatan data hasil kerja sama ini masih belum optimal. Hal ini terjadi karena ada dimensi birokrasi yang menghambat pelaksanaan kerja sama, seperti dimensi formalisasi, standardisasi, spesialisasi, dan hierarki, serta adakendala perbedaan infrastruktur antara DJP dan pemda dan kendala data. Kendala spesifik yangdiidentifikasi menjadi penyebab belum optimalnya pemanfaatan dalam rangka pemeriksaanpajak pusat adalah kendala administratif, yaitu dengan tidak diusulkannya pemeriksaan sebagaitindak lanjut dari mekanisme pengawasan, serta kendala teknis, yaitu dengan tidak tersedianyadata hasil pertukaran data perpajakan sehingga kurang lengkap dan kurang relevan untukdigunakan sebagai data pembanding.
ANALISIS EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL SEBAGAI KRITERIA PERUMUSAN OPINI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH Susanti Susanti
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 10, No 4 (2022): November
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (804.814 KB) | DOI: 10.22146/abis.v10i4.78993

Abstract

Inti Sari: Pemeriksaan keuangan merupakan pemeriksaan pada laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah untuk menyatakan opini terkait kewajaran informasi dalam laporan keuangan pemerintah. Auditor BPK merumuskan opini audit berdasarkan 4 kriteria perumusan opini yang terdapat dalam bagian Penjelasan Pasal 16 (1) UU No.15 tahun 2004. Kriteria perumusan opini audit baik oleh auditor BPK maupun auditor Kantor Akuntan Publik (KAP) yang tertuang dalam ISA/SA 700 dan 705 secara umum memiliki kesamaan. Namun, hal yang membedakanadalah kriteria penilaian efektivitas SPI turut menentukan jenis opini audit yang akan diberikan oleh auditor BPK. Dalam audit laporan keuangan secara umum, pertimbangan penilaian pengendalian internal atau efektivitas SPI digunakan untuk menentukan strategi audit termasuk dalam menilai risiko kesalahan penyajian material. Penulis mengasumsikan kemungkinan bahwa auditor BPK mempunyai interpretasi tersendiri dalam mengimplementasikan UU No. 15 tahun 2004 atau standar tentang pelaksanaan pemeriksaan keuangan tersebut terutama yang berkaitan dengan kriteria efektivitas SPI saat merumuskan opini audit.Tujuan dari penelitian ini ialah menganalisis penerapan kriteria efektivitas SPI sebagai bahan pertimbangan pembentukan opini audit oleh BPK di dalam praktiknya. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis dokumen digunakan untuk mengetahui sejauh mana kriteria efektivitas SPI dijadikan bahan pertimbangan pembentukan opini audit oleh BPK di dalam praktiknya. Penelitian ini menggunakan sumber data utama berupa 14 LHP LKPD T.A. 2018-2019 dan data pendukung berupa wawancara dengan 5 auditor BPK Perwakilan Provinsi DIY. Data dianalisis menggunakan teknik analisis isi. Hasil penelitian menunjukan bahwa kelemahan SPI tidak serta merta menentukan opini audit LKPD. Kelemahan SPI yang mengandung salah saji material memengaruhi keputusan auditor BPK dalam menentukan opini audit LKPD.
EVALUASI PENERAPAN INSENTIF BERBASIS KINERJA (Studi pada PTNBH - Universitas Gadjah Mada) Zulkifli Zulkifli
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 10, No 4 (2022): November
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1142.478 KB) | DOI: 10.22146/abis.v10i4.78994

Abstract

Perubahan status Universitas Gadjah Mada (UGM) menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) memberikan keleluasaan pada beragam aspek pengelolaan. Keleluasaan tersebut timbul melalui pemberian otonomi dari Pemerintah kepada PTN-BH dalam menyusun dan menjalankan kebijakan pengelolaan organisasi secara mandiri baik pada bidang akademik maupun non-akademik berlandaskan visi, misi, tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Perubahan tersebut bagi UGM tidak hanya memberikan keunggulan namun di satu sisi juga memunculkan tantangan dan kompleksitas yang beragam, karena akan berdampak secara langsung terhadap kemampuan finansial yang saat ini mengandalkan sumber pendapatan secara mandiri. Salah satu kebijakan strategis yang dilakukan oleh UGM sejak Tahun 2018 yaitu adanya pemberlakuan Insentif Berbasis Kinerja (IBK) kepada para pegawai yaitu bagi dosen dan tenaga kependidikan. Langkah ini sejatinya merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan mekanisme reward and punishment dengan tujuan untuk dapat mendorong peningkatan kinerja tri dharma pegawai dan upaya mendukung pencapaian misi UGM. Penyelenggaraan kebijakan tersebut tentu akan memberikan dampak finansial yang cukup signifikan bagi UGM. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen dan in-depth interview pada manajemen (Direktorat) yang membidangi pengelolaan sumber daya manusia (SDM), pengelolaan keuangan, pengelolaan sistem informasi, dan pengawasan internal (auditor) di UGM. Data hasil wawancara kemudian direduksi, ditemakan, dan dianalisis dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan IBK di UGM bagi tenaga kependidikanpada dasarnya telah dirancang dengan konsep pemberian insentif sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Universitas. Salah satu tujuan Universitas untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai secara merata melalui pemberian IBK tersebut memang dapat dicapai, namun dalampenerapannya pemberian IBK melalui mekanisme penilaian yang digunakan saat ini untuk dapat menciptakan goal congruence antara pegawai dan organisasi masih memerlukan perbaikan dan penyempurnaan, khususnya pada sistem penilaian pegawai agar dapat dikaitkan secara langsung dengan penilaian dan capaian kinerja individu maupun organisasi.
ANALISIS PERAN AUDIT INTERNAL DALAM PENCEGAHAN KORUPSI (STUDI PADA INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH) Rina Putri Rinaldi
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 10, No 4 (2022): November
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (473.689 KB) | DOI: 10.22146/abis.v10i4.78997

Abstract

Memiliki visi Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”, Jawa tengah berhasil menjalankan program pendidikan dan penyuluhan antikorupsi sebagai program pencegahan korupsi. Pada Desember 2019 Jawa Tengah mendapat penghargaan terkait dengan capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi secara nasional. Satu tahun berselang, pada Desember 2020 Jawa Tengah kembali mengukir prestasi sebagai juara umum penghargaan antikorupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan program pencegahan korupsi. Torehan prestasi terkait pencegahan korupsi tidak lantas menempatkan Jawa Tengah sebagai provinsi dengan jumlah kasus korupsi yang rendah.Menurut Indonesian Corruption Watch (ICW), di tahun 2020 Jawa Tengah termasuk dalam jajaran 10 besar provinsi dengan jumlah kasus korupsi yang tinggi. Tingginya jumlah kasus korupsi dapat mengindikasikan bahwa upaya pencegahan yang dilakukan belum optimal. Penelitian ini bertujuan memperoleh pemahaman terkait proses pencegahan korupsi yang dilakukan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), serta melakukan analisis terkait apa yang menyebabkan jumlah kasus korupsi masih tinggi meskipun upaya pencegahan telah dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Wawancara semi terstruktur secara daring dan analisis dokumen digunakan sebagai teknikpengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Gubernur sebagai pimpinan memiliki peran besar dalam perlawanan korupsi di Jawa Tengah. Inspektorat memiliki program pendidikan antikorupsi, pengendalian gratifikasi, pembangunan budaya integritas, dan sosialisasi LHKPN dan LHKASN sebagai program pencegahan korupsi. Keterbatasan anggaran, kelemahan sistem, kompetensi, kompetensi, kualitas, dan kuantitas SDM, serta kurang kuatnya penerapan integritas menjadi faktor penyebab upaya pencegahan korupsi yang dilakukan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah belum mampu menekan angka kasus korupsi.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11, No 3 (2023): August Vol 11, No 2 (2023): May Vol 11, No 1 (2023): February Vol 10, No 4 (2022): November Vol 10, No 3 (2022): August Vol 10, No 2 (2022): May Vol 10, No 1 (2022): February Vol 9, No 4 (2021): November Vol 9, No 3 (2021): August Vol 9, No 2 (2021): May Vol 9, No 1 (2021): February Vol 8, No 4 (2020): November Vol 8, No 3 (2020): August Vol 8, No 2 (2020): May Vol 8, No 1 (2020): February Vol 7, No 4 (2019): November Vol 7, No 3 (2019): August Vol 7, No 2 (2019): May Vol 7, No 1 (2019): February Vol 6, No 4 (2018): November Vol 6, No 3 (2018): August Vol 6, No 2 (2018): May Vol 6, No 1 (2018): February Vol 5, No 4 (2017): November Vol 5, No 3 (2017): August Vol 5, No 2 (2017): May Vol 5, No 1 (2017): February Vol 4, No 4 (2016): November Vol 4, No 3 (2016): August Vol 4, No 2 (2016): May Vol 4, No 1 (2016): February Vol 3, No 4 (2015): November Vol 3, No 3 (2015): August Vol 3, No 2 (2015): May Vol 3, No 1 (2015): February Vol 2, No 4 (2014): November Vol 2, No 3 (2014): August Vol 2, No 2 (2014): May Vol 2, No 1 (2014): February Vol 1, No 4 (2013): November Vol 1, No 3 (2013): August Vol 1, No 2 (2013): May Vol 1, No 1 (2013): February More Issue