Articles
328 Documents
<![CDATA[Pengaruh Kualitas Corporate Governance terhadap Kualitas WEB ]]>
<![CDATA[Alfathira Mizrawati]]>
<![CDATA[ ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 7, No 3 (2019): August ]]>
Publisher : <![CDATA[Master in Accounting Program ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/abis.v7i3.32934
<![CDATA[Kualitas corporate governance yang rendah dan kurangnya transparansi pengungkapan tentang informasi perusahaan menjadi penyebab krisis keuangan.Perusahaan-perusahaan di seluruh dunia mulai menggunakan media internet untuk menyebarkan informasi perusahaan yang dapat mudah digunakan bagipenggunanya umumnya, investor khususnya. Penelitian ini bertujuan untukmenguji kualitas corporate governance dalam mempengaruhi kualitas Webperusahaan dalam memberikan informasi perusahaan yang berguna. Kualitas Web perusahaan ditinjau dari dua segi yaitu desain Web dan pengungkapan konten. Kualitas corporate governance dalam penelitian ini diwakili oleh latar belakang IT pada dewan komisaris, posisi departemen IT pada struktur organisasi, financial constraint, visi, misi dan strategi perusahaan berkaitan IT. Sedangkan ukuran perusahaan, kinerja keuangan perusahaan, financial onstraint akan digunakan sebagai variabel moderasi dalam penelitian ini. Penelitian ini dilakukan dengan teknik metode purposive sampling yangdilakukan perusahaan go public yang memiliki website perusahaan pada tahun2010. Sebanyak 45 perusahaan dari berbagai industri diteliti dan desain Webdiukur dengan menggunakan indeks sebanyak 17 items dan pengungkapan konten diukur dengan menggunakan indeks sebanyak 20 items. Dalam penelitian ini berhasil membuktikan bahwa latar belakang IT pada dewan komisaris berpengaruh positif pada desain Web tetapi tidak berpengaruhpada pengungkapan konten. Posisi departemen IT pada struktur organisasi tidakberpengaruh positif terhadap desain Web tetapi berpengaruh pada pengungkapan konten. Penelitian ini juga menemukan ukuran perusahaan memoderasi positif hubungan antara posisi departemen IT pada struktur rganisasi terhadap desain Web dan pengungkapan konten. Namun, kinerja keuangan perusahaan tidak diperoleh bukti bahwa memoderasi positif terhadap posisi departemen IT pada struktur organisasi terhadap desain Web dan pengungkapan konten. Selain itu juga ditemukan bahwa kendala keuangan perusahaan tidak berpengaruh negatif terhadap desain Web dan pengungkapan konten. Visi, misi dan strategi perusahaan berkaitan IT berpengaruh positif terhadap desain Web dan pengungkapan konten. Ini menunjukkan bahwa kualitas corporate governance belum dapat sepenuhnya mempengaruhi kualitas Web perusahaan. ]]>
<![CDATA[ANALISIS PENILAIAN KINERJA AKTIVITAS TANGGUNG JAWAB SOSIAL DENGAN METODE PENGUKURAN KINERJA PRISM DALAM PERSPEKTIF GLOBAL REPORTING INITIATIVE (GRI) (Kasus pada Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Suatu BUMN Pelabuhan) ]]>
<![CDATA[Freddy Indrawan]]>
<![CDATA[ ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 7, No 4 (2019): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Master in Accounting Program ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/abis.v7i4.58781
<![CDATA[IntisariAktivitas tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility, disingkat CSR) perlu didukung dengan implementasi strategi yang tepat memiliki manfaat dalam meningkatkan nilai perusahaan. Karenanya, penting agar terdapat pengukuran kinerja CSR untuk tujuan pencapaian strategi perusahaan. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) merupakan wujud aktivitas CSR yang dilakukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selama ini masih menggunakan ukuran kinerja yang mengacu pada Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 yaitu tingkat efektivitas dan kolektabilitas penyaluran program kemitraan. Hal ini dirasakan kurang karena tidak menyangkut aktivitas bina lingkungan, tidak mengukur aspek ekonomis, sosial dan lingkungan secara keseluruhan yang berdampak bagi masyrakat sekitar BUMN dan tidak dapat dikaitkan dengan strategi BUMN sendiri. Penelitian ini menganalisa pengukuran kinerja PKBL dengan menggunakan model Sustainable Triangle Principle (STP). Model STP ini mengadopsi penggunaan pendekatan kinerja Balance Scorecard (BSC) dan metode penilaian kinerja prisma (prism) dalam menempatkan prinsip-prinsip kebelanjutan (sustainability principle) menurut pendekatan Global reporting Initiatives (GRI) untuk diintegrasikan dalam rancangan pengukuran kinerja manajemen (performance management measure) melalui pemahaman atas pemangku kepentingan, proses dan kapabilitas PKBL. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan strategi studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan untuk menjelaskan fokus penelitian ini adalah analisis eksploratif dan deskriptif, yaitu menyusun seluruh data-data yang diperoleh dengan melakukan pendokumentasian secara sistematis, kemudian melakukan pemilahan data yang berkaitan dengan fokus penelitian. Setelah itu dilakukan proses analisis untuk memperoleh gambaran/deskripsi tentang objek penelitian untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukan terdapat indeks penilaian kinerja yang dapat digunakan oleh pengelola PKBL yang mencakup aspek ekonomi, lingkungan dan sosial. Indeks kinerja ini telah mengeksplorasi apa yang menjadi keinginan dan kontribusi pemangku kepentingan yang mencakup pemerintah sebagai regulator dan pemegang saham, karyawan, pihak ketiga sebagai peneydia jasa bagi PKBL dan masyarakat yang meneriman bantuan program kemitraan dan bina lingkungan.]]>
<![CDATA[EVALUASI CORPORATE GOVERNANCE MENGGUNAKAN MODEL CENTER FOR GOOD CORPORATE GOVERNANCE UNIVERSITAS GADJAH MADA (CGCG UGM) (STUDI PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH (BPD) DIY) ]]>
<![CDATA[Giovanni Anizza Putri]]>
<![CDATA[ ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 6, No 4 (2018): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Master in Accounting Program ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/abis.v6i4.58784
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menilai kualitas penerapan Corporate Governance pada Bank BPD DIY dengan menggunakan model pemeringkatan Center for Good Corporate Governance Universitas Gadjah Mada (CGCG UGM). Penilaian penerapan CG Bank BPD DIY ini diukur melalui kuesioner CGCG UGM yang berjumlah 497 pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut berdasarkan 4 (empat) konstruk dasar CGCG UGM yang terdiri dari transparansi, pertanggungjelasan, pertanggungjawaban, dan kewajaran. Responden penelitian sebanyak 44 responden yang meliputi dewan komisaris, dewan direksi, komite perusahaan, dan para pemangku kepentingan Bank BPD DIY.Hasil penilaian penerapan Corporate Governance pada Bank BPD DIY dengan menggunakan model pemeringkatan CGCG UGM diperoleh total skor sebesar 3742,5 dengan peringkat A+. Peringkat ini menunjukkan probabilitas 20% atau kurang dari 20% bahwa perusahaan dalam tingkat kemungkinan kecil melakukan bias informasi atau asimetri informasi dalam kegiatan operasinya. Skor ini memberikan kesimpulan bahwa pihak-pihak utama, pemilik modal, kreditor, pemerintah, pemasok, konsumen dan masyarakat tidak ragu lagi terhadap perusahaan atas pengelolaan seluruh sumberdaya. Dalam keterkaitannya dengan pengungkapan informasi, perusahaan telah mengungkapkan secara komprehensif dan handal segala aktivitas perusahaan dengan tata kelola yang sempurna, baik secara internal maupun publik. Hal ini juga memiliki arti bahwa bias informasi dan asimetri informasi dalam pengelolaan sumberdaya tidak dilakukan oleh manajemen.]]>
<![CDATA[ANALISIS FAKTOR PENGGUNAAN APLIKASI INVENTORY CONTROL SYSTEM (ICS) DENGAN MODEL PENERIMAAN TEKNOLOGI YANG DIMODIFIKASI PADA RIA BUSANA CHAIN STORE ]]>
<![CDATA[Angelina Corahta br. Sinulingga]]>
<![CDATA[ ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 7, No 4 (2019): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Master in Accounting Program ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/abis.v7i4.58785
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang memengaruhi pengguna dalam menggunakan aplikasi Inventory Control System (ICS), sebuah aplikasi yang wajib digunakan oleh pegawai Ria Busana Chain Store, berdasarkan perceived usefulness dan perceived ease of use yang dipengaruhi oleh management support. Penelitian ini menggunakan Technology Acceptance Model. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan penyebaran kuesioner dilakukan pada seluruh pengguna aplikasi ICS. Hasil kuisioner dianalisis menggunakan Partial Least Square (PLS). Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini ialah management support, perceived usefulness, perceived ease of use, dan attitude toward reusing, sedangkan variabel dependennya adalah information system continuance intention. Hasil analisis terhadap 84 kuesioner yang diterima, menunjukkan bahwa management support dan perceived usefulness memiliki pengaruh terhadap information system continuance intention. Sedangkan perceived ease of use melalui attitude toward reusing tidak memiliki pengaruh terhadap intention. Di antara variabel-variabel tersebut, perceived usefulness merupakan faktor paling kuat yang mempengaruhi niat penggunaan ICS secara berkelanjutan pada pegawai Ria Busana Chain Store.]]>
<![CDATA[EVALUASI TATA KELOLA KLUB SEPAK BOLA DI INDONESIA (Studi Kasus pada PT Bali Bintang Sejahtera (Bali United FC)) ]]>
<![CDATA[I Wayan Krisna Widsatrya]]>
<![CDATA[ ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 6, No 4 (2018): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Master in Accounting Program ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/abis.v6i4.58791
<![CDATA[ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masalah tata kelola yang masih menjadi masalah utama klub sepak bola di Indonesia. Sejak dilarangnya penggunaan dana APBD untuk pembiayaan klub sepak bola pada tahun 2012, sampai saat ini klub sepak bola di Indonesia tata kelolanya belum bisa dikatakan baik. Tujuan dari penelitian ini untuk mengevaluasi tata kelola yang dilakukan oleh PT Bali Bintang Sejahtera (Bali United FC) berdasarkan rerangka model yang dikembangkan oleh Center for Good Corporate Governance Universitas Gadjah Mada sebagai dasar penilaian dan mengidentifikasi faktor-faktor yang memotivasi penerapan tata kelola pada PT Bali Bintang Sejahtera (Bali United FC). Hasil penelitian menunjukkan PT Bali Bintang Sejahtera (Bali United FC) menggunakan CGCG UGM memperoleh peringkat B++ dengan skor sebesar 2.917 dari skor maksimal sebesar 4.160 dan tata kelola yang dilakukan belum optimal dan faktor-faktor yang memotivasi pelaksanaan tata kelola yang baik oleh PT Bali Bintang Sejahtera (Bali United FC) karena perubahan status dari perserikatan ke perusahaan, kunci penting dalam mendapatkan sponsorship, memudahkan untuk mendapatkan lisensi klub dari AFC, meningkatkan performa klub, tidak dipengaruhi politik, dan tidak terjadinya penunggakan gaji pemain.]]>
<![CDATA[ANALISIS KESIAPAN PENERAPAN SAK EMKM PADA USAHA KECIL DI YOGYAKARTA ]]>
<![CDATA[Mayya Nur Lailiya]]>
<![CDATA[ ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 6, No 4 (2018): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Master in Accounting Program ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/abis.v6i4.58792
<![CDATA[ABSTRAK Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu penunjang roda perekonomian negara. Kendala yang sering dihadapi oleh para pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya yaitu permodalan. Modal pinjaman didapatkan dari pihak bank atau lembaga keuangan lainnya sulit diperoleh UMKM karena adanya persyaratan administrative yang harus dipenuhi, salah satunya laporan keuangan. Sebelumnya, IAI telah membuat SAK ETAP yang ditujukan untuk pedoman UMKM dalam membuat laporan keuangan. Akan tetapi penelitian terdahulu memberikan hasil bahwa rendahnya kualitas sumberdaya manusia tentang akuntansi menjadikan UMKM belum menerapkan SAK ETAP. Hal tersebut mendorong pemerintah untuk membuat standar akuntansi yang lebih mudah untuk diterapkan UMKM yaitu SAK EMKM yang diterbitkan pada 8 Desember 2016 dan akan diimplementasikan pada 1 Januari 2018. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi kesiapan enam usaha kecil di Kota Yogyakarta. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif deskriptif. Data yang digunakan data primer dan sekunder. Data primer didapatkan dari wawancara semi-terstruktur menggunakan interview guide yang mengacu dari penelitian Aamir & Faroq (2010) yang telah disesuaikan dengan keadaan UMKM di Kota Yogyakarta. Objek yang digunakan ialah enam usaha kecil di Kota Yogyakarta sesuai dengan kriteria Undang-Undang No.20 Tahun 2008. Metode analisis yang digunakan metode deskriptif dengan menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak dignakan untuk kesimpulan yang luas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa empat usaha kecil di Kota Yogyakarta sudah siap untuk menerapkan SAK EMKM sedangkan dua usaha dinilai tidak siap untuk menerapkan SAK EMKM. Kesiapan tersebut dilihat dari beberapa hasil temuan dan pengetahuan akan laporan keuangan serta SAK EMKM. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pelaku usaha untuk menerapkan SAK EMKM dan bagi pemerintah untuk memberikan sosialisasi dan pelatihan tentang SAK EMKM.]]>
<![CDATA[EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL KAS (STUDI PADA PERKUMPULAN DHARMAPUTRI) ]]>
<![CDATA[Peronica Elyana]]>
<![CDATA[ ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 6, No 4 (2018): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Master in Accounting Program ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/abis.v6i4.58793
<![CDATA[INTISARITujuan penelitian ini adalah untuk menilai sistem pengendalian internal kas Perkumpulan Dharmaputri dibandingkan dengan unsur-unsur pengendalian inter-nal COSO, menilai penyebab sistem pengendalian internal kas Perkumpulan Dharmaputri yang diduga belum memadai jika dibandingkan dengan unsur-unsur pengendalian internal COSO.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dengan menggunakan Internal Control Questionnaire (ICQ) dan Keputusan Kapitel SPM, wawancara mendalam berdasarkan tujuh belas prinsip pengendalian internal COSO, observasi langsung, dan analisis dokumentasi. Setelah data terkumpul, dilakukan analisis untuk menjawab pertanyaan penelitian, dan simpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal kas Per-kumpulan Dharmaputri secara keseluruhan cukup memadai. Namun masih ada dua prinsip yang kurang memadai, yaitu prinsip penilaian risiko fraud dan prinsip memperoleh dan menghasilkan informasi yang relevan. Dua prinsip yang kurang memadai tersebut disebabkan oleh belum adanya analisis risiko fraud, belum ter-sedianya informasi keuangan yang akurat, dan masih ada kebijakan yang belum dibakukan. Saran yang diberikan adalah membangun sistem pengendalian internal kas PDp yang holistik, membakukan Flowchart penerimaan dan pengeluaran kas,dan membakukan kebijakan keuangan untuk meningkatkan sistem pengendalian internal kas PDp.]]>
<![CDATA[TARIF BEA MASUK BARANG DIGITAL YANG BERSEDIA DIBAYAR DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KESEDIAAN MEMBAYAR BEA MASUK BARANG DIGITAL ]]>
<![CDATA[Abi Falah Maharseto]]>
<![CDATA[ ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 6, No 4 (2018): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Master in Accounting Program ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/abis.v6i4.58796
<![CDATA[AbstrakStudi ini bertujuan untuk mengukur tarif bea masuk atas barang digital yang bersedia dibayar berdasarkan pendekatan willingness to pay (WTP) dan menganalisis pengaruh kesadaran membayar bea masuk, pemahaman peraturan kepabeanan, persepsi sistem kepabeanan yang efektif, dan persepsi kualitas layanan kepabeanan terhadap kesediaan membayar bea masuk barang digital. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Untuk mengukur tarif bea masuk atas barang digital yang bersedia dibayar digunakan model dichotomous choice question double bounded sedangkan untuk menganalis pengaruh variabel bebas menggunakan analisis regresi.Hasil penelitian menunjukkan mean tarif bea masuk barang digital yang bersedia dibayar adalah 6,40%. Kemudian berdasarkan analisis regresi didapatkan hasil bahwa hanya variabel kesadaran membayar bea masuk yang secara signifikan memengaruhi kesediaan membayar bea masuk barang digital. Hal tersebut menunjukkan bahwa responden yakin dalam membayar bea masuk barang digital karena bea masuk merupakan pajak yang ditetapkan oleh undang-undang, bea masuk merupakan bentuk pengabdian kepada negara, bahwa bea masuk digunakan untuk pembangunan negara dan tidak membayar bea masuk dapat merugikan negara.]]>
<![CDATA[ANALISIS PENYELESAIAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL AUDIT BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA OLEH UNIT PEMBINA BADAN USAHA MILIK DAERAH Studi Kasus pada Unit Pembina BUMD Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2016 ]]>
<![CDATA[Arif Budaya]]>
<![CDATA[ ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 7, No 4 (2019): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Master in Accounting Program ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/abis.v7i4.58797
<![CDATA[IntisariBPK RI Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2016 melakukan audit kinerja atas Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada Pemerintah Kota Yogyakarta. Dari hasil audit tersebut BPK RI menemukan sepuluh temuan kelemahan dalam tata kelola pembinaan BUMD dan memberikan 24 rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh Pemkot Yogyakarta. Hasil survey atas penyelesaian tindak lanjut hasil audit kinerja tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 22 rekomendasi belum selesai ditindaklanjuti oleh Pemkot Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil audit BPK dan faktor-faktor yang menyebabkan unit pembina BUMD Pemerintah Kota Yogyakarta belum selesai menindaklanjuti rekomendasi hasil audit kinerja tersebut.Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semiterstruktur terhadap pejabat yang tergabung dalam Tim TLHP dan dokumentasi dalam proses penyelesaian tindak lanjut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian tindak lanjut yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta telah sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 92 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Lanjut Haisl Pemeriksaan BPK RI. Selain itu juga ditemukan faktor-faktor yang menyebabkan Pemerintah Kota Yogyakarta belum selesai menindaklanjuti rekomendasi hasil audit kinerja BPK, yaitu kekurangan jumlah dan kompetensi SDM, mutasi personil, kelemahan komunikasi, koordinasi, dan pengendalian internal, serta kurangnya dukungan legislatif.]]>
<![CDATA[ANALISIS PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH YANG DISEBABKAN OLEH PIHAK KETIGA DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH ]]>
<![CDATA[Bayu Jaya Kusuma]]>
<![CDATA[ ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 6, No 4 (2018): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Master in Accounting Program ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/abis.v6i4.58798
<![CDATA[ABSTRACT Based on the Semester Examination Index (IHPS) I 2017 issued by the Supreme Audit Board (BPK), it is known that the level of regional loss settlement caused by third parties is still low, at 12.89%. In addition, the procedures for resolving state/regional losses caused by third parties are not clearly regulated in the legislation, thus giving rise to differences in the settlement process for various regional governments. This study aims to identify factors that influence the level of regional loss settlement to third parties and provide recommendations on procedures that can be done to ensure the settlement of regional losses caused by third parties.This research was carried out on 2 regional governments that have the highest level of regional losses settlement and 2 local governments with the lowest level of regional losses settlement in the Java and Bali area. This study uses qualitative methods with data collection techniques through written interviews and telephone interviews with officials and staff of the regional government inspectorates under study. In addition, this study also uses document analysis such as regional loss monitoring reports and audit reports published by the BPK.The results of the study indicate that the level of regional loss settlement against third parties is influenced by the commitment of the regional government, audit procedures, third party cooperation, and the constraints faced by local governments in resolving regional losses. The settlement of regional losses to third parties can be done in several ways, namely by deliberation for consensus, arbitration and alternative dispute resolution, as well as litigation through civil lawsuits in court.]]>
