cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Paulus Parnyoto
Contact Email
realpaul@ugm.ac.id
Phone
+628994796772
Journal Mail Official
abis-maksi.feb@ugm.ac.id
Editorial Address
Jl. Sosio Humaniora No. 1 Bulaksumur Yogyakarta 55281 ยป Tel / fax : 0274-513109 / 0274-548516
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal
Published by Universitas Gadjah Mada
ISSN : 23021500     EISSN : 23021500     DOI : 10.22146/abis
Core Subject : Economy,
Economics, Econometrics & Finance
ABIS : Accounting and Bussiness Information Systems Journal, terbitan ini berisi artikel bidang ilmu Akuntansi dan Sistem Informasi yang diterbitkan secara berkala satu tahun 4 kali yaitu pada bulan Februari, Mei, Agustus dan November.
Arjuna Subject : Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (semua kategori) - Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (Lain-Lain)
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 3, No 1 (2015): February" : 5 Documents clear
Faktor Motivasional Karyawan dalam Kecenderungan Melakukan Whistleblowing (PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Area Yogyakarta) Galuh Hesti Wulandari
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 3, No 1 (2015): February
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (396.709 KB) | DOI: 10.22146/abis.v3i1.59312

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah menguji pengaruh reward, penalaran moral dan kekuatan retaliasi terhadap kecenderungan individu dalam melakukan whistleblowing. Selain itu, peneliti juga mengobservasi dan menguji secara empiris mengenai pengaruh emosi negatif dalam bentuk rasa bersalah dan rasa malu terhadap kecenderungan individu dalam melakukan whistleblowing. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan tetap di PT PLN (Persero) Area Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan menggunakan instrumen kuesioner. Kuesioner didistribusikan kepada 70 karyawan tetap. Semua kuesioner yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan regresi berganda. Hasilnya, penelitian ini memberi bukti empiris yaitu reward, penalaran moral, retaliasi, dan rasa bersalah berpengaruh dan signifikan terhadap kecenderungan individu untuk melakukan whistleblowing, sedangkan rasa malu tidak berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan individu untuk melakukan whistleblowing.
EKSPLORASI ARTIKULASI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH Heni Christiana
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 3, No 1 (2015): February
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (314.402 KB) | DOI: 10.22146/abis.v3i1.59313

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi tingkat artikulasi laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) se-Jawa dan Bali. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab-penyebab ketidakartikulasian dalam LKPD serta solusi yang dapat disarankan dalam mengatasi permasalahan tersebut.Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder dan data primer. Data sekunder berupa dokumen LKPD Tahun 2015 yang beropini Wajar Tanpa Pengecualian. Dokumen tersebut didapatkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Tahun 2016. Data primer berupa hasil wawancara semiterstruktur terhadap partisipan memiliki tingkat artikulasi kurang dari 100 persen. Data sekunder dianalisis dengan membandingkan angka-angka yang terdapat dalam lembar muka LKPD berdasarkan kriteria-kriteria yang ditetapkan. Kriteria-kriteria yang digunakan tersebut berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta didukung dengan kriteria artikulasi yang dibangun oleh penelitian sebelumnya. Data primer dianalisis dengan model Miles and Huberman, untuk mendapatkan faktor-faktor penyebab ketidakartikulasian dalam LKPD.Berdasarkan hasil analisis dokumen LKPD, didapatkan bahwa sebelas dari sembilan puluh satu atau dua belas persen LKPD yang diteliti memiliki tingkat artikulasi LKPD 100 persen, dan sebanyak delapan puluh dari sembilan puluh satu atau delapan puluh delapan persen LKPD berartikulasi kurang dari 100 persen. Tingkat rata-rata artikulasi LKPD se-Jawa dan Bali sebesar 76,67 persen dengan tingkat artikulasi terendah sebesar 46,15 persen atau hanya mampu memenuhi enam dari tiga belas kriteria artikulasi yang ditetapkan. Berdasarkan hasil analisis data wawancara, diidentifikasi empat faktor penyebab ketidakartikulasian dalam LKPD, yaitu faktor aparatur penyusun laporan keuangan, faktor peranan auditor internal maupun eksternal, faktor pemanfaatan teknologi/sistem informasi, serta faktor-faktor lainnya.
ANALISIS PERAN APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN ASET TETAP MILIK DAERAH (STUDI PADA INSPEKTORAT KABUPATEN TANGERANG) Muhammad Rifki
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 3, No 1 (2015): February
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (522.697 KB) | DOI: 10.22146/abis.v3i1.59317

Abstract

Belum optimalnyanya peran APIP dalam pengelolaan aset tetap daerah secara khusus di wilayah Kabupaten Tangerang sehingga terjadinya temuan yang berulang atas pengelolaan aset tetap daerah. Hal tersebut menunjukkan masih adanya kendala yang terkait dengan peran APIP selaku auditor internal yang memiliki tugas dalam melakukan pengawasan.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kendala terkait dengan peran APIP dalam pengelolaan aset tetap daerah Kabupaten Tangerang dan menganalisis upaya yang dilakukan APIP dalam pengawasan pengelolaan aset tetap daerah Kabupaten Tangerang. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Tangerang, yakni sistem pengendalian internal pemerintah yang belum optimal, kurangnya jumlah auditor, adanya mutasi dan rotasi, penatausahaan aset yang belum baik, waktu, dan kompetensi sumber daya manusia. Upaya yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Tangerang, yakni perbaikan sistem pengawasan, memberikan peringatan, pembinaan berkelanjutan, dan gelar pengawasan.
ANALISIS EXPECTATION GAP ANTARA PIHAK PENGELOLA DAN MAHASISWA SERTA CARA MENGELOLA GAP UNTUK TUJUAN CONTINUOUS IMPROVEMENT: STUDI PADA PPAk FEB UGM YOGYAKARTA Rezza Arlinda Sarwendhi
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 3, No 1 (2015): February
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (234.695 KB) | DOI: 10.22146/abis.v3i1.59331

Abstract

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 25 Tahun 2014 tentang Akuntan Register Negara mengubah secara radikal tatanan Profesi Akuntan Indonesia. Peraturan yang ditetapkan dalam rangka menjaga kualitas profesi akuntan tersebut, menyeret lembaga pendidikan yaitu Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAK) yang berada dibawah Ikatan Akuntan Indonesia untuk merasakan dampak atas pelaksanaan peraturan tersebut. Penelitian ini dilakukan pada PPAk FEB UGM dalam rangka menganalisis adanya kesenjangan harapan antara mahasiswa dan pengelola terkait tindak lanjut pengelola dalam mengatasi dampak dari PMK Nomor 25 Tahun 2014.Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus. Hasil analisis menyatakan adanya kesenjangan harapan mahasiswa terhadap pengelola maupun sebaliknya, serta tanggapan langsung dari organisasi profesi yang membawahi PPAK, yaitu IAI. Hasil penelitian ini juga membahas mengenai faktor-faktor penyebab adanya kesenjangan harapan dan bagaimana strategi yang dilakukan pihak pengelola untuk mengatasai kesenjangan tersebut.
Persiapan Menuju Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Penuh Studi Pada Tiga Puskesmas Di Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Rina Susanti Nasution
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 3, No 1 (2015): February
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (271.322 KB) | DOI: 10.22146/abis.v3i1.59332

Abstract

Regional Public Service Agency (RPSA) is one of government efforts to improve the quality of community health service. The gradual status of RPSA obtained by community health centers in Magelang District since January 2015 applies only three years maximum in accordance with Government Regulation Number 23 Year 2005. Therefore, community health service in Magelang District should start preparing themselves to improve their status into full RPSA. This purpose of this study was to analyze the preparation in three community health centers towards full RSPA in Magelang District Government. Full RSPA status are obtained by meeting the requirements of substantive, technical and document administrative score of community health service between 80-100. The analysis was conducted by evaluating the initial document of RPSA and intervews based on the perspective of Actor-Network Theory (ANT) to further analyze what preparation performed by community health centers especially the head of community health center as the manager of the health center. In the perspective on ANT, we follow the actors to learf from the actors themselves, not only on what they do but how and why they do it. The result of the study showed that the role of head of community service is very important as actant in achieving the interest towards full RPSA by establishing team of document drafting of RSPA requirements, provide motivation and commitment in the internal of community health center. However, as actant, head of community health center also needs other actors such as in the internal of community health center, Department of Health, assessment team/local government and team of accounting experts of UGM. Problems encountered in the preparation are, incriminating indicators of administrative documents, limited Human Resources (HR), and the role of actors outside the community health center has not fully provide support for community health centers.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2015 2015


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11, No 3 (2023): August Vol 11, No 2 (2023): May Vol 11, No 1 (2023): February Vol 10, No 4 (2022): November Vol 10, No 3 (2022): August Vol 10, No 2 (2022): May Vol 10, No 1 (2022): February Vol 9, No 4 (2021): November Vol 9, No 3 (2021): August Vol 9, No 2 (2021): May Vol 9, No 1 (2021): February Vol 8, No 4 (2020): November Vol 8, No 3 (2020): August Vol 8, No 2 (2020): May Vol 8, No 1 (2020): February Vol 7, No 4 (2019): November Vol 7, No 3 (2019): August Vol 7, No 2 (2019): May Vol 7, No 1 (2019): February Vol 6, No 4 (2018): November Vol 6, No 3 (2018): August Vol 6, No 2 (2018): May Vol 6, No 1 (2018): February Vol 5, No 4 (2017): November Vol 5, No 3 (2017): August Vol 5, No 2 (2017): May Vol 5, No 1 (2017): February Vol 4, No 4 (2016): November Vol 4, No 3 (2016): August Vol 4, No 2 (2016): May Vol 4, No 1 (2016): February Vol 3, No 4 (2015): November Vol 3, No 3 (2015): August Vol 3, No 2 (2015): May Vol 3, No 1 (2015): February Vol 2, No 4 (2014): November Vol 2, No 3 (2014): August Vol 2, No 2 (2014): May Vol 2, No 1 (2014): February Vol 1, No 4 (2013): November Vol 1, No 3 (2013): August Vol 1, No 2 (2013): May Vol 1, No 1 (2013): February More Issue