cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Paulus Parnyoto
Contact Email
realpaul@ugm.ac.id
Phone
+628994796772
Journal Mail Official
abis-maksi.feb@ugm.ac.id
Editorial Address
Jl. Sosio Humaniora No. 1 Bulaksumur Yogyakarta 55281 » Tel / fax : 0274-513109 / 0274-548516
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal
Published by Universitas Gadjah Mada
ISSN : 23021500     EISSN : 23021500     DOI : 10.22146/abis
Core Subject : Economy,
Economics, Econometrics & Finance
ABIS : Accounting and Bussiness Information Systems Journal, terbitan ini berisi artikel bidang ilmu Akuntansi dan Sistem Informasi yang diterbitkan secara berkala satu tahun 4 kali yaitu pada bulan Februari, Mei, Agustus dan November.
Arjuna Subject : Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (semua kategori) - Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (Lain-Lain)
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 5, No 1 (2017): February" : 5 Documents clear
ANALISIS KONDISI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH SE-SUMATERA TAHUN 2011–2015 Ardiyana Primawaty
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 5, No 1 (2017): February
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v5i1.59293

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi keuangan pemerintah daerah se- Sumatera tahun 2011-2015 sesuai dengan tipe pemerintahann, yakni pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan pemerintah kabupaten. Kondisi keuangan pemerintah daerah ini diukur dengan mengaplikasikan konsep enam dimensi yang dikembangkan oleh Ritonga (2014). Keenam dimensi tersebut terdiri atas solvabilitas jangka pendek, solvabilitas jangka panjang, solvabilitas anggaran, fleksibilitas keuangan, solvabilitas pelayanan, dan kemandirian keuangan. Pada tahun 2015, analisis dikembangkan dengan mengaplikasikan dimensi solvabitas operasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan data yang dianalisis merupakan data sekunder yang diperoleh melalui teknik dokumentasi.Temuan yang dihasilkan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kondisi keuangan pada masing-masing tipe pemerintahann berdasarkan model enam dimensi Ritonga (2014). Setelah melalui proses analisis didapati bahwa pemerintah daerah yang meskipun laporan keuangannya memperoleh opini wajar dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, namun kondisi keuangan pemerintah daerahnya masih termasuk dalam katagori kurang baik.
Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Keinginan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Menerima SAK EMKM (Studi pada UMKM di Kabupaten Kudus) Arini Kamalia
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 5, No 1 (2017): February
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v5i1.59294

Abstract

Penelitian ini ini dilakukan untuk menguji faktor-faktor yang memengaruhi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam menerima Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM). UMKM di Indonesia sebagian besar tidak menyelenggarakan dan menggunakan informasi akuntansi dalam pengelolaan usahanya. Hal ini karena para pelaku UMKM tidak memiliki pengetahuan akuntansi dan banyak di antara mereka yang belum memahami pentingnya pencatatan dan pembukuan bagi kelangsungan usaha. Adanya beberapa faktor yang menjadi dasar dalam penelitian ini yang menjadikan ketertarikan bagi penulis untuk melihat sejauh mana keinginan UMKM dalam menerima standar baru dari DSAK IAI yaitu SAK EMKM yang ditujukan khusus untuk UMKM dalam mengelola keuangannya. Penelitian ini dilakukan di UMKM Kabupaten Kudus dengan jumlah sampel 100 dengan pengumpulan sampel dengan menggunakan convenience sampling. Hasil penelitian ini yaitu: (a) kebutuhan informasi akuntansi berpengaruh signifikan terhadap keinginan UMKM dalam menerima SAK EMKM di Kabupaten Kudus; (b) entitas bisnis berpengaruh signifikan terhadap keinginan UMKM dalam menerima SAK EMKM di Kabupaten Kudus; (c) skala usaha berpengaruh signifikan terhadap keinginan UMKM dalam menerima SAK EMKM pada UMKM di Kabupaten Kudus; (d) tingkatan pendidikan pelaku usaha tidak berpengaruh signifikan terhadap keinginan UMKM dalam menerima SAK EMKM di Kabupaten Kudus; (e) lama usaha berpengaruh signifikan terhadap keinginan UMKM dalam menerima SAK EMKM di Kabupaten Kudus; (f) latar belakang pendidikan pelaku usaha tidak berpangaruh terhadap keinginan UMKM dalam menerima SAK EMKM pada UMKM di Kabupaten Kudus; (g) sumber pendanaan usaha berpengaruh signifikan terhadap keinginan UMKM dalam menerima SAK EMKM pada UMKM di Kabupaten
ANALISIS TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERBASIS WEBSITE PADA PEMERINTAH DAERAH DI SUMATRA Asri Suwarsih
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 5, No 1 (2017): February
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v5i1.59295

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transparansi pengelolaan keuangan daerah pada 164 pemerintah daerah di Sumatra dengan melakukan penilaian dan pemeringkatan. Transparansi pengelolaan keuangan daerah dinilai dari empat kriteria pengukuran yaitu (1) ketersediaan, (2) aksesibilitas, (3) ketepatan waktu pengungkapan dan (4) frekuensi pengungkapan data/informasi keuangan daerah yang diunggah pada masing-masing website resmi pemerintah daerah tersebut. Pengukuran tingkat transparansi tersebut dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2015 dan 2016 dengan menggunakan 29 indikator untuk tahun anggaran 2015 dan 27 indikator untuk tahun anggaran 2016.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari 157 website resmi pemda yang dijadikan objek penelitian, rata-rata indeks transparansi pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah daerah di Sumatra ialah sebesar 13,79% pada tahun 2015 dan menurun menjadi 9,39% di tahun 2016. Selain itu, hasil pengategorian tingkat keterbukaan informasi publik menurut Open Budget Index (OBI) menunjukkan, secara keseluruhan pemerintah daerah di Sumatra baik untuk tahun anggaran 2015 ataupun 2016 masih berada dalam kategori tidak cukup transparan (insufficient).Karakteristik yang dapat menjadi pembeda tingkat transparansi pemda peraih indeks transparansi tertinggi dan terendah adalah (1) total aset pemerintah daerah, (2) jumlah anggota DPRD, (3) rasio PAD, (4) total belanja daerah, (5) Indeks Pembangunan Manusia (IPM), (6) opini BPK atas LKPD, dan (7) jumlah penduduk
PENGEMBANGAN INDIKATOR PEMANTAUAN DAN EVALUASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA (STUDI PADA KEEMNTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL) Farid Hariyanto
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 5, No 1 (2017): February
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v5i1.59309

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penyebab permasalahan perencanaan dan penganggaran Kementerian ESDM, praktik perencanaan dan penganggaran yang menyebabkan permasalahan perencanaan dan penganggaran Kementerian ESDM, dan indikator pemantauan dan evaluasi yang tepat dalam perencanaan dan penganggaran Kementerian ESDM. Penelitian dilakukan pada tahap perencanaan dan penganggaran termasuk pelaksanaan anggaran tahun 2016 sedangkan untuk tahun 2017 dilakukan pada tahap perencanaan dan penganggaran. Hasil penelitian mengidentifikasi bahwa faktor-faktor penyebab permasalahan perencanaan dan penganggaran Kementerian ESDM yaitu (1) Sumber Daya Manusia, (2) situasi politik, (3) kebijakan pimpinan organisasi, (4) kebijakan pemerintah pusat, (5) perencanaan anggaran, (6) dasar hukum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, (7) penetapan dokumen anggaran, (8) kasus hukum, dan (9) sistem penganggaran sedangkan praktik perencanaan dan penganggaran yang menyebabkan permasalahan perencanaan dan penganggaran Kementerian ESDM yaitu (1) perumusan struktur anggaran KESDM yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, (2) pergantian pimpinan KESDM yang mengakibatkan perubahan gaya kepemimpinan, (3) intervensi politik DPR RI dalam proses penganggaran, (4) SDM KESDM yang belum memahami tanggung jawab pelaksanaan kegiatan, (5) penyusunan anggaran yang dilaksanakan secara tradisional, (6) realisasi anggaran yang menumpuk di akhir tahun, (7) proses penetapan dokumen anggaran yang lama, (8) sering adanya perubahan strategi pelaksanaan kegiatan, dan (9) sering adanya perubahan kebijakan pemerintah pusat. Sementara itu, indikator pemantauan dan evaluasi yang tepat dalam perencanaan dan penganggaran Kementerian ESDM dikategorikan menjadi dua yaitu indikator umum yang berfungsi secara umum tanpa melihat jenis kegiatan dan indikator khusus merupakan indikator yang telah disesuaikan dengan bidang dan jenis kegiatannya.
KONDISI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA Firsty Himawan Kusnadhi
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 5, No 1 (2017): February
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v5i1.59310

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengembangkan model pengukuran yang efektif dan praktis untuk mengukur kondisi keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Model pengukuran berfungsi sebagai sistem peringatan dini bagi para pemangku kepentingan pemerintah daerah, untuk memantau dan menilai kondisi keuangannya. Pengembangan model pengukuran mengacu pada model Financial Trends Monitoring System (FTMS) yang dikembangkan oleh International City/County Management Association (ICMA). Sementara, metode pengembangan mengikuti prosedur dari Mercer dan Gilbert ketika mengembangkan indeks kondisi keuangan provinsi Nova Scotia, Kanada. Hasilnya, yaitu sebuah model pengukuran kondisi keuangan pemerintah daerah, yang terdiri dari tiga dimensi dan lima belas indikator. Dimensi basis pendapatan memiliki tujuh indikator, dimensi struktur utang memiliki lima indikator, dan dimensi fleksibilitas tingkat layanan memiliki tiga indikator. Validitas dan reliabilitas model pengukuran telah dianalisis selama pengembangan model, yang menunjukkan bahwa model pengukuran valid dan reliabel sebagai sebuah instrumen untuk mengukur kondisi keuangan pemerintah daerah.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11, No 3 (2023): August Vol 11, No 2 (2023): May Vol 11, No 1 (2023): February Vol 10, No 4 (2022): November Vol 10, No 3 (2022): August Vol 10, No 2 (2022): May Vol 10, No 1 (2022): February Vol 9, No 4 (2021): November Vol 9, No 3 (2021): August Vol 9, No 2 (2021): May Vol 9, No 1 (2021): February Vol 8, No 4 (2020): November Vol 8, No 3 (2020): August Vol 8, No 2 (2020): May Vol 8, No 1 (2020): February Vol 7, No 4 (2019): November Vol 7, No 3 (2019): August Vol 7, No 2 (2019): May Vol 7, No 1 (2019): February Vol 6, No 4 (2018): November Vol 6, No 3 (2018): August Vol 6, No 2 (2018): May Vol 6, No 1 (2018): February Vol 5, No 4 (2017): November Vol 5, No 3 (2017): August Vol 5, No 2 (2017): May Vol 5, No 1 (2017): February Vol 4, No 4 (2016): November Vol 4, No 3 (2016): August Vol 4, No 2 (2016): May Vol 4, No 1 (2016): February Vol 3, No 4 (2015): November Vol 3, No 3 (2015): August Vol 3, No 2 (2015): May Vol 3, No 1 (2015): February Vol 2, No 4 (2014): November Vol 2, No 3 (2014): August Vol 2, No 2 (2014): May Vol 2, No 1 (2014): February Vol 1, No 4 (2013): November Vol 1, No 3 (2013): August Vol 1, No 2 (2013): May Vol 1, No 1 (2013): February More Issue